Top 20 Berita Trending

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat suara terkait peluang Chief Executive Officer (CEO) Go-Jek Nadiem Makarim menjadi menteri di Kabiner Joko Widodo Jilid II.Ia hanya berharap agar para pebisnis muda yang sukses tidak selalu didorong untuk mengisi jabatan politik, termasuk menteri."Jadi jangan anak-anak muda yang sukses di bisnis di dorong-dorong jadi birokrat. Jangan ... lebih penting dia di sini (enterpreneur)," ujarnya usai bertemu Nadiem di Kator Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).Baca Juga: Nadiem Makarim Blak-blakan Ungkap Rahasia Sukses Go-JekBaca Juga: Sindir Gerindra: Demokrat Lagi Panik Tunggu Jatah MenteriLanjutnya, menurut JK, Nadiem telah terbukti sukses dalam mengembangkan bisnis di layanan transportasi daring. Ia juga menilai, Nadiem merupakan sosok yang bagus di dalam maupun di luar negeri.Namun, untuk di posisi menteri, Nadiem dinilai terbatas."Dia sudah terbukti di bidangnya. Orang seperti Nadiem ini yang di Indoneisa bagus di

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny Gerard Plate mendukung langkah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menginginkan partainya tetap sebagai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTim Advokasi Novel Baswedan, Arief Maulana, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah mendukung kegagalan kinerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Novel bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.Menurutnya, sampai saat ini, TGPF belum mampu mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK tersebut. Bahkan, pengungkapan tersebut seolah terkesan mundur karena mengusulkan pembentukan tim teknis dari Polri.Diketahui, Jokowi memberikan waktu tiga bulan kepada tim teknis Polri untuk menuntaskan kasus ini."Seharusnya langsung TGPF Independen. Polisi sudah gagal selama dua tahun lebih," katanya kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Polri Terima Tantangan Jokowi: Ungkap Tersangka Kasus Novel dalam 3 BulanBaca Juga: Polri: Kami Lakukan yang Terbaik untuk Kasus NovelLanjutnya, ia mengatakan seharusnya presiden membentuk TGPF Independen jika memiliki niat serius dalam mengungkap kasus Novel Baswedan. Sebab, menurutnya, TGPF bentukan Kapolri

JPNN.com, JAKARTA - Politikus Golkar Indra Bambang Utoyo turut meramaikan bursa calon ketua umum partai berlambang beringin itu. Indra ikut melantai di bursa calon ketum Golkar karena kepemimpinan Airlangga Hartanto tidak mampu membawa partai ke arah yang lebih baik.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku belum tahu kapan akan dilakukan pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Namun, kata Hasto, PDIP mendukung terciptanya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Pertemuan kedua tokoh tersebut penting dilakukan untuk membangun kembali persahabatan sebagai pemimpin bangsa."Pertemuan sangat baik dilakukan oleh para pemimpin termasuk Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo. Bagaimana pun juga keduanya untuk membangun persahabatan sebagai pemimpin dan untuk itu tentu saja dialog kepemimpinan adalah hal yang baik bagi bangsa dan negara," kata Hasto usai menghadiri malam Anugerah KPAI, di lantai 3 Gedung iNews Center, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Prabowo, Jokowi, dan Bu Mega Akan Bertemu, PA 212 Sewot!Baca Juga: Wow! Bu Mega Pegang Kendali Calon Menteri PDIP di

JPNN.com, BATANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Kabupaten Batang Suudi S.Ag optimistis menjadi pimpinan dewan setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) pimwan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menggelar rapat bersama dengan pengurus dan mejelis tinggi partai. Rapat dilakukan untuk menentukan kemana arah partai apakah oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah."Rapat pertama sudah dilakukan oleh ketua umum tanggal 11 (Juli 2019) kemarin di Cikeas bersama dengan jajaran pengurus daerah seluruh Indonesia DPD, kedua juga sudah melakukan pertemuan hari ini dengan jajaran majelis tinggi untuk membahas arah arah yang akan ditempuh," kata Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada Okezone, Selasa (16/7/2019).Baca Juga: Jokowi-Prabowo Naik Kereta Bareng, Apa Reaksi Demokrat?Baca Juga: Harusnya Partai SBY Terima Kasih Sama Prabowo, Ini Malah...Namun kata Ferdinand dalam rapat tersebut pihaknya belum menentukan secara gamblang apakah akan berkoalisi atau diluar pemerintahan. Yang pasti keputusan itu akan ditentukan bersama dengan majelis tinggi partai dan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKoordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Golkar, Nusron Wahid, menilai deklarasi sejumlah Calon Ketua Umum Partai Golkar pada Kamis kemarin (18/7), menandakan kaderisasi internal berjalan baik. "Adanya banyak calon yang deklarasi menandakan ada banyak kader di lingkungan Partai Golkar. Menandakan bahwa ada suasana yang kondusif dan sangat demokratis di internal Partai Golkar," katanya, kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Golkar dan PKB Tolak Gerindra Duduki Kursi MPR, Alasannya...Baca Juga: Begini Kira-kira Wajah Fadli Zon dan Bamsoet Kalau Jadi TuaLanjutnya, ia mengatakan deklarasi pencalonan tidak terlalu cepat meski DPP Golkar belum menggelar rapat Pleno dan Rapimnas untuk menentukan jadwal Munas.Menurut anggota tim sukses Bambang Soesatyo, para calon ketua umum dan seluruh kader Partai Golkar ingin melakukan perubahan secara konstitusional dan sejalan dengan AD/ART partai."Mau Munas setelah Oktober atau sebelum Oktober, oke

JPNN.com, JAKARTA - Kursi ketua DPR periode 2019-2024 sudah bisa dipastikan bakal menjadi milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2019 dan menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR RI.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, salah satu politikus penggugat DPP dan dewan pembina Gerindra secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mencabut gugatannya pada Senin (15/7).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja, diminta untuk segera membuktikan tuduhan adanya politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI. Jika tak bisa membuktikan, PSI cuma melempar bola liar. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan bahwa sebaiknya PSI bisa segera membuktikan tuduhan tersebut.Baca Juga: PSI Tahu Diri Tak Sodorkan Nama Menteri ke Jokowi, tapi Kalau Dikasih ya..."Jadi, ketika tidak bisa membuktikan, PSI cuma melempar bola liar, kembali lagi ke PSI. Dia menyerang ke dewan yang mengurusi pemilihan wagub menuding ada transaksi politik, malah diserang balik kan, diminta buktikan oleh PKS, Gerindra, bahkan PDIP, mereka enggak bisa mengungkap," kata Pangi pada Rabu (17/7/2019).Pangi menambahkan, bola liar politik uang yang dilempar PSI itu bisa saja sebagai strateginya dalam mencari muka kepada para senior legislatif Kebon Sirih.Baca Juga: PS

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komaruddin menilai wajar saja jika Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar Ijtimak Ulama IV.Read More...

JPNN.com, HUMBANG HASUNDUTAN - Partai Perindo menduga terjadi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Dapil II Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak menegaskan agenda Ijtima Ulama ke IV, bukan sebagai sikap kekecewaan untuk menyikapi pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, Sabtu lalu."Begitu juga kami punya sikap dan punya ketentuan tersendiri apa langkah-langkahnya selanjutnya, yaitu kami akan menampung dan menerima semua masukan dari para ulama, para habaib, dari para tokoh nasional sesuai dengan arahan imam besar kita Habib Muhammad Rizieq Shihab," katanya kepada wartawan, Senin (15/7/2019).Baca Juga: Jokowi-Prabowo Bertemu, GNPF Langsung Update Ijtimak UlamaBaca Juga: Alumni 212: Siapapun yang Menghalangi, Akan Kami Tabrak!Yusuf menuturkan, tema dan waktu Ijtima Ulama IV masih akan dibahas melalui rapat. Kata dia, pembahasan itu dilakukan dengan seluruh ormas yang tergabung ke dalam GNPF Ulama."Bagaimana menyikapi keadaan dan situasi dengan hal-hal yang terbaru," ujarnya.Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) FPI, Munar

JPNN.com, JAKARTA - Peluang partai politik pendukung Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno untuk berkoalisi dalam membentuk paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih terbuka. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, peluang itu terbuka karena hal yang menentukan dalam pengambilan keputusan di lembaga politik adalah lobi-lobi.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik Rafif Pamenang Imawan menilai pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo dengan Prabowo Subianto telah membuat kelompok radikal atau kelompok yang tidak mendukung demokrasi menjadi tersudut. Baca Juga: Kartu Sakti Prakerja Punya Pak Jokowi Buat Apa dan Siapa?Menurutnya, pertemuan itu membuat kelompok radikal kehilangan ruang untuk menggalang dukungan."Kelompok anti demokrasi tersudut usai pertemuan Jokowo-Prabowo," ujar Rafif dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7).Rafif menuturkan momen politik adalah kesempatan untuk mendapatkan pangsa dukungan politik di luar kelompok radikal. Oleh karena itu, ia menilai momentum kelompok radikal mendapat dukungan sudah hilang usai Prabowo memutuskan bertemu dengan Jokowi."Sementara bagi blok kepentingan politik praktis seperti Gerindra sudah selesai masalah pemilu. Namun bagi organisasi radikal, momentumnya telah hilang," ujarnya.Lebih lanjut, Rafif menyarankan adanya penguatan fungsi hubungan partai politi

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan memilih berada di dalam atau di luar pemerintahan merupakan hak masing-masing partai.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan tahapan kampanye pemilihan umum (Pemilu) berlangsung singkat. Eks Sekjen PDIP itu berharap, tahapan kampanye bisa berlangsung hanya sebulan.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest, mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjadi menteri di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) Jilid II."PSI kan selalu melihat posisi menteri itu harus diduduki orang yang berkompeten, bukan bicara muda tua gitu ya, bukan bicara partai ini partai itu yang penting kompeten. Nah pak BTP sangat berkompeten," ucapnya kepada wartawan, Senin (15/7/2019).Baca Juga: Ahok Ogah Jadi Menteri Jokowi, Lebih Pilih...Baca Juga: PSI Tahu Diri Tak Sodorkan Nama Menteri ke Jokowi, tapi Kalau Dikasih ya...Lanjutnya, ia mengatakan kasus yang pernah menimpa Ahok tidak bisa dijadikan kendala atau hambatan untuk membangun Inndonesia."Kami dari PSI kan juga gak mau hanya karena ada kasus hukum lalu itu memangkas kesempatan pak BTP membangun Indonesia. Kita gak mau," katanya.Sehingga, jika Ahok dipilih Jokowi sebagai menteri. Ia mengaku hal tersebut sangat tepat karena Ahok memiliki kinerja yang ba