Top 20 Berita Trending

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi II fraksi Partai Nasdem Lestari Moerdijat (Rerie) merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavaian yang meminta agar pelaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dievaluasi. Ia pun setuju jika pilkada langsung dievaluasi."Pada prinsipnya saya sangat menyetujui untuk dilakukan telaah kembali (pilkada langsung)," kata Rerie saat ditemui di sela-sela acara Kongres Nasdem II di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (9/11).Baca Juga: Anggota Komisi III Jatuh Tersungkur Dihantam Tangan Kosong oleh Anggota Komisi ILebih lanjut wakil ketua MPR tersebut menjelaskan bahwa dalam prosesnya, pilkada langsung sebagian memang menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Namun, tidak dipungkiri bahwa ada juga beberapa daerah yang kepala daerahnya dianggap tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas."Ini lah yang harus dicermati. Bagaimana suatu proses yang sesungguhnya memang seharusnya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.Ia juga memb

JPNN.com, SOLO - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus melakukan pemetaan politik jelang Pilkada Serentak 2020. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, pemetaan politik itu ditargetkan kelar sebelum parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada awal tahun depan.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi II fraksi Partai Nasdem Lestari Moerdijat (Rerie) merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavaian yang meminta agar pelaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dievaluasi. Ia pun setuju jika pilkada langsung dievaluasi."Pada prinsipnya saya sangat menyetujui untuk dilakukan telaah kembali (pilkada langsung)," kata Rerie saat ditemui di sela-sela acara Kongres Nasdem II di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (9/11).Baca Juga: Anggota Komisi III Jatuh Tersungkur Dihantam Tangan Kosong oleh Anggota Komisi ILebih lanjut wakil ketua MPR tersebut menjelaskan bahwa dalam prosesnya, pilkada langsung sebagian memang menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Namun, tidak dipungkiri bahwa ada juga beberapa daerah yang kepala daerahnya dianggap tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas."Ini lah yang harus dicermati. Bagaimana suatu proses yang sesungguhnya memang seharusnya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.Ia juga memb

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera, mengakui adanya keretakan antara Partai Nasdem dan koalisi di pemerintahan. Keretakan itu terlihat nyata setelah muncul sindiran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh."Kalau keretakan itu sudah nyata ada," kata Kapitra saat dikonfirmasi Okezone di Jakarta, Sabtu (9/11/2019). Menurut Kapitra, ada keinginan yang tidak tercapai dari Partai Nasdem dalam berkoalisi. Oleh karenanya, muncul sindiran-sindiran halus hingga melupakan etika dalam berpolitik.Baca Juga: Mesra dengan Nasdem, Anies Bersiap untuk Pilpres 2024?"Kepentingan akan memiliki kekuasaan itulah yang menjadi tujuan koalisi, ketika kekuasaan yang diinginkan tidak diberikan, maka etika pun terlupakan, saling sindir pun terjadi," tuturnya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyindir pelukan mesra antara Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh dengan Presiden Partai Keadila

Warta Ekonomi.co.id, JakartaLangkah Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, yang menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai bagian manuver politik di awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.Sikap Nasdem pun disindir saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri HUT ke-55 Partai Golkar belum lama ini. (Baca juga: Jokowi Sindir Surya Paloh karena Berangkulan dengan Presiden PKSCEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai sudah ada persoalan di internal koalisi Jokowi pada periode kedua. Dia mengibaratkan persoalan itu seperti korsleting listrik atau hubungan arus pendek. Asapnya sudah terlihat.Baca Juga: PDIP Ngaku Cekcok dengan Nasdem, Sindiran Jokowi Jadi Sebabnya?"Hanya karena soal tetek bengek yang tidak terlalu mendasar, urusan sepele, hanya soal personal, mestinya mereka ribut kalau soal kepentingan rakyat," kata Pangi kepada SINDOnews, Sabtu (9/11/2019). Pangi melihat keberadaan Nasdem di koalisi pemerintah hanya menunggu waktu.

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat mendukung wacana pemerintah yang ingin mengevaluasi pelaksanaan pilkada secara langsung sehingga dapat disimpulkan sisi baik dan buruk dalam pelaksanaannya selama ini.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem yang berjumlah 34 provinsi mengusulkan Surya Paloh menjadi ketua umum. Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam forum Kongres NaDem di Gedung JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Isyarat Partai NasDem sedang mempersiapkan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 semakin jelas.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBelakangan ini Partai Nasdem dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak mesra di hadapan publik. Berbagai macam wacana muncul, termasuk isu Nasdem menggandeng Anies di Pilpres 2024.Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan segala bentuk kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi. Menurutnya, hal itu lumrah dalam dinamika perpolitikan Indonesia.Baca Juga: Rangkulan dan Silaturahmi Dicurigai, Surya Paloh Pertanyakan Model Bangsa!"Kemungkinan masih banyak sekali yang akan terjadi," kata Karding kepada Okezone, Jakarta, Jumat (8/11/2019).Menurut Karding, saat ini harus diakui bahwa hubungan Nasdem dan Anies memang terjalin dengan baik. Hal itu menjadi perhatian tersendiri.Baca Juga: Nasdem-Anies Makin Mesra, Gerindra Cemburu?Menurutnya, tidak salah apabila publik menafsirkan itu merupakan langkah Nasdem melirik Anies untuk Pemilu 2024. Meskipun, memang masih terlalu jauh."Kalau lihat gejalanya di mana terbangun komunikas

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut, pidato Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menyindir adanya partai tertentu yang dianggap paling Pancasilais, namun suka berkelahi sudah jelas ditujukan untuk partai koalisi pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin."Publik sudah tau siapa sasaran pidato itu. Tak perlu secara eksplisit disebutkan. Sebutan Paloh soal partai yang klaim paling pancasilais, gotong royong, paling NKRI, jelas arah pidato itu ditujukan ke partai apa," kata Adi saat dihubungi, Sabtu (9/11/2019).Baca Juga: Rangkulan dan Silaturahmi Dicurigai, Surya Paloh Pertanyakan Model Bangsa!Kata Adi, dengan pidato satir itu, Surya Paloh hanya ingin menegaskan bahwa bukan hanya partai tertentu yang bisa bermanuver mengajak Gerindra dalam koalisi jokowi, Nasdem juga bisa bermanuver dengan partai non pemerintah. Dengan demikian, menurut Adi, ada tepatnya juga Paloh menyindir berpolitik itu jangan baperan. Rangkulan dengan PKS

JPNN.com, JAKARTA - Partai Gelora Indonesia yang dimotori Fahri Hamzah rencananya akan dideklarasikan dalam waktu dekat ini.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Indikasi Partai NasDem bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebacai capres di Pilpres Presiden 2024 semakin jelas, melihat perkembangan politik akhir-akhir ini.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDua menteri Kabinet Indonesia Maju silang pendapat di ruang publik sebagaimana dimuat di berbagai media. Silang pendapat terjadi antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. 'Sri Mulyani menyebut ada dana desa sempat mengalir ke desa yang tak berpenduduk. Di ruang publik disebut sebagai desa fiktif atau "desa hantu". Sebagai menteri yang bertanggungjawab pembangunan di desa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut.Baca Juga: Ini Babak Baru Kasus Desa Fiktif di SultengAbdul Halim mengaku sudah melakukan penelusuran dan tak menemukan desa fiktif sebagai mana disebut Sri Mulyani.Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai dua pandangan yang sangat berseberangan ini sejatinya diungkapkan dan dibahas tuntas dalam rapat internal kabinet.Pembaha

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal (sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya tengah memfinalisasi nama calon yang akan maju dalam pilkada 2020 termasuk Pilkada di Solo."Sebelum Rapat Kerja Nasional yang akan dilaksanakan bertepatan dengan hari ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10 Januari 2020, kami sudah memfinalkan terhadap seluruh pemetaan politik strategis, termasuk Kota Solo," kata Hasto dalam keterangan, Jumat (8/11/2019).Saat ini, kata Hasto, PDIP terus melakukan pemetaan politik, khususnya untuk pilkada Solo. Hal itu termasuk melihat dan memantau beberapa hasil survei.Baca Juga: Ditanya Soal Dewi Tanjung, PDIP Bilang: Yang Pasti Biaya Perawatan Novel Rp4 M"Saat ini kami melakukan pemetaan politik. Di mana dari mereka yang telah mendaftarkan proses dari bawah, DPP kemudian juga melakukan pemetaan politik atas dasar survei yang kami lakukan. Dari situlah, kombinasi antara proses penjaringan internal dengan proses pemetaan PDIP akan di

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mewacanakan evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah. Fokus evaluasi disebabkan oleh biaya politik pilkada langsung yang dinilai tinggi. Wacana yang disampaikan oleh Mendagri ini kemudian disambut oleh beberapa partai politik dengan mengusulkan pemilihan kepala daerah kembali kepada DPRD."Usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD ini jelas logika yang melompat, tidak produktif terhadap wacana mengevaluasi pilkada, serta merupakan langkah mundur demokratisasi di Indonesia," kata Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil kepada wartawan, Sabtu (9/11/2019).Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Ingin Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Masuk APBDMenurut Fadli, idealnya, jika ingin melakukan evaluasi pilkada, khususnya terkait dengan biaya politik yang tinggi, pembentuk undang-undang, utamanya elit politik, mesti menjawab dan menemukan penyebab biaya politik yang tinggi itu apa. Bukan sebaliknya, para el

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan menjadi primadona jelang Pilkada serentak pada 12 daerah di Sulsel 2020 mendatang.Tercatat, selama pendaftaran bakal calon kepala daerah yang dibuka pada 1 Oktober lalu, total sekitar 90 orang terdaftar di PKB untuk 12 pilkada serentak di Sulsel.Adapun daerah yang terbanyak pendaftarnya yakni Bulukumba, disusul Barru dan Maros.Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, membeberkan sejumlah alasan mengapa PKB menjadi rebutan para kandidat di Pilkada 2020 mendatang."Mungkin persoalannya PKB itu kalau mengusung itu bergerak mesinnya sampai bawah karena sudah terbangun lama, tidak bisa juga dipungkiri PKB Partai penguasa sehingga akses program bagus," kata Azhar di DPRD Sulsel, Selasa (12/11/2019).Diketahui pada Pemilu 2019, PKB meraih kursi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Barru 5 kursi, Maros 4 kursi, Pangkep 1 kursi, Gowa 4 kursi, Makassar 1 kursi, Selayar 1 kursi, kabupaten Soppeng 1 kursi, Lutra 2 kursi, L

JPNN.com, JAKARTA - Bambang Soesatyo kembali mendapat dukungan untuk menduduki kursi ketua umum Partai Golkar.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Partai Gelora Indonesia diingatkan untuk belajar etika politik. Partai besutan eks PKS, Fahri Hamzah dan Anis Matta itu diingatkan tidak membajak kader partai-partai politik lainnya.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPenambahan struktur kabinet Indonesia Maju, nampaknya akan terus dilakukan. Terutama mengisi pos wakil menteri (wamen). Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebut, ada enam kemungkinan penambahannya. Sementara dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman, mengakui akan adanya penambahan wakil menteri itu. "Saya dan Mensesneg Pratikno baru mendiskusikan wamen untuk mendikbud dan wakil panglima," ujar Fadjroel, saat dihubungi, Sabtu 9 November 2019. Baca Juga: Hasto Kristiyanto: PDIP Dukung Nadiem Didampingi Wakil Menteri Pengangkatan wamen, lanjut dia menjelaskan, sebenarnya sudah memiliki landasan hukum, yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2019. "Ada klausul tentang wamen," katanya. Baca Juga: Nadiem Bakal Punya Wakil?, Istana Buka Suara Pada Perpres Nomor 72 tahun 2019 tentang Kemendikbud, terutama pada Pasal 2 disebutkan Dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dibantu oleh Waki