JPNN.com, JAKARTA - Mayoritas anggota Komisi III DPR merespons positif keputusan Presiden Jokowi menyodorkan nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal kapolri yang akan menggantikan Jenderal Idham Azis.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon kapolri, pada Rabu (13/1).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) kembali masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Baleg DPR RI dari FPKB Nur Nadlifah bersyukur Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah disahkan menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2021.Read More...

Pengamat Politik Rocky Gerung ikut bereaksi terkait aksi Artis Raffi Ahmad yang kepergok melakukan kumpul-kumpul atau menghadiri pesta usai divaksin Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).Karena itu, ia menyebut Raffi Ahmad dungu dan pantas dihukum. "Saya pernah ngajar tentang culture study di UI. Saya kasih contoh selebritis yang buruk tapi terus-menerus di promosikan namanya Paris Hilton," cetusnya dalam kanal Youtubenya, Jumat (15/1/2021).Baca Juga: Lagi-Lagi Rocky Gerung Beraksi, Sekarang Bilang Presiden Jokowi Bukan Dukun Karena...Ia menyebut Paris Hilton tidak punya pengetahuan apa-apa dan tidak punya ide, tetapi hanya karena Paris Hilton kaya, maka dia membuat segala macam produk hingga disebut sebagai selebritis, bahkan dianggap sebagai selebritis yang dalam pengertian diolok-olok disebut selebritis yang yang debutannya dipromosikan sendiri."Jadi kedunguan juga bisa di selebritikan. Itu kira-kira begitu kesimpulannya," tegas dia.Baca Juga: Eh Buset!! Rocky Gerung Bilang

Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjadi perbincangan, bahkan menjadi pusat kontroversi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kedapatan ikut meramaikan pesta yang juga dihadiri Raffi Ahmad dan sejumlah artis di sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan.Padahal, saat ini masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diperketat di Jakarta atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Belum lagi di sana ada Raffi Ahmad yang baru saja divaksin Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keadaan pun gaduh di khalayak luas.Baca Juga: Berpesta Pora Tanpa Prokes, Raffi dan Ahok Di-Bully: Kami Berhak Marah! Norak!Kembali ke Ahok. Berikut seputar kontroversi yang pernah dilakukan Komisaris Utama PT Pertamina itu yang berhasil dihimpun SINDOnews, Jumat (15/1/2021).Kasus Lahan RS Sumber Waras Jakarta BaratAhok mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah BPK menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesa

Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda langsung merespons desakan pendukung Habib Rizieq Shihab (HRS) yagar polisi memproses Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Artis Raffi Ahmadkarena diduga melanggar protokol kesehatan.Terkait itu, Permadi pun menegaskan Raffi dan Ahok tidak bisa diproses hukum seperti HRS, lantaran mereka berdua hanya tamu di salah satu acara.Baca Juga: Nggak Salah Dengar! Tumben Habib Rizieq Ngomongnya Agak Bener.."Pendukung Rizieq minta Raffi dan Ahok diproses hukum seperti Rizieq.. gini lho.. Rizieq itu penyelenggara acara, sedangkan Raffi & Ahok itu tamu undangan. kalo mau diproses juga yang ngundang Raffi & Ahok maap saya mau tanya, syarat jadi pendukung Rizieq itu harus tolol dulu ya?," cuitnya dalam akun Twitternya, @permadiaktivis1, seperti dilihat, Jumat (15/1/2021).Baca Juga: Ngeri! Dibongkar dr Tirta: Ahok dan Raffi Pesta-Pesta, Istana Langsung Rapat Bahas..Menurut dia, jika Ahok dan Raffi diproses hukum

Tersangka kasus penghasutan dan kerumunan Eks Petinggi FPI Habib Rizieq Shihab (HRS), resmi dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke rutan Bareskrim Polri, Kamis (14/1).Saat tiba di rutan Bareskrim, ia berpesan untuk membangun kedamaian."Setop kegaduhan, bangun kedamaian," pesannya.Baca Juga: Ini Alasan Tegas Polri Pindahkan Habib Rizieq ke Rutan Bareskrim, Ternyata...Kemudian, ia juga menegaskan dirinya dalam kondisi sehat walafiat."Alhamdulillah (sehat), santai saja," ujarnya lagi.Baca Juga: Habib Rizieq Kalah Telak di Pengadilan, Ternyata Polisi Cuma Bawa 2 Alat Ini Sebagai BuktiTerkait itu, Politikus Ferdinand Hutahaean, merasa heran dengan pesan yang disampaikan Rizieq tersebut.Bahkan, ia sampai mempertanyakan selama ini siapa yang telah membuat kegaduhan. Sebab, menurut dia kegaduhan lebih sering dilakukan oleh FPI."Tumben Rizieq ngomongnya begini? Agak bener sedikit. Memangnya selama ini yang bikin kegaduhan siapa? Yg rusak kedamaian siapa? Kalau saja kalimat pesan ini ditujukan pad

JPNN.com, JAKARTA - Komisi III DPR meminta penjelasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi keuangan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon kapolri di Komisi III DPR pada pekan depan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) ikut memeriahkan acara peringatan HUT ke-48 partai di Kantor DPP BMI Jalan Panglima Polim III/No.5, Jakarta Selatan.Read More...

JPNN.com, SIDOARJO - Bupati Sidoarjo terpilih Ahmad Muhdlor Ali atau biasa disapa Gus Muhdlor, meminta rencana pembangunan gedung Pemkab Sidoarjo setinggi delapan lantai ditangguhkan.Read More...

Penulis : Teguh || Editor : DodikAl Haris pimpin sidang sengketa pilkadesINFOJAMBI.COM Bupati Merangin, H Al Haris, turun tangan langsung menyelesaikan kisruh yang terjadi dalam pemilihan kepala desa (pilkades).Dua desa di Merangin yang menggelar pilkades berujung sengketa. Dua desa itu adalah Desa Benteng Kecamatan Sungaimanau dan Desa Tanjunglamin Kecamatan Bangko.Penyelesaian kisruh dilakukan di Aula Utama Kantor Bupati Merangin, Senin, 11 Januari 2021. Sebelumnya Al haris menerima dua laporan dari masyarakat terkait sengketa pilkades."Dua laporan itu sudah kami telaah dengan jernih, apa sebenarnya yang terjadi, baik dari sisi aturan maupun non teknis di lapangan," ujar Al Haris.Bupati Merangin dua periode ini menjelaskan, sesuai aturan, jika sengketa pilkades tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, bisa didorong ke tingkat kecamatan."Kalau tidak juga selesai, bisa dibawa ke tingkat kabupaten. Semua tahapan bisa ditempuh," katanya.Pada penyelesaian tingkat kabupaten, kata Al Haris

Penulis : Tim Liputan || Editor : DodikH. Abdullah SaniINFOJAMBI.COM- Setelah menyatakan diri mundur dari PDI Perjuangan, H Abdullah Sani resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Hal ini diketahui saat Muswil PKB pada Sabtu 9 Januari 2021, yang langsung diumumkan Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, Sofyan Ali."Pak Wagub (Abdullah Sani, red) sudah bergabung hari ini dan sudah menandatangani fakta integritas PKB," katanya.Berdasarkan informasi, bergabung dengan PKB, Wakil Gubernur Jambi terpilih yang mendampingi Al Haris ini ditunjuk menjadi Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jambi.Untuk posisi Sekretaris Dewan Syuro, Ahmad Shodiq yang sebelumnya pengurus DPW PKB Provinsi Jambi.Dikonfirmasi mengenai hal ini, Sofyan Ali juga membenarkan Yai Sani, sapaan akrab Abdullah Sani, menjadi Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jambi."Iya benar, jabatan beliau Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jambi," kata anggota DPR RI ini, Senin (11/1/2021). ***

JPNN.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memuji langkah PDI Perjuangan dalam menggalakkan cinta lingkungan melalui gerakan menanam pohon di seluruh Indonesia, sebagai rangkaian peringatan HUT Ke-48 partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. Bagi Jokowi, para elite DPP, DPD hingga DPC sudah kompak bergerak menanam pohon di seluruh Indonesia hari ini. Gerakan masif itu sesuai dengan visi misi pemerintah. "Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan keluarga besar PDI Perjuangan dalam penanaman pohon, ini sangat tepat dan sesuai dengan fokus pemerintah untuk melakukan pemulihan lingkungan, rehabilitasi lingkungan," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di HUT Ke-48 PDIP yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (10/1). Menurut Jokowi, implementasi dari fokus pemerintah itu sudah harus nyata dimulai tahun ini. Sebab, pemulihan lingkungan tak bisa dilepaskan dari upaya pembangunan ke depan. "Yaitu membangun sebuah green economy, green prod

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak bisa menahan rasa sedihnya saat mengenang pesan sang bapak, Proklamator RI Bung Karno.Read More...

JPNN.com, PASURUAN - Mufti Anam menggelar 48 rangkaian kegiatan memperingati ulang tahun ke-48 PDI Perjuangan yang jatuh pada 10 Januari 2021.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut tema HUT ke-48 PDIP yakni "Mewujudkan Indonesia Berkepribadian Dalam Kebudayaan".Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berjanji partainya bakal memperjuangkan program 'Jakarta Bersih' melalui politik legislasi dan politik anggaran.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Usai diresmikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, para kader banteng merah di berbagai titik langsung melaksanakan gerakan penanaman pohon dan pembersihan sungai. Tak terkecuali Menteri Sosial Tri Rismaharini yang merupakan kader PDIP.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyemangati jajarannya di berbagai daerah.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan membuka HUT ke-48 PDIP, Minggu (10/1).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menggelar Gerakan Penghijauan dan Gerakan Membersihkan Sungai yang dipusatkan di Sungai Ciliwung dengan tema "Cinta Ciliwung Bersih".Read More...

Pegiat media sosial Permadi Arya yang akrab dipanggil Abu Janda, membuat twit kontroversial dengan menyindir berbagai pihak.Dalam akun Twitternya, ia diduga menyindir bekas Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS), Din Syamsuddin, KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym dan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon."Imam besarnya doyan chat p0rno. Ulamanya hobi kawin cerai. Elit politiknya demen b0kep," cuitnya, dikutip akun pribadinya, @permadiaktivis1, Kamis (7/1/2021).Baca Juga: Orang Kementerian Sindir Fadli Zon, Nyelekit Banget: Maaf, Saya Tak Tertarik Bahas Bokep"Lucunya kelompok ini merasa paling islam, paling alim, sampai2 merasa perlu mengajarkan bangsa Indonesia bagaimana berahlak. Apakah ini tanda-tanda akhir jaman?," cetusnya.Selain itu, ia juga membagikan foto HRS bersama Fadli Zon. Ia menyebut HRS suka ngechat, sedangkan Fadli Zon like video porno.Terkait itu, ia pun mengungkit mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pernah dizalimi hingga dijebloska

JPNN.com, JAKARTA - Tri Rismaharini atau yang akrab dipanggil Bu Risma merupakan salah satu kader terbaik PDI Perjuangan.Read More...

JPNN.com, SEMARANG - Anggota DPR RI Ahmad Sahroni terlihat mengenakan jas hitam, berdasi, tersenyum dan kedua tangannya di pinggang.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang menyidangkan dugaan pelanggaran bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM) di Pilkada Sumbawa yang dilakukan salah satu pasangan calon (paslon).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai, kans kuat menjadi calon presiden 2024 hanya dimiliki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sekalipun memiliki popularitas tinggi, akan berhenti sebagai calon menteri di kabinet hasil Pilpres 2024."Kultur dan struktur politik di PDIP, tampaknya, akan sulit ditembus oleh Ganjar untuk menjadi calon RI-1," katanya saat dihubungi SINDOnews, Minggu (3/1/2021).Baca Juga: Ibarat Karena Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga: Gerindra dan PDIP Kena Getahnya!Menurut Ray, kapling politik itu tampaknya tidak ditujukan dan atau disiapkan untuk Ganjar. Dengan cara baca itu, paling realistis Ganjar menjadi calon menteri atau jika ke legislatif akan jadi calon ketua DPR. Ia menegaskan, sulit menembus oligarki dinasti di PDIP.Menurutnya, dibutuhkan kesabaran sekaligus keikhlasan untuk melihat bahwa yang terbaik bukan se

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSandiaga Salahuddin Uno dinilai memiliki kans besar untuk kembali maju pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 setelah bergabung ke pemerintahan Jokowi. Jika benar maju nyapres, Sandi berpeluang bertarung dengan sejumlah nama, termasuk di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jika di Pilgub DKI Anies dan Sandi berpasangan, apakah di Pilpres 2024 mereka akan jadi lawan?Potensi kedua sahabat ini untuk bertarung sebagai lawan di 2024 sangat terbuka. Ada sejumlah alasan yang mendasarinya. Pertama, dari sisi elektabilitas, baik Anies maupun Sandi sama-sama mumpuni sebagai bakal capres terkuat. Berdasarkan survei terakhir lembaga SMRC yang dirilis akhir Desember 2020, Anies berada di urutan ketiga capres unggulan di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dengan ektabilitas 11%. Sandi di urutan empat dengan 7,9%.Baca Juga: Sandiaga Uno Optimis Bali Bisa Pulih seperti Selandia Baru Bebas Covid-19, Asalkan...Dari sisi dukungan politik, Ani

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPendiri Partai Ummat, Amien Rais mengkritik langkah pemerintah yang melarang aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut dinilainya dapat menghabisi demokrasi di Indonesia."Saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi demokrasi kita," ujar Amien dalam akun Youtube-nya yang dilihat, Minggu (3/1/21).Baca Juga: Fachrul Razi Lengser dari Jabatan Menag, Katanya Gara-Gara Kasih Lampu Hijau ke FPIIa menyoroti surat keputusan bersama (SKB) pelarangan aktivitas FPI tersebut. Pasalnya, dalam surat tersebut pemerintah menyimpulkan organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab itu berafiliasi dengan terorisme, tanpa melewati proses hukum yang jelas."Jangan pernah diharapkan bahwa pemerintahan Jokowi ini akan mengadakan pengadilan, tidak perlu. Jadi tidak perlu ada pengadilan karena mereka sudah kesimpulannya FPI teroris, sudah selesai," ujar Amien.Kemudian, Amien mengingatkan perihal kepemimpinan Fir'aun kepada Presiden Joko Wido

JPNN.com, JAKARTA - Badaruddin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya kubu Muchdi Purwoprandjono, menyatakan partainya mendukung keputusan pemerintah melarang semua aktivitas Front Pembela Islam (FPI).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berupaya untuk memajukan UMKM untuk menciptakan market place yang nantinya akan terhubung dengan pasar internasional.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dinilai belum layak dijagokan sebagai kandidat calon presiden atau calon wakil presiden pada Pilpres 2024.Putra sulung Presiden ke-6 Indonesia itu masih "miskin" pengalaman di bidang pemerintahan sipil. AHY dinilai perlu bersabar dulu. Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra) Fadhli Harahab.Baca Juga: Andai Ganjar Dipinang Parpol Lain & Gandeng Ridwan Kamil di Pilpres: Akan Sangat Dahsyat"Kalau bicara kelayakan, AHY belum teruji. Dia belum pernah menjadi pengambil kebijakan di lembaga publik mana pun, bahkan AHY sendiri baru terlibat politik praktis sejak dia memutuskan mundur dari institusi militer," ujarnya, Minggu (1/12/2020).Fadhli mengatakan, meski namanya kerap masuk dalam survei capres/cawapres potensial di 2024, bukan berarti AHY lantas dinilai layak menjadi presiden dan wakil presiden. "Kalau bicara potensi, AHY memang sudah ada. Modal pol

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai bahwa kans kuat menjadi calon presiden 2024 hanya dimiliki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswdan. Adapun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowosekalipun memiliki popularitas tinggi, akan berhenti sebagai calon menteri di kabinet hasil Pilpres 2024."Kultur dan struktur politik di PDIP, tampaknya, akan sulit ditembus oleh Ganjar untuk menjadi calon RI-1," katanya saat dihubungi, Minggu (3/1/2021).Baca Juga: Cuma Populer di Medsos Sih! Kalau AHY Gandeng Susi Pudjiastuti di Pilpres, Berat!Menurut Ray, kapling politik itu tampaknya tidak ditujukan dan atau disiapkan untuk Ganjar. Dengan cara baca itu, paling realistis Ganjar menjadi calon menteri atau jika ke legislatif akan jadi calon ketua DPR. Ia menegaskan, sulit menembus oligarki dinasti di PDIP.Baca Juga: Sesumbar Bakal Dibinasakan Seperti FPI, PKS: Sayang Banget, Mikirnya Kayak Orang Gak Sekolah!

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai memiliki peluang relatif terbuka untuk bertarung di Pilpres 2024. Dari survei Saiful Mujani Research and Consulting, AHY memang masih di bawah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Elektabilitas AHY sama dengan Tri Rismaharini yakni 3,1%.Lalu strategi apa yang cocok untuk menggenjot elektabilitas putra dari Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu agar mengejar ketertinggalan dari figur lain? Mengacu hasil survei SMRC, AHY disarankan menggaet figur yang terpotret publik di luar tokoh yang sudah 'terklaster' oleh partai politik yakni dari kalangan profesional yakni seperti mantan menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Seberapa kuat jika simulasinya AHY-Susi?Baca Juga: Ibarat Karena Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga: Gerindra dan PDIP Kena Getahnya!Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, jika simulasinya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menduga mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi kehilangan jabatannya karena memberi izin pada ormas Front Pembela Islam (FPI).Alasan inilah yang menurutnya membuat Kemenag tak hadir dalam pernyataan bersama pembubaran Front Pembela Islam (FPI).Pemerintah mengumumkanpembubaran FPImelalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu (30/12/2020).Baca Juga: Bertindak Semena-mena ke FPI, KAMI Nilai Kapolri Salah Gunakan WewenangEnam menteri yang menandatangani SKB tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKomite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)se-Jawa menyatakan sikap atas isiMaklumat KapolriNo Mak/1/I/2021 tentang kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan penggunan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI). KAMI menilai maklumat itu merupakan bentuk penyalagunaan wewenang.KAMI se-Jawa dalam keterangan tertulisnya menyoroti Pasal 2d Maklumat Kapolri yang isinya menyatan: Masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.Pernyataan sikap ini ditandatangani Presidium KAMI Jawa Tegah Mudrick Setiawan Salakan Mangidu, KAMI DIY Syahkri Fadholi, KAMI Jawa Timur Daniel Mohammad Rasyid, KAMI Jawa Barat Syafril Sjofyan, dan KAMI DKI Jakarta Djuju Purwantoro.Baca Juga: Kapolri Larang Sebarkan Informasi Soal FPI, Kok Tercium Seperti Zaman Orde Baru YaKAMI sebagai gerakan moral yang berkomitmen kuat mengawal perjalanan berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita luhur para 'fou

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, Partai Gerindra tidak mengeluarkan keputusan yang mendukung pembubaran organisasi tanpa proses hukum di pengadilan.Hal itu diungkapkan Fadli Zon melalui akun Twitter-nya @fadlizon. "Tidak ada keputusan @gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sbg Negara hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi n UU," cuitnya, Sabtu (2/1/2020).Baca Juga: Tren Elektabilitas Prabowo Melorot, AHY hingga Anies Bisa Ketiban BerkahPernyataan tersebut menanggapi warganet yang mendukung sikap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati. Dalam pernyataan yang dilansir di sejumlah media online, Saraswati mendukung kepada pemerintah yang menindak tegas pihak-pihak yang dianggapnya memecah belah dan mambahayakan masa depan NKRI. Kuat dugaan, pernyataan Sarawaswati tersebut ditujukan kepada organisasi Front Pembela Islam (FPI)."Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan piha

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema berhasil memperjuangkan 732 unit alat mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama Tahun 2020.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik mempertanyakan adanya Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).Bahkan pria yang dikenal sebagai aktivis HAM mengakui, sejak mengerti politik saat menjadi mahasiswa di era Soeharto, baru mendengar tentang Maklumat Kapolri.Rachland juga mempertanyakan apakah isi maklumat membatasi saksi hak asasi atas informasi. Sebab, kata dia, pembatasan hak harus melalui undang-undang.Baca Juga: Massa Rizieq Shihab Mau Dirikan Front Perempuan Islam Juga Boleh"Sejak melek politik, sebagai aktivis mahasiswa di masa Soeharto, baru kini saya mendengar 'Maklumat Kapolri'. Apakah isinya membatasi dengan sanksi hak asasi atas informasi? Sebab setahu saya, pembatasan hak harus melalui UU. Itupun hanya boleh sepanjang tak menabrak konstitusi," kata Rachland melalui akun Twitternya, @RachlanNashidik, Kamis (2/1/2020).Seperti diberitaka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSejumlah tokoh yang berada di luar garis pendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil limpahan basis dukungan yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.Sebab, belakangan ini tren elektabilitas Prabowo di sejumlah survei menurun. Prabowo yang pada Pilpres 2019 lalu menjadi ikon oposisi dan kini bergabung ke pemerintahan dinilai tidak konsisten sehingga berpotensi ditinggal pendukungnya.Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, wajar jika elektabilitas Prabowo saat ini turun karena prabowo dinilai tidak konsisten sehingga memilih bergabung ke pemerintah sebagai Menteri Pertahanan.Baca Juga: Ponakan Prabowo Dihujat Habis-habisan oleh Netizen: Tidak Tahu Terima Kasih"Kalau hari ini (Prabowo) turun ya karena sudah tidak berada dalam segmen pemilih mayoritas yang kemarin (dalam Pilpres 2019) memilih dia, sebut saja inkonsistensi," katanya, Sabtu (2/1/2021).Bahkan, kata Pangi, ket

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMaklumat Kapolri (Mak/1/I/2021) tentang FPI menuai polemik dan kritik; termasuk dari Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) yang meminta pencabutan terhadap maklumat tersebut.Menurut HNW, Maklumat Kapolri tersebut lebih khusus pada poin 2 huruf d yang berisi tentang larangan bagi masyarakat untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial itu, dapat menjadi penghambat dalam menuntaskan kasus penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) ."Jadi kalau demikian halnya maklumat ini menjadi potensial untuk kemudian memetieskan atau tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya pengusutan terhadap penembakan 6 Laskar FPI ," ujar HNW, Sabtu (2/1/2021).Baca Juga: Nama Prabowo Subianto Terjun Bebas di Survei Bursa Pilpres 2024, Mengapa?Baca Juga: 5 Fakta IHSG Akhir 2020, dari Gagal ke 6.000 hingga IPO Tertinggi di ....HNW pun mengusulkan agar Kapolri mencabut maklumat tersebut karena hal itu juga dit

Warta Ekonomi.co.id, JakartaNama Prabowo Subianto tampaknya makin tidak menarik perhatian publik, menurut sejumlah survei beberapa waktu ini.Mengutip SINDONews, hasil jakpat online guna mencari kandidat Calon Presiden 2024 sejak 24 November 2020 lalu hingga penghujung 2020, misalnya, nama Prabowo yang sebelumnya masuk tiga besar setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (37%) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (22%), kini terpental dari lima besar, digeser oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (11%).Baca Juga: Cara Dapat Token Listrik Gratis PLN Januari 2021, Bisa Lewat Web PLN dan WA!Baca Juga: Pengumuman! Calon Penerima Vaksin Corona di Bandung Akan Terima SMSMenteri Pertahanan ini hanya menempati urutan keenam (4%), jauh di bawah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (8%) serta tokoh politik muda yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 5%.Potret serupa bisa dilihat dari h

Penulis : Tim Liputan || Editor : Doddi IrawanAl Haris (kanan) akrab bersama simpatisannyaINFOJAMBI.COM Kasus penggelembungan suara di Kecamatan Kotobaru, Kota Sungaipenuh hingga kini masih diproses bawaslu setempat.Penggelembungan suara itu menguntungkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi nomor urut satu, Cek Endra - Ratu Munawaroh.Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi, mendapat informasi terakhir dari Bawaslu Kota Sungai Penuh, bahwa kasus ini sudah masuk pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Sungaipenuh."Masih pembahasan, belum naik tahap kedua. Kemungkinan kasusnya naik ke tahap kedua sangat ada," kata Asnawi, Rabu, 30 Desember 2020.Beredar kabar kasus ini akan dihentikan. Namun Asnawi yakin itu tidak terjadi, karena banyaknya alat bukti."Kami sudah instruksikan segera naikkan kasus itu. Cuma saat ini saya belum konfirmasi lagi perkembangannya lebih lanjut. Saya yakin pasti diproses," ujarnya.Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jambi

Penulis : Tim Liputan || Editor : Doddi IrawanINFOJAMBI.COM Calon Gubernur Jambi periode 2021 - 2024, Al Haris dilaporkan melakukan pelanggaran, pada Pilkada Serentak 2020.Pemeriksaan terhadap laporan itu tidak bisa dilanjutkan oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Muarojambi.Dalam laporan itu pelapor mempersoalkan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Muarojambi. Al Haris dilaporkan "bermain" dengan PNS untuk memenangkan pilgub."Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, dugaan pelanggaran pidana itu tidak memenuhi unsur. Laporan itu tidak bisa kami lanjutkan," kata anggota Bawaslu Muarojambi, Yasril, belum lama ini.Yasril menegaskan, laporan tersebut tidak punya cukup bukti. Untuk bisa naik ke penyidikan minimal pelapor menyampaikan sedikitnya dua alat bukti."Kami tidak mendapatkan dua alat bukti itu. Baru sebatas keterangan saksi. Jadi Gakkumdu sepakat melalui pembahasan kedua laporan itu dihentikan," kata Yasril.Yasril menjelaskan, pelapor melaporkan Al Haris melakukan p

JPNN.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak manapun terkait gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDinamika politik menuju Pemilihan Presiden (Pilplres) 2024 semakin menghangat. Sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan hasil survei nasional untuk memotret peta politik yang bakal terjadi empat tahun mendatang. Terbaru, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang hasilnya dirilis Selasa (29/12/2020).Salah satu poin yang terpotret adalah dukungan berdasarkan massa pemilih partai. Dari sejumlah nama kandidat potensial, dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terutama datang dari pendukung PDIP (28%), PKB (27%), PPP (21%), dan NasDem (20%).Adapun dukungan terhadap Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto terutama datang dari massa Gerindra, dimana 50% memilih Prabowo.Baca Juga: Pak Prabowo Jangan Nyapres Lagi, Gak Akan Menang!Dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terutama datang dari massa pendukung PKS 37%, sementara dukungan terhadap Ridwan Kamil terutama datang dari Golkar 21%. Hal yang mengejutkan adalah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi akan kalah, jika maju lagi di Pilpres 2024 mendatang. Berdasarkan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), peluang Prabowo untuk memenangkan kursi kepresidenan sangat kecil.Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyampaikan, dalam survei tersebut menunjukkan nama yang menempati elektabilitas paling tinggi bila pilpres dilakukan sekarang adalah Ganjar Pranowo dengan suara dukungan 15,7%."Baru kemudian Prabowo di posisi kedua dengan 14,9%, diikuti oleh Anies Baswedan 11%, Sandiaga Uno 7,9%, Ridwan Kamil 7,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,1%, dan Tri Rismaharini 3,1%," kata Sirojudin dalam keterangannya, Selasa (29/12/2020).Baca Juga: Wadaw, Prabowo Kalah Telak dari Ganjar!Dia melanjutkan, hanya sekitar 50% pemilih Gerindra pada Pileg 2019 yang akan memilih Prabowo seandainya Pilpres dilakukan sekarang. Begitu juga hanya 39% pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 yang menyatakan akan m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSurvei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ia mendapatkan 15,7 persen dukungan dari responden."Dengan basis terbesar pendukungnya adalah pemilih PDI Perjuangan," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam rilis daringnya, Selasa (29/12).Bila dilihat dari 15,7 persen dukungan, dukungan terhadap Ganjar terutama datang dari pendukung PDIP 28 persen. Kemudian, PKB (27 persen), PPP (21 persen), dan Partai Nasdem (20 persen).Baca Juga: Hotman Paris Puji Prabowo: Dia Konglomerat dari Muda, Anak MenteriSetelah Ganjar, Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan 14,9 persen. Diikuti oleh Anies Baswedan 11 persen, Sandiaga Uno 7,9 persen, Ridwan Kamil 7,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Tri Rismaharini sebesar 3,1 persen."Adapun dukungan terhadap Prabowo terutama datang dari massa Gerindra, 50 pers

JPNN.com, JAKARTA - Sejumlah pimpinan kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Indramayu meyakini Mahkamah Partai (MP) akan memutuskan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Indramayu X digelar Januari 2021.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaUtak-atik pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang diprediksi bakal bertarung dalam Pilpres 2024 terus dilakukan sejumlah pihak. Ahli hukum tata negara Refly Harun punmenyebut paling realistis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencalonkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.Menurut Refly, PKS mungkin akan sulit mengajukan calon presiden dari kader sendiri. Pertama, suara partai tidak terlalu besar. Selain itu, sulit untuk mengajukan calon sendiri, apalagi kader-kader PKS belum ada yang menonjol."Menonjol sebagai politisi mungkin banyak. Tetapi, menonjol sebagai calon presiden itulah yang belum terlihat. Karena kalau kita lihat survei, namanya tidak jauh dari itu-itu saja dan bukan dari PKS," kata Refly dikutip dari video berjudul LIVE!! PALING MASUK AKAL!! PKS USUNG ANIES BASWEDAN UNTUK 2024!! yang tayang di channel YouTube Refly Harun, Selasa (29/12/2020).Baca Juga: Syukur Alhamdulillah Anies Sembuh dari Covid-19, Sudah Siap Tempur LagiDiketahui nama y

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menganggap, peta kekuatan kandidat presiden 2024 sejatinya masih fluktuatif. Sederet nama tokoh yang dipotret dalam survei capres masih terlihat naik turun. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan terlihat saling mengejar."Disusul dengan figur lain seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Khofifah Indar Parawansa, Puan Maharani, Tri Rismaharini, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, Gatot Nurmantyo, dan lain-lain," tutur Karyono saat dihubungi, Senin (28/12/2020).Menurutnya, dinamika politik masih panjang dan masih memungkin terjadinya volatilitas dalam konfigurasi Pilpres 2024. Misalnya, masuknya Sandiaga Uno dan Tri Rismaharini dalam kabinet pemerintahan juga berpotensi membuat ajang kontestasi politik 2024 semakin hangat.Baca Juga: Diperintah Jokowi Fokus Garap 5 Destinasi Superprioritas, Sandi: Saya Langsung GercepMenurut dia, tidak dimungkiri, masukn