Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyoroti rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengguyur APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun, untuk mengatasi wabah virus corona (Covid-19).Bahkan, Jokowi juga akan menaikkan defisit APBN 2020 hingga 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama tiga tahun (2020-2022), dan kembali ke 3 persen pada tahun 2023-2024.Menurut Said Didu, hal itu sama artinya pemerintah akan menambah utang sekitar Rp3.500 triliun selama lima tahun ke depan.Baca Juga: Jokowi Siapkan Darurat Sipil, Said Didu Minta Perlindungan Allah dari KezalimanBaca Juga: Lawan Corona Jokowi Kucurkan Rp405 T, Demokrat Tanya: Sumber Uangnya Hutang atau Cetak Uang?"Sehingga total tambahan utang selama dua priode (Jokowi) Rp7.500 triliun," ucapnya, Rabu (1/4/2020).Lebih lanjut, ia mengatakan utang pemerintah sejak bangsa ini merdeka sampai 2014, hanya sekitar Rp2.500 triliun.Maka, dengan demikian, alokasi anggaran untuk mengatasi dampak Cov

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAktivis kemanusiaan, Birgaldo Sinaga, menyatakan pihaknya lebijh memilih rencana kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menerapkan darurat sipil dalam penanganan virus corona atau Covid-19, ketimbang karantina wilayah atau lockdown yang diminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan."Lockdown atau Darurat Sipil? Ya, saya pilih darurat sipil dong. Meskipun ini lebih keras dan represif. Kenapa? Karena kalo diputuskan lockdown partial atau karantina wilayah, itu anggaran dipegang gubernur daerah tersebut," tutur dalam catatan di Facebooknya, dengan judul, "LOCKDOWN ATAU DARURAT SIPIL?" seperti dikutip, Rabu (1/4/2020).Baca Juga: Lawan Corona, Tegas Jokowi: Kepala Daerah Jangan Pakai Lockdown-LockdownBaca Juga: Update Corona 1 April, Pasien Positif Tembus 1.677, Meninggal..."Sementara kalo darurat sipil lalu ditetapkan karantina wilayah maka yang pegang anggaran itu Menteri Keuangan. Gubernur tunduk pada garis komando Presiden Jokowi. Ya gue lebih perca

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PDIP Ruhut Sitompul minta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung langkah-langkah yang diambil Presidenn Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi virus corona atau Covid-19.Menurutnya, fakta bahwa Indonesia dapat Covid-19 dengan baik. Hal tersebut dibuktikan Jokowi sampai sekarang secara bertahap dan pasti."Mau Indonesia tercinta ini bisa dgn tenang menghadapi COVID-19 tolong Rakyat Indonesia mendukung semua langkah yg diambil Bpk Joko Widodo Presiden RI. Tuhan Memberkati MERDEKA," cuitnya, seperti dikutip, Rabu (1/4/2020).Baca Juga: Jaga Pasokan, BPTP Optimalisasikan Kaji Terap meski Covid-19Baca Juga: Jokowi Selalu Kena Sasaran, Bela Ruhut: Otak Kadrun ada KutilnyaSambungnya, seperti rencana Jokowi menerapkan darurat sipil, tetapi muncul ketakutan. Padahal, menurut dia, pemerintah pusat baik yaitu melindungi rakyatnya dari Kamtipmas dan Pengamanan."Makin kelihatan hidungnya Barisan Sakit Hati Kadrun2 yg maunya LockDown biar rusuh

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Demokrat Andi Arief meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan asal-usul anggaran Rp405,1 triliun yang dikucurkan untuk penanganan virus corona atau Covid-19 ini.Ia pun mengaku sudah membaca pidato Jokowi terkait penambahan anggaran tersebut. Terkait itu, ia pun mempertanyakan apakah anggaran tersebut berasal dari utang atau hasil cetak uang yang dilakukan oleh pemerintah.Baca Juga: Jokowi Lawan Corona Pakai Darurat Sipil, Teriak Orang 212: Gak Becus Jadi PemimpinBaca Juga: Gak Setuju Ibu Kota Di-Lockdown, Demokrat Berikan Anies 4 Usulan, Coba Nih Pak!"Saya membaca berulang pidato Pak Jokowi. Saya dukung upaya Pemerintah berikan bantuan cukup besar pada rakyat. Karena bantuan memudahkan pemerintah buat kebijakan drastis tangani virus korona. Soal sumber uangnya hutang atau 'cetak uang' dijelaskan pada rakyat rasionalitasnya," cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Rabu (1/4/2020).Diberitakan sebelumnya, Kepala Negara ak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana menerapkan darurat sipil untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19).Menurut Novel, saat ini pemerintah keliru jika mengambil kebijakan darurat sipil. Karena itu, ia menduga rencana ini merupakan cara pemerintah menutupi ketidakbecusan menyelesaikan masalah corona.Baca Juga: Puji Tuhan, 212 Warga Dinyatakan Sembuh dari Corona...Baca Juga: Positif Corona, Miliarder Ceko Ini Akui Tak Merasakan Gejala"Waduh emang sudah eror rupanya pemerintahan saat ini. Bukanya menenangkan rakyatnya malah mengancam rakyatnya untuk menutupi ketidakbecusan dalam memimpin," katanya kepada wartawan, kemarin.Lebih lanjut, ia mengatakan darurat sipil ditetapkan jika ada gangguan keamanan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.Sambungnya, dalam Perppu No. 23/1959, darurat

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggelontorkan dana tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan corona atau Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.Diketahui juga terdapat alokasi dana sebesar Rp110 triliun untuk social safety net. Yakni, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi.Baca Juga: Gak Setuju Ibu Kota Di-Lockdown, Demokrat Berikan Anies 4 Usulan, Coba Nih Pak!Baca Juga: Tinju Corona Pakai Darurat Sipil, Demokrat Tanya: Pak Jokowi Kesulitan Bertemu Maruf Amin?Ia pun memberikan ucapan terima kasih atas kebijakan tersebut. Namun, ia memberi catatan agar agar kebijakan tersebut tidak diralat. "Baik Pak Jokowi, tetap kita ucapkan terima kasih, meski Jangan sampai diralat lagi oleh juru bicara ya," katanya, Rabu (1/4/2020).Menurutnya, keinginan rakya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Gerindra Fadli Zon menjadi sorotan lantaran menyebut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan bertindak seolah 'The Real President'."Pak Luhut ini bertindak seperti 'the real President' ya?," tulisnya dalam akun Twitternya, Senin (30/3).Bukan tanpa sebab, cuitan tersebut menyusul dibatalkannya permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta, di tengah wabah virus corona (Covid-19).Baca Juga: Jubir Covid: Sama Jenazah Korban Corona Takut, Kok Keluyuran Nggak Takut? Heran...Baca Juga: Dukung Anies, Politisi Nasdem Ingatkan Luhut: Jangan Berlagak Perdana Menteri!Menurut Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati, menilai pernyataan Fadli ada benarnya."Itu ada benarnya. Namun, label 'The Real President' itu agak tendensius," ka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan memuji pengumuman Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan wabah virus corona atau Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.Ia memuji kebijakan pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi."Apresiasi untuk ini, Presiden," ucapnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip Rabu (1/4/2020).Baca Juga: Tinju Corona Pakai Darurat Sipil, Demokrat Tanya: Pak Jokowi Kesulitan Bertemu Maruf Amin?Baca Juga: Demokrat Sebal Jokowi & Tim Benar-benar Gagap Tangani Corona: Minta Bantuanlah dari Negara LainSelain itu, ia juga memuji Presiden Jokowi yang menggelontorkan dana sebesar Rp405,1 triliun dengan rincian untuk Rp75 triliun dana kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau social safety net (SSN), Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan, dan stimulus kredit usaha rakyat.Termasuk

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana menerapkan darurat sipil sebagai upaya menanggulangi virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.Menurutnya, dengan diterapkan darurat sipil maka pemerintah daerah tidak lagi membuat kebijakan sendiri-sendiri dalam menangani Covid-19. Bahkan, sambung dia, darurat sipil dinilai bisa mendisiplinkan rakyat dalam menanggulangi virus corona.Arief menegaskan bahwa darurat sipil dapat dikendalikan dengan memberikan mandat ke TNI. "Segera presiden keluarkan Instruksi Presiden untuk memberlakukan darurat sipil dan memberi mandat pada TNI untuk menjalankan penerapan darurat sipil di seluruh Indonesia," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3/2020).Baca Juga: Waduh! Presiden Negara Ini Ikutan Sebar Hoaks Covid-19Baca Juga: Duh, Pria China yang Amnesia 30 Tahun Sembuh Setelah Lihat Berita Pandemi Corona"Karena hanya TNI yang bi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti rencana pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang berencana menutup pintu masuk bagi warga negara asing (WNA) demi mencegah penularan virus corona atau Covid-19.Hal tersebut dikatakan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ia juga mengatakan penolakan itu berlaku baik kunjungan maupun hanya sekadar transit."Telah diputuskan bahwa semua kunjungan dan transit WNA ke wilayah Indonesia untuk sementara akan dihentikan," katanya, Selasa, (31/3).Baca Juga: Menlu Retno Bilang Kunjungan dan Transit WNA ke Indonesia Ditunda SementaraBaca Juga: Tegas Menolak Darurat Sipil, Fadli Zon Heran: Siapa Sih Pembisik Jokowi? Bikin Ruwet Aja!Namun, Menurut Fadli Zon, kebijakan tersebut tidak ada artinya lantaran pemerintah masih membiarkan warga negara asal China masuk ke Indonesia."Yg ga boleh WNA, klu WNC boleh. Tuh baru datang lagi 39 mau kerja," katanya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Rabu (1/4/2020).Diber

JPNN.com, JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia terus berupaya memperkuat eksistensinya. Di tengah tanggap darurat akibat virus corona (COVID-19), partai pimpinan Anis Matta itu mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) demi mengantongi legalitas.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dengan tegas menolak rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan darurat sipil dalam memutus penyebaran wabah corona (Covid-19)."Sudah mulai ada yang ngancam- ngancam. Inikah darurat sipil ??#TolakDaruratSipil," tulisnya, dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Selasa (31/3/2020).Menurutnya, saat ini nyawa rakyat dikejar corona dan Jokowi bukan membantu, justru mengejar rakyat dengan cambuk darurat sipil.Baca Juga: Pak Jokowi Gak Jadi Pakai Darurat Sipil?"Corona mengejar nyawa rakyatmu.?Pemimpin negara yang normal membantu rakyatnya. Tapi anda malah mengejar rakyatmu dengan cambuk darurat sipil.Ya Allah lindungi kami dari kedholiman ini. #tolakDaruratSipil," cuitnya,Lebih lanjut, ia menilai menyebut, kebijakan Jokowi ini berbeda dengan pemerintah di negara lain yang dilanda wabah corona, dimana mereka memberikan bantuan kepada rakyat."Rakyat dikejar corona, pemerintah mau terapkan darurat sipil untuk mengejar r

Warta Ekonomi.co.id, JakartaRencana pemerintah memberlakukan darurat sipil untuk menangani pandemi Covid-19 atau virus corona kembali disinggung dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Idham Azis. Kali ini, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi yang menyinggungnya.Aboe menilai pemerintah terkesan lambat menanggulangi pandemi Covid-19 atau virus corona di Tanah Air. "Apa yang terjadi, keputusan kita berkembang terus, yang anehnya tidak ada satu pun di dunia yang bikin yang namanya darurat sipil, enggak ada satu pun," ujar Aboe dalam rapat yang digelar virtual, Selasa (31/3/2020).Anggota Majelis Syura PKS ini mengatakan, negara-negara lain cenderung menerapkan karantina kesehatan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 tersebut.Baca Juga: Pengamat Sanjung Habis Erick: Dia Berani Pasang Badan Hadapi Covid-19"Jadi saya pikir ini perlu dipertimbangkan," kata legislator asal Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I ini.Aboe m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut hanya China yang berhasil menerapkan lockdown dalam memutus mata rantai virus Corona (COVID-19).Bahkan, ia menyebut keputusan setiap negara tidak bisa disamakan, lantaran mempunyai skema yang berbeda."Lockdown ini tidak semuanya relatif berhasil, hanya China yang berhasil. Kan di anu tidak perlu lockdown juga di mana di Korea, di Itali juga tidak. Jadi setiap negara mencari modelnya masing-masing yang cocok dengan dia. Jadi kita juga jangan buru-buru men-judge apa namannya memberikan komentar yang tidak pas," katanya dalam vidoe di akun YouTube Kemenko Maritim, Selasa (31/3/2020).Baca Juga: Mas Anies Sudah Turuti Maunya Presiden, Lha Kok Dijegal Luhut?Baca Juga: Rakyat Perlu Tahu, Demokrat: Jokowi Jelaskan Kenapa Pilih Darurat Sipil? Ekonomi RI Memburuk?Lebih lanjut, ia mengatakan berdasarkan penelitian, Indonesia bisa dibilang untung dari segi iklim. Sambungnya, di mana pada bulan Apr

INIPASTI.COM, MAKASSAR - Puluhan tenaga medis di Kota Makassar mendapatkan perhatian dari Tim Appi Peduli dalam upaya antisipasi penyebaran covid 19 atau virus corona dengan melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah paramedis.Melalui penyemprotan disinfektan ini, Appi Peduli menyadari pentingnya perlindungan kesehatan bagi paramedis yang telah bekerja di tengah penyebaran virus corona di Kota Makassar.Bekerjasama dengan Bosowa Peduli, ada sekitar tiga puluh lebih rumah para medis yang disasar dan akan terus berlanjut.Dengan adanya bentuk kepedulian seperti itu, paramedis merasa dangat terbantu dan berterima kasih. Seperti yang diungkapkan Jumriah, salah seorang tenaga medis di Rumah Sakit Hikmah."Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke kediaman kami melakukan penyemprotan. Kami sangat khawatir saat pulang ke rumah, takut menjadi penyebar virus. Dengan adanya penyomorotan ini saya sendiri bisa sedikit mengurangi rasa khawatir," ungkap Jumriah di kediamannya, Jalan Su

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah menyoroti pertumbuhan pasien positic Corona atau Covid-19 di Indonesia.Bahkan, dengan terus meningkatnya jumlah pasien. Ia memprediksi akan terus bertambah, bahkan akan melebihi setengah dari total penduduk Indonesia,"Data warga yang terpapar virus Covid-19 akan terus bertambah hingga sekitar 60-70 persen penduduk Indonesia dengan tingkat kematian mencapai 7,5 juta orang meninggal dunia apabila pemerintah tidak melakukan karantina wilayah berdasarkan brief dari kawal Covid-19," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).Baca Juga: Indonesia Dapat Suntikan Dana Bantuan Perangi Wabah Corona USD2 JutaBaca Juga: Kata Orang Gerindra: Jokowi Terapkan Darurat Sipil, Nyawa Rakyat...Lanjutnya, ia mengatakan saat ini rata-rata 100 orang positif Covid-19 setiap harinya. Bahkan, per 30 Maret 2020, angka kematian juga mencapai 8,6 persen dari jumlah total positif Covid-19."Angka kematian di Indonesia pali

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBeredar video penceramah yang menyebut pendemi virus corona atau Covid-19 datang lantaran Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dilarang pulang ke Indonesia.Dalam video yang diunggah Alqarni_Pro, terlihat seorang penceramah menggebu-gebu menyampaikan pidato dalam sebuah acara.Ia menyebut para habaiblah yang membawa kedamaian di alam semesta. "Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para habaib, yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta," ujarnya seperti dikutip, Senin (31/3/2020).Baca Juga: Habib Rizieq Gak Masuk Daftar Jemput, FPI Bongkar Semuanya yang Terjadi...Baca Juga: Ini Imbauan Terbaru Habib Rizieq untuk...Bahkan, ia mengklaim pandemi tersebut ada kaitannya dengan Rizieq Shibab yang dilarang pulang ke Indonesia."Corona datang, musibah-musibah datang tiada lain dan tiada bukan saudara pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizieq tidak boleh kembali ke Tan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Demokrat Ferdinand tampak naik pitam terkait pernyataan Juru Bicara Presiden RI Jokowi, Fadjroel Rachman yang mengklaim kebijakan darurat sipil adalah langkah terakhir pemerintah dalam menangani pandemi corona atau Covid-19 ini.Ia pun tampak memaki Fadjroel dengan sebutan 'gobl*k"'dan menyindir posisinya sebagai juru bicara yang seharusnya tak boleh melangkahi keputusan presiden."Pengen rasanya bilang GOBL*K ke jubir ini tapi tak tega. Memangnya kau siapa Fadjroel di republik ini bisa menentukan itu langkah terakhir?" tulisnya dalam akun Twitternya seperti dikutip, Selasa (31/3/2020).Baca Juga: Permintaan Lockdown Jakarta Ditolak, Istana Malah Suruh Anies...Baca Juga: Pemerintah Bilang 100 Lebih Korban Meninggal Corona, Anies Bilang 283, Siapa yang Gak Transparan?Menurut dia, sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah menyatakan kebijakan darurat sipil sebgai langkah terakhir, sehingga peluang adanya kebijakan baru masih terbuka."Presiden @jok

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAktivis Kemanusiaan Natalius Pigai menolak keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberlakukan darurat sipil guna menekan angka penyebaran virus corona atau Covid-19.Menurutnya, darurat sipil sama halnya dengan kudeta negara yang menjadikan masyarakat tidak bisa berekspresi dengan kondisi yang mereka hadapi."Darurat sipil sama dengan Kudeta Negara pada kebebasan sipil (sipl libertis). menentang kehendak umum tentang demokrasi, HAM, dan keadilan," tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Senin (30/3/2020).Baca Juga: Ya Allah, 81 Medis di Wilayah Mas Anies Positif Corona, Mereka Punya Anak dan Istri, Ya AllahBaca Juga: Tinju Keputusan Jokowi, Demokrat: Warga Silakan Pilih, Terpapar Corona atau Digebuk NegaraSambungnya, "Saya tolak darurat sipil karena justru menyebabkan kematian tidak terkontrol karena rakyat tidak berani berekspresi tentang kondisi mereka," tegasnya.Diketahui, Presiden Jokowi menyinggung soal pembatasan sosial berskala be

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa asal dalam memberikan kelonggaran pembayaran cicilan bagi debitur pada perbankan dan industri keuangan non bank.Hal tersebut dikatakan terkait rencana Presiden Joko Widodo melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait relaksasi kredit."OJK tidak punya hak paksa untuk menurunkan bunga bank dan meminta kelonggaran pembayaran cicilan pinjaman ke pada perbankan dan industri keuangan non bank," ujarnya kepada wartawan, Senin (30/3/2020).Baca Juga: Ada Wabah Corona, OJK Larang Debt Collector Tarik KendaraanBaca Juga: Jokowi Lawan Corona Pakai Darurat Sipil, Gerindra: Bapak Mau Lari dari Tanggung Jawab?Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan kelonggaran cicilan bagi debitur atas bawah corona atau Covid-19 ini. Dikatakan Kepala Negara, penerima kelonggaran ini adalah debitur yang mempunyai nilai kredit di bawah Rp10 miliar.Menurutnya, debitur dengan nilai kredit di bawah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Roy Suryo menyoroti pembatalan rencana penghentian operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP), bus antar jemput antar provinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta.Sebab, menurutnya, ada ketidaksinkronan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan jajarannya dalam antisipasi percepatan arus mudik di tahun 2020 di tengah wabah virus corona.Diketahui, dalam rapat terbatas, Senin (30/3), Kepala Negara sempat menyinggung dalam delapan hari terakhir ada 876 armada bus membawa penumpang sebanyak 14 ribu orang dari Jabodetabek. Karena itu, Jokowi meminta hal ini menjadi perhatian yang serius guna menekan angka penularan virus corona.Baca Juga: Padahal Anies Sudah Minta Jokowi untuk Lockdown Jakarta, eh...Baca Juga: Ketika Niat Anies Tutup Operasional Bus Terbentur Restu Luhut"Presiden Jokowi saja siang tadi mengatakan bahwa 14 ribu orang mudik dengan bus, yang berpotensi bahaya penularan Covid-19," ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/3/

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon dengan tegas menolak rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan darurat sipil dalam menangani viirus corona atau Covid-19 di Tanah Air.Menurutnya, darurat sipil telah salah memakai aturan. "Memang harus ditolak darurat sipil. Salah pakai aturan. Diagnosa salah, pasti obat salah," tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Senin (30/3/2020).Baca Juga: Fadli Zon Berkeras: Lockdown Segera Pak Jokowi!Baca Juga: Lamban Atasi Covid-19, Fadli Zon Ngedumel: Jika Saja Tak Ada 'Wabah Kedunguan'"Saya heran, siapa pembisiknya? Sangat berlebihan, tapi tak menyelesaikan masalah. Malah cenderung bikin masalah baru," tambah dia.Diketahui, Presiden Jokowi menyinggung soal pembatasan sosial berskala besar dan penerapan kebijakan darurat sipil dalam menghadapi pandemi corona."Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi ju

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Gerindra Iwan Sumule menilai tidak ada dasar bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan kebijakan darurat sipil dalam penanganan virus corona (Covid-19).Sebab, ia menyebut penetapan darurat karena pendemi corona tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.Sambungnyam dalam Perppu No 23/1959, darurat sipil ditetapkan jika Indonesia berada keadaan bahaya atau terancam karena adanya pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam.Baca Juga: Darurat Sipil Jokowi Diberondong Penolakan, Kali Ini Said Didu yang Lontarkan KekecewaanBaca Juga: Muhammadiyah Minta Jokowi Pertimbangkan Penerapan Lockdown Nasional, 'Korban Meninggal Sudah Banyak'"Tak ada dasar Jokowi tetapkan 'Darurat Sipil' berdasarkan Perppu No 23/1959. Kita tidak terancam dan bahaya karena: Pemberontakan, Kerusuhan/huru-hara, Bencana Alam. Covid-19 itu pandemi," tulisnya dalam akun Twitternya, seperti

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Demokrat Rachland Nashidik dengan tegas menolak rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberlakukan darurat sipil guna menekan angka penyebaran virus corona atau Covid-19."Presiden jangan mengambil kebijakan paling minimal untuk mengatasi pandemi, tapi menyiapkan kebijakan paling maksimal untuk mengatasi frustrasi rakyat. #TolakDaruratSipil," tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Senin (30/3/2020).Baca Juga: Jokowi Bersiap Darurat Sipil, Begini Cara Mainnya...Baca Juga: Respons Natalius Pigai Soal Darurat Sipil Jokowi: Gak Gitu Caranya. Gini Loh...Menurutnya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan darurat sipil yang disampaikan Jokowi merupakan upaya melawan pandemi corona. Namun, membuat rakyat hanya bisa memilih antara dua, yakni diserang Covid-19 atau digebuk negara."Dalam buku menu itu pilihannya cuma Pembatasan Sosial atau Darurat Sipil. Artinya, warga silahkan memilih: diserang virus Corona atau digebuk negara. #T

JPNN.com, JAKARTA - Komisi II DPR dan Kemendagri beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 imbas dari pandemi Virus Corona atau COVID-19.Read More...

LAPORAN : BS || PUBLISHER : PMINFOJAMBI.COM - Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan melihat perkembangan pademi covid-19 yang sampai saat ini belum terkendali."Demi mengedepankan keselamatan masyarakat maka Pilkada Serentak 2020 Ditunda," tegas Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan Raker/RDP virtual teleconference zoom Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu serta DKPP di Jakarta, Senin (30/3/2020).Kesimpulan Raker/RDP ditandatangani oleh Mendagri, M. Tito Karnavian; Ketua Rapat, Ahmad Doli Kurnia Tandjung; Ketua KPU, Arief Budiman; Ketua Bawaslu, Abhan; dan Plt. Ketua DKPP, Muhammad.Doli menjelaskan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.Dengan penundaan Pilkada serentak 2020, maka Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru. " Payung hukum itu berupa peraturan pemerintah pengganti Undang-undang," jelas

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Komisi II DPR RI bersama KPU dan Pemerintah sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Alasan penundaan ini karena penyebaran Covid-19 yang belum terkendalikan hingga saat ini.Penundaan Pilkada serentak ini disetujui dalam rapat kerja, Senin 30 Maret. Dengan 4 point kesimpulan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,Ketua komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU RI Arif Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan dan Plt Ketua DKPP Prof Muhammad."Melihat perkembangan Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat komisi II DPR Ri menyetujui penundaan tahapan Pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dilaksanakan," demikian bunyi kesimpulan pada point pertama.Point kedua dari persetujuan itu yakni pelaksanaan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR.Dalam persetujuan ini DPR juga meminta pemerintah untuk menyiapka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDPW Partai Gelora Jawa Barat membantu warga kurang mampu yang penghasilannya terganggu akibat mewabahnya virus Covid-19 (Corona)."Kami menggalang dana untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa mencari nafkah akibat wabah covid-19 ini," kata Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana kepada wartawan di Bandung, Minggu (29/3/2020).Haris mengungkapkan pihakjya pun melakukan penyemprotan disinfektan secara massal di seluruh wilayah Jawa Barat. Ini dilakukan mengingat provinsi tersebut tergolong tinggi angka penyebaran virus Corona"Kami akan terus lakukan ini sampai situasi ini dirasa sudah selesai," ujarnya.Baca Juga: Pemprov DKI Ngaku Ada Pedagang Tanah Abang Pasien Corona Kabur dari RS, Kok Bisa?Baca Juga: Anies Minta Lockdown, Langsung Disambut Jokowi: Saya yang Berwenang, Bukan Daerah!Selain menyemprotkan disinfektan, pada kegiatan yang berlokasi di kantor DPW Partai Gelora Jawa Barat inipun dibagikan sejumlah masker dan cairan pembe

Warta Ekonomi.co.id, JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengambil keputusan untuk mengarantina wilayah ibu kota atau lockdown. Bahkan, ia mengaku sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Hal tersebut, dibenarkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Surat tersebut diterima pemerintah pusat itu bernomor 143 dan diteken pada Sabtu, 28 Maret 2020. Terkait itu, Presiden Jokowi mengingatkan jika kebijakan karantina kesehatan, khususnya karantina wilayah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sambungnya, sehingga pemerintah daerah tidak berwenang menerapkan kebijakan tersebut."Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," katanya, saat memipin rapat terbatas ihwal laporan Tim Gugus Penanganan Covid-19, Senin (30/3/2020).Baca Juga: Minta Lockdown, Dewan Kebon Sirih: Anies Bisa Bunuh Warganya Jika...Baca Juga: Bupati

JPNN.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Nurul Arifin mengetuk hati para koleganya sesama wakil rakyat di tengah wabah virus corona (COVID-19). Politikus Golkar itu mengajak para anggota DPR menyumbangkan setengah dari gaji untuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat terimbas pandemi global tersebut.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaFraksi Partai Demokrat menilai pemerintah sejak awal tidak mampu menangani pandemi virus corona (Covid-19). Karena itu, Demokrat desak pemerintah terbuka dan segera meminta bantuan kepada negara lain yang sukses menangani pandemi ini."Pemerintah Jokowi melalui tim gugus tugasnya benar-benar gagap dalam penangan Covid-19 di Indonesia. Pasien yang positif terus bertambah, persentasi yang meninggal pun termasuk yang tinggi di dunia. Sejak awal pemerintah tidak fokus menghadapi corona dan cenderung meremehkan," kata Sekretaris Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPR Irwan saat dihubungi, Senin (30/3/2020).Irwan menilai kegagapan pemerintah itu sudah terlihat sejak penetapan masa darurat pemerintah soal kondisi Corona ini dengan menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai pijakannya.Baca Juga: Corona di Indonesia Menggila, PKS Usul: Potong Gaji Presiden hingga Menteri. Setuju?Bukan, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekaran

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PDIP Ruhut Sitompul memberikan apresiasi terkait langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunda keputusan lockdown dalam menghadapi wabah Corona.Menurutnya, orang-orang yang mendesak Jokowi dan membandingkan pemimpin lainnya merupakan barisan sakit hati."Barisan Sakit Hati " Kadrun2 makin dungu saja dgn membandingkan memimpin Indonesia yg sangat luas dgn memimpin Provinsi apalagi Kabupaten/Kota mengenai keputusan LockDown, memang kalau sudah ada kutil diotak semua yg baik dilakukan Pak Joko Widodo Presiden RI salah MERDEKA " katanya dalam akun Twitternya seperti dikutip, Senin (30/3/2020).Baca Juga: Ruhut Balas Gerindra yang Sindir Ahok: Lawan Politik Ahok Stres BeratBaca Juga: Yang Ngerongrong Jokowi Lockdown, Kata Ruhut: Kadrun yang Sakit Hati Tuh!Diketahui, Kepala Negara mengungkapkan alasan melarang melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Menurut dia, setiap negara memiliki karakter dan b

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar gaji dan presiden dipotong untuk penangananan virus Corona (Covid-19). Pemotongan gaji para pejabat tersebut dinilai lebih baik ketimbang membuka rekening dengan meminta bantuan dari masyarakat.Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitternya, @hnurwahid, Senin (30/3/2020)."FPKS DPR RI usul gaji presiden-menteri dipotong untuk penanganan virus Corona. Itu lebih bermartabat ketimbang Pemerintah buka rekening tampung bantuan Rakyat unt atasi covid 19. Yang setuju usulan anggota," tulis Hidayat.Baca Juga: Presiden Berang: Saya Ingatkan Karantina Wilayah Kewenangan Pusat!Sebelumnya, Fraksi PKS DPR telah merealisasikan janjinya untuk memotong gaji anggota DPR dari fraksinya untuk dibelikan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis.APD tersebut diserahkan kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Kantor Pusat PB IDI Jakarta.Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ke

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Demokrat, Andi Arief meminta warga segera meninggalkan DKI Jakarta. Hal tersebut dikatakan terkait peningkatan pasien virus corona atau Covid-19 ini.Ia mengusulkan tindakan tersebut dengan satu syarat yaitu apabila pemerintah pusat tidak segera mengambil kebijakan yang drastis untuk menangani wabah corona."Kalau pemerintah pusat tidak melakukan kebijakan dan tindakan drastis buat Jakarta, sebaiknya bagi yang tidak perlu banget maka tinggalkan Jakarta!" tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Senin (30/3/2020).Baca Juga: Corona Gebuk Pariwisata Bali, Entitas Anak Usaha Perusahaan Milik Orang Terkaya RI Terpaksa Tutup...Baca Juga: Bocah 14 Tahun Asal Portugal Jadi Pasien Termuda yang Meninggal Akibat Corona, Begini CeritanyaLanjutnya, ia juga meminta warga perantauan yang meninggalkan Jakarta memilih daerah dengan tingkat kematian corona yang masih rendah."Saya mengimbau kepada kawan-kawan yang di Jakarta tidak terlalu penting untuk k

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli mengatakan sebenarnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki cukup uang untuk menghadapi wabah corona (Covid-19).Ia mengatakan, jika pemerintah mau menghentikan sementara proyek infrastruktur yang bernilai ratusan triliun, termasuk proyek Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.Ia menyebut ada anggaran untuk proyek infrastruktur sebesar Rp430 triliun, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan. Anggaran (SiLPA) senilai Rp270 triliun.Baca Juga: Yang Ngerongrong Jokowi Lockdown, Kata Ruhut: Kadrun yang Sakit Hati Tuh!Baca Juga: Ekonomi Ambyar Gegara Corona, Jokowi Harus Keluarkan Kocek Rp1.000 TriliunMenurutnya, uang tersebut bisa digunakan pemerintah untuk membantu pekerja harian dan rakyat miskin. "Pemerintah @jokowi sebetulnya punya cukup uang. Asal menghentikan seluruh proyek-proyek infrastruktur (430T), jangan gengsi termasuk Ibu Kota Baru

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menurutnya hanya diam dalam menghadapi wabah virus corona atau Covid-19 ini.Ia pun mempertanyakan layak tidaknya para anggota DPR tersebut dipanggil sebagai wakil rakyat."Karena DPR cuma diam hadapi corona yang ancam nyawa rakyat. Kira-kira mereka memang masih pantas ga dikatakan wakil rakyat?" tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Minggu (29/3/2020).Baca Juga: Alhamdulillah, 151 Ribu Orang Sembuh dari Corona di DuniaBaca Juga: Said Didu Desak Sri Mulyani Alihkan Gaji Stafsus Milenial dan BPIP Buat Corona, Rela Bagi-Bagi?Kontan saja, cuitan tersebu langsung dibanjiri komentar warganet, "Ya masih dong pak. Gaji, tunjangan dan fasilitas kan masih pake nomenklatur itu? Soal keberpihakan yo mbuh!!" sentil @maz_argo. "Di semua kasus besar negri ini mereka spt bungkam..giliran rapid test minta duluan..mbelek lencung," kata @dhyjoel. Penulis: RedaksiEditor:

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu menungg Peraturan Pemerintah (PP) dalam menetapkan status karantina wilayah atau lockdown terkait pendemi virus corona atau Covid-19 ini.Menurutnya, pemberlakuan lockdown bisa merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan."UU No 6/2018 tentang Karantina Kesehatan sebenarnya sudah cukup menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menetapkan status karantina wilayah atau PSBB. Dalam pasal 98, dikatakan UU tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 8 Agustus 2018. Bukan disebut berlaku ketika peraturan pelaksana selesai disusun," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).Baca Juga: Tegal, Hingga Papua Lockdown, Cetus Fadli Zon: Pemerintah Gagal...Baca Juga: Seruan TOP Fadli Zon: Tinggalkan Politik, Setop Buzzer Sewaan, dan Waktunya...Lanjutnya, ia mengatakan dalam kondisi mendesak seperti ini dibutuhkan kete

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil ketua umum DPP Partai Gerindra menilai sejumlah kepala daerah yang berani mengambil inisiatif untuk menerapkan lockdown di tengah wabah virus corona atau Covid-19 ini lantaran tidak adanya ketegasan pemerintah pusat.Baginya, apa yang terjadi menandakan kebijakan pusat gagal memotret kecemasan dan kenyataan di daerah."Pemerintah pusat bahkan kehilangan wibawa dan kepercayaan dari publik dalam penanganan Covid-19. Selain buang-buang waktu 2 bulan lebih, pernyataan menteri-menteri tertentu juga dianggap menyesatkan dan dagelan," tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Senin (30/3/2020).Baca Juga: Lamban Atasi Covid-19, Fadli Zon Ngedumel: Jika Saja Tak Ada 'Wabah Kedunguan'Baca Juga: Pak Jokowi, Jangan Sampai Ikuti AS dan Italia Loh! Nanti Disalahkan SejarahLanjutnya, ia mencatat sejumlah kepala daerah yang berani mengambil risiko demi keselamatan rakyat mereka. Yakni, Papua, Tegal, Tasikmalaya, Tolitoli, Payakumbuh, dan Aceh."Banyak daerah tak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menilai saat ini rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah lantaran ragu dalam melakukan karantina wilayah atau lockdown untuk menangani virus corona atau Covid-19 ini.Bahkan, terkait itu, daerah pun terpaksa melakukan lockdown lokal. "Pusat sudah kehilangan wibawa, tak ada lagi kepemimpinan. Rakyat butuh pemimpin baru," ujarnya, yang juga Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Senin (30/3/2020).Baca Juga: Induk Google Sumbang US$ 800 Juta untuk Lawan CoronaBaca Juga: Ekonomi Ambyar Gegara Corona, Jokowi Harus Keluarkan Kocek Rp1.000 TriliunKemudian, ia pun mengungkit video Menko Polhukam Mahfud MD yang berdurasi 38 detik dalam acara di TV One bertajuk "Memelihara Persatuan Di Tahun Politik".Dalam video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa presiden diharuskan mundur berdasarkan TAP MPR 6/2000 jika sudah tidak dipercaya rakyat, kebijakannya dicurigai. "Kalau pemimpin sudah tidak dipercaya masy

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PDIP Ruhut Sitompul memberikan apresiasi atas langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda penerapan lockdown di tengah mewabahnya virus Corona atau COVID-19.Ia pun mencontohkan seperti India dan Maxico dan beberapa negara yang telah menerapkan lockdown terhadap negaranya, saat ini tengah dilanda kerusuhan."100 utk Pak Joko Widodo Presiden RI dgn Arif & bijaksana menunda LockDown, Iihat India Mexico & beberapa Negara di Dunia krn belum siap menjadi rusuh," tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Senin (30/3/2020).Baca Juga: Tak Ada Lockdown di Swedia, Rupanya Masyarakatnya Tetap Hidup Normal karena...Baca Juga: Bogor Udah Siap Lockdown, Begini Bocoran SkemanyaKemudian, terkait itu, ia pun menyindir pihak-pihak yang mendesak lockdown karena memiliki niat busuk dan barisan sakit hati."Jadi yg selama ini ngotot LockDown ketahuan niat busuknya Barisan Sakit Hati 'Kadrun2 gagal total Indonesia Aman " MERDEKA," tulisnya lagi.Diketahui, Ke

JPNN.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi wawancara gelombang kedua dengan bakal calon Wali Kota Surabaya secara online. Ini merupakan bagian dari untuk Konvensi Pilkada 2020.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan tetap akan menggelar rapat paripurna masa persidangan III 2019-2020, Senin (30/3/2020) besok. Hal tersebut dikonfirmasi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin."Ya, besok tanggal 30 Maret jam 14.00 (WIB)," kata Azis, Minggu (29/3/2020).Dalam surat Nomor SJ/04594/Setjen dan BK-DPRRI/SP.06/03/2020, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjabarkan sejumlah poin tata cara pelaksanaan rapat paripurna DPR RI.Salah satu poinnya, yaitu para anggota DPR sebelum memasuki ruang sidang akan melalui sejumlah protokol pencegahan Covid-19, antara lain dengan pemeriksaan suhu, melewati bilik disinfektan, dan penyemprotan alas kaki dan tangan dengan pembersih tangan (hand sanitizer). Bagi anggota yang kurang sehat juga diminta untuk menggunakan masker.Baca Juga: Kasus Corona Tembus 1.285, Jubir Covid-19: Yang Sehat, Jangan Sakit!"Posisi duduk bagi anggota DPR RI di dalam ruang sidang akan diatur secara berjarak antara satu anggota dan anggota yang l

JPNN.com, JAKARTA - Hasil survei Charta Politika menyebut, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno meraih elektabilitas tertinggi sebagai kandidat capres di Pilpres 2024 mendatang.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah serius menanggapi ultimatum surat terbuka Pengurus Besar Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI) bersama organisasi profesi kesehatan lainnya yang meminta jaminan pemenuhan APD bagi dokter dan tenaga medis yang menangani Covid-19.Baca Juga: Kongkrit! Realisasikan Pemotongan Gaji Anggota DPR, PKS Bantu APD Melalui IDIJika tidak ada jaminan mereka meminta anggotanya tidak ikut perawatan pasien Covid-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat mereka. Surat ini menangkap kegelisahan dan realitas kondisi APD tenaga medis di berbagai rumah sakit."Kami sedih dan trenyuh membaca surat organisasi profesi medis tersebut. Kami yakin tidak niat sedikitpun dari para dokter dan tenaga medis untuk lari dari medan juang kemanusiaan. Tapi permintaan dan harapan mereka untuk mendapat APD yang mencukupi sangat rasional dan manusiawi. Mereka pahlawan bagi kita semua, taruhannya nyawa jika mereka tidak terlindungi yan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBeredarnya kabar Amien Rais yang tetap akan mendirikan partai baru meski dua anaknya sudah masuk kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) 2020-2025 ditanggapi Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi.Yoga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari demokrasi. "Hak politik setiap warga negara untuk berkumpul dan berpendapat karena itu bagian dari demokrasi. Jika Pak Amien Rais merencanakan akan membikin partai politik baru, itu menjadi hak politik Pak Amien sebagai warga negara. Hak politik warga negara tidak dapat dipasung," kata Yoga belum lama ini.Baca Juga: Amien Rais Ditendang dari PAN, Gimana Nasib Anaknya?Yoga mengatakan, jika partai politik baru yang dibidani Amien Rais itu nantinya benar-benar ada terbentuk, dapat dikatakan Amien telah meninggalkan PAN. "Karena Pak Amien adalah salah satu pendiri PAN, di samping Gunawan Mohammad, Faisal Basri, AM Fatwa, Toety Herawati, Sindhunata, Albert Hasibuan, Amien Azis, dan lainnya," ujarnya.Menurut Yoga, kader da

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Demokrat, Andi Arief, kembali mengkritik terkait kinerja pemerintah dalam penanganan virus corona (Covid-19). Menurut dia, pertahanan negara saat ini sedang terancam gegara virus dari Wuhan, China itu.Andi pun menyebut nama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang seharusnya berada di barisan terdepan dalam penanganan corona, bukan menteri lain yang mestinya berperan mengurusi administrasi pemerintahan seperti Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.Baca Juga: Corona Jangkiti Pejabat dan DPR, MPR: Pak Jokowi, Cepat Lockdown Jakarta!"Ini soal pertahanan negara yang terancam, Menhan Prabowo yang harus berada di depan, bukan menteri lain. Mendagri urusan administrasi pemerintahan, mendagri urusan komunikasi internasional. Dasarnya UU Darurat, bukan kekarantinaan. JANGAN TAKUT Kudeta," kata Andi dalam cuitannya di akun Twitternya, @AndiArief_ yang dikutip Sabtu, 28 Maret 2020.Dia mengingatkan, keselamatan rakyat dalam bencana wabah Covid-19 menjadi pri

Penulis : Tim Liputan || Editor : Wahyu NugrohoINFOJAMBI.COM - Menindaklanjuti imbauan pemerintah untuk tetap dirumah (Pshycal Distancing) namun tetap harus produktif selama bencana Covid-19, Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan Pusakademia menyelenggarakan Diskusi Online Nasional (#DiscussionFromHome) dengan tema "Tantangan Pilkada di Tengah Bencana Covid-19", Sabtu (28/3/2020).Diskusi dilakukan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings selama dua jam dari pukul 10 sd 12 WIB dan peserta berada dirumah masing-masing.Diskusi menghadirkan narasumber Kapolda Jambi, Sigit Pamugkas Direktur Eksekutif NETGRIT-Jakarta, Apnizal Komisioner KPU Prov. Jambi, Fahrul Rozi Bawaslu Prov. Jambi, Bahren Nurdin Direktur Pusakademia, Mochammad Farisi Ketua Kopipede Jambi, Luhut Siahaan Ketua KPU Tanjungbalai, Defil Komisoner KPU Solok Sumbar, Dr. Josep Ufi Dosen Fisip Univ. Pattimura Ambon, Wais Alqarni Dosen Fisip Unsyiah Aceh, Awang Konaevi Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) Bengkulu, R

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengaku terharu dan kagum atas usaha-usaha kemanusian yang dilakukan masyarakat dalam membantu melawan virus corona atau Covid-19."Ini sikap kemanusiaan dan kebersamaan yang luar biasa yang harus kita apresiasi dan harus kita dukung agar lebih banyak lagi masyarakat mampu yang peduli terhadap masalah bangsa saat ini yakni virus corona," katanya dalam keterangan yang diterima Sabtu, (28/3/2020).Baca Juga: Di Pulau Ini, Masih Ada Warga yang Kekeuh Gelar Hajatan Walau Berisiko Tertular CoronaBaca Juga: Wajib, Masyarakat Wajib Lakukan Ini Demi Cegah Penyebaran Covid-19Sambungnya, ia juga menyoroti mereka yang menyumbang masker, Alat Pelindung Diri (APD), dan penyemprotan disinfektan. Baik yang terbuka maupun diam-diam.Misalnya ribuan perusahaan yang tergabung dalam yayasan Global CEO Indonesia yang mengumpulkan dana khusus dari para anggotanya untuk membuat bilik penyemprot disinfektan yang disumb

INIPASTI.COM, PANGKEP, Anggota DPRD Sulsel Fraksi Gerindra Andi Nirawati memberikan bantuan berupa hand sanitizer ke RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep, Sabtu (28/3/2020).Bantuan yang diserahkan oleh salah satu pengurus Gerindra Pangkep Lutfi Hanafi mewakili Andi Nira diterima langsung oleh Direktur RSUD Batara Siang Annas Maemal."Bu Andi Nira lagi kurang sehat, makanya saya mewakili beliau untuk menyerahkan bantuan hand sanitizer ke RSUD Batara," kata Lutfi.Lutfi menambahkan bahwa, diharapkan bantuan tersebut bisa meringankan beban bagi RSUD Batara untuk mencari hand sanitizer untuk digunakan tenaga medis di RS tersebut."Kita semua tahu bahwa hand sanitizer begitu sulit didapatkan saat ini. Tapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Ibu Andi Nira akhirnya kita bisa dapat ini," ujarnya.Sementara itu, Andi Nira yang dikonfirmasi terpisah berharap semua pihak bisa berpartisipasi dalam mengatasi masalah Covid-19 atau virus corona."Masalah ini butuh kebersamaan, mari kita singkirkan

INIPASTI.COM, JAKARTA, Pencegahan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 yang semakin mewabah ikut menjadi perhatian serius bagi sejumlah partai politik. Tak terkecuali Partai Golkar.Partai berlambang pohon beringin ini melalui Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Melaksanakan Kegiatan "Gerakan Melawan Covid-19".Bentuk kepedulian partai yang dikomandoi Airlangga Hartarto ini dengan medistribusikan atau menyerahkan alat pertahanan diri (ADP) kepada seluruh DPD, mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, termasuk pengurus.Penyerahan alat pencegahan penyebaran covid-19 ini dilakukan secara simbolik di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (28/3/2020).Adapun penyerahan peralatan tersebut diserahkan langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekjen DPP Lodewijk F Paulus dan Waketum Roem Kono."Ini salah satu bentuk kepedulian Partai Golkar terhadap masyarakat. Dan ini sudah menjadi komitmen partai kita," kata Airlangga Hartarto.Adapun ADP yang dibagikan n

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBerbagai macam cara orang dalam mengisi waktu luang saat berkerja dari rumah atau work from home (WFH). Salah satunya yakni Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Charles Meikyansah.Charles mengaku, dirinya sesekali melihat beranda media sosial (medsos) miliknya. Dalam beranda sosmed miliknya itu ada perdebatan terkait dengan respons masyarakat soal virus Corona atau Covid-19.Baca Juga: Lagi-Lagi, Angka Kematian Akibat Corona di Italia Kembali Meningkat"Bising memang, tapi saya senang karena semua ternyata mencintai republik ini. Perhatian, kritik, masukan memang selayaknya merekah agar jalannya republik sesuai cita-cita," kata Charles dalam keterangan tertulisnya dilansir SINDOnews, Sabtu (28/3/2020).Dari seluruh perdebatan, kata dia, ada yang lebih membahagiakan yaitu kepedulian seluruh elemen. Dari yang mengirimkan doa agar seluruh tenaga medis selamat, membelikan makanan online untuk ojek online, sampai penggalangan dana melalui online untuk membeli ADP, masker,

JPNN.com, JAKARTA - Politikus Demokrat (PD) Andi Arief, menginformasi kabar baik tentang hasil tes Covid-19 terhadap puluhan peserta Kongres V partainya di JCC Senayan, 15 Maret 2020, lewat akun Twitter pribadinya, Jumat (27/3).Read More...