Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan rencana mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjadi salah satu pimpinan perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Ia menegaskan bahwa nama Ahok belum dibahas dalam Tim Penilai Akhir (TPA)."Itu kewenangan presiden akan menentukan. Belum dibahas TPA, belum," ungkapnya kepada wartawan, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Jumat (15/11/2019).Baca Juga: Lho, yang Dorong Ahok Jadi Bos BUMN Gerindra?Baca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina, Presiden FSPPB Bilang Koruptor, Eh Ikut Reuni 212?Lanjutnya, ia mengatakan TPA hingga saat ini sedang membahas pemberhentian 7 pejabat di lingkungan BUMN."Memang pemberhentiannya. Tapi penggantiannya belum. Katanya sedang diproses. Kita tunggu saja," tukasnya.Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah mengetahui kinerja Ahok. Jokowi menjelaskan Ahok yang juga politikus PDI Perjuangan itu akan menjadi antara komisaris atau direksi. A

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan menambah enam jumlah wakil menteri (Wamen) di Kabinet Indonesia Maju. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pun telah memastikan bahwa institusinya akan menambah Wakil KSP.Meski demikian, ia mengatakan bahwa rencana penambahan enam Wamen itu masih dalam tahap rencana. Sehingga, kata dia, penambahan enam Wamen bisa saja berubah."Ya baru rencana, rencana kan bisa berubah, namanya juga rencana," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (15/11/2019).Baca Juga: Tol Terpanjang Trans Sumatera Diresmikan Joko WidodoBaca Juga: Bersama Moeldoko, Mentan Syahrul Panen Padi M70DMoeldoko tak menjabat saat disingging penambahan Wakil KSP apakah atas usulan dirinya atau dari keinginan Jokowi. Menurut dia, penambahan Wakil KSP bisa saja datang dari masukan berbagai pihak."Oh, bisa dari saya, juga bisa dari Presiden, kita ngasih masukan kan begitu," imbuhnya.Moeldoko menerangkan bahwa banyaknya kritikan penambahan ku

JPNN.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin berharap Airlangga Hartarto bisa aklamasi terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional (Munas) 3-6 Desember mendatang.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Yan Amarullah Harahap menyoroti pro kontra rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petinggi BUMN. Namun, ia mengatakan banyak penolakan terhadap Ahok, namun ternyata Gerindra yang paling depan mendukung."Oooh.. Ternyata Gerindra toh yang mendesak Erick jadikan 'mantan napi' itu Dirut PLN atau Pertamina," cuitnya dalam akun Twitter pribadinya, Jumat (15/11/2019).Baca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina, Presiden FSPPB Bilang Koruptor, Eh Ikut Reuni 212?Baca Juga: Sidak RS di Lampung, Jokowi Dapat Laporan Peserta BPJS Ditarik Duit!Dalam cuitannya, ia mengutip sebuah berita yang berjudul, "Gerindra Desak Erick Jadikan Dirut PLN atau Pertamina".Diberitakan sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rabu (13/11).Ahok sendiri diduga tersandung banya

JPNN.com, JAKARTA - Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily tidak terima Airlangga Hartarto disebut minim prestasi selama memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurut dia, pengamat politik yang melontarkan penilaian itu tidak memahami dinamika Golkar secara komprehensif.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar melalui akun Instagram pribadinya mengunggah penolakan pergantian pimpinan direksi Pertamina. Disinyalir, penolakan tersebut untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir berencana menjadikan Ahok salah satu pimpinan perusahan plat merah. Namun, pihaknya belum menunjuk perusahaan mana yang akan dipimpin Ahok.Ia mengunggah foto dengan caption," Spanduk penolakan FSPPB Tukang bikin rusuh, bikin gaduh, pemberang, biang kekacauan, koruptor dan bermulut kotor tidak diterima di PERTAMINA," tulisnya di akun Instagramnya, seperti dikutip WE Online, Jumat (15/11/2019). View this post on Instagram Spanduk penolakan FSPPB Tukang bikin rusuh, bikin gaduh, pemberang, biang kekacauan, koruptor dan bermulut kotor tidak diterima di PERTAMINAA post shared by Arie Gumilar (@ariegoem) on Nov 14, 2019 at 12:33am PSTTak berselang lama akun

INIPASTI.COM,MAKASSAR - DPD I Partai Golkar Sulaweisi Selatan merayakan Puncak HUT Partai Golkar ke 55 di pusatkan di Kabupaten Luwu Utara, 20-23 November 2019.Jubir Partai Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai menyatakan bahwa Perayaan HUT Partai Golkar Sulsel yang dilaksanakan di Luwu Utara dengan berbagai macam kegiatan.Selain itu akan diberikan penganugerahan lenghargaan kepada kader-kader terbaik Partai, salah satunya adalah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kader yang menyumbangkan suara pada pemilu 2019 yang lalu."Semua caleg tingkat provinsi baik terpilih maupun yang tidak terpilih dengan berbagai klasifikasi ini bentuk apresiasi dan penghargaan partai Golkar kepada kader-kadernya atas partisipasinya dalam perjuangan pada pemilu lalu," kata MRP akronim Muhammad Risman Pasigai.Selain caleg, Partai Golkar juga memberikan penghargaan kepada 18 Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 atas pengabdiannya selama ini dalam menjalankan tu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PSI Mohamad Guntur Romli menyarankan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak perlu membantu kepulangan Pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. Sebab, selama ini Rizieq menyalahkan pemerintah Indonesia yang menyebabkan dirinya sulit kembali ke Tanah Air.Menurut dia, pencekalan Rizieq dijadikan propaganda yang justru memunculkan hoax kalau pihak yang mencekal Rizieq adalah pemerintah Indonesia. Padahal, sambungnya, pihak yang mencekal Rizieq murni dari Kerajaan Arab Saudi."Sementara sikap Rizieq Shihab hingga detik ini terhadap pemerintahan Jokowi tidak berubah tetap menuduh Jokowi sebagai presiden ilegal," katanya kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).Baca Juga: FPI Ngaku Kirim Bukti Rizieq Dicekal via WA, Eh Gak Dibalas Mahfud MDBaca Juga: Mahfud MD Bongkar Surat Cekal Habib Rizieq, Gak Taunya...Lanjutnya, ia pun mengaku memiliki bukti ketika Rizieq berpidato yang yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, J

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenko Polhukam Mahfud MD membongkar surat cekal yang disebut Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.Sebelumnya, HRS atau Habib Rizieq Shihab menunjukkan dua pucuk surat yang dia sebut sebagai surat cekal dari pemerintahan Indonesia.Mahfud mengaku sudah menerima surat yang ditunjukan oleh HRS. Ia membenarkan surat tersebut tersebut berasal dari Imigrasi Arab Saudi. Namun, surat itu bukanlah surat cekal seperti yang disebut HRS, melainkan surat yang berisi pernyataan nomor paspor yang dilarang keluar Saudi karena alasan keamanan."Itu bukan surat dari pemerintah, itu surat penolakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar karena alasan keamanan, gitu saja," ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Mahfud Bantah Pengacara Rizieq, Katanya...Baca Juga: Gak Sulit Kok Pulangkan Rizieq!Namun, ia tidak mengetahui dari masna surat tersebut berasal. Sebab, menurut dia, surat itu tidak bisa dijadikan bukti klaim HRS bahwa Pemerintah RI

JPNN.com, JAKARTA - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid memastikan tidak ada calon tunggal dalam musyawarah nasional partainya yang akan digelar bulan depan. Namun, dia optimistis munas akan berlangsung secara demokratis.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga eks kader PKS, Fahri Hamzah merespons pernyataan PKS yang meinta kepada eks kadernya untuk tidak mengacak-acak internal PKS untuk direkrut.Fahri menjawab PKS untuk menunaikan kewajiban membayar ganti rugi kepada dirinya sebesar Rp30 miliar, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan."Suruh bayar utang," katanya kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).Baca Juga: PKS Tetap Oposisi Sampai Jokowi Gak Jadi PresidenBaca Juga: Bukan Hanya Ahok, Sandiaga dan Fahri Hamzah Juga Hits di YouTube, Pendapatannya Berapa Ya?Diberitakan sebelumnya, terkait kewajiban PKS membayar Rp30 miliar ke Fahri Hamzah, Presiden PKS Sohibul Iman menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum tanpa memberi pernyataan tambahan."Ke lawyer, ke lawyer saya itu," ujar Sohibul di Hotel Bidakara, Kamis (14/11).Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Sufri Yuliardi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Gerindra Habiburokhman menyoroti rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) salah satu pimpinan BUMN.Menurut dia, untuk menjabat sebagai petinggi BUMN tidak ada syarat khusus seperti tidak pernah dipidana."Kalo jabatan publik yang dipilih kan ada syarat-syarat. Gak pernah dipidana. Ini kan ya profesional," katanya kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).Baca Juga: Gerindra Manuver Sodorkan Wagub, PKS Tak Tinggal DiamBaca Juga: Ditanya Kasus Sumber Waras yang Seret Nama Ahok, KPK Bungkam!Lanjutnya, ia menambahkan, terlebih jika pihak-pihak tertentu menyangkutkan Ahok dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras."Statusnya kasusnya kan tidak di tingkat penyidikan, Ahok juga tidak menyandung status tersangka atau saksi. Hak keperdataan orang gak bisa disandera," tegasnya.Lebih lanjut, ia meminta kepada semua pihak untuk tidak mempermasalahkan masa lalu Ahok yang pernah menjadi narapidana kasus penistaa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden PKS Sohibul Iman menegaskan partainya akan tetap menjadi oposisi hingga lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua.Ia mengatakan keputusan untuk berada di luar pemerintahan tersebut juga telah diambil berdasarkan musyawarah Majelis Syura ke-8."Jadi jelas lah bagi kita semua dalam pengesahan dalam lembaga tertinggi partai ini maka PKS insyaallah akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," kata Sohibul di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Jokowi Ditanya Rasanya Jadi Presiden: Enak Pusingnya!Baca Juga: Gerindra Manuver Sodorkan Wagub, PKS Tak Tinggal DiamLanjutnya, ia menuturkan ada beberapa alasan mengapa PKS tetap mengambil sikap politik berada di luar pemerintahan. Pertama, menurut dia, PKS ingin menjaga kepantasan dalam demokrasi di mana harus terdapat partai penyeimbang."Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi lalu semua jadi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku enggan mengomentari perkembangan kasus korupsi di RS Sumber Waras yang menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Diketahui, isu tersebut kembali mencuat terkait rencana Menteri BUMN Erick Thohir memboyong Ahok menjadi petinggi BUMN. Menurut Febri, kembali munculnya kasus korupsi di RS Sumber Waras sangat politis. "Enggak usah (ditanyakan) itu," singkatnya, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: KPK Bantah Melarang Keluarga Imam Nahrawi Menjenguk di PenjaraBaca Juga: Buset!! Pekan Depan, Mahasiswa Aksi Penolakan Ahok Jadi Bos BUMN Akan DimulaiDiberitakan sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rabu (13/11).Ahok sendiri diduga tersandung banyak permasalahan. Di antaranya pembelian bus rusak dari RRC, dan pembelian mark-up RS Sumber Waras, tanah DKI. Selain itu, penggusuran rumah rakyat. Bahkan, Ahok seora

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara diskusi Forum A1, dirinya mengaku pusing menjadi Presiden Republik Indonesia.Hal ini diungkapkan Jokowi saat ditanya oleh moderator Ketua Umum Inisiator Indonesia, Iwan Setiawan mengenai pengalamannya menjadi presiden."Enak jadi presiden pak?," tanya Iwan."Enak. Enak pusingnya," jawab Jokowi sambil disambut tawa di Restoran Seribu Rasa, Kamis (14/11/2019), yang dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.Baca Juga: Jokowi Minta Korupsi Itu Bagusnya Dicegah, KPK: Kalau Sudah Terjadi ya DitindakBaca Juga: Pro Kontra Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Respons Jokowi SantuyDalam acara diskusi dengan tema 'Makmur dan Terhubung Berkat Infrrastruktur' tersebut, Iwan juga menanyakan berapa jam Jokowi tidur selama menjadi presiden. Jokowi mengatakan selama ini dia kerap tidur dalam keadaan apapun."Sering sih di mobil dari Jakarta-Bogor bisa tidur, Bogor - Jakarta bisa tidur. Di pe

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyebut ada empat nama kepala daerah yang berpeluang menjadi calon Presiden di Pilpres 2024. Keepan nama tersebut yakni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Nama, Anies, Khofifah, dan Ridwan Kamil telah disinggung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya di HUT Nasdem, beberapa waktu lalu. Bahkan, ia mengatakan nama-nama tersebut sebelumnya sudah pernah disampaikan dalam hasil survei yang dilakukan Indo Barometer beberapa waktu lalu terkait sejumlah nama yang berpotensi menjadi capres di 2024."Saya kira tiga nama itu disebut karena mereka notabene bukan ketua partai, bahkan bukan anggota partai," katanya kepada wartawan.Baca Juga: Nasdem-Anies Makin Mesra, Gerindra Cemburu?Baca Juga: Mati-Matian Dukung Capres, Ujungnya Jokowi-Prabowo Bagi Kursi, LSI: Makanya Politik Santuy Aja

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKoordinator Lapangan (Korlap) Kampus Merah Putih Rizal R Sutanbagindo menolak tegas rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Bahkan, terkait itu, Komite Aksi Mahasiswa Pemuda Untuk Sang Merah Putih (Kampus Merah Putih) bakal menggelar aksi pada pekan depan.Menurut dia, aksi tersebut lantaran Ahok yang juga mantan narapidana penistaan agama diduga terlibat dalam berbagai proyek yang terindikasi korupsi. Mulai dari pengembangan Taman BMW, dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng, hingga proyek pengadaan bus Transjakarta."Termasuk indikasi korupsi yang dilakukan Ahok dalam pembelian lahan RS Sumber Waras dan perizinan proyek reklamasi Teluk Jakarta," tegasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (15/11/2019).Baca Juga: Said Didu Puji Ahok: Cocok Jadi Pembersih BUMNBaca Juga: Erick Thohir: Kita Jangan Cuma Fokus ke AhokLanjutnya, ia menyebut bahwa aksi akan digelar digelar pada

JPNN.com, JAKARTA - Menjelang pilkada serentak yang akan diadakan pada September 2020, partai-partai politik maupun para kandidat yang akan maju dalam perhelatan politik tersebut makin sibuk mempersiapkan diri.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa Golkar pernah memiliki pengalaman pahit mengenai pemilihan ketua umum secara aklamasi yang melahirkan perpecahan.Baca Juga: Bamsoet Takut Golkar Pecah Gara-Gara..."Pemaksaan aklamasi itu membuat kita pecah, dan kita pernah pecah ada (kubu) Ancol dan Bali, (Kubu) Bali itu kan pemaksaan aklamasi yang melahirkan Ancol," katanya, di sela Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta, Kamis.Ia memperkirakan ada banyak nama yang akan muncul sebagai calon ketua umum, seperti Ridwan Hisjam, Indra Bambang Utoyo, dan kemungkinan dirinya untuk bersaing dengan petahana, Airlangga Hartarto."Ada kemungkinan juga ada saya. Kan saya bilang belum memutuskan, bukan berarti saya tidak maju. Kita lihat perkmbangan ke depan," kata Ketua MPR RI itu.Yang terpenting, kata dia, pelajaran pahit terjadinya perpecahan Golkar harus menjadi renungan bagi seluruh kader untuk membiarkan proses demokrasi berjalan.Demokrasi yang terpelihara d

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengingatkan bermusyawarah lebih baik untuk memilih ketua umum pada musyawarah nasional, Desember 2019.Baca Juga: Bamsoet Takut Golkar Pecah Gara-Gara..."Kalau calonnya ada beberapa, kalau bermusyawarah kan baik. Tenaga bisa disimpan untuk berkompetisi dengan pihak lain," katanya, di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, di Jakarta, Kamis.Menurut dia, musyawarah artinya berunding untuk bersama-sama menentukan arah perjalanan Partai Golkar ke depan.Mengenai akan bermunculannya calon ketua umum pada munas, Ical mengatakan nanti pimpinan munas yang akan mengarahkan calon-calon yang muncul untuk bermusyawarah mufakat menyusun program yang baik.Namun, ia enggan menjawab ketika ditanya kans Airlangga untuk terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar.Yang jelas, kata dia, siapapun yang menang harus bisa merangkul karena itulah yang menjadi kekuatan Golkar."Kalau target saya pribadi, Go

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa para ketua DPD I dan II partainya bakal diprioritaskan untuk diusung pada Pilkada Serentak 2020. Airlangga menyatakan hal tersebut saat berpidato dalam Rapimnas Golkar di Jakarta, Kamis (14/11).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang mengatakan setuju bahwa pelaksanaan pilkada langsung dikaji secara terbuka. Teras berpendapat, tidak menutup kemungkinan pilkada bisa dikembalikan ke sistem tidak langsung atau melalui DPRD.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - PKS menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, ada tiga agenda utama yang dibahas dalam Rakornas.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan komisinya akan melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu legislatif, presiden, maupun kepala daerah serentak. Karena itu, Doli mengingatkan supaya tidak terlalu cepat menyimpulkan pelaksanaan pilkada harus dikembalikan ke DPRD.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Suara yang menghendaki perbaikan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin bergema. Terbaru, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan adanya kajian ilmiah untuk mengetahui dampak positif dan negatif pilkada langsung.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenko Polhukam Mahfud MD menegaskan belum menerima bukti surat pencekalan Habib Rizieq Shihab. Hal tersebut sekaligus membantah pernaytaan Pengacara Rizieq, Sugito Atmo Pawiro mengaku sudah mengirim surat pencekalan kliennya yang disebut dikeluarkan pemerintah Indonesia kepada Mahfud MD via WhatsApp."Enggak ada. Kalau ada kamu punya kasih ke saya," ujar Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: FPI Ngaku Kirim Bukti Rizieq Dicekal via WA, Eh Gak Dibalas Mahfud MDBaca Juga: Mahfud Bantah Pemerintah Kebobolan soal Bom MedanMahfud mengatakan surat yang disebut Rizieq sebagai pencekalan bukan berasal dari pemerintah Indonesia. "Itu bukan surat dari pemerintah, itu surat penolakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar karena alasan keamanan gitu aja," ujarnya."Tidak dijelaskan bahwa apakah itu pemerintah Indonesia apakah pemerintah Arab tidak ada," sambung dia.Karena itu, kata Mahfud, surat terseb

Penulis : Tim Liputan Editor : DoraHendry Attan menerima SK Ketua DPW Perindo Provinsi Jambi / foto : istINFOJAMBI.COM Pasca pengunduran diri Iskandar Budiman dari Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Jambi, Oktober lalu, DPP Partai Perindo memberi kepercayaan pada Hendry Attan untuk menggawangi partai besutan Hary Tanoesudibjo tersebut.Hendry Attan diangkat berdasarkan SKK DPP Partai Persatuan Indonesia Nomor 1702-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XI/2019, tertanggal 11 November 2019. DPP Partai Perindo mengesahkan Hendry Attan sebagai Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi."DPP menilai Hendry Attan berkomitmen membesarkan partai dan dapat menjadi semangat baru bagi DPW Perindo Provinsi Jambi," ujar Wasekjen DPP Partai Perindo, Sofyan P, saat penyerahan SK, di Jambi, Kamis (14/11/2019).Dijelaskannya, sebagai pemimpin partai, banyak PR dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk membesarkan Perindo. DPP Perindo percaya dengan komitmen bersama kepemimpinan Hendry Attan aka

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPD Golkar Maluku Utara Alien Mus menilai tidak ada yang perlu diperdebatkan soal pemilihan ketua umum di munas mendatang. Dia mengklaim hampir semua elemen partai beringin menginginkan Airlangga Hartarto terus memimpin.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP PAN Abraham Lunggana atau (Haji Lulung) mengaku terkejut terkait penunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ia mengomentarinya dengan sangat bijak."Sudahlah, semua orang punya hak yang sama di dalam pemerintahan," katanya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Lanjutnya, ia menjawab bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan di pemerintahan.Baca Juga: Kita Tahu Dosa Ahok Membekas dan Sulit DilupakanBaca Juga: Ahok Jadi Bos BUMN, Cetus PA 212: Musibah!!!Diketahui, Lulung merupakan sosok yang selalu berseberangan bahkan berseteru dengan Ahok ketika menjabat di Pemprov DKI.Namun, terkait penunjukkan Ahok di BUMN, ia mengatakan pemerintah melalui Menteri BUMN pasti memiliki mekanisme dan penilaian khusus dalam mengangkat seseorang untuk menjadi pimpinan di salah satu perusahaan BUMN."Lah kalau hasil fit n proper test pemerintah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnalis politik dari Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berdampak besar pada citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).Menurutnya, bagaimanapun juga, mantan narapidana penistaan agama itu merupakan sosok yang pernah tercatat memiliki dosa kepada rakyat Indonesia."Ahok tuh agak berbeda dengan orang biasa. Karena kalau orang biasa melakukan dosa itu bisa saja dilupakan, tapi kalau Ahok berbuat dosa itu bisa sangat membekas diingat terus," ucapnya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Erick Thohir Bilang Rekam Jejak Ahok Jelas, Terus Pantas Pegang BUMN?Baca Juga: Marwan: Ahok Lebih Pantas Ditahan!!Lanjutnya, ia mengatakan berapapun besar jasa Ahok menjadi terlihat biasa saja. Sambungnya, dengan kata lain, masyarakat akan sulit melihat sisi baik Ahok setelah sekian banyak hal yang telah dilakukan dan merugikan rakyat."Jadi yang

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan dirinya menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjabat pimpinan di salah satu perusahaan BUMN.Ia menilai Ahok pantas dipilih karena sosok yang memiliki rekam jejak yang sangat baik sebagai pimpinan. "Ya saya rasa beliau (Ahok) tokoh yang konsisten, track record-nya jelas bisa terus membangun," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Marwan: Ahok Lebih Pantas Ditahan!!Baca Juga: Ahok Jadi Bos BUMN, Cetus PA 212: Musibah!!!Lanjutnya, ia mengaku di kementeriannya membutuhkan banyak figur untuk memegang perusahaan BUMN. Sebab, lanjut dia, tak mungkin satu orang memimpin ratusan perusahaan yang ada di BUMN."Iya memang perlunya banyak figure di BUMN untuk membantu BUMN," ucapnya.Namun, saat ditanya soal jabatan Ahok, ia hanya menyampaikan jabatan baru Ahok di BUMN itu akan diumumkan akhir tahun. "Sabar. Belum tahu nanti kita lihat. Belum tahu na

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Happy Bone Zulkarnaen meyakini munas tahun ini akan jadi yang tersejuk dalam sejarah partai beringin. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan tidak ingin lagi terjebak dalam konflik internal yang hanya akan merugikan eksistensi partai.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengklaim pihaknya telah mengirimkan sejumlah bukti pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab kepada Menko Polhukam Mahfud MD.Ia mengaku telah mengirimkan bukti-bukti pencekalan Rizieq kepada Mahfud melalui lewat pesan WhatsApp. Namun, hingga kini, menurut dia, Mahfud belum merespons."Mungkin dia (Mahfud) terlaku sibuk, jadi tidak membalas. Padahal saya sudah kirim ke dia kemarin bukti-bukti itu via WA. Sudah dibaca juga statusya. Tapi memang belum ada tanggapan," katanya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Mahfud Kumpulkan Tokoh Bahas Perppu KPK, Tanda-Tanda Direshuffle?Baca Juga: Gak Sulit Kok Pulangkan Rizieq!Lanjutnya, ia menilai persoalan Rizieq mudah untuk diselesaikan jika pemerintah Indonesia berniat menyelesaikannya. Terlebih, pemerintah Arab Saudi itu sendiri tak memiliki kapasitas untuk mencekal Rizieq untuk pulang ke Indonesia."Sekarang gini loh, HRS (Habib Rizieq Shihab) itu kan status di Ara

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi I DPR Dave Laksono buka suara terkait kabar mantan Menteri BUMN Rini Soemarno bakal ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.Terkait itu, ia mengaku belum menerima pengusulan yang dikirim Presiden kepada Parlemen."Belum masuk surat dari Presiden," ujar dia kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Rini Titipkan Ini ke Erick ThohirBaca Juga: Rencana Erick Thohir Jadikan Ahok Bos di Plat Merah Kepentok Aturan IniLanjutnya, ia mengatakan ada tahapan panjang sebelum Rini menjadi dubes. Yakni, dimulai dari rapat pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi."Nanti kan akan dibahas dulu pimpinan DPR, Bamus dulu sama pimpinan fraksi, kalau di situ diterima ya sudah kita jalankan," jelas dia.Kemudian, setelah diterima pimpinan DPR, maka selanjutnya Rini masih harus melewati tahapan uji kepatutan dan kelayakan, termasuk soal integritas."Kalau itu terlihat tidak berintegritas ya pasti akan digugurkan dengan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres) Marwan Batubara menilai tidak layak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pimpinan BUMN. Menurut dia, Ahok lebih pantas ditahan karena berbagai dugaan kasus yang membelitnya."Ahok lebih pantas ditahan ketimbang diberi jabatan. Apa istimewanya Ahok? Indonesia punya ratusan bahkan ribuan anak bangsa yang bisa dan siap pimpin BUMN, yang lebih kredibel," katanya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Demokrat Bahas-Bahas Eks NapiBaca Juga: Pro Kontra Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Respons Jokowi SantuyLanjutnya, sepengetahuannya dirinya ada ketentuan di BUMN, yaitu calon direksi dan komisaris BUMN harus memiliki nama bersih, tidak bermasalah secara hukum, dan tentu figur yang kredibel."Selanjutnya, bangsa ini akan ditertawakan oleh negara-negara lain, sudah jelas ini orang (Ahok) secara hukum bermasalah, terus masih dikasih jabatan," ucapnya.Kemudian

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru bicara PA 212 Novel Bamukmin menyoroti rencana menteri BUMN Erick Thohir menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin salah satu perusahaan plat merah.Ia menilai hal tersebut merupakan musibah bagi Indonesia. Sebab, baginya, mantan narapidana Ahok dinilai tak pantas mengisi jabatan di BUMN."Buat saya Ahok itu musibah buat bangsa ini dan yang nggak habis pikir kok residivis dijadikan pejabat BUMN. Seperti sudah tidak ada lagi putra/putri bangsa Indonesia yang terbaik di negara ini," katanya kepada wartawan saat dihubungi, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Gak Terima Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Malah Suruh Karyawan yang DemoBaca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Ancam Demo!Lanjutnya, ia menilai masih banyak putra dan putri bangsa yang bersih dari kasus huku, dan memiliki pengalaman ketimbang Ahok. Terkait itu, ia pun menuding ada kepentingan lain dibalik penunjukkan Ahok sebagai pejabat di BUMN."Saya duga ada hutang budi

JPNN.com, JAKARTA - Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi menilai, gagasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah benar.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) merespons santai terkait pro kontra rencana Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petinggi BUMN.Kepala Negara mengatakan saat ini ini Ahok masih mengikuti proses seleksi. Hasilnya dia serahkan ke Kementerian BUMN."Ini masih proses seleksi," ucapnya.Sambungnya, saat ditanya apakah Ahok akan menjadi direksi atau komisaris? "Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi lagi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Jokowi Minta Tangani Pengeboman Medan Secara Cepat!!!Baca Juga: Gak Sulit Jadikan Ahok Bos PLN atau PertaminaLanjutnya, ia mengatakan kinerja Ahok sudah diketahui banyak kalangan. Kemudian, soal penempatannya sesuai hasil seleksi nanti."Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucapnya. Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Sufri Yuliardi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan status mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai eks narapidana setelah ditunjuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan plat merah.Ia meyinggung pelarangan eks narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Menurutnya, jika KPU saja memberikan larangan terhadap mantan narapidana, maka hal yang sama perlu dipertimbangkan dalam menyusun stuktur di pemerintahan."Saya pikir, kalau saja sekarang ini Pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Gak Terima Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Malah Suruh Karyawan yang DemoBaca Juga: Dahnil Jadi Jubir Menhan Prabowo, Demokrat: Semoga Gak Ambil Gajinya Ya!Sambungnya, "Tak boleh hanya karena

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum PA 212 Slamet Maarif merespons rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu pimpinan di perusahaan plat merah.Ia menyayangkan kebijakan tersebut. Sebab, ia mengatakan Ahok pernah dipenjara karena kasus penodaan agama pada tahun 2017 silam."Apa di Indonesia enggak ada lagi orang yang track record-nya baik, sopan, tidak kasar, tidak terindikasi korupsi?" katanya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Rencana Erick Thohir Jadikan Ahok Bos di Plat Merah Kepentok Aturan IniBaca Juga: Gerindra: Ahok, Jangan Petantang-PetentengTerkait itu, ia mengaku tidak akan melakukan aksi penolakan. Bahkan, ia mempersilahkan karyawan karyawan BUMN yang menolak jika memang tak sepakat dengan rencana Ahok hadir di BUMN."Kan kita bukan karyawan BUMN, biarkan saja nanti karyawannya yang menolak," ujarnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Nyoman Budhiana

JPNN.com, JAKARTA - Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengingatkan bahwa persaingan sengit antarcalon ketua umum merupakan ciri khas Golkar dalam setiap musyawarah nasional (munas).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mendukung penuh mentan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi petinggi di salah satu BUMN. Menurut dia, Ahok tidak akan kesulitan menjadi direktur utama di PLN dan Pertamina."Perusahaan yang produknya pasti laku dan sifat usahanya monopoli, enggak ada saingannya di Indonesia dan enggak harus butuh high skill," ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Lanjutnya, ia mengatakan tantangan Ahok hanya sebatas melawan mafia pemburu rente di kedua BUMN tersebut. Bahkan, ia menyebut orang-orang tersebut yang berasal dari lingkaran Presiden Joko Widodo.Baca Juga: Gak Terima Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Malah Suruh Karyawan yang DemoBaca Juga: Gerindra: Ahok, Jangan Petantang-PetentengTerlepas dari itu, ia menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak melepas Ahok sendirian. Menurut dia, Ahok harus didampingi anggota direksi yang mengerti segala permainan mafia rente di kedua BUMN

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat hukum Andi W Syahputra merespons rencana Menteri BUMN Erick Thohir mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu pimpinan perusahaan plat merah.Menurutnya, secara hukum, rencana Menteri BUMN bisa dianggap melanggar Permen BUMN 3/2015 tentang Persyaratan menjadi anggota Direksi BUMN."Sesuai Permen tersebut, Ahok dinilai tidak memenuhi syarat formil maupun materiil untuk menjadi direksi BUMN karena jejak rekam masa lalunya," tegasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Bakal Jadi Bos BUMN, PA 212: Kan Ahok Pernah DipenjaraBaca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Ancam Demo!Lanjutnya, ia kemudian menguraikan bahwa ganjalan itu terletak pada Bab II tentang Persyaratan Anggota Direksi BUMN dalam Permen BUMN 3/2015. Khususnya pada poin A angka 3 tentang syarat formal.Sambungnya, syarat itu menyebutkan bahwa direksi perseroan adalah orang perorangan yang cakap melakukan perb

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengomentari rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) salah satu pimpinan BUMN.Menurut dia, siapa yang akan pimpin BUMN merupakan hak dari menteri BUMN Erick Thohir, dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Tapi tentu yg harus kita ingat, siapapun yang diangkat menjadi pimpinan BUMN, tentu harus mengikuti prosedur yang berlaku," katanya kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Ahok Jadi Bos BUMN, Ahokers Bakal Kembali AroganBaca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Ancam Demo!Lanjutnya, ia berharap penunjukan pimpinan BUMN harus sesuai dengan prosedur Undang-Undang (UU) BUMN, dan juga UU Perseroan. Ia mengaku tak ingin pemilihan jajaran direksi hanya karena memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi."Jangan sampai ada yang mentang-mentang, jadi pimpinan BUMN karena dekat dengan Presiden, jangan mentang-mentang," ucapnya.Lebih lanjut, ia berharap Ahok tidak bersikap petantang-pet

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu menilai rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pimpin salah satu BUMN akan membangunkan arogansi Ahokers.Menurut dia, Ahokers yang merupakan sebutan dari pendukung Ahok ini bisa menjadi arogan."Rencana menempatkan Ahok di BUMN mengembalikan arogansi para pendukung Ahok," cuitnya, dalam akun Twitternya, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Said Didu: Jangan Seperti Pelatih MUBaca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Ancam Demo!Lanjutnya, ia menambahkan selain itu munculnya kembali Ahokers membuktikan bahwa Ahok memang sosok yang kontroversial."Ini menunjukkan bahwa kontroversi tentang Ahok masih sangat tinggi," imbuh dia.Lebih lanjut, ia mengatakan Ahokers yang sebagian pegiat sosmed akan menghajar siapapun orang yang mencoba menilai Ahok secara obyektif."Orang yang coba nilai obyektif pun dihajar secara kasar oleh para Ahoker di medsos," ucapnya.Sambungnya,

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212, Damai Hari Lubis menyatakan akan bergerak untuk menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu petinggi di BUMN.Menurut dia, umat 212 menolak Ahok sebagai petinggi di BUMN."Kami 100 persen enggak setuju," tegasnya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Sambungnya, "Akan ada gelombang besar untuk memprotes, jika Ahok jadi masuk ke BUMN," tambahnya.Baca Juga: Komisi VI DPR Sebut Ahok Figur Tepat Memimpin PLNBaca Juga: Dituding Gelapkan Duit TA, Mantan Anak Buah Ahok Polisikan 2 Akun TwitterMenurut dia, agar tak berbuntut panjang, ia menyarankan agar kasus dugaan korupsi yang menyeret Ahok, yakni kasus Sumber Waras harus diselesaikan terlebih dahulu."Isu korupsi harus diselesaikan. Kalau tidak kan jadi memberikan kesempatan ke calon koruptor untuk jadi petinggi BUMN," imbuhnya.Tak hanya itu, Ahok juga dianggap tidak pantas lantaran pernah menjadi narapidana kasus penistaan agama."Ka

JPNN.com, BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyebut tiga daerah yang masuk kategori rawan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2020, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Pangandaran.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai bersatunya Jokowi dan Prabowo Subianto dalam pemerintahan secara tidak langsung mengajak seluruh kalangan agar berpolitik secara rileks.Baca Juga: Hasil Survei LSI Sebut Kebebasan Sipil Memburuk, Sindir PKS untuk Pemerintah Kena!!"Kita tahu betapa Pilpres 2019 diwarnai dengan pembelahan politik yang mungkin paling keras dalam sejarah pemilu di Indonesia," katanya, di Jakarta, Rabu.Hal itu disampaikannya di sela penyampaian hasil survei terkait turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.Denny mengungkapkan pembelahan politik terjadi begitu kuat sehingga menyebabkan banyak komunitas terbelah, persahabatan menjadi rusak, hingga keluarga menjadi tegang.Bahkan, data KPU menunjukkan provinsi dengan dominasi agama minoritas memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf, sementara provinsi yang didominasi muslim memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno."Kita berpolitik secara keras sekali, padahal ujungnya

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPD Golkar Papua Klemen Tinal menilai kondisi internal Golkar jelan munas sangat kondusif. Karena itu, dia menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta selama dua hari pada 14-15 November 2019. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, rapimnas itu untuk menyamakan pandangan DPP dan DPD partai berlambang beringin hitam tersebut jelang musyawarah nasional (munas) pada Desember mendatang.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio merespons kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabarkan akan menjadi salah satu pimpinan BUMN. Terkait itu, ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melirik Ahok sebelum benar-benar memberikan jabatan padanya."Harus pakai teori kaca spion lah untuk Ahok ini. Lihat ke belakang untuk maju ke depan. Jangan lihat belakang balik ke belakang," katanya kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Mandiri dan BTN Sudah, Kini Erick Thohir Setor 3 Nama Calon Bos Inalum ke JokowiBaca Juga: Ahok Gabung Pelat Merah, Siapa yang Merekomendasikan?Lanjutnya, ia mengatakan kalau pun benar Ahok dipercaya sebagai salah satu Bos BUMN maka agaknya posisi tersebut kurang pas."Mau jadi direktur BUMN? Mungkin jadi staf Erick Thohir kali. Mungkin bagian staf khusus di bidang apa lah. Saya pikir ngapain jadi direksi BUMN orang udah pernah jadi Gubernur," ucapnya."Dan jangan munculin sentime

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEks Menteri Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengomentari kabar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengisi jabatan pimpinan perusahaan BUMN. Ia pun menyindir Ahok agar tidak seperti pelatih Manchester United.Lanjutnya, ia juga mengaku banyak wartawan yang bertanya kepadanya terkait dipilihnya Ahok menjadi pimpinan perusahaan BUMN."Banyak sekali wartawan telepon tentang rencana penempatan Ahok di BUMN. Intinya jangan jadi seperti pelatih MU Sok Jae. Itu aja," cuitnya dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Ahok Gabung Pelat Merah, Siapa yang Merekomendasikan?Baca Juga: Bakal Jadi Bos BUMN, Ahok Gak Punya Mobil dan Utang, Total Kekayaannya. . .Diberitakan sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rabu ini.Sekedar informasi, awal diangkatnya Solskjr menjadi pelatih Manchester United (MU) diharapkan memperba