JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap kemungkinan partainya masuk barisan koalisi pendukung pemerintahan.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi mulai terjadi pasca KPU mengeluarkan penetapan presiden terpilih. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.Baca Juga: Menteri Rini Elu-elukan Kontribusi BUMN Bangun Infrastruktur di Tanah AirTak hanya parpol, sejumlah kalangan profesional pun diisukan turut ambil bagian dalam bursa menteri yang nantinya akan membantu Jokowi satu periode lagi.Kementerian yang paling banyak diincar, baik parpol koalisi maupun profesional menyangkut urusan ekonomi atau bisnis seperti perindustrian, perdagangan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Kabar yang beredar nama Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi G Sadikin dan mantan Dirut PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto akan berebut posisi sebagai orang nomor satu di kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan plat merah tersebut.Dua nama yang beredar ini seperti mencerminkan kekuatan lingkaran pendukung Jokowi selama

Warta Ekonomi.co.id, BogorDewan Pembina Partai Gerindra menggelar pertemuan tertutup di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, salah satu yang menjadi pembicaraan adalah pembentukan panitia seleksi untuk calon pimpinan legislatif pasca-Pileg 2019."Tadi disetujui bersama kita membentuk tim untuk menyeleksi nama-nama untuk menempati posisi-posisi strategis di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Wadaw! Golkar Bisa Jegal Langkah Gerindra Raih Kursi Pimpinan MPR?Muzani menjelaskan, berdasarkan keputusan hasil Pileg 2019 dari KPU Partai Gerindra memiliki sebanyak 87 kursi anggota DPR RI terpilih dan 2.245 kursi anggota DPRD Kota/Kabupaten se-Indonesia."Dari jumlah itu kami akan menempatkan satu orang sebagai wakil ketua DPR RI, tiga orang ketua DPRD Provinsi, 50 orang ketua DPRD Kabupaten/Kota dan 164 orang wakil ketua DPRD Kabupaten/Kota da

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi mengatakan, pihaknya siap menjadi oposisi maupun bergabung dengan koalisi pemerintahan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bunuh diri kalau memilih beroposisi ketika partai politik lain berkoalisi mendukung pemerintahan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKeinginan Partai Gerindra untuk mendapatkan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode lima tahun mendatang diperkirakan tidak ada mulus. Keinginan itu akan mendapatkan rintangan dari partai politik (parpol) pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sebut saja Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu mengklaim lebih layak menempatkan kadernya duduk sebagai ketua MPR. Alasan Golkar karena meraih kursi terbanyak kedua setelah PDIP pada Pemilu 2019.Baca Juga: "Komposisi Terbaik Adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP""Kursi Ketua MPR itu logisnya diduduki partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR yang diduduki Partai Golkar. Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu, belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami," kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada SINDOnews di Jakarta, Jumat (19/7/2019).Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Sodik Mujahid mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari partainya. Hal it

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin, menerima kunjungan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di kediamannya Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas perihal pembangunan Indonesia kedepan."Tadi kita dari ISNU silaturahmi dengan beliau, selain wapres terpilih, beliau juga Ketua Dewan Penasehat Pimpinan Pusat ISNU. Lebih banyak bicara tentang membangun Indonesia ke depan yang lebih adil," kata Ketua Umum ISNU Ali Masykur Musa, Kamis (18/7/2019).Baca Juga: Usai Cak Imin, OSO Sambangi Maruf Amin Hanya Bilang BeginiDalam sowan tersebut kata Ali, pihaknya juga membahas perihal peningkatan kesejahteraan rakyat serta memberikan masukan dalam dunia pendidikan khsusunya di pesantren."Bagaimana dunia pendidikan itu menjawab terhadap pasar, resorsisnya, ada vokasi, ada pesantren sehingga demikian inilah yang akan disumbangkan oleh ISNU untuk didunia pendidikan," ungkapnya.Baca Juga: Bamsoet Sowan ke Istana, Golkar: Pak Jokowi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKursi panas ketua MPR-RI masih menjadi rebutan di kalangan partai politik koalisasi Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Giliran Partai Gerindra mengklaim bahwa pihaknya akan diberikan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu tak lepas dari semangat rekonsiliasi yang didorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tokoh lain dari berbagai kalangan. Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, memandang komposisi terbaik di parlemen 2019-2024 adalah partainya mengisi kursi Ketua MPR. Sedangkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati posisi Ketua DPR. Baca Juga: Kisi-Kisi Pemilik Kursi Ketua MPR: Bisa Berasal dari Partai Prabowo"Dengan semangat tersebut, komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," ujar Sodik lewat keterangan resminya, Jumat (19/7/2019). Menurutnya, komposisi Ketua MPR dan DPR itu tak harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan. Karena rakyat dan

Warta Ekonomi.co.id, BogorRapat dewan pembina Partai Gerindra di Rumah Prabowo Subianto, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekira 65 orang dewan pembina Partai Gerindra ikut dalam rapat bersama Prabowo Subianto itu.Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, suasana rapat dewan pembina itu berlangsung kekeluargaan. Namun, rapat itu belum menentukan arah politik Partai Gerindra pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.Baca Juga: Gak Nyangka! Prabowo Nekat Temui Jokowi Meski Dikecam. . .Sebab, rapat dewan pembina Partai Gerindra itu tidak secara khusus membahas arah politik ke depan."Secara khusus tidak dibicarakan, tapi itu implisit diomongkan bahwa hal yang sangat strategis, hari ini kita semua percayakan kepada ketua dewan pembina untuk mengambil langkah-langkah itu," ujar Muzani di Depan Gerbang Rumah Prabowo Subianto, Jumat (19/7/2019). Muzani menjelaskan, dewan pembina adalah lembaga tertinggi di Parta

Warta Ekonomi.co.id, BlitarPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blitar ditunggangi sejumlah orang yang ingin mendulang keuntungan politik dalam pilkada 2020. Di antaranya diklaim sebagai kendaraan politik dalam pilihan bupati dan wakil bupati mendatang. Padahal sampai hari ini PKB Kabupaten Blitar belum memutuskan nama yang bakal diusung."Iya di luar ada yang mengklaim sebagai calon PKB dalam pilkada 2020," kata Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar Imron Rosyadi, Jumat (19/7/2017). Baca Juga: Soal Kursi Pimpinan MPR, Gerindra Sudah Lobi PKB dan PKSInformasi yang dihimpun SINDONEWS, politik klaim itu dilakukan oleh salah seorang oknum aktivis. Ke setiap orang yang dijumpai, yakni terutama pemangku kebijakan, dirinya memperkenalkan diri sebagai kandidat bupati yang diusung PKB.Untuk menguatkan alibinya, yang bersangkutan juga memasang alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Blitar. Bahkan baliho itu dipajang sejak hari raya Idul Fitri lalu. Kepedean oknum bersangkut

Warta Ekonomi.co.id, BogorKetua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melakukan rapat dengan jajaran dewan pembina partainya di Rumahnya, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Dari pantauan di depan gerbang rumah Prabowo Subianto, sejumlah elite Partai Gerindra terus berdatangan. Salah satunya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono."Bukan pengurus, Dewan Pembina. Dewan Pembina itu ada unsur pengurus, ada unsur dari pimpinan daerah," ujar Ferry Juliantono di depan Gerbang Rumah Prabowo, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Galau Soal Rekonsiliasi, Prabowo Minta Masukan ke. . . .Dia mengatakan, Prabowo Subianto dalam rapat tersebut ingin memberikan penjelasan tentang hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu 13 Juli 2019."Sambil juga memberi kesempatan anggota Dewan Pembina memberi masukan segala macam," katanya.Baca Juga: Kisi-Kisi Pemilik Kursi Ketua MPR: Bisa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Gerindra menginginkan kursi ketua MPR periode 2019-2024. Partai Gerindra pun menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) layak menduduki kursi ketua DPR periode selanjutnya.Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR, Sodik Mudjahid, mengatakan bahwa Joko Widodo (Jokowi) sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)."Ketua DPR sudah diatur oleh Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai hak pemenang pertama Pileg 2019-2024, yakni PDIP," ujar Sodik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Kisi-Kisi Pemilik Kursi Ketua MPR: Bisa Berasal dari Partai PrabowoAdapun jabatan yang saat ini ramai dibahas dan diperebutkan, kata dia, adalah posisi Ketua MPR. Dia melanjutkan, posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, yang biasa dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket."Pasca-Pilpres, kita sangat diramaikan oleh

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akan menjelaskan langkah-langkah rekonsiliasi yang telah dilakukannya kepada para anggota Dewan Pembina. Hal itu akan dilakukan dalam rapat internal yang berlangsung di Hambalang, Jumat (19/7/2019) pagi."Prabowo akan memberikan keterangan kepada anggota Dewan Pembina tentang langkah yang sudah dilakukan terkait rekonsiliasi dalam rapat Dewan Pembina Partai Gerindra pada Jumat," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Kisi-Kisi Pemilik Kursi Ketua MPR: Bisa Berasal dari Partai PrabowoBaca Juga: Wow! Di Hambalang, Prabowo Akan Beberkan Hasil Diskusi dengan JokowiDia mengatakan, Prabowo akan menjelaskan langkah rekonsiliasi yang sudah dilakukan pasca-Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Menurut dia, Prabowo juga akan menjelaskan apa yang akan dilakukan pascarekonsiliasi yang dilakukan melalui pertemuan dengan Presiden terpilih Joko Widodo pada Sabtu (13/7/2019)

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKursi pimpinan MPR jadi rebutan. Tak hanya Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini sejumlah partai lain juga melirik posisi tersebut, termasuk partai koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga masih dimungkinkan untuk menduduki kursi pimpinan MPR.Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, membuka kemungkinan partai pengusung Prabowo-Sandi ikut duduk di kursi pimpinan MPR. Menurut dia, hal itu bisa terjadi dalam proses musyawarah memilih pimpinan MPR nanti."Kemungkinan musyawarah mufakat ke sana (kursi pimpinan untuk partai pendukung Prabowo-Sandi) terbuka," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/7/2019).Baca Juga: Wow! Di Hambalang, Prabowo Akan Beberkan Hasil Diskusi dengan JokowiBasarah juga menjelaskan, formasi pimpinan MPR berbeda dengan pimpinan DPR. Pimpinan DPR otomatis diatur dalam UU MD3 bahwa pemenang pemilu menjadi ketua DPR. Sementara itu, pimpinan MPR ditentukan dengan pemilihan sehingga a

Warta Ekonomi.co.id, YogyakartaKetua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, berharap pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto bisa mengakhiri polemik di negeri ini. Momentum itu harus bisa menyelesaikan polarisasi dan sengketa yang tidak berkesudahan."Polarisasi dan sengketa akan menjadikan bangsa ini tidak produktif," tutur Haedar Nashir, di Kantor PP muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).Baca Juga: "Kader Muhammadiyah Itu Siap untuk Menjadi Menteri. . ."Haedar juga mengapresiasi adanya islah, yang bisa memberikan kontribusi bagi kesatuan bangsa. Perihal nanti partai politik memilih bergabung dalam koalisi atau tetap dalam oposisi itu merupakan hak politik setiap parpol."Parpol mau gabung atau tidak, itu hak politik masing-masing. Dan itu harus memberikan kemajuan untuk Indonesia," jelasnya.Haedar juga mengaku tidak tahu terminologi dalam koalisi ataupun oposisi. Namun jika menjadi oposisi harus mampu melakukan peran cek dan balancing yang bagus untuk k

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDua Calon Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) dianggap tengah berebut pengaruh dan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki kursi Golkar satu.Meski Jokowi enggan mencampuri urusan internal Golkar, namun sebagai partai pengusung, Golkar tetap mendapat tempat di hati Jokowi.Pengamat politik Bawono Kumowo menilai, peran Golkar tetap signifikan bagi jalannya pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang. Wajar, dua kandidat caketum saat ini getol meminta restu Jokowi. Sayangnya, kata Bawono, langkah Airlangga untuk memimpin partai Golkar kembali memiliki jalan terjal.Baca Juga: Cak Imin Ngebet Jadi Ketua MPR, Airlangga: Ingat, Posisi Parlemen Bergantung pada. . . ."Tidak dapat dimungkiri dukungan moril dan politik dari Presiden Jokowi merupakan hal tidak terpisahkan dari proses pencalonan ketua umum tersebut sebagaimana ketika terjadi suksesi dari Setnov kepada Airlangga Hartato bebe

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengumpulkan jajaran dewan pembina partainya di rumahnya, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pagi ini."Di Hambalang pagi ini, jam 09.00 WIB," ujar Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Andre Rosiade dihubungi, Jumat (19/7/2019).Sementara Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa beberapa agenda yang bakal dibicarakan dalam rapat tersebut. Salah satunya, kata dia, hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.Baca Juga: Ijtima Ulama Tanpa Prabowo-Sandi, Gerindra Berharap. . ."KPU sudah mengetuk jumlah kursi DPR RI, jumlah kursi provinsi dan jumlah DPRD kabupaten/kota yang jumlahnya 78 DPR RI, 3 ketua DPR provinsi dan 50 ketua DPRD Kabupaten Kota serta 100 sekian wakil ketua DPRD Kabupaten Kota," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.Di samping itu, kata Muzani, Prabowo Subianto juga akan menyampaikan bebe

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono, menegaskan bahwa Prabowo-Sandiaga tidak ada masalah jika tak diundang dalam ijtima ulama IV. Kata Arief, ijtima ulama merupakan urusan internal ulama dan tidak bisa serta-merta dicampuri."Ya enggak apa-apa, itu kan urusan internal para ulama. 100 persen enggak ada masalah sama sekali. Lahir batin kita tidak masalah," kata Arief, Jumat (18/7/2019).Arief justru mendoakan agar ijtima ulama IV bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, Arief juga berharap ijtima ulama IV bisa menghasilkan keputusan yang terbaik untuk bangsa serta negara kedepannya.Baca Juga: Prabowo-Sandi Tak Masuk Daftar Undangan Ijtima Ulama IV, GNPF: Sesuai Arahan Habib Rizieq"Semoga ijtima ulama berjalan lancar dan mendapatkan keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia," terangnya.Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade. Kata Andre, Partai Gerindra menghormati keputusan ijtima ulama yan

Warta Ekonomi.co.id, YogyakartaKetua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, berharap kinerja Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan semakin baik. Dia mengharapkan Presiden Jokowi bisa membentuk kabinet yang lebih memiliki visi, bukan hanya sekadar bagi-bagai jabatan."Muhammadiyah ingin pemerintah ke depan semakin baik good governance," tututr Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).Menurut Haedar, tugas pemerintahan ke depan adalah menjalankan kewajiban untuk melindungi seluruh Tanah Air dan bangsa. Baca Juga: Telak! Ketua PP Muhammadiyah Minta Ormas Jangan Cawe-cawe Soal Pilihan Politik ParpolHal itu dikatakannya harus menjadi konsentrasi Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin pada masa mendatang. Hal ini harus disikapi dengan menempatkan menteri yang lebih memiliki visi.Haedar juga menegaskan Muhammadiyah tidak akan ikut dalam urusan kabinet."Muhammadiyah tidak pernah ikut dalam kontesasi politik," ujarnya.Haedar menegaskan keberadaan Ketua Umu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan kembali bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pertemuan lanjutan kedua tokoh nasional tersebut rencananya juga akan dihadiri oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri.Menanggapi pertemuan lanjutan antara Jokowi dan Prabowo ditambah Megawati tersebut, Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif enggan ambil pusing. Kata Slamet, PA 212 sudah tidak ingin ikut campur dengan urusan Prabowo Subianto.Baca Juga: PA 212, Jangan Atur-Atur Prabowo Dong!"Ya itu kan (pertemuan) urusan mereka, kami enggak ambil pusing," kata Slamet, Jumat (19/7/2019).Lebih lanjut, ditekankan Slamet, PA 212 lebih memfokuskan rencana ijtima ulama IV yang akan digelar pada Agustus 2019 nanti, ketimbang mengurusi masalah pertemuan Prabowo dan Jokowi. PA 212 fokus membahas langkah perjuangan umat Islam kedepannya pasca-Pilpres 2019."Kami akan teruskan agenda

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan angkat bicara soal pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais yang mewajibkan agar partainya harus berada di luar pemerintahan alias oposisi.Baca Juga: Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi, Amien Rais: Ini Masalah Remeh Temeh!"Pak Amien mengatakan kita beri kesempatan kepada Pak Jokowi dan kyai Ma'ruf sampai lima tahun, itu bahasa Pak Amien yang paling halus," kata Hasan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Ia mengatakan, kalau dimaknai dari penggunaan bahasanya, maka ada ajakan untuk mendukung dan mendoakan agar Jokowi-KH Ma'ruf Amin sukses memimpin Indonesia.Terkait arah politik PAN, dia mengatakan, Indonesia merupakan negara Pancasila sehingga istilah oposisi tidak tepat."Jadi saya kira sebagai ketua MPR memang kadang-kadang saya mesti meluruskan di kita itu pemerintahannya bukan seperti Amerika (Serikat) yang hanya dua partai, tetapi kita adalah sistem musyarawah mufakat dan multipartai. Di sini tidak teta

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan calon menteri yang akan diajukan kepada Jokowi sepenuhnya merupakan kewenangan penuh Megawati Soekarnoputri.Baca Juga: Boyong Anak Buahnya, Grace Minta Jatah Menteri ke Jokowi?"Kader PDI Perjuangan yang akan diusulkan kepada presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Ketum. Kemudian, menjadi menteri itu hak prerogatif presiden," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia mengatakan, PDIP sebagai partai pengusung utama dan partai pemenang Pemilu 2019, pasti akan mendapatkan porsi untuk membantu Jokowi di kabinet.Menurut dia, di internal PDIP berlaku hak prerogatif Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan siapa kader partai yang akan diusung menjadi menteri."Karena itu, Ibu Megawati belum menggunakan prerogatifnya, maka dapat dikatakan hingga kini belum ada nama calon menteri dari PDIP kepada Presiden Jokowi," ujarnya.Wakil Ketua MPR itu mengatakan belum ada pembicara

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Asep Syarifudin mengkritik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto karena menemui Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun MRT, Sabtu (13/7) kemarin. Sebab, kata Asep, pertemuan itu bentuk pengkhianatan terhadap umat.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan tak perlu melibatkan ormas tertentu untuk mengambil keputusan terkait posisi politik parpol untuk gabung koalisi maupun jadi oposisi.Baca Juga: PAN Disebut Oposisi, Zulkifli Hasan Ngeles Gini. . ."Konstruksinya harus konstruksi partai politik jangan dibawa-bawa ke ormas," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, Kamis.Menurut dia, berbagai wacana mengenai parpol yang ingin bergabung dengan koalisi pemerintah dan parpol yang memilih berada dalam kubu oposisi merupakan hak politik masing-masing parpol."Begitu juga bagi yang memiliki mandat, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin tentu sikap politik yang positif ini harus dijadikan modal politik untuk membangun Indonesia," kata Haedar.Meski demikian, ormas manapun tidak memiliki ruang untuk masuk dalam wacana oposisi maupun koalisi tersebut. Sebab, hal itu merupakan ranah partai politik."Keliru kalau ada pihak-pihak yang ingin membawa ormas p

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan terbuka berbagai kemungkinan dalam pemilihan pimpinan MPR RI, seperti membuat satu paket dengan partai pengusung Prabowo-Sandi pada Pemilu Presiden 2019 atau bersama Koalisi Indonesia Kerja.Baca Juga: Masih Berebut Kursi Ketua MPR, Gerindra: Peluangnya Masih Ada"Peluangnya masih terbuka semua, sebelah sini, sana, semua masih cair. Tadi saya bicara dengan Pak Muhaimin (Ketua Umum PKB), semua masih cair," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia mengatakan proses pemilihan dan penentuan paket pimpinan MPR RI masih lama yaitu akhir September atau awal Oktober 2019, dan saat ini proses komunikasi masih dalam tahap awal.Menurut Muzani, dirinya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan penentuan paket pimpinan MPR pada ujungnya bergantung pada hasil lobi-lobi politik."Semua di gedung ini kan anda tahu bahwa selalu akhirnya kemudian lobi-lo

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum PSI Grace Natalie beserta para anak buahnya menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Grace mengaku mengenalkan satu per satu para kader PSI yang diboyong menuju Istana.Baca Juga: PSI Naik Gojek Temui Jokowi di Istana"Kami update memperkenalkan teman-teman semua, dan ternyata beliau juga sudah sangat familiar," kata Grace di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis.Ada sekitar 45 orang fungsionaris PSI yang bertemu dengan Jokowi, antara lain Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, Tsamara Amany, Rian Ernest, Dini Purwono, Giring Ganesha, Andy Budiman, Guntur Romli, Yurgen Alifia dan lainnya.Grace mengaku tidak ada pembicaraan soal jatah kursi menteri untuk PSI akan tetapi kalau diminta Jokowi masuk menteri, ia tak menolak."Kalau mau ya silahkan," terangnya.Penulis: RedaksiEditor: Ferry HidayatFoto: M Risyal Hidayat

PENULIS : RIFKY RHOMADONIEDITOR : DORAINFOJAMBI.COM Gagalnya pemilihan Wakil Gubernur Jambi, untuk mendampingi Gubernur Fachrori Umar menjalani sisa masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli - Fachrori Umar, bisa berdampak besar.Memimpin Provinsi Jambi seorang diri dinilai menjadi beban berat bagi Fachrori Umar. Mantan Wakil Gubernur Jambi ini dituntut bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, sekaligus membangun Provinsi Jambi ke arah yang lebih baik lagi.Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Jambi, Mochammad Farisi, Fachrori mestinya memiliki seorang wakil, guna mendampinginya membawa Jambi bangkit dari keterpurukan. Tapi sayang, sampai hari terakhir pengajuan nama calon wakil gubernur, Selasa lalu, tidak satupun partai politik pengusung Zumi Zola - Fachrori Umar mengajukan nama calon wakil gubernur untuk Fachrori.Mochammad Farisi menyayangkan Fachrori Umar dalam sisa masa jabatannya tidak memiliki wakil. Apalagi dilihat lima

JPNN.com, JAKARTA - Dewan Pembina Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto bakal menggelar rapat, Jumat (19/7). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan yang akan dibahas dalam rapat itu antara lain tentang hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaCalon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Evi Apita Maya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap foto pencalonannya diedit karena terlalu cantik.Baca Juga: Persoalkan Foto Editan, Dalil Gugatan Farouk Muhammad Ditertawakan Hakim MK?Gugatan ini dilayangkan calon anggota DPD RI Farouk Muhammad dari Daerah Pemilihan NTB atas hasil Pemilu DPD RI yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).Dalam dalilnya, Farouk mempersoalkan foto pencalonan pesaing politiknya bernama Evi Apita Maya yang juga maju di Dapil NTB.Menurut Farouk, Evi telah melakukan manipulasi dengan mengedit foto pencalonan dirinya di luar batas wajar. Hal ini dapat disebut sebagai pelanggaran administrasi pemilu.Atas kasus itu, Evi merasa harga dirinya dirugikan. Walau banyak warga yang tetap mendukungnya, kata dia, tidak sedikit pula anggota masyarakat yang berpikir bahwa Evi benar-benar menipu publik dengan mengedit

JPNN.com - Baru masuk bursa calon ketua umum, Budi Waseso alias Buwas sudah mendapat penolakan dari kader muda PPP. Mantan kepala Bareskrim Mabes Polri itu tidak memenuhi syarat untuk memimpin partai kakbah.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Peluang partai politik pendukung Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno untuk berkoalisi dalam membentuk paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih terbuka. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, peluang itu terbuka karena hal yang menentukan dalam pengambilan keputusan di lembaga politik adalah lobi-lobi.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Kursi ketua DPR periode 2019-2024 sudah bisa dipastikan bakal menjadi milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2019 dan menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR RI.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menerima elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengatakan bahwa ingin mendengar langsung arahan dari Presiden Jokowi sebagai partai politik pendukung pemerintah. Ia memastikan PSI tak minta jatah menteri ke presiden terpilih dua periode tersebut."Enggak ada minta jatah menteri. Tahu dirilah," kata Grace di Komplek Istana Kepresidenan.Baca Juga: Dinilai Cuma Lempar Bola Liar, PSI Ditantang Lakukan. . .Grace menegaskan, PSI tak akan pernah menyodorkan nama menteri ke Jokowi. Meski demikian, ia menyatakan siap bila Jokowi meminta kader PSI menjadi menteri di Kabinet Kerja jilid II."Kami enggak pernah menyodor-nyodorkan apalagi maksa. Jadi, tapi kalau berada di mana pun PSI akan selalu mendukung Pak Jokowi. Syukur kalau beliau merasa dari kader-kader PSI ada yang mampu kita siap," ujarnya.Baca Juga: PSI Tahu Diri Tak Sodorkan Nama Menteri ke Jokow

JPNN.com, JAKARTA - Pertemuan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto selama beberapa jam di MRT maupun saat makan di Sate Khas Senayan masih menyisakan tanda tanya.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut pembicaraan mengenai penentuan pimpinan MPR masih sangat cair. Termasuk, ia mengatakan, kemungkinan partai-partai yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk membentuk satu paket."Peluangnya masih terbuka semua masih cair semua, sebelah sana sebelah sini masih cair," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).Muzani juga mengaku sudah berbicara terkait hal itu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Kepada Muzani, Cak Imin juga mengaku belum konsen membicarakan hal tersebut. Baca Juga: Besok Gerindra Rapat, Bakal Nurut Sama Prabowo?"Masih cair semua," ujarnya.Ia juga mengaku sudah bertemu dengan Ketua MPR yang juga Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Ia mengatakan pada waktunya keduanya akan membicarakan hal tersebut."Semua di gedung ini kan selalu akhirnya lobi-lobi yang menentukan, lobi-lobi itu sekarang masih dala

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan merespons pernyataan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin alias TKN Jokowi - Kiai Ma'ruf yang mewanti-wanti bahwa siapa yang berkeringat memenangkan pasangan calon (paslon) itu, maka dialah yang berhak mendapatkan kursi menteri.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membenarkan adanya rapat Dewan Pembina Partai Gerindra Jumat (19/7/2019) besok. Ia mengatakan, dalam rapat internal tersebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Prabowo Subianto, bersama dengan Dewan Pembina Partai Gerindra lainnya akan membahas sejumlah hal krusial."Pertama, tentang hasil pemilihan umum legislatif yang tentu saja komisi pemilihan umum sudah membentuk jumlah kursi DPR RI jumlah kursi provinsi dan jumlah DPRD kabupaten/kota yang jumlahnya 78 DPR RI tiga ketua DPR provinsi dan 50 ketua DPRD kabupaten/kota serta 100 sekian wakil ketua DPRD kabupaten/kota," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan. Jakarta, Kamis (18/7).Baca Juga: Gawat! Gerindra Pecah Suara, Internal Partai Jujur-Jujuran!Selain itu, Prabowo juga akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan situasi politik terkini pascapemilihan umum presiden dan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Muzani meneran

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bersama sejumlah kadernya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan menjelang pembentukan kabinet pemerintahan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, banyak sekali beredar rancangan sususan dengan berbagai versi di media sosial.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan, laporan yang sempat dilakukan terhadap mantan calon legislatif dari Partai Gerindra Wahyu Dewanto telah dicabut.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan tidak akan menyodorkan bahkan meminta jatah kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPerbedaan pendapat muncul di internal Partai Gerindra pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Pengurus di dalam partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu terbelah dalam menentukan arah politik ke depan. Ada yang ingin tetap menjadi oposisi dan ada juga yang ingin bergabung dengan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, tidak menampik kondisi tersebut.Baca Juga: Mayoritas Kader Ingin Oposisi, Tapi Gerindra Akan. . ."Semuanya nanti akan bersatu padu ketika Pak Prabowo sudah mengambil keputusan," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).Menurut Muzani, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa. Kata dia, itu merupakan bagian dari proses sebelum mengambil keputusan. Dia menjelaskan Prabowo akan mengumpulkan jajaran Dewan Pembina Partai Gerindra, Jumat 19 Juli 2019 besok untuk membahas masalah yang krusial. Baca Juga: Prabowo-Sandi Tak Masuk Daftar Undangan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengapresiasi pidato visi presiden terpilih, Joko Widodo, di Sentul, Bogor. Namun, ia menyayangkan mantan gubernur DKI Jakarta itu tak menyinggung masalah penegakan hukum di Indonesia.Padahal, ia berpesan dan berharap agar penegakan hukum di Indonesia harus ditingkatkan. Salah satunya dengan mensinergikan antara antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaaan. "Cari nakhoda yang dapat memimpin penegak hukum baiknya bukan dari politisi. Tanpa penegak hukum yang adil dan efisien tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," ujar Mardani lewat keterangan tertulisnya, Kamis (18/7/2019).Baca Juga: Jokowi Ancam Pangkas Lembaga Negara, Tokoh Ini Bilang. . .Selain itu, Mardani juga meminta agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dapat lebih berani memilih rekan kerja yang tulus bekerja untuk rakyat, serta berani memangkas masalah birokrasi dan memfokuskan anggaran."Pilih para pe

JPNN.com, JAKARTA - Banyak pihak berharap agar Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) bisa disahkan oleh DPR periode 2014 - 2019.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBeberapa hari lalu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menyatakan ingin partainya tetap menjadi oposisi. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, memberi tanggapan."Pak Amien kan mengatakan kita beri kesempatan kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sampai lima tahun, itu bahasa Pak Amien saya kira itu bahasa yang paling halus ya," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).Zulkifli pun mengaku senada dengan Amien Rais.Baca Juga: Khawatir Timbul Perpecahan, Rakernas PAN Tidak Perlu. . . ."Kalau bahasa saya kita dukung dan kita doakan agar Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sukses memimpin Indonesia sehingga kita berubah menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih sejahtera, yang saya kira subtansinya sama," kata ketua MPR RI ini.Zulkifli berpendapat, Indonesia adalah negara Pancasila, "Oposisi dan tidak, itu tidak tepat," kata mantan menteri kehutanan era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) in

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBeberapa hari lalu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menyatakan ingin partainya tetap menjadi oposisi. Terkait hal itu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, memberi tanggapan."Pak Amien kan mengatakan kita beri kesempatan kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sampai lima tahun, itu bahasa Pak Amien saya kira itu bahasa yang paling halus ya," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).Zulkifli pun mengaku senada dengan Amien Rais.Baca Juga: Khawatir Timbul Perpecahan, Rakernas PAN Tidak Perlu. . . ."Kalau bahasa saya kita dukung dan kita doakan agar Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sukses memimpin Indonesia sehingga kita berubah menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih sejahtera, yang saya kira subtansinya sama," kata ketua MPR RI ini.Zulkifli berpendapat, Indonesia adalah negara Pancasila, "Oposisi dan tidak, itu tidak tepat," kata mantan menteri kehutanan era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) in

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Dewan Pembina Golkar, Paskah Suzetta, mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar segera melaksanakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Dia mengatakan, hal tersebut dibutuhkan sebagai bahan evaluasi partai usai penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019."Perolehan suara itu harus segera dievaluasi dan itu adalah hal yang wajar. Itu sudah kami sarankan ke DPP untuk segera melakukan pleno guna melakukan evaluasi secara keseluruhan," kata Paskah Suzetta konferensi pers bersama calon Ketua Umum Golkar di Jakarta, Kamis (18/8/2019).Baca Juga: Khawatir Timbul Perpecahan, Rakernas PAN Tidak Perlu. . . .Baca Juga: Kursi Ketua MPR Otomatis Milik Golkar, PKB Posisi Lain Saja!Dia meminta DPP untuk segera memanggil Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I guna melakukan pembenahan secara menyeluruh. Dia berpendapat, evaluasi perlu segera dilakukan guna mengetahui kelemahan-kelemahan organisasi.Dia lantas menyinggung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang s

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBambang Soesatyo alias Bamsoet resmi mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum partai Golkar periode 2019-2024. Deklarasi dilakukan bersama dengan sejumlah calon lain sperti Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisam, Ahli Yahya, Marlinda Poernomo dan Ula Nukrawati."Saya selalu di tanya kapan akan deklarasi, maka hari ini, saya Bambang Soesatyo menyatakan maju mendampingi calon lainnya plus Pak Airlangga sendiri sebagai incumbent," kata Bamsoet dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/7/2019).Baca Juga: Bamsoet Sowan ke Istana, Golkar: Pak Jokowi Sangat Peduli. . .Sayangnya, Airlangga Hartanto tidak menghadiri acara deklarasi tersebut. Meski demikian, Bamsoet mengajak semua calon ketua umum untuk bertarung sehat tanpa mengutarakan ancaman-ancaman apapun.Ketua DPR RI itu juga mengimbau agar perjalanan perebutan kursi kekuasaan tertinggi partai dilakukan secara demokratis. Menurut Bamsoet, masyarakat akan menilai sikap partai dari proses pemilihan pimpiman ini.

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio punya pandangan politik yang tak biasa terkait posisi menteri yang kemungkinan bakal diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada Partai Gerindra, atau pendukung Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Amanat Nasional (PAN) akan segera menentukan arah koalisinya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar pada akhir Juli 2019.Di satu sisi Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dan beberapa elite lainnya menginginkan PAN masuk koalisi pemerintah. Di sisi lain, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, ingin PAN tetap di oposisi sebagaimana suara akar rumput.Namun, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Totok Daryanto, menilai Rakernas PAN digelar untuk evaluasi pasca-Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Serta, menyatukan sikap seluruh kader PAN terhadap hasil Pemilu yang baru lalu.Baca Juga: PAN Yogyakarta: Kader di Bawah Mintanya Oposisi, Bukan Gabung JokowiMenurutnya, Rakernas yang didorong pada agenda penentuan arah koalisi merupakan agenda yang tidak produktif."Melihat kenyataan ini sebagai kader PAN yang terbilang senior, saya menyarankan agar Rakernas PAN tidak perlu mengagendakan untuk memilih sikap antara berkoalisi atau b

Warta Ekonomi.co.id, JakartaNama kader PDIP yang dicalonkan untuk menduduki posisi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan bahwa sebagai partai pengusung utama dan partai pemenang pemilu, PDIP pasti akan mendapatkan porsi untuk membantu kinerja Jokowi di kabinet. Namun, siapa yang bakal membantu Jokowi dari PDIP itu ditentukan Megawati."Di PDIP berlaku prerogatif ketua umum PDIP. Jadi barangsiapa kader PDIP yang akan diusulkan kepada presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati," kata Basarah di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (18/7/2019).Baca Juga: Jokowi Bentuk Tim Seleksi Kandidat Menteri, PDIP: Kami Stand ByAdapun formasi menteri, kata Basarah menjadi hak prerogatif presiden sehingga kader PDIP yang akan menjadi menteri, akan melalui dua instansi prerogatif. Pertama, prerogatif ketua umum PDIP untuk mengusulkan kepada Presiden. Ked

Warta Ekonomi.co.id, JakartaGolkar membantah isu perebutan menteri antarparpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzilly, mengatakan bahwa semua parpol koalisi percaya pada Presiden terpilih Joko Widodo dalam memilih formasi menteri."Secara formal semua parpol juga sudah menyatakan menyerahkan sepenuhnya pada Pak Jokowi, calon-calon pembantu beliau di kabinet, jadi saya kira tidak benar jika di antara parpol koalisi sedang usaha berebut jatah kursi menteri ya," kata Ace saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2019).Ace menyebut, komunikasi yang terjalin antarparpol Koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf berjalan biasa saja. Ia menyatakan, tidak ada gesekan antarparpol yang disebabkan karena pembahasan kursi menteri oleh Jokowi.Baca Juga: Kursi Ketua MPR Otomatis Milik Golkar, PKB Posisi Lain Saja!"Karena saya kira hampir semua parpol KIK menyerahkan semuanya kepada presiden, dan kami yakin juga pak presiden pada saatnya juga akan membicarakan dengan seluruh partai ko