Warta Ekonomi.co.id, SurabayaEks Cawapres Sandiaga Uno menegaskan pihaknya tidak sepakat dengan salah satu poin draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi revisi UU KPK, yaitu tentang bergesernya status pegawai lembaga antirasuah itu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)."Saya ada beberapa poin yang tidak sepakat salah satunya adalah mengenai ASN itu," ujarnya kepada wartawan di East Java Festival, di Surabaya, Minggu (15/9/2019).Baca Juga: Sandiaga Ngaku Diajak Balikan sama Prabowo, Tapi...Baca Juga: Biar Gak Berpolitik, Wadah Pegawai KPK Harus Diisi ASN?Menurutnya, jika poin pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN disahkan, maka independensi dalam diri KPK pun terancam. Pasalnya, para pegawai nantinya akan terikat pada UU ASN."Karena begitu sebagai ASN, akhirnya akan masuk ke dalam undang-undang ASN, dan independensinya mungkin akan terkendala," ujarnya.Namun, ada poin lain yang tidak disetujui oleh Sandi, yakni penerbitan Surat Perintah Pengh

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna di Gedung MPR/DPD/DPD RI, Jakarta, Senin (16/9), dengan sejumlah agenda di antaranya menyetujui lima pimpinan KPK yang sebelumnya sudah dipilih oleh Komisi III. Berdasarkan jadwal dari Bagian Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna diselenggarakan mulai pukul 13:00 WIBPersetujuan DPR RI terhadap lima orang pimpinan KPK dimulai dari laporan pimpinan Komisi III yang melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan serta pemilihan pimpinan KPK dari 10 nama menjadi lima nama. Kemudian, pimpinan DPR RI akan meminta persetujuan dari forum rapat paripurna dan kemudian menyetujuinya.Baca Juga: Gerindra Minta KPK Diperkuat, tapi Tetap Harus DievaluasiBaca Juga: Presiden Jokowi Disarankan Segera Bekukan Status Pimpinan KPKKelima nama pimpinan KPK terpilih adalah Firli Bahuri (ketua/Polri), Nawawi Pomolango (wakil ketua/hakim), Alexander Marwata (wakil ketua/incumbent), Nurul Ghufron (wakil ketua/dosen hukum) d

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tidak bisa tinggal diam jika personal Presiden Joko Widodo diserang soal pro-kontra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut, penyerangan terhadap personal Jokowi sebagai bentuk mendiskreditkan presiden."Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (hinaan, red) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan presiden," katanya kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).Baca Juga: PDIP Akui Ada Peluang Koalisi dengan PKS dan Gerindra di Pilkada 2020Baca Juga: Yusril sebut Langkah Agus cs Bikin Jokowi TerjebakLanjutnya, ia mengaku hak itu yang mendasari dirinya untuk angkat bicara. Hasto pun menyebut mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan Pinokio. Menurutnya apa yang dilakukan media tersebut tidak etis."Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu," ujarnya.Menurutnya, jika Jokowi telah bert

Warta Ekonomi.co.id, SurabayaEks cawapres Sandiaga Uno mengaku dirinya diminta Ketua Umum Parta Gerindra, Prabowo Subianto untuk kembali bergabung dengan partai berlambang kepala garuda tersebut.Sandi mengaku telah beberapa kali berdiskusi dengan Prabowo membahas hal itu. Namun, ia masih belum menjawab pasti terkait rencana bergabungnya."Pak Prabowo Sudah beberapa kali diskusi dengan saya dan sudah sepakat bahwa kita berdua harus memberikan kontribusi pada pembangunan Indonesia," katanya kepada wartawan, di East Java Investival di Grand City Mal, Surabaya, Minggu (15/9/2019).Baca Juga: Akhirnya, Habibie Kembali Bersanding dengan AinunBaca Juga: Insya Allah Sandiaga Balik, Andre: Gurunya ada di GerindraLanjutnya, ia juga mengaku masih menunggu adanya pembicaraan yang lebih serius untuk membahas hal itu. Ia menilai jika Prabowo masih menunggu momen yang tepat."Akan kita adakan pembicaraan-pembicaraan yang lebih serius ke depan. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan, nanti pada saat y

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menghadiri malam penghargaan caleg DPR RI Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Minggu (15/9). Dalam sambutannya, ia berpesan agar seluruh kader Partai Golkar bersatu. "Karena itulah ke depan, kita akan memulai Partai Golkar. Kita memulai Partai Golkar untuk tetap bersatu. Kalau PG pecah maka yang akan bertepuk tangan adalah orang lain," kata pria yang akrab disapa Ical tersebut dalam sambutannya.Selain itu, ia juga mengingatkan agar sesama kader Partai Golkar untuk tidak saling menohok satu sama lain. Ia juga berharap Partai Golkar bisa membuktikan bahwa partai berlambang beringin tersebut tetap solid."Jangan menggunting dalam lipatan, saya kira tetap berlaku sampai sekarang itulah pesan saya," ujarnya.Baca Juga: Bamsoet, Sosok yang Dibutuhkan GolkarBaca Juga: Ical: 2024 Golkar Bakal Usung Capres Sendiri, Bamsoet?Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung sepakat dengan

Warta Ekonomi.co.id, YogyakartaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengaku tidak mengenal secara detail para pimpinan KPK yang baru saja terpilih. Namun, Mahfud mengaku pernah bertemu dengan Firli Bahuri di sebuah bandara."Saya tidak kenal satu-satu. Tetapi pernah kenal Firli (Irjen Firli Bahuri) ketemu di suatu tempat," ujar Mahfud, saat bincang dengan media di caf De Tambir, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).Baca Juga: 5 Pimpinan KPK Terpilih, Tak Ada Satu pun yang Berkualitas?Baca Juga: Mahfud MD Bilang Revisi UU KPK Bisa Dimentalkan di MKDia menjelaskan, pertemuan dengan Firli terjadi di salah satu bandara. Saat itu dia hendak pergi, namun karena mendengar dirinya akan ke bandara dia merela menunggu. Dalam pertemuan itupun hanya silaturahmi dan ngobrol biasa saja."Kesan baik, saya tidak tahu banyak. Cara gaul cukup tidak norak. Kasus lain saya tidak tahu itu," ujarnya.Mahfud juga mengapresiasi Nurul Ghufron yang merupakan salah satu akademisi. Bahkan dia pernah bersama

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical menyampaikan pidato di acara "Malam Penghargaan Caleg Golkar DPR RI 2019 - 2024" di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bahagia lantaran banyak kader muda partainya yang lolos menjadi anggota DPR RI periode 2019 - 2024.Read More...

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Presiden PKS Sohibul Iman meminta agar para anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di Sulsel dapat menepati janji-janjinya pada masyarakat.Sohibul meminta anggota DPRD terpilih memenuhi janji kampanye dengan mengawal semua aspirasi konstituen."Yang bikin janji tolong dipenuhi dan yang belum nyatat apa yang sudah dijanjikannya, tolong catat dan ingat penuhi janji itu" bebernya saat pembekalan anggota DPRD terpilih se Sulawesi di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, Minggu (15/9).Menurut dia, pemilu tahun ini PKS mendapatkan lonjakan suara cukup drastis. Suara PKS meningkat 3 juta lebih dibandingkan Pemilu tahun 2014 lalu."Pemilu ini adalah lonjakan besar kedua dalam sejarah PKS, Pemilu 2014 lalu kita dapat 8,9 juta sekarang menjadi 11,5 juta," pungkasnya.Dikabarkan saat ini ratusan orang kader, pengurus serta caleg terpilih PKS berkumpul di Claro Hotel untuk melakukan konsolidasi. Tak ketinggalan sejumlah elit PKS juga turut hadir diantaranya Presiden PKS Sh

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Presiden PKS, Sohibul Iman bersama beberapa pengurus DPP PKS menghadiri pembukaan pembekalan ratusan anggota DPRD terpilih se Sulawesi yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Minggu 15 September 2019.Sohibul Iman mengatakan kegiatan pembekalan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PKS sebagai penguatan bagi kader partai yang baru saja terpilih di legislatif."Kegiatan ini dilakukan secara nasional dan dilakukan berjenjang," kata Sohibul saat konfrensi pers usai pembekalan.Ia menjelaskan inti dari pembekalan ini yakni memberikan pemahaman bagi alat (alat kelengkapan DPRD) dari PKS baik berwajah baru di DPRD maupun yang berwajah lama.Dalam pembekalan mereka akan dibekali oleh beberapa materi, pertama terkait Tugas Pokok dan Fungsi anggota DPRD. Kedua sikap politik PKS yaitu sikap dasar, platform partai berlambang bulan sabit ini."Ketiga mereka diberi materi wawasan kebangsaan dan ketatanegaraan," ujarnya.Sejumlah elit PKS juga turut hadir dalam pembekala

Warta Ekonomi.co.id, JakartaFraksi PKS protes keras atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini aturan baru ini tidak benar.Baca Juga: Catatan 'Kelam' Jokowi Versi Fraksi PKS"Permedag ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan produk peraturan lain karena bisa dipahami melepas tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara," katanya.Jazuli Juwaini yang pernah memimpin Panja UU JPH ini sangat menyesalkan pasalnya Permendag yang lama (sebelum direvisi) jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut. Lalu kenapa sekarang dihapus, apa Kemendag tidak paham konsekuensi dari aturannya atau segaja melabrak UU yang ada? Jangan pula Kemendag berdalih sudah diatur di peraturan lain, k

JPNN.com, JAKARTA - Fraksi PKS protes keras atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini aturan baru ini tidak benar.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPDI Perjuangan membuka peluang koalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memenangkan Pilkada 2020 mendatang.Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyatakan Pilkada serentak 2020 merupakan agenda yang sangat menguras energi.Menurut dia, partainya membuka diri untuk bekerja sama dengan partai politik lain termasuk Gerindra dan PKS.Kata Bambang, pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah. Setiap pemilihan di sebuah daerah membutuhkan kerja keras sehingga keserentakannya benar-benar akan menguras stamina.Baca Juga: PDIP Tuntut Kinerja Komisioner KPK Terpilih"Ini keserentakan (Pilkada 2020, red) yang menguras energi yang luar biasa," kata Bambang, di sela konsolidasi partai di Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (14/9/2019).Bambang menyebut, pertarungan di Pilkada 2020 memiliki karakter yang berbeda setiap daerahnya. Arah pertempuran pilkada tergantung masing-masing pasangan calon yang diusung

PENULIS : SUKHAIRIEDITOR : WAHYU NUGROHOPusri Amsyi (kiri) bersama Al Haris (kanan) saat memasang stiker wajah Al Haris tanda dukungan Pusri kepada Al Haris maju ke Pilgub 2010 (foto Sukhairi)INFOJAMBI.COM - Pagi itu Sabtu (14/9/2019) H. Al Haris bersama teman temannya terlihat santai, sambil menikmati sarapan pagi teh telur dan bubur campur, dikunjungi oleh Drs. Pusri Amsyi, MM. MH mantan Sekda Sungai Penuh di warung kopi Sudimampir yang terletak dipasar Koya Sungai Penuh. Dalam pertemuan dengan Pusri Amsyi tersebut, ada hal yang menarik, dimana Pusri Amsyi langsung menyatakan sikap mendukung Al Haris dalam pilkada Gubernur Jambi 2020 nanti, yang ditandai dengan pemasangan stiker Al Haris yg biasa disapa wo Haris di warung kopi milik Sap tersebut."Saya sudah lama kenal beliau dari semenjak saya masih sekda dulu, dan sekarang saya siap bersama dan membantu memenangkan pak Al Haris di pilkada gubernur 2020 nanti," tegas Pusri Amsyi.***

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Figur muda Makassar, dr Fadli Ananda secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota Makassar ke PDIP Kota Makassar. pria disapa dr Fadli ini didampingi ratusan kaum milenial dari berbagai unsur.Pasca menyerahkan formulir, dr Fadli Ananda menyakini akan mendapat respon dan usungan partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut."Insya Allah, PDIP akan memberikan dukungan dan usungan ke kami," tandas dr Fadli, Sabtu (14/9).dr Fadli menambahkan, kalangan milenial tentu saja cenderung akan lebih memilih kandidat yang dianggap mewakili mereka, karena merasa seumuran dan paling mengerti kebutuhan kalangan milenial."Atas dorongan dari teman-teman sesama kaum milenial, maka saya pun mantap untuk ikut maju di Pilwali Makassar," kata dr Fadli Ananda.Ia mengaku meski Pilwalkot Makassar diikuti politisi ulung dan handal serta ketokohan yang sudah tak diragukan lagi kapabilitasnya, namun hal tersebut tak menciutkan nyalinya untuk ikut berkompetisi."M

PENULIS : BAMBANG SUBAGIOEDITOR : M ASRORI S M Nasir Djamil Anggota Komisi Hukum DPR RI, (foto Bambang Subagio)INFOJAMBI.COM -Anggota Komisi Hukum DPR RI, M Nasir Djamil, meminta agar Presiden Jokowi dalam waktu yang singkat segera melantik dan mengambil sumpah terhadap lima pimpinan KPK terpilih, terkait akan disahkannya kelima pimpinan lembaga antirasuah itu dalam sidang paripurna pada Senin (16/9/2019) mendatang.Nasir Djamil mengatakan, usulan percepatan itu bukan bermaksud ingin mendikte Presiden, melainkan melihat situasi dan kondisi di KPK pasca munculnya lima pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR. Apalagi dua pimpinan KPK telah mengundurkan diri dan menyerahkan KPK kepada Presiden."Situasinya sangat gaduh dan cenderung membuat polarisasi di tengah masyarakat. Karena itu, mempercepat pelantikan lima pimpinan KPK yang baru sangat diharapkan," ujar Nasir Djamil, di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).Menurut Nasir, KPK, adalah lembaga yang tidak boleh dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk

JPNN.com, SINTANG - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyatakan Pilkada Serentak 2020 merupakan agenda yang sangat menguras energi. Karena itu, pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku partainya membuka diri untuk bekerja sama dengan partai politik yang lain, termasuk Gerindra dan PKS.Read More...

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Keseriusan Bakal Calon Wali Kota Makassar sudah terukur di mata PDIP Kota Makassar setelah menjadi figur Kesebelas yang mengembalikan formulir pendaftaran."Bagi kami figur yang mengembalikan Formulir berarti kami sudah ukur keseriusannya," ungkap Ketua DPC PDIP kota Makassar Andi Suhada Sappaile, Sabtu 14 September 2019.Andi Suhada, yang ternyata senior Ismak di SMA Negeri 2 Makassar ini menganggap bahwa PDIP hanya akan mengakui bakal calon kandidat Wali Kota yang mendaftar di partainya.Muhammad Ismak juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PDIP, baginya partai nasionalis ini bisa bersama-sama."Saya yakin sebagai partai wong cilik PDIP bisa bersama - sama kami memperjuangkan demokrasi yang sejati," pungkas Ismak.(#)The post Kembalikan Formulir, PDIP Makassar: Keseriusan Ismak Sudah Terukur appeared first on Inipasti.com.

INIPASTI.COM, MAKASSAR Pemandangan berbeda terlihat saat Muhammad Ismak bersama beberapa tim kerjanya mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota di sekretariat DPC PDIP kota Makassar, Sabtu (14/9).Bila kebanyakan figur yang datang dengan iring-iringan massa, maka Muhammad Ismak datang dengan tim kerjanya yang hanya beberapa orang."Kami datang secukupnya saja, nanti kalau banyak orang datang merepotkan tuan rumah dan akan menggangu lalu lintas," ungkap Ismak.Lanjut ketua AAI ini, pihaknya tak mau berlebihan. Dirinya dan tim ditekankan untuk berlaku sewajarnya." Bawa massa sampai konvoi itu talekang ji, kalau kami sewajarnya saja. Kami fokus pada gagasan, selebihnya kami ingin jalan dengan riang gembira saja," Tutup Ismak.(#)The post Kembalikan Formulir PDIP, Ismak Tak Bawa Massa appeared first on Inipasti.com.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal calon wali kota Makassar, Andi Bashar mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor PDIP Kota Makassar, jalan Serigala, Makassar, Sabtu 14 September 2019.Setelah melakukan pengembalian formulir, Mantan Ajudan Aburizal Bakri ini mengaku siap menjadi kader PDIP jika diusung di Pemilihan Wali Kota Makassar 2020 mendatang."Saya siap menjadi kader partai PDIP. Saya rasa PDIP ini adalah partai besar, partai yang tua, partai yang mampu saat ini bertahan dan melewati masa-masa sulit di tahun 1996," kata Andi Bashar.Ia mengatakan saat ini PDIP adalah partai pemenang pemilu dan partai penguasa di Indonesia tentu memiliki kriteria untuk mengusung calon di Pilkada. Salah satunya tentu memiliki peluang menang.Pria berlaterbelakang pengacara ini mengaku saat ini telah melakukan sosialisasi di Kota Makassar. Meskipun dia banyak beraktifitas di Kota Jakarta."Saya akan terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan elektabilitas, pasang baliho, walaupun aktifitas saya lebi

JPNN.com, JAKARTA - Sejumlah kader muda Golkar yang tergabung dalam Generasi Milenials Airlangga Hartarto (GEMA) memperingati 10 Muharram alias Hari Asyura di Asrama Tahfidz Daarul Ihsan, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Peringatan itu diisi dengan bakti sosial pengobatan gratis bagi warga sekitar dan para anak yatim.Read More...

JPNN.com, DILI - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) segera membebaskan visa kunjungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berkunjung ke negeri di sebelah timur Provinsi NTT itu. Menurutnya, pemberian bebas visa bisa menjadi pintu bagi upaya memperkuat kerja sama kedua negara, termasuk penyelesaian persoalan yang belum terselesaikan.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyampaikan sikapnya terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya diusulkan DPR. Meski menerima sebagian, ia juga menolak sejumlah pasal yang diusulkan dalam perbaikan beleid tersebut.Pada Jumat (13/9/2019) pagi, Jokowi menegaskan kesediaan pemerintah mengakomodasi sejumlah pasal perubahan dalam revisi UU KPK. Di antaranya, ia menyetujui perubahan kelembagaan KPK menjadi lembaga pemerintah pusat dengan konsekuensi pegawainya akan dijadikan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).Baca Juga: Minus Basaria dan Alex, Agus cs Serahkan Tanggung Jawab KPK ke Jokowi"Hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lain yang mandiri. Seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga lembaga independen lain, seperti KPU, Bawaslu," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, kemarin. Pasal itu sebelumnya ditolak KPK dan l

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDikebutnya pemilihan pimpinan KPK dan revisi UU KPK menuai kontroversi dan kecurigaan di masyarakat. Bahkan, pembentukan Pansel Capim KPK yang memilih 10 capim menuai penolakan karena diduga kuat memiliki kepentingan.Bagi Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM (Pusham) UII, Eko Riyadi, semua itu semakin jelas terlihat dari pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Sebab, sudah ditegaskan statusnya melanggar kode etik.Ia menekankan, tidak ada alasan memperdebatkan independensi KPK. Tapi, ternyata independensi itu diusik dengan rencana membuat pegawai-pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).Baca Juga: Revisi UU KPK Segera Diketok, Ada Kegentingan Apa?Eko memperkirakan, jika revisi UU KPK itu benar-benar jadi UU, implikasinya KPK akan sekadar lembaga sosialisasi. Artinya, penindakan-penindakan tidak akan lagi menjadi fokus KPK."Selama ini, kalau lembaga independen di ASN-kan, akan mati, tidak ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan," kata Eko saat men

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua KPK Agus Rahardjo menyatakan pembahasan usulan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK seperti sembunyi-sembunyi."Yang sangat kami prihatin dan mencemaskan adalah RUU KPK karena sampai hari ini, draf saja kami tidak mengetahui," ucap dia saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).Terkait hal itu, dia menyatakan bahwa ia juga telah menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly."Bahkan kemarin, kami menghadap Menteri Hukum dan HAM sebetulnya ingin mendapat draf yang resmi seperti apa. Kemudian Pak Menteri menyatakan nanti akan diundang," ucap dia.Baca Juga: Bantah Ada Lobi-lobi, DPR: Firli Layak Pimpin KPK!Ia juga mendengar rumor bahwa revisi UU KPK itu segera akan disahkan."Kemudian saya juga mendengar rumor dalam waktu yang sangat cepat kemudian diketok disetujui. Seperti kemarin disampaikan Pak Laode, Pak Syarif, ada kegentingan apa sih sehingga harus buru-buru disahkan," kata dia.Selain Raharjo, hadir dalam jumpa pers itu, yakni dua Wakil K

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKomisi VI DPR RI memutuskan untuk menerima dan melanjutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian ke pembahasan tingkat dua, yaitu Sidang Paripurna. Sebagian besar fraksi memandang poin-poin dalam RUU Perkoperasian sudah cukup baik dan sudah memperhatikan jati diri dan prinsip-prinsip koperasi.Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengungkapkan, salah satu poin utama dalam RUU yang disusun untuk menggantikan UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah dimasukkannya prinsip-prinsip syariah yang sudah banyak diterapkan koperasi di Tanah Air.Sebagaimana diketahui, pada UU perkoperasian lama tidak mencakup tentang prinsip-prinsip perkoperasian syariah. "Jika RUU tidak segera disahkan, penyelenggaraan koperasi syariah tidak akan memiliki payung hukum," tukas Teguh dalam Rapat Kerja pembahasan RUU Perkoperasian di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (13/9/2019).Baca Juga: Dear DPR, Kapan RUU Perkoperasian Segera Disahkan?Pengesahan RUU Perkoperasian juga akan meng

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTerpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 dipertanyakan sejumlah pihak. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menepis isu adanya lobi-lobian dalam terpilihnya Firli Bahuri.Masinton mengatakan, Firli Bahuri dipilih karena dianggap memiliki kapasitas memimpin KPK. Menurutnya, tudingan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri saat menjabat Deputi Penindakan KPK tidak memiliki bukti-bukti valid.Dia menyebutkan, dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III, Firli Bahuri bisa mematahkan tudingan miring terhadapnya.Baca Juga: Berspekulasi soal Pimpinan KPK yang Baru, Semoga Ada Orang Baik"Kemudian semua anggota Komisi III mendengarkan pemaparan dari Firli bahwa kami memandang beliau punya leadership, punya keberanian, dan menguasai hukum dan mengerti penerapan hukum," ucap Masinton, Jumat (13/9/2019).Selain itu, menurut Masinton, seluruh anggota Komisi III telah menyepakati bahwa calon pi

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Bakal calon wali kota Makassar, Muhammad Ismak menunjukka keseriusannya untuk ikut bertarung di pemilihan Wali Kota Makassar 2020 mendatang.Ini dibuktikan dengan kehadiran tim pemenangannya untuk mengambil formulir bakal calon di Sekretariat DPC PDIP Kota Makassar, di Jalan Serigala, Makassar, Jumat 13 September.Koordinator Tim Pemenangan Muhammad Ismak, Moch Hasmi Ibrahim mengungkapkan kedatangannya ke kantor PDIP Kota Makassar sebagai kuasa Muhammad Ismak untuk mengambil formulir pendaftaran dan selanjutnya akan dikembalikan, Sabtu (14/9)."Kita akan manfaatkan peluang ini dengan baik, terutama sekali dengan keinginan kita menanamkan dan mengedepankan politik dalam bentuk gagasan pemikiran dan ide," tandas Moch Hasyim.Gagasan tersebut kata dia, tentunya mengenai perbaikan dan penyempurnaan Kota Makassar, terutama dalam hal proses demokrasi.Ia berharap, Ismak nantinya dapat diusung oleh partai berlambang moncong putih itu. Sebab katanya, gagasan Ismak sejalan

INIPASTI.COM, MAKASSAR - Bakal calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengembalikan formulir pendaftaran ke DPC PDIP Makassar, Jumat (13/9/2019).Appi diantar oleh sejumlah loyalis mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS). Salah satu diantaranya adalah pengurus DPC Demokrat Makassar, Nuryanto G Liwang."Kebetulan hari ini adalah Jumat, dengan niat baik kami datang dengan jiwa yang suci dan bersih untuk bisa berkolaborasi Insya Allah dengan PDIP," ungkap Appi.Appi pun mengaku siap mempresentasikan visi dan misinya ke partai berlambang banteng moncong putih tersebut."Pada saat fit and proper test nanti kami akan mengurai segala macam visi dan misi. Menurut saya, banyak sekali hal yang mesti kita bangun dan kolaborasikan secara bersama," tambahnya.Appi mengatakan Pilwalkot kali ini, ia akan tergetkan partai yang dapat menjadi kendaraan politik mengantarkannya ke pencalonan.Belajar dari pengalaman, ia tak ingin memborong semua partai, namun bagi dia bisa memenuhi syarat p

INIPASTI.COM, MAKASSAR - Bakal Calon Walikota Makassar, Taufiqqulhidayat Ande Latif resmi mendaftar sekaligus mengembalikan formulir di kantor PDIP Kota Makassar, Jalan Serigala, Jumat (13/9/2019) Siang tadi.Kedatangan Dokter Onasis sapaan akrab Taufiqqulhidayat Ande Latif yang mengenakan kemeja putih dipadu paci hitam tampak didampingi saudara-saudaranya yang khusus datang dari Jakarta.Seperti, dr. Diah Defawati Ande alias Dojtwr Upi, Dian Megawati Ande, Dien Triwati Ande dan. Taufiqquddin Ande serta keluraga besarnya dari Jeneponto dan Enrekang, juga termasuk puluhan tim dan relawanya.Berbeda dengan figur lain, Onasis yang tiba di kantor partai berlambang banteng moncong putih itu di sambut penuh persaudaraan, laiknya adik dan kakak yang baru bertemu.Tak hanya itu, kekompakan pengurus diinternal PDIP menjamu Onasis sangat kompak. Mulai dari Ketua, pengurus harian hingga enam legislator PDIP Kota Makassar yang baru saja dilantik sebagai anggota dewan.Kekompakan itu ditunjukkan dengan

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal calon Wali Kota Makassar, Taufiqqulhidayat Ande yang biasa disapa Dokter Onasis mendaftar di PDIP Kota Makassar, di Sekretariatnya di Jalan Serigala, Makassar, Jumat 13 September 2019.Kedatangan Dokter Onasis didamping sejumlah tim dan keluarga. Salah satunya Kakak Kandung Dokter Onasis yakni Diah Defawati Ande yang juga merupakan kader PDIP."Dia (Diah Defawati Ande) kakak saya. Dia datang sebagai kakak saya bukan sebagai orang PDIP," kata Dokter Onasis, usai mengembalikan formulir pendaftaran.Dokter Onasis mengatakan sampai saat ini dirinya masih konsisten target menjadi calon wali kota dan belum berpikir untuk maju sebagai 02. Apalagi hasil simulasi survei masih sangat memuaskan."Kami ada konsultan sendiri, kami melakukan simulasi yang dilakukan tim survei kami sendiri. Apakah 01 atau 02 kami mengikuti simulasi yang dilakukan survei kami sendiri. Ada simulasi yang kami bikin," katanya.Ia mengklaim hasil survei internal trand elektabilitas terus meningka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKemana sikap Istana terhadap calon pemimpin Golkar mendatang? Antara Airlangga Hartarto atau Bambang Soesatyo, masih menjadi tanda tanya. Dukungan Istana untuk Ketua Umum Golkan penting untuk mengamankan jatah kursi menteri untuk Partai Golkar.Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, mengungkakan, jatah 85 kursi dari hasil torehan Golkar di DPR, kemungkinan partai ini akan meraih 3 kursi menteri. Tapi kalaupun mendapat lebih, misal 4, itu hasil kerja keras Ketum Golkar saat ini, Airlangga."Sosok Airlangga, dinilai mampu mengamankan jatah Menteri yang nantinya akan diberikan Jokowi," ujar Jerry.Menurut Jerry lagi, Airlangga lebih memiliki kedekatan personal dengan Jokowi, sehingga layak jika disebut-sebut mendapat dukungan dari Istana. Sebaliknya selama ini Airlangga juga setia mendukung Jokowi. Sifat Airlangga yang tenang, membuat tokoh senior partai Golkar seperti Agung Laksono, Akbar Tanjung, Jusuf Kala, Aburizal Bakrie masih

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAda yang tidak beres dengan mekanisme kepemimpinan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kecurigaan itu berasal dari Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu lantaran dirinya menilai ada tekanan dan intervensi yang dilakukan oleh Wadah Pegawai (WP) KPK dan ketidakharmonisan antarpimpinan KPK.Masinton mengatakan pernyataan Capim KPK incumbent Alexander Marwata yang menyatakan konferensi pers Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, yang saat ini memutuskan untuk mundur, terkait pelanggaran etik Capim Firli Bahuri saat menjabat sebagai Deputi Penindalan KPK itu dilakukan tanpa sepengetahuannya.Kemudian, pengakuan Alex langsung dibantah dengan konferensi pers Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengaku keputusan konferensi pers kemarin atas persetujuan mayoritas pimpinan."Beliau (Alexander Marwata) menyatakan 3 pimpinan tidak mengetahui dan belum pernah ada proses putusan secara kelembagaan (soal konpers pelanggaran etik Firli). Itu kemudian menampakkan bahwa lemba

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi III Masinton Pasaribu buka suara terkait aksi mundurnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai DPR RI Memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru. Sebelumnya, diketahui juga Penasihat KPK Tsani Annafari mengundurkan diri terlebih dahulu.Ia pun menyebut Saut dan Tsani sebagai orang yang rajin menyerang Firli selaku Capim KPK yang lolos sebelum akhirnya terpilih. Bahkan, ia menilai mundurnya kedua orang ini juga menandakan kegagalan mereka menyerang Firli Bahuri."Kan mereka yang paling getol menyerang Pak Firli. Lalu mereka merasa misinya nggak berhasil ya mengundurkan diri," ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).Baca Juga: Firli Cs Terpilih, Bang Fahri Minta Pimpinan KPK Saat Ini...Baca Juga: Begini Reaksi Publik ke Pimpinan KPK TerpilihSebelumnya, keputusan Saut untuk mundur disampaikan melalui surat elektronik yang dilayangkan kepada seluruh pegawai KPK di Jakarta, Jumat.Dalam email tersebut, Saut Situmorang memilih mundur seba

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 untuk segera demisioner usai terpilihnya lima pimpinan baru KPK periode 2019-2023, Jumat (13/9)."Saya usulkan pimpinan KPK yang sekarang segera demisioner," tulisnya dalam akun Twitter yang dikutip WE Online, Jumat (13/9/2019).Lanjutnya, ia mengusulkan agar pegawai KPK untuk bekerja kembali secara profesional dan menghentikan tindakan demonstrasi. Baca Juga: Saut Mundur Usai Firli Terpilih, Jokowi Biarkan Saut Situmorang MundurBaca Juga: Saut Cabut, Penasihat KPK Bilang...Menurutnya, para pegawai KPK bukanlah aktivis lembaga swadaya masyarkat (LSM) melainkan bekerja untuk negara."Tapi yang mau kembali LSM silakan mengundurkan diri hari ini juga," katanya.Lebih lanjut, ia menegaskan KPK harus dibersihkan dari semua tindakan atau cara kerja yang sifatnya politis."Ke depan, KPK dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaElite politik Indonesia saat ini didominasi oleh orang kaya dan para pebisnis. Hal ini merupakan sesuatu yang membahayakan bagi peneliti dari Universitas Leiden, Ward Berenschot.Ia berpendapat, apabila tidak ada politikus dari kaum miskin, dampak negatifnya bisa sampai ke pelayanan publik.Dalam keterangan tertulisnya, Berenschot menjelaskan, meskipun demokrasi Indonesia telah baik mewakili keragaman etnis dan agama, tetapi dalam hal mewakili kelas sosial yang berbeda tidaklah baik.Baca Juga: DPR Ngotot Kebut Revisi UU KPK, Kenapa?Berenschot yang merupakan Associate Researcher Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini menjelaskan soal keterwakilan publik oleh anggota DPR, DPRD, dan juga kepala daerah. Ada juga politikus dari latar belakang tidak terlalu kaya, namun di belakangnya pastilah ada orang kaya. Dia menyebut kelompok terbesar yang masuk politik adalah kelompok pebisnis."Kita semua tahu banyak contoh elite politik y

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan Saut Situmorang mundur dari Wakil Ketua KPK. Diketahui, ke[utusan Saut mundur ialah usai terpilihnya Irjen Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2020-2024.Jokowi pun menilai keputusan Saut mundur adalah hak setiap orang, termasuk hak pribadi Saut."Ya itu hak setiap orang. Untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang," ujarnya kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).Baca Juga: Gara-Gara Firli Bahuri Jadi Ketua, Saut Cabut dari KPK!!Baca Juga: Saut Cs Dituding Berpolitik oleh PanselSebelumnya, keputusan Saut untuk mundur disampaikan melalui surat elektronik yang dilayangkan kepada seluruh pegawai KPK di Jakarta, Jumat (13/9).Dalam email tersebut, Saut Situmorang memilih mundur sebagai pimpinan KPK 2015-2019, usai DPR memilih Firli Bahuri."Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang mengasihi kita semua, izinkan saya bersama ini menyampaikan beberapa hal sehubungan den

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengaku teringat celotehan Presiden Joko Widodo saat debat Pilpres 2019 lalu.Saat itu, Jokowi mengklaim tidak ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mengakibatkan bencana kabut asap di Pulau Sumatera."Waktu debat capres, Pak @jokowi dengan bangga bilang tidak ada kebakaran hutan. Sekarang asap sudah sampai kampung saya di Padang dan wilayah Sumatera Barat," ujarnya dalam akun Twitternya, Jumat (13/9/2019).Baca Juga: Wiranto Sebut Hukuman Pelaku Karhutla Perlu DipertegasBaca Juga: Soal Karhutla, Fadli: Jokowi Hanya Suaranya yang Keras, Mirip Tong...Lanjutnya, ia menegaskan bahwa celotehan dan janji Jokowi hanya nol besar."Janjinya sudah enggak ada kebakaran, janjinya akan pecat pejabat TNI dan Polri kalau masih ada kebakaran. Faktanya nol besar," tegasnya.Diketahui, saat ini bencana kabut asap di Pulau Sumatera, sudah dalam level berbahaya bagi masyarakat yang terdampak.Penulis: RedaksiEditor: Vi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut merespons keputusan Saut Situmorang mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai proses pemilihan pimpinan KPK jilid V dini hari tadi di DPR rampung.Menurutnya, keputusan yang diambil Saut merupakan keputusan pribadi. Bahkan, tidak berkaitan dengan terpilihnya 5 pimpinan KPK yang baru."Itu pribadi beliau," katanya singkat di Indotrans Expo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).Baca Juga: Saut Cs Minta Pembahasan Revisi UU KPK Usai Pelantikan Anggota DPRBaca Juga: Gara-Gara Firli Bahuri Jadi Ketua, Saut Cabut dari KPK!!Lanjutnya, terkait terpilihnya pimpinan KPK baru. Ia berharap agar pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya."Ya tentu harapannya agar bekerja dengan baik, memberantas korupsi dengan ini ya," tegasnya.Sebelumnya, Saut Situmorang memilih mundur sebagai pimpinan KPK 2015-2019, usai DPR memilih Firli Bahuri. Diketa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPenasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari meminta kepada Wakil Ketua KPK Saut Situmorang untuk menunda pengunduran dirinya sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019.Sebelumnya, Saut menyatakan mundur melalui surat elektronik yang dikirimkan ke seluruh pegawai KPK, Jumat (13/9)."Iya saya minta tunda," katanya kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).Baca Juga: Gara-Gara Firli Bahuri Jadi Ketua, Saut Cabut dari KPK!!Baca Juga: Firli Bahuri Jadi Ketua KPK Baru, Respons Jokowi...Lanjutnya, ia juga membenarkan bahwa Saut menyatakan mundur dari KPK melalui email."Ada email itu (pengunduran diri Saut Situmorang). Tapi tanya beliau saja," ujarnya.Sebelumnya, Saut Situmorang memilih mundur sebagai pimpinan KPK 2015-2019, usai DPR memilih Firli Bahuri. Diketahui sebelumnya, capim KPK Firli disebut melakukan pelanggaran etik berat, sebagai ketua lembaga antirasuah periode 2019-2023."Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang mengasihi kita s

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai terpilihnya 5 pimpinan KPK saat ini berpotensi mengundang dinamika publik. Menurutnya, dengan berbagai latarbelakang akan menjadi perpaduan dalam menenangani perkara.Diketahui, sebelumnya Komisi III DPR RI menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.Lima nama dengan perolehan suara terbanyak adalah Nawawi Pamolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri."Berpotensi mengundang dinamika publik karena yang memperoleh suara terbanyak mendapatkan sorotan dari masyarakat," katanya kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).Baca Juga: Agus Rahardjo: Bukan UU KPK yang Harus Diperbaiki, Tapi UU TipikorBaca Juga: Saut Cs Minta Pembahasan Revisi UU KPK Usai Pelantikan Anggota DPRLanjutnya, ia melihat ekspektasi publik akan cenderung tidak terlalu tinggi untuk menuntaskan kasus korupsi, terlebih hingga ke akarnya.Ia menjelaskan melihat visi

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sulawesi Selatan menyambut baik kehadiran Dokter Fadli Ananda sebagai seorang politisi baru di Kota Makassar.Hal tersebut diutarakan langsung salah satu kalangan elit PDI Perjuangan Sulsel, Rudy Pieter Goni (RPG) saat menggelar pertemuan dengan Dokter Fadli Ananda di Pancious Cafe Latimojong, Kamis Sore (12/9/2019)."Jujur, PDI Perjuangan sampai saat ini belum ada yang punya. Kami masih membuka pintu untuk orang yang benar-benar ingin bergabung, namun harus serius. Dan kami berharap, Dokter Fadli adalah orang yang serius dan tepat," ungkap RPG.Dalam pertemuan tersebut, RPG yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI-P Sulawesi Selatan, didampingi tim Taruna Merah Putih, sebagai tim penggerak milenial atau anak muda di PDI Perjuangan. Sementara, Dokter Fadli Ananda didampingi Tim Energi Baru yang diantaranya ada Kukuh, Sahl, Zaldy, dan Wiwi.Dokter Fadli menyampaikan terima kasih atas sambutan baik yang diberi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua KPK Laode M. Syarif, mempertanyakan sikap DPR RI yang mengebut dan menutup proses revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Mengapa revisi UU KPK itu seakan akan dikebut dan dibuat tertutup prosesnya? Itu kami sesalkan," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).Baca Juga: Agus Rahardjo: Bukan UU KPK yang Harus Diperbaiki, Tapi UU TipikorBaca Juga: Jokowi Teken Revisi UU, KPK: Pemerintah dan DPR KongkalikongLanjutnya, ia pun enggan menuding ada pihak-pihak lain yang sengaja menutupi proses revisi KPK. Namun, menurutnya, yang menjadi pertanyaan baginya adalah urgensi revisi UU KPK tersebut."Ada kegentingan apa sehingga hal itu dibikin seakan-akan tertutup?" tanyanya.Ia juga menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terburu-buru mengirimkan Surpres (Surat Presiden) ke DPR. "Padahal presiden memiliki waktu 60 hari untuk mempelajari revisi UU KPK." katanya.Selain itu, ia menjelaskan bahwa KPK selaku lembaga pel

Warta Ekonomi.co.id, JakartaCalon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Irjen Firli Bahuri, mendapat dukungan secara terang-terangan dari tiga Fraksi di Komisi III DPR.Dukungan tersebut dinyatakan oleh PPP, PKB dan PAN saat fit and proper test berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2019).Baca Juga: Firli Bahuri: Kok KPK Bertanggung Jawab ke Publik? Harusnya...Baca Juga: Firli Bahuri Terpilih jadi Ketua KPKDalam sesi tanya jawab tersebut, PKB dan PP melontarkan pertanyaan yang diakhiri dengan dukungan kepada Firli untuk menjadi pimpinan KPK."Insyaallah, kalau jawabannya sebagus makalahnya, masa kita enggak ikut mendukung," kata Politikus PPP Arsul Sani.Kemudian, dari PKB, Anwar Rachman menegaskan pihaknya akan mendukung Firli jika dirinya berkomitmen memperbaiki internal KPK."Baik konflik antara pimpinan, pegawai, antarpegawai dan pimpinan. Ini Pak Firli harus bisa menyelesaikan? Kalau enggak sanggup, kami tidak akan mendukung Bapak untuk jadi pi

INIPASTI.COM, MAROS, - Bakal calon Bupati Maros, Muhammad Ramli Rahim membuktikan keseriusannya kepada PDIP di Pilkada Maros. Salah satu buktinya, dia mengembalikan formulir walau partai ini tidak memiliki kursi di DPRD Maros."Saya tak ingin menyia-nyiakan peluang di Pilkada Maros. Walau PDIP tak memiliki kursi saya tetap mendaftar dan mengembalikan formulir,"katanya, Kamis 12 September 2019.Ia mengungkapkan, walau tak memiliki kursi di DPRD Maros, tapi PDIP jangan dianggap sebelah mata. Karena partai tersebut merupakan partai pemenang pemilu 17 April lalu secara nasional. "Tidak boleh dipandang sebelah mata,"ucapnya.Ketua Umum IGI itu menambahkan, selain PDIP dia pun mengincar empat partai lainnya. Namun MRR menolak menyebutnya. "Sudah ada empat parpol yang intens kami ajak komunikasi Bahkan saya akan komitmen terhadap arpol yang mengusung saya nanti. Untuk memenangkannya dalam pileg mendatang,"jelasnya."Kami mengambil formulir dan mengembalikan formulir tanpa diwakili, ini adalah ben

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak bisa mengintervensi keputusan DPR untuk memilih Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK terpilih. Ia menegaskan hal tersebut sudah kewenangan DPR.Diketahui, Irjen Firli menjadi Ketua KPK melalui hasil voting dan rapat pleno pimpinan KPK pada Jumat (13/9)."Itu sudah lolos Pansel dan prosedur sudah menjadi kewenangan DPR," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).Baca Juga: Jadi Ketua KPK yang Baru, Harta Kekayaan Irjen Firli Bikin Nelen LudahBaca Juga: Irjen Firli Terpilih Jadi Ketua KPK, Simak Rekam Jejak dan Total Harta KekayaannyaSebelumnya, anggota Komisi III DPR RI telah menetapkan lima nama pimpinan KPK periode 2019-2023 melalui rapat pleno penetapan Pimpinan KPK pada Jumat (13/9) pukul 01.00 WIB dini hari.Berdasarkan hasil voting, Firli Bahuri meraih 56 suara alias menang total. Disusul Alexander Marwata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara), dan Lil

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua KPK Saut Situmorang memilih mundur sebagai pimpinan KPK 2015-2019, usai DPR memilih Firli Bahuri. Diketahui sebelumnya, capim KPK Firli disebut melakukan pelanggaran etik berat, sebagai ketua lembaga antirasuah periode 2019-2023."Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang mengasihi kita semua, izinkan saya bersama ini menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pengunduran diri saya sebagai Pimpinan KPK-terhitung mulai Senin 16 September 2019," katanya dalam surat elektronik yang dikirimkan ke seluruh pegawai KPK, Jumat (13/9/2019).Baca Juga: Firli Bahuri: Kok KPK Bertanggung Jawab ke Publik? Harusnya...Baca Juga: Firli Bahuri Terpilih jadi Ketua KPKDalam emailnya tersebut, ia mengatakan masih ada dua agenda lagi sebelum mengundurkan diri, yakni acara di Yogyakarta pada Sabtu-Minggu, 14-15 September 2019, bertajuk Jelajah Dongeng anti korupsi.Ia pun menyampaikan ucapan perpisahan kepada sejumlah pihak, diantaranya, Sekjen KPK, tim Pinda

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyesalkan sikap Komisi III DPR RI yang tetap ngotot merevisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, DPR dan Pemerintah justru memerhatikan UU 12/2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan.Ia mengatakan UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), KUHP dan KUHAP terlebih dahulu untuk diperbaiki. "Kita sebenarnya sangat berharap UU 12/2011 itu bisa dipenuhi. Mestinya kan berurutan yang diselesaikan dulu. Misalkan UU KUHP-nya, kemudian KUHP, setelah itu kita mestinya memperbaiki UU Tipikornya," katanya saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2019).Baca Juga: Firli Bahuri: Kok KPK Bertanggung Jawab ke Publik? Harusnya...Baca Juga: Firli Bahuri Terpilih jadi Ketua KPKSambungnya, "Kita sangat berharap sebetulnya kalau kita berpikir lebih jernih," imbuhnya menegaskan.Lebih lanjut, ia mengatakan, UU Tipikor saat ini justru

Warta Ekonomi.co.id, SurabayaDPD Partai Demokrat Jawa Timur menyiapkan kader terbaiknya untuk bersaing di Pilkada Kota Surabya 2020. Salah satu yang digadang yakni Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto. "Saya sudah tahu sepak terjangnya Herlina pada saat menjadi ketua komisi A. Orangnya tegas, kritis dan kencang dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau saya bilang, Ahok perempuan," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Renvile Antonio di Surabaya, Kamis.Menurut dia, karakter Surabaya memang butuh wali kota yang tegas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat baik dalam soal pelayanan publik, kebersihan, pembangunan dan lainnya. Ia menilai Herlina cukup layak bisa melanjutkan kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini."Tapi itu semua saya serahkan kepada Surabaya (DPC) saya tidak ikut campur. Saat ini, kami juga lagi sibuk ngurusi 19 kabupaten/kota di Jatim yang juga akan menggelar pilkada. Kami punya PR besar khususnya di Pacitan," katanya.Hingga

Warta Ekonomi.co.id, JakartaCalon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur Polri, Irjen Firli Bahuri menyatakan tidak sepakat jika KPK harus bertanggung jawab ke publik. KPK, kata Firli, harus bertanggung jawab ke kepala negara bukan publik.Firli mengutip ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pasal tersebut, KPK sebagai lembaga negara, melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.Selain itu, Firli juga menyatut Pasal 21 ayat 5 UU KPK. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pimpinan KPK adalah pejabat negara. Karenanya, pejabat negara wajib bertanggung jawab kepada kepala negara atau presiden."Di situ kan disebut lembaga negara, kok bertanggung jawab kepada publik? Kalau dia bicara lembaga negara maka dia harus bertanggung jawab pada kepala negara," kata Firli saat menjalani fit and proper test di ruang Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019), mal

Warta Ekonomi.co.id, BogorMantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menolak tegas upaya DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Alasannya draf edisi revisi UU tersebut berpeluang melemahkan agenda pemberantasan korupsi."Draft dalam revisi (UU KPK) itu justru dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi," kata Abraham, di sela diskusi 'KPK di Ujung Tanduk' di Kota Bogor, Kamis (12/9/2019).Baca Juga: Pimpinan KPK Heran Kenapa Pembahasan Revisi UU Tertutup dan DikebutBaca Juga: Firli Bahuri Terpilih jadi Ketua KPKSalah satu yang klausul revisi UU KPK yang dikhawatirkan Abraham adalah tentang pengaturan KPK harus dari kepolisian, kejaksaan atau PNS, sementara KPK selama ini berwenang memiliki penyidik independen.Jika poin itu disahkan, maka ada potensi tahanan kasus korupsi yang sudah dipenjara harus dibebaskan karena penyidikannya dianggap tidak sah bila dilakukan oleh penyidik yang bukan dari kepolisian, kejaksaan dan PNS."Setelah ditandatangani,

INIPASTI.COM, MAKASSAR - Lembaga survei Parameter menyebutkan dua tokoh yakni mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin punya pengaruh kuat untuk mengendorse kandidat di Pemilihan Wali Kota Makassar 2020 mendatang.Direktur Eksekutif Parameter, Ras MD mengatakan hasil survei yang dilakukan ada dua tokoh yang akan mempengaruhi pemilih di pemilihan Walikota nantinya. Pengaruh keduanya berbeda tipis yakni SYL diangka (33,6%) dan IAS (31,7%)."Kedua tokoh ini memiliki kemampuan endorse. Jika mendukung figur maka akan mempengaruhi dukungan kandidat tersebut," kata Ras MD.Sementara untuk hasil survei elektabilitas kandidat di Pilwalkot, Danny Pomanto berada diposisi tertinggi diangka (33.0%), disusul Syamsu Rizal (20%), Aliyah Mustika (8,3%) dan Irman Yasin Limpo (7,6%).Berikut Munafri Arifuddin (6,0%), Rusdin Abdullah (2,7%), Syukriansyah S Latif (1,0%) dan Fadli Ananda (0,7%).Meski elektabilitas Danny Pomanto paling teratas, namun