Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI, Sukamta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji kembali penunjukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin pengembangan lumbung Pangan nasional.Menurutnya, rencana tersebut harus melalui kajian yang matang. Sebab, ketahanan Pangan adalah isu strategis nasional."Situasi krisis Pangan memang sudah membayang, tetapi itu jangan disikapi dengan membuat keputusan secara terburu-buru. Kita tentu tidak berharap ini hanya menjadi kebijakan populis seperti lahan sejuta gambut pada masa lalu namun ternyata alami kegagalan. Apalagi jika melihat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pengembangan lumbung Pangan selain di Jawa dan Bali diarahkan ke Sumatera dan Sulawesi. Sementara di Kalimatan dimantapkan perannya sebagai lumbug energi nasional dan paru-paru dunia. Artinya rencana pengembangan di Kalimatan ini tidak sinkron dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ada," katanya kepad

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pengembangan food estate (lumbung pangan) di Kalimantan Tengah sebagai pusat pertanian pangan dan cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara."Food estate bukan program cetak sawah, namun pengembangan pusat pangan selain tanam padi juga akan dikembangkan pusat-pusat pertanian pangan lainnya, seperti singkong, jagung dan lainnya sesuai dengan kondisi lahan," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (14/7/2020).Baca Juga: Gak Kebayang, Ya Allah, Ternyata Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo..Menurut dia, food estate sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara berfungsi membantu kementerian pertanian dan Bulog, bila suatu saat, dalam kondisi tertentu kekurangan suplai pangan."Maka, cadangan pangan yang sudah dikembangkan dan dipersiapkan di food estate Kalimantan Tengah tersebut siap digunakan," ujarnya.Dahnil mengatakan, food estate di Kalteng, di mana

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 18 lembaga pemerintahan.Namun, ia mengaku tidak tahu 18 lembaga apa saja yang akan dibubarkan. "Kami belum tahu satu per satu sehingga saya tidak bisa berkomentar lebih banyak tentang wacana pembubaran lembaga negara tersebut," kata Dasco kepada wartawan, Selasa (14/7).Namun, ia menilai semangat Presiden Jokowi memangkas birokrasi, dan mengefektifkan kerja-kerja yang ada. "Itu patut diapresiasi," tegasnya.Baca Juga: PDIP Fix Dukung Anak Jokowi di Pilkada 2020?Baca Juga: Jokowi Berani Besarkan Anak Macan, Siap-Siap Partai Bu Mega BakalLanjutnya, ia menututrkan terkait pembubaran perlu dibahas dan dirinci lembaga-lembaga mana yang perlu dibubarkan."Karena harus kita lihat nanti apa terhadap tatanan negara dan efek-efek lain yang akan terjadi," jelasnya.Menurut dia, kalau dilihat memang ada lembaga negara yang lambat, bahkan tidak p

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI, Elnino M Husein Mohi ikut menanggapi wacana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Ia mengatakan, pembubaran atau pengembalian kewenangan pengawasan terhadap dunia perbankan dari OJK ke Bank Indonesia atau BI, tidak perlu dilakukan.Sebaliknya, seharusnya OJK didukung untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi saat ini.Baca Juga: Jokowi Mau Bubarkan 18 Lembaga, OJK dan Menko Maritim Termasuk?Baca Juga: Perkuat Kebijakan Covid-19, OJK Lantik Pimpinan Satker BaruMenurutnya, saat ini keadaan sedang luar biasa. Bahkan, sebelum keadaan luar biasa ini, sudah ada kasus-kasus di lembaga keuangan seperti Jiwasraya, Bumiputera.Kemudian, ia menilai masalah tersbeut bukan berarti ada pada OJK. Sebab, beberapa lebagaa keuangan dan bank tersebut bukan lah kantor cabang OJK."Bank konsultasi ke OJK dan OJK memberikan masukan-masukan rekomendasi. Bahwa rekomendasinya bisa dijalankan atau tidak, itu suatu yang lain lagi.

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan mengumumkan dukungan terhadap pasangan calon (Paslon) di Pilkada 2020 dalam gelombang kedua pada pekan ini.Namun, apakah pengumuman tersebut adana nama anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Gibran Rakabuming?"Pengumuman secara terbatas melalui teleconference akan dilakukan pada hari Jumat, 17 Juli 2020. Pasca diumumkan, setiap paslon wajib mengikuti sekolah partai guna memperkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila, kebijakan legislasi dan anggaran, tata pemerintahan yang baik dan bersih, program kerakyatan berbasis Trisakti Bung Karno, strategi pemenangan pemilu berbasis gotong royong, komunikasi politik, dan berbagai perspektif kepemimpinan visioner berdasarkan best practices dari kepala daerah PDI Perjuangan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/7/2020).Baca Juga: Kader PDIP Tetap Inginkan Gibran Jadi...Baca Juga: Jalan Tengah Purnomo vs Gibran, Dipasangkan Sekalian?Lanjutnya, ia m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi pada bulan Agustus dan September 2020 merupakan puncak kasus virus Corona di Tanah Air.Sebelumnya, Kepala Negara mengkoreksi puncak corona yang akan terjadi pada Agustus-September, didasarkan kepada perkembangan data jumlah kasus positif 76.981 kasus."Kalau melihat angka-angka memang nanti perkiraan puncaknya ada di Agustus atau September. Perkiraan terakhir," katanya, di Istana Negara, Senin (13/7/2020).Baca Juga: Kasus Corona di Jakarta Disorot Jokowi, PDIP: Anies Emang Lemah!Baca Juga: Daripada Salah Melulu, Pak Jokowi, Gak Usah Ngeramal-Ngeramal LahTerkait itu, Pegiat HAM, Natalius Pigai, menilai ramalan Presiden Jokowi terkait puncak corona di Indonesia kerap berubah-ubah.Bahkan, karena itu, ia pun mempertanyakan reputasi Jokowi sebagai presiden."April Jokowi Prediksi bulan Mei tapi gagal dan prediksi lagi Juni, lagi-lagi prediksi Agustus- September," cuitnya dalam akun Twitternya,@NataliusPigai2, Selasa (14/7)

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik Saiful Anas menyatakan jika Partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri (PDIP) berpeluang akan meninggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Menurutnya, peluang tersebut muncul bila Presiden Jokowi mengajak masuk Partai Demokrat kedalam koalisi pemerintahan.Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat rajin melakukan safari politik ke beberapa partai politik seperti Golkar, PKB hingga PBNU.Baca Juga: Gak Kebayang, Ya Allah, Ternyata Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo..Baca Juga: AHY Mau Masuk Kabinet, Demokrat: Kami Gak 'Ngemis-ngemis'Namun, meski begitu, langkah Demokrat untuk masuk koalisi tidaklah mudah. "Ibu Megawati pasti akan lebih waspada kok. Karena bukan tidak mungkin Mega akan meninggalkan Jokowi," kata Saiful melalui keteranganya, Senin (13/07/2020).Lanjutnya, ia menyebut pasti orang terdekat Jokowi mengingatkan bagaimana konstelasi politik ketika Megawati menjadi Presiden dan SBY menjadi Menkopolkamnya."Namun, kemudian SBY malah menjadi pemenang pad

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo membocorkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan daftar lembaga yang siap dibubarkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.Hal ini dikatakan terkait tindak lanjut dari rencana Presiden Jokowi untuk merampingan lembaga dan komisi negaraBaca Juga: Jokowi Mau Bubarkan 18 Lembaga, OJK dan Menko Maritim Termasuk?Baca Juga: Penyebab Rapor Merah Kabinet Terungkap, Ternyata Jokowi Lemah!"Tahun lalu sudah dibubarkan 24 lembaga, sekarang kelanjutan dalam upaya penyederhanaan birokrasi," katanya kepada wartawan, Selasa (14/7/2020).Lebih lanjut, ia mengatakan hasil kajian dari dasar pembubaran lembaga-lembaga akan ikut diserahkan kepada Kemensesneg."Dasar pertimbangan segera detailnya kami sampaikan kepada Mensesneg dan Setneg yang memutuskan tahapan-tahapannya," ucapnya.Kemudian, saat ditanya lembaga mana yang akan dibubarkan, ia tidak merinci, dan hanya mengaku telah men

JPNN.com, JAKARTA - PDI Perjuangan sudah merampungkan rekomendasi dukungan untuk daerah basis di Pilkada Serentak, pada Desember 2020 mendatang.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pada bulan Agustus dan September 2020 merupakan puncak kasus virus Corona di Tanah Air."Kalau melihat angka-angka memang nanti perkiraan puncaknya ada di Agustus atau September. Perkiraan terakhir," katanya, di Istana Negara, Senin (13/7/2020).Baca Juga: Penyebab Rapor Merah Kabinet Terungkap, Ternyata Jokowi Lemah!Terkait itu, Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana meminta Presiden Jokowi untuk berhenti meralal tentang viruc corona.Sebab, menurut dia, ramalan Jokowi yang disampaikan ke publik sering berubah-ubah. "Halah, dulu meramal puncak corona turun Juli. Sekarang meramal lagi Agustus-September," cuitnya dalam akun Twitternya, Selasa (14/7/2020).Lanjutnya, ia mengatakan daripada malu karena salah prediksi, lebih baik Presiden diam. "Mending bapak diam deh, malu kita presiden ramalannya salah melulu. Iya nggak sih?" tutupnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Arif Firmansyah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian enggan mengomentari terkait kepemilikian KTP elektronik dan Paspor atas nama buronan kelas kakap Djoko Tjandra yang leluasa keluar masuk Indonesia.Diketahui, buronan Kejaksaan Agung tersebut diduga menggunakan jalur tikus untuk mendapatkan identitas tersebut."Saya Mendagri nggak komen itu dululah. Karena itu tanyakan, itu bagian investigasi dari apa, saya nggak mau berandai-andai," ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (13/7).Baca Juga: Edan! Perampok Bank Bali Ternyata Juga Punya Paspor, Info dari..Baca Juga: Tito Karnavian: Itu Bukan Uang Pribadi Menkeu, Tapi...Lanjutnya, ia mengaku belum dapan menyampaikan sanksi tegas bagi oknum pemerintah daerah yang memuluskan jalan Djoko Tjandra mendapatkan identitas WNI.Lanjutnya, ia meminta masyarakat untuk menunggu hasil investigasi pihak Kejaksaan Agung terkait Djoko Tjandra yang bebas keluar masuk Indonesia."Lebih baik nunggu hasil investigasi dari aparat te

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo Purwanto menilai politikus Partai Demokrat Muhammad Nasir sudah mencoreng muka partainya ketika marah-marah bak preman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Holding Pertambangan BUMN, Selasa (30/6).Baca Juga: Dugaan Gratifikasi, KPK Pastikan Tindaklanjuti Nasir DemokratSatyo menjelaskan, Susilo Bambang Yudhoyono bersusah payah membangun Partai Demokrat dan menjaga citra baiknya. Namun, kata Satyo, Nasir mencederai narasi yang dibangun SBY. Ulah Nasir di DPR sangat jauh dari citra baik yang dijaga Partai Demokrat."Perilaku M. Nasir ketika RDP tidak mencerminkan Partai Demokrat yang humble dan rasional seperti SBY membangun karakter Partai Demokrat," ucap Satyo dalam pesan singkatnya kepada awak media, Selasa (14/7).Selain itu, ujar Satyo, kemarahan Nasir juga bertentangan dengan semangat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memodernisasi partai

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan perampingan lembaga dan komisi negara. Bahkan, ia menegaskan akan ada 18 lembaga yang akan dirampingkan.Terkait itu, Eksponen gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti ikut bertanya-tanya, lembaga apa yang akan dibubarkan Presiden Jokowi.Pernaytaannya menjurus kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang kerap dinilai publik gagal dalam mengawasi dunia perbangkan hingga Jiwasraya dan perusahaan asuransi lain merugi triliunan rupiah. Tak hanya itu, termasuk apakah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menjadi sorotoan akan dihapus Jokowi.Baca Juga: Banyak Skandal, Gak Main-Main, Pejabat MPR Dukung OJK DibubarkanBaca Juga: Penyebab Rapor Merah Kabinet Terungkap, Ternyata Jokowi Lemah!"Sobat, Presiden Joko Widodo berencana membubarkan 18 lembaga pemerintahan. Apakah termasuk di antara yang dibubarkan itu OJK, KSP, BPIP, Wantimpres, Badan Otorita Ibukota Baru, Menko

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik Gde Siriana ikut merespons ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan me-reshuffle kabinet Indonesia Maju karena menteri-menteri dinilai kurang memuaskan.Ia mengatakan menteri Jokowi bukan keledai yang harus dipecut dan baru jalan. Menurutnya, rapor merah yang diterima oleh Kabinet Indonesia maju disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya leadership Jokowi.Baca Juga: Jokowi Prediksi Puncak Kasus Covid-19 di Bulan...Baca Juga: 'Salah Kaprah' Jokowi Tugaskan Prabowo, Pengamat Sebut..."Saya analisa setidaknya ada 3 faktor pengaruhi kinerja yaitu distribusi anggarannya, leadership @jokowi lemah conflict of interest," Cuitnya dalam akun Twitternya, Senin (13/7/2020).Lanjutnya, ia menyebutkan dengan contoh yang terjadi saat ini, yakni pandemi virus corona atau Covid-19, sepertisektor usaha yang ingin kembali beroperasi."Misal pengadaan alkes & sektor usaha yang ingin dibuka lagi saat PSBB," ujarnya.Ia menilai dari perspektif politikn

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mewacanakan membubarkan lembaga yang tidak tidak produktif. Kementerian yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu disebut telah menyortir 96 lembaga yang ada.Terkait wacana tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid sepakat dengan apa yang hendak dilakukan Tjahjo."Saya sepakat dengan langkah Pak Tjahjo yang hendak membubarkan lembaga tak produktif," ujarnya melalui pesan singkatnya kepada redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, Selasa (14/7/2020).Baca Juga: Ini Dia Lembaga Negara yang Akan Dibubarkan oleh JokowiKetika ditanya lembaga mana saja yang layak untuk dibubarkan, politisi PKB itu tidak mau menyebutkan lembaga mana saja yang patut dibubarkan. Dirinya hanya mengatakan, "saya yakin Menpan-RB punya tolok ukur, evaluasi kinerja, dan produktivitas sebuah lembaga.""Bagi lembaga yang tidak berdaya dan tidak bermutu, saya sepakat untuk dibubarkan," tambahnya.Terkait wacana

JPNN.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pilkada Watch Wahyu A Permana meminta para kontestan Pilkada Serentak 2020 berani menerima tantangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian tentang adu gagasan dalam menangani pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut gugatan terhadap operator seluler, Telkomsel dengan ganti rugi sebesar Rp15 triliun hanya sensasi belaka.Menurutnya, gugatan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. "Gugatan ini hanya sensasi belaka, cari celah dijalan sempit, tujuannya siapa tau dikabulkan. Tp sy katakan, permohonan ini pasti tdk akan dikabulkan oleh Pengadilan," katanya dalam akun Twitternya, @FerdinandHaean3, seperti dikutip, Senin (13/7/2020).Baca Juga: Fahri Sebut Lobster Gak Bakal Punah, Ferdinand Gak Terima, SampaiBaca Juga: Bendera PDIP Dibakar, Ferdinand Demokrat Tanya: Siapa yang Percaya Pelaku Itu Penyusup?Lanjutnya, ia merasa kasus bocornya data pegiat media sosial Denny Sirefar bukan bertujuan untuk menggugat Telkomsel untuk mengganti rugi."Tujuan dari kasus DS adalah membersihkan BUMN dari kaum radikal, bukan mencari uang," kata dia.Diketahui, Pengacara Denny Siregar, Muannas Alaidid, menegaskan Gugatan itu bukan da

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kedisiplinan masyarakat yang rendah terhadap protokol kesehatan.Hal tersebut dikatakan usai mengikuti rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan penanganan dampak pandemik Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).Baca Juga: Oh, Ada Maunya Nih Partai Tommy Soeharto Dukung Jokowi, TernyataBaca Juga: Diperintah Jokowi, MUI: Prabowo Lebih Kompeten Jadi Presiden"Karena itu tadi presiden memberi arahan kemungkinan akan dipertegas di samping sosialisasi dan edukasi, adanya sanksi untuk pelanggaran atas protokol kesehatan," katanya.Menurutnya, terkait dasar hukum tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian/lembaga terkait."Intinya presiden melihat imbauan, sosialisasi, dipandang belum cukup tanpa ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terutama yang melanggar protokol kesehatan. Dan ini mohon m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Habiburokhman mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa buronan Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra selain sudah memiliki KTP elektronik (KTP-el), buronan kasus dugaan korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, juga memiliki paspor."Dapat info Joko Tjandra bukan hanya buat KTP, tapi juga bikin passport," cuitnya dalam akun Twitternya, Senin (13/7/2020).Baca Juga: Gak Main-Main, Gegara Djoko Tjandra Negara Mau Hidupkan Tim...Menurut dia, jika informasi tersebut benar adanya, ia mengaku prihatin dengan sistem pengamanan di Indonesia. Sebab, penjahat kelas kakap bisa berhasil keluar masuk Indonesia.Terkait itu, ia mengaku akan mencecar instansi keamanan negara dalam rapat kerja bersama Komisi III yang digelar hari ini."Kalau benar demikian sangat memprihatinkan. Bagaimana bisa kita kebobolan. Akan kami tanyakan saat raker hari ini," tukasnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: peruri.co.id

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Militer Institute for Scurity and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengaku heran dengan kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada Menteri Pertahahan Prabowo Subianto untuk mengurusi cadangan pangan. Menurutnya, langkah Jokowi bentuk 'salah kaprah' yang dibiarkan terus-menerus."Pemahaman bahwa keseluruhan urusan ketahanan nasional adalah ranah pertahanan. Padahal, Kemenhan dan TNI hanyalah salah satu kontributor ketahanan nasional dari sisi pertahanan negara," ujar Fahmi saat dihubungi, Senin (13/7/2020).Baca Juga: Diperintah Jokowi, MUI: Prabowo Lebih Kompeten Jadi PresidenDia menegaskan, soal kontribusi ketahanan pangan terhadap ketahanan nasional menjadi domain Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, PU Perumahan Rakyat, BKP, Bulog, dan tentu institusi penegak hukum sebagai instrumen pengawasan."Lalu peran Kemenhan dan TNI? Diminta atau tidak, jika urusan ketahanan pangan ini jadi berpotensi mengancam pertah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengaku terkejut saat dirinya mengetahui bahwa honor panitia pelaksana Asian Games 2018 belum lunas.Kemudian, dalam akun Twitternya @jansen_jsp, ia berharap persoalan ini cepat selesai. "Kaget juga baca ini. Karena banyak yang terlibat di Asian Games ini sekarang sudah jadi petinggi Negeri bahkan Menteri," cuitnya seperti dikutip, Minggu (12/7/2020).Baca Juga: Nasir Demokrat Ngomong Kasar di Rapat DPR, Pengamat: Harus DibinaBaca Juga: Orang Demokrat ke Anies: Nies, Gegara Kamu Warga Jakarta Stress.."Dan acara ini juga jadi jualan utama di Pilpres kemarin," imbuhnya.Sementara itu, dalam cuitan tersebut, ia juga me-mention akun Twitter milik Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama."Semogalah cepat selesai dan uangnya masih ada di tengah Covid ini. Cc: pak @jokowi @erickthohir, @wishnutama, dll," ujar Jansen.Diketahui sebelumnya, masalah honor panitia pelaksana

Warta Ekonomi.co.id, JakartaHasil Munaslub yang digelar oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya tidak hanya memutuskan Muchdi Pr menjadi ketua umum partai terpilih, namun partai besutan Tommy Soeharto mengarahkan dukungan partai terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Berkarya terpilih, Badaruddin Andi Picunang."Partai Berkarya mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Bapak Jokowi dan Wakil Presiden RI Bapak KH Ma'ruf Amin sebagai pasangan dalam pilpres hasil Pemilu 2019 yang sah," katanya dalam dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/7/2020).Baca Juga: Tommy Soeharto Mulai Pecat-pecatin Kader BerkaryaBaca Juga: Khofifah dan Risma Gagal Penuhi Target JokowiLanjutnya, hasil munaslub juga meminta negara untuk mendapuk Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Sebab, menurutnya, Soeharto merupakan sosok yang berjasa dalam pembangunan nasional dengan sejumlah jaminannya."Partai Berkarya mem

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan PDIP sebagai pendukung utama pemerintah tidak mau ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet. PDIP menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Presiden Jokowi. Namun, Hasto juga berani pasang badan bagi lima kader banteng yang jadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.Isu reshuffle memang menguat pasca-video marah-marah Presiden Jokowi viral (18/6/2020) lalu. Sejumlah kinerja menteri jadi sorotan. Beberapa kalangan memberi penilaian mana saja menteri yang layak 'ditendang' Jokowi. Di dalam kabinet saat ini, PDIP mendapatkan porsi paling banyak.Ada lima pos kementerian yang diisi kader Banteng. Mereka adalah Menkumham Yasonna Laoly, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Mensos Juliari Batubara, serta Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.Baca Juga: Prabowo Bersiap Runtuhkan Taring LuhutHasto mengatakan, di tengah pandemi saat ini, para menteri harus bekerja lebih sigap lagi. Selain itu, pembantu presiden harus punya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekjen PKPI Verry Surya Hendrawan mengatakann pertemuan antara sekjen partai koalisi pendukung pemerintah, Minggu (12/7) malam, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Perindro Ahmad Rofiq, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika, Waketum PKB Hanif Dhakiri, serta Abdul Kadir Karding dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, merupakan ajang silatuhramih.Diketahui juga, pertemuan ini tanpa dihadiri Golkar, NasDem dan PSI.Baca Juga: Saat Elektabilitas PDIP-Gerindra Merosot, 2 Partai Ini Malah NaikBaca Juga: AHY Jadi Menteri? Jokowi Ibarat Besarkan Anak Macan Terkam PDIP"Silaturahim untuk mempererat persaudaraan," katanya, Senin (13/7).Kemudian, saat dirinya disinggung pertemuan tersebut terkait reshuffle kabinet, ia pun membantahnya.Menurutnya, pertemuan tersebut hanya membahas hal yang ringan saja. "Tidak. Kita kumpul untuk bahas yang ringan-ringan saja," tuturnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Nova Wahyudi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Tengku Zulkarnainikut merespons ragam komentar publik terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam menangani pangan.Menurutnya, dengan penunjukkan tersebut, membuktikan bahwa Prabowo orang hebat. Bahkan, Prabowo lebih kompeten menjadi presiden."Bagi saya penunjukan itu membuktikan beliau mmg hebat. Bkn saja dlm pertahanan dan pangan, bahkan jadi Presden pun lbh kompeten," katanya dalam akun Twitternya, Senin (13/7/2020).Baca Juga: 'Tiket' Prabowo Lolos Reshuffle JokowiBaca Juga: Bang Sandi Mau Jadi Menteri Jokowi? Ini Jawabnya...Diketahui sebelumnya, Jokowi bersama Prabowo meninjau lokasi Food Estate dan proyek padat karya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.Menhan Prabowo juga sempat mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga akan terus bersinergi dalam upaya untuk mewujudkan program cadangan ketahanan panga

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSelama ini, "taring" Luhut Binsar Pandjaitan di kabinet Jokowi dianggap begitu kuat. Namun, perlakuan istimewa yang ditunjukkan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto bisa membuat Ketum Gerindra itu nyalip kekuatan Luhut.Di periode pertama pemerintahan Jokowi, dominasi Luhut di kabinet begitu besar. Luhut bisa mengurus apa saja. Ia terlibat berbagai proyek besar seperti divestasi 51 persen saham Freeport, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta ringan (LRT), mengurus pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB), dan sebagainya.Saking banyaknya yang diurus, Luhut sampai disindir ekonom Faisal Basri sebagai menteri segala urusan. Bahkan, ada yang menyebut sebagai RI 1,5.Baca Juga: Luhut & Prabowo Pernah Digembleng Polisi Jerman, Latihan Anti...Di periode kedua Jokowi, dominasi Luhut sebenarnya masih kuat. Banyak juga urusan negara yang dipegang Luhut. Namun, hadirnya Prabowo dipandang bisa memengaruhi posisi Luhut.Dalam setengah tahun terakhir ini, Prabowo sep

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengacara Denny Siregar, Muannas Alaidid ikut mengomentari terkait pernyataan Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan atau Babe Haikal soal uang Rp5 juta untuk akun penyebar data DS yakni @Opposite6891Sebelumnya, Haikal mengatakan bahwa uang tersebut untuk membantu kebutuhan primer keluarga @Opposite6891, dan bukan untuk membocorkan data pribadi Denny Siregar."Untuk kasus adanya transferan ke opposite, saya bantu untuk kebutuhan primer keluarganya di Jakarta. Dan ybs bukan orang yang ada dalam daftar yang dikeluarkan polisi untuk dicari. Kalau ada data itu, mustahil saya mau transfer, karena itu membantu sebuah kejahatan. @xdigeeembok," ujar Haikal.Baca Juga: Babe Haikal Kasih Usulan ke Presiden Jokowi Soal...Baca Juga: Polresta Tasikmalaya: Kita Pasti Panggil Denny Siregar!Menurutnya, jika nantinya akun @Opposite6891 mengakui menerima uang itu untuk sebuah kejahatan, maka Haikal Hassan juga akan kena tindak pidana."Kalo si Pemilik akun Oppo

JPNN.com, JAKARTA - Hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan ada tiga tokoh yang layak bertarung di Pilpres 2024 mendatang.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua MPR RI Bambang Soesatyo nge-vlog bareng selebritis sekaligus pecinta hewan, Irfan Hakim, yang memiliki subscribers youtube 4,9 juta. Ini adalah kolaborasi ke-4 dirinya bersama selebritis dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada kawula muda melalui konten youtube Bamsoet Channel. Sebelumnya, Bamsoet sudah berkolaborasi dengan Raffi Ahmad, Jessica Iskandar (Jedar), dan Baim Wong."Kolaborasi bersama selebritis yang sudah memiliki banyak subscriber adalah cara terbaru dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Melalui video di youtube, subscriber selebritis dengan jumlah jutaan bisa turut menyaksikan konten tentang Empat Pilar MPR RI. Kolaborasi ini sekaligus menunjukan kepedulian para selebritis terhadap kondisi bangsa dan negara. Dibalik kehidupan mereka yang disorot lampu popularitas dan dunia glamor keartisan, mereka masih mau menyiapkan waktu membuat konten Empat Pilar MPR RI dengan pesan persatuan untuk seluruh anak bangsa," ujar Bamsoet d

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengapresiasi para dokter, tenaga medis, dan sukarelawan yang hingga kini terus berjibaku dalam penanganan pandemi Covid-19.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menetapkan Andy Budiman sebagai pemenang konvensi Pilkada Kota Surabaya 2020.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (Ketum DPP PG) Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan (SK) kepada empat bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan di aula DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/7).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Eko Hendro Purnomo terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPW dan ketua Formatur PAN DKI Jakarta periode 2020 -2025.Read More...

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiMohammad ArqonINFOJAMBI.COM Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Mohammad Arqon akan menggelar kegiatan daring lagi.Sebagai pembicara, akan dihadirkan Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hadi Purwanto.Webinar rencananya digelar Rabu (15/11/2020), dengan tema pilkada di tengah covid-19 : siapa yang diuntungkan."Beliau bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berdialog dengan KNPI Provinsi Jambi," ujar Arqon, calon doktor ini, Minggu (12/7/2020).Webinar akan dimulai pukul 13.30 WIB menggunakan aplikasi Zoom dan live streaming di Youtube channel Forum Diskusi Jambi.Menurut inisiator utama Gerakan Milenial Mendobrak ini, diundang pula pembicara lainnya dari akademisi, KPU dan Bawaslu."Semua sudah terkonfirmasi dan bersedia berbagi ilmu dengan kita semua," tambah mahasiswa S3 Unja ini.Karena peserta terbatas, bisa menyaksikan acara webinar di Channel Youtube. Ju

JPNN.com, JAKARTA - Foto Rahmad Darmawan, Pelatih Madura United, disandingkan dengan calon Bupati Lampung Tengah Nessy Calvia Mustafa sempat beredar di media sosial.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) ke dalam Undang-Undang dinilai menemukan urgensinya di masa sekarang. Hal itu dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan ideologis seperti paham komunisme, liberalisme, dan khilafah yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho mengatakan, pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Undang Undang (UU) perlu dilakukan agar proses pembumian Pancasila bisa terus dilakukan.Menurut Jamal, ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam penyusunan Rancangan UU (RUU) PIP. Di antaranya, RUU PIP harus ditujukan bagi terbentuknya jati diri dan karakter bangsa, sikap patriotisme terhadap Tanah Air, dan terciptanya sikap menghormati, toleransi, dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Baca Juga: Mantan Wapres Mau Dukung RUU HIP, Tapi Ada Syaratnya..."RUU PIP diharapkan bukan mengatur penafsiran nilai dasar filsafat Pancasila dalam norma UU

Warta Ekonomi.co.id, JakartaRamainya isu dan dorongan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk kabinet ditanggapi dingin Partai Demokrat. Partai berlambang mercy ini tidak perlu merespons berlebihan terkait masuknya Ketua Umum Demokrat itu ke pemerintah.Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan, partainya tidak dalam posisi meminta atau mendorong-dorong. "Reshuffle hak Presiden," tegas Ossy, kemarin (11/7/2020).AHY memang gencar melakukan safari politik ke sejumlah tokoh saat ini. Mulai bersilaturahmi kepada Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, lalu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sampai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.Baca Juga: AHY Jadi Menteri? Jokowi Ibarat Besarkan Anak Macan Terkam PDIPTerkait safari politik AHY, Ossy menjelaskan, silaturahmi politik ini sebenarnya dijadwalkan setelah Kongres Partai Demokrat, di Jakarta 15 Maret 2020. Namun, pascakongres, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Jadwal silaturahmi politik pun di

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSetahun lebih sejak penyelenggaraan pemilu serentak 2019 untuk memilih pasangan capres/cawapres dan calon anggota legislatif. Peta dukungan publik terhadap partai politik (parpol) cenderung stagnan, hanya terjadi sedikit penurunan yang hampir merata dalam empat bulan terakhir, menurut temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS)."Dibandingkan dengan survei yang dirilis pada Maret 2020 lalu, hampir semua parpol turun elektabilitasnya, kecuali beberapa parpol di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI)," ungkap Direktur Eksekutif Center for Political Communication Studies (CPCS) Tri Okta SK dalam press release di Jakarta pada Minggu (12/7/2020).Urutan tiga besar masih didominasi PDIP, Gerindra, dan Golkar, tetapi ketiga-tiganya juga mengalami penurunan elektabilitas. PDIP turun paling banyak dari 31,7% menjadi 29,2%, sedangkan Gerindra turun sedikit dari 14,5% menjadi 13,7% dan Golkar dari 8,9% menjadi 8,3%.Baca Juga: Survei CPCS: 3 Tok

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEmpat bulan berlalu sejak kasus pertama Covid-19 terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret lalu. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi, tetapi juga berimbas secara politik.Temuan survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan terjadi perubahan signifikan dalam peta elektoral menuju 2024."Tiga tokoh muncul sebagai kekuatan utama dalam pertarungan memperebutkan posisi calon presiden 2024, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil," ungkap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK dalam press release di Jakarta pada Minggu (12/7/2020).Baca Juga: Pak Menhan Makin Banyak PanggungPrabowo, mantan calon presiden (Capres) pada Pilpres 2019, masih bertengger di urutan pertama, meskipun mengalami penurunan dari survei yang dirilis CPCS pada Maret 2020 lalu. Saat ini, elektabilitas Prabowo mencapai 18,4%, turun dari survei sebelumn

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSetelah masuk kabinet, panggung yang dimiliki Letjen (Purn) Prabowo Subianto jadi semakin banyak. Selain jadi Menteri Pertahanan yang urusin persenjataan, Ketum Gerindra itu mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi: ngurusin sawah. Kerennya garap food estate sebagai antisipasi krisis pangan.Di bawah awan mendung dan rintik hujan, Jokowi bertandang ke lokasi pengembangan lumbung pangan nasional food estate di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (9/7/2020).Di dalam sebuah pondok kayu tepi sawah, Jokowi terlihat antusias memberikan arahan. Mulutnya komat-kamit. Kedua telapak tangan, hingga telunjuk kanan, aktif digerakkan oleh sang Kepala Negara.Baca Juga: AHY Jadi Menteri? Jokowi Ibarat Besarkan Anak Macan Terkam PDIPPrabowo yang duduk di samping Jokowi, dari jarak sekitar 2 meter tampak serius mengamati. Tatapan matanya tajam. Sesekali buku saku yang stand-by di tangan kiri di corat-coret, menuliskan sesu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSafari politik yang dilakukan Ketua umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhir-akhir ini dinilai hanya untuk menunjukkan eksistensinya di ranah politik.Pengamat pollitik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam menilai safari politik yang dilakukan AHY tidak lebih sekadar silaturahmi yang ingin menunjukkan dirinya sebagai penerus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Saya melihat safari politik AHY ke sejumlah tokoh akhir-akhir ini hanya seremoni dan ingin menunjukkan jati dirinya semata. Karena, pamor AHY yang masih minim di kancah politik di Tanah Air," kata Saiful Anam, Sabtu (11/7/2020).Baca Juga: Jumawa, Partai Mas AHY Yakin Menang di Ajang Lima TahunanSekadar informasi, AHY akhir-akhir ini gencar melakukan safari politik ke sejumlah tokoh nasional. Seperti bertemu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.Menurut analisasnya, ada upaya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan Pengurus Besar NU, Robikin Emhas, meminta DPR legowo menerima penolakan masyarakat dan segera membatalkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) secara total, bukan dilanjutkan dengan mengubah judulnya."Legowo saja, DPR tak perlu khawatir kehilangan muka karena membatalkan RUU HIP. Ini kan masyarakat yang mau, justru masyarakat akan memuji DPR jika siap berjiwa besar," kata Robikin saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi virtual Human Studies Institute, baru-baru ini.Pada kesempatan sama, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Zaitun Rasmin pun tegas menilai bahwa RUU HIP sangat berpotensi menuai kegaduhan, sehingga tak ada pilihan lain, yakni harus dibatalkan."RUU HIP, PIP atau apa pun namanya, jika substansinya masih upaya memonopoli tafsir Pancasila harus dibatalkan."Menurut Zaitun, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat adalah sesuatu yang sangat mahal harganya.Presiden maupun DPR mest

Warta Ekonomi.co.id, BogorPerdana Menteri Kanada Justin Trudeau menjadi bulan-bulanan masyarakat. Sebab, ibu, kakak, dan istrinya kabarnya menerima bayaran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Yang jadi masalah, ada dugaan kalau bayaran itu mengalir karena kekuasaan Trudeau.Oposisi di negeri itu, Partai Konservatif telah meminta polisi mengusut, apakah ada pelanggaran yang terjadi saat pemerintah memberikan kontrak senilai hampir 1 miliar dolar kanada kepada LSM bernama WE Charity.LSM ini sudah mengakui membayar hampir 300 ribu dolar Kanada (Rp 3 miliar) kepada ibu, kakak dan istri Trudeau sebagai imbalan berbicara di acara yang digelar LSM ini.Sebelumnya, Trudeau sudah mengakui punya peran dalam memuluskan kontrak yang didapat WE Charity. LSM ini disebut mendapat kontrak senilai 900 juta dolar yang digunakan untuk beasiswa senilai 5 ribu dolar kepada siswa yang menjadi relawan selama pandemi corona."Kami tahu ada keuntungan finansial yang signifikan yang didapat keluarga Perdana Me

Warta Ekonomi.co.id, BogorMenurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, ada sejumlah kepala daerah yang berupaya menyalahgunakan dana penanganan COVID-19, jelang Pilkada 2020.Penyalahgunaan itu dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19 di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak."Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, kami lihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi. Padahal, kasus di wilayahnya sedikit," ujar Firli dalam siaran pers, Sabtu (11/7/2020).Baca Juga: Tanpa Ampun, Garuda Tak Bakal Ragu Pecat Pilot, Jika . . . .Baca Juga: Jakarta 'Bokek', Sampai Perlu Bantuan Buat Tanggulangi Banjir??Sebaliknya, kata Firli, ada juga kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan Covid-19 yang rendah. Padahal, kasus di wilayahnya terbilang tinggi."Hal itu terjadi karena sang kepala daerah sudah memimpin di periode kedua, sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju," beber Firli.Jenderal p

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto memimpin langsung pembubaran musyawarah luar biasa (Munaslub) yang konon digelar oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B.Read More...

JPNN.com, MINAHASA UTARA - Pasangan kandidat bupati dan wakil bupati Minahasa Utara, Joune Ganda-Kevin Lotulung siap menjadikan Minahasa Utara lumbung pangan nasional.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengakui bahwa istilah new normal merupakan diksi yang salah."Diksi new normal itu sebenarnya di awal diksi itu segera kita ubah, waktu social distancing itu diksi yang salah, dikritik langsung kita ubah, new normal itu diksi yang salah, kemudian kita ubah adaptasi kebiasaan baru tapi echo-nya nggak pernah berhenti, bahkan di amplify ke mana-mana, gaung tentang new normal itu ke mana-mana," ujarnya saat menjadi pembicara di acara peluncuran buku 'Menghadang Corona: Advokasi Publik dari Masa Pandemi' karya anggota DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Ini Keterangan WHO Soal Penyebaran Covid-19 Lewat UdaraBaca Juga: Horor, Tanpa Gejala, Ribuan Orang Rupanya Terinfeksi Covid-19Lanjutnya, ia mengatakan bahwa istilah yang tepat adalah adaptasi kebiasaan baru. Sebab, banyak masyarakat yang salah mengartikan new normal. Dimana, masyarakat me

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan merombak kabinet atau me-reshuffle menteri-menteri yang bekerja biasa di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.Terkait itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno menilai sejumlah menteri telah bekerja dengan cukup baik."Saya rasa semua menteri sudah bekerja luar biasa," katanya, di Depok, Jawa Barat, Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Sandiaga Bongkar Rahasia Bisnis Bertahan di Era PandemiBaca Juga: Emiten Sandiaga & Boy Thohir Rela Rogoh Kocek Setengah Triliun Lebih Buat Belanja Saham, Faktanya...Lanjutnya, ketika ditanya soal peluang dirinya berada dalam Kabinet Indonesia Maju. Sandi pun menegaskan bahwa sepenuhnya hal tersebut merupakan kewenangan Presiden."Kita jangan berandai-andai. Tugas saya saat ini relawan Covid-19. Itu (reshuffle) hak prerogratif Presiden," ujarnya.Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan rakyat dari dampak pandemi Covid-19. "Kalau masyarakat belum men

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung penuh bila DPR bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya.Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan ke Bank Indonesia (BI)."Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," ujarny di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).Baca Juga: Siap-siap, OJK Bakal Keluarkan Kebijakan LanjutanBaca Juga: Jokowi Mau Balikkan Pengawasan Bank ke BI, OJK Cuma Bilang...Lanjutnya, ia menilai DPR dan pemerintah untuk tidak ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui uUndang-Undang Nomor 21 tahun 2011.Menurutnya, lebih baik mengoreksi diband

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Benny K Harman memperkirakan kasus hukum PT Asuransi Jiwasraya akan lepas di pengadilan.Sebab, menurut dia, tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada tersangka tidak jelas. "Kalau saya membaca laporan yang disampaikan Kejaksaan, saya punya kecurigaan, kasus ini nanti lepas di pengadilan. Kecurigaan saya itu, lebih jauh lagi, memang diskenariokan begitu. Ini kecurigaan saya, mudah-mudahan salah," ujarnya dalam keterangan, Sabtu (11/7/2020).Orang dekat SBY ini menyampaikan landasan dasar kecurigaan pada kecurigaan, termasuk ketidakjelasan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka.Baca Juga: Nasir Demokrat Ngomong Kasar di Rapat DPR, Pengamat: Harus DibinaBaca Juga: Tutup CPNS 5 Tahun, Demokrat: Ibu SMI Harus Jelaskan, Ada Apa IniKarena itu, ia meminta Jampidsus menjelaskan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada mereka ini. "Apa sebetulnya tindak pidana korupsinya. Tetapi, tiba-tiba melompat, penetapan t

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melontarkan kekecewaannya kepada para menteri. Bahkan, Jokowi menyebut ada menteri yang bekerja seperti orang sedang melakukan cuti.Terkait itu, Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengaku tidak memiliki gambaran jelas menteri-menteri mana yang disindir Jokowi.Namun, ia memiliki daftar tebakan. Yakni, "Mungkin Mendikbud, Mendag, Menpar, Menko PMK, Menkop UKM," tuturnya kepada wartawan, kemarin.Baca Juga: Kemendag Terbitkan Permendag No.62/2020 dan No.63/2020Baca Juga: Dijuluki Pembawa Berita Kematian, Achmad Yurianto Marah?Lebih lanjut, ia menjelaskan tebakan tersebut berdasarkan sektor-sektor yang disorot Jokowi. "Karena itu sektor yang disorot Jokowi," terangnya.Namun demikian, ia menyarankan agar Jokowi tidak sembarangan marah-marah dalam rapat. Sebab, hal tersebut mengesankan kemarahan Jokowi tidak ditujukan kepada semua menteri atau kepala lembaga."Marahnya jangan sama semuanya, kan kasian me

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus tersangka masih dibolehkan mengikuti tahapan pilkada.Read More...