JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian melemah. Rupiah terpental ke level Rp16.400-an per USD.Mengutip Bloomberg Dollar Index, Rabu (1/4/2020) pukul 17.18 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 140 poin atau 0,86% ke level Rp16.450 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp16.325-Rp16.472 per USD.Sementara itu, Yahoo Finance Rupiah ke level Rp16.365 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp16.365-Rp16.365 per USD.Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, Rupiah melemah ke Rp16.413 per USD dari level sebelumnya Rp16.367 per USD.Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memastikan akan menjaga nilai tukar Rupiah berada di level fundamentalnya. Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan kurs Rupiah hari ini sudah berada di level yang memadai.Menghadapi tekanan akibat virus corona atau covid-19, BI dan pemerintah membuat skenario berat dan sangat berat pada perekonomian Indonesia. Perry mengatakan bahwa skenario terburuk yang di

JAKARTA - Stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah akan mulai berdampak pada laju perekonomian di kuartal II 2020. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan.Perppu nomor 1 tahun 2020 tersebut berisikan stimulus ekonomi sebesar Rp405,1 triliun. Pengamat Ekonomi Bank Permata Josua Pardede mengatakan, stimulus tersebut akan berdampak pada kuartal III tahun ini."Sementara dampak stimulus fiskal di luar stimulus jaring pengaman sosial dan moneter yang sifatnya akomodatif , akan baru terasa paling cepat kuartal III tahun 2020," kata dia kepada Okezone, Rabu (1/4/2020).Baca juga: Stimulus untuk Dunia Usaha, Penghapusan Pph 21 hingga Keringanan KURSementara untuk stimulus yang terkait dengan jaring pengaman akan mulai berdampak pada ekonomi di kuartal II. Untuk diketahui, dari tambahan anggaran Rp405,1 triliun digunakan untuk belanja bidang kesehatan seb

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan akan menjaga nilai tukar Rupiah berada di level fundamentalnya. Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan kurs Rupiah hari ini sudah berada di level yang memadai.Menghadapi tekanan akibat virus corona atau covid-19, BI dan pemerintah membuat skenario berat dan sangat berat pada perekonomian Indonesia. Perry mengatakan bahwa skenario terburuk yang dibuat tidak akan terjadi. Baca juga: Stimulus untuk Dunia Usaha, Penghapusan Pph 21 hingga Keringanan KUR"Saya menyatakan tingkat rupiah saat ini sudah memadai, sebagai gubernur BI saya menyatakan rupiah saat ini sudah memadai," ujarnya dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Dirinya menjelaskan, skenario berat dan sangat berat tersebut tentunya sebagai forward looking antisipasi. Hal ini diperhitungkan agar tidak terjadi."Kalau tadi disampaikan sangat berat kurs di 17.500 atau berat Rp20.000 per USD itu adalah akan kita antisipasi agar itu tidak terjadi," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan. Perppu nomor 1 tahun 2020 tersebut berisikan stimulus ekonomi sebesar Rp405,1 triliun.Pengamat Ekonomi Bank Permata Josua Pardede mengatakan, adanya penambahan anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan covid-19 bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi."Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh positif di kisaran 3,5%-4,5%," kata Josua kepada Okezone, Rabu (1/4/2020).Baca juga: Stimulus untuk Dunia Usaha, Penghapusan Pph 21 hingga Keringanan KURNamun, pemerintah harus memastikan penanganan covid-19 bisa dilakukan dengan cepat dan tegas. Sehingga krisis kesehatan yang dialami Indonesia saat ini dapat ditangani dengan baik."Dengan penanganan Covid 19 dari aspek kesehatan yang baik, maka kebijakan stimulus untuk memitigasi risiko perlambatan ekonomi pun dapat berjalan lebih efektif,"

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan mengenai pemberian insentif kepada bank yang memberikan penyediaan pendanaan bagi kegiatan ekonomi tertentu melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona. Aturan ini pun berlaku pada 1 April 2020.Melansir keterangan BI, Rabu (1/4/2020), Insentif yang diberikan berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (50 bps). Pemberian insentif ini dilakukan pertama kali pada tanggal 16 April 2020 dengan menggunakan data Maret 2020, yang akan dilakukan secara bulanan dan diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.Baca Juga: Sri Mulyani Beri BI Kewenangan Bailout Bank SistemikPenerbitan ketentuan ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Maret 2020, yang memut

JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan mengimplementasikan soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Di mana, telah menambah belanja negara hingga Rp405,1 triliun untuk penanganan Covid-19.Dari anggaran Rp405,1 triliun tersebut, akan dialokasikan yaitu untuk Rp75 triliun bidang kesehatan, Rp110 triliun jaring pengaman sosial, Rp70,1 triliun dan insentif perpajakan dan stimulus KUR. Selain itu ada Rp105 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi. Baca juga: Sri Mulyani Beri BI Kewenangan Bailout Bank SistemikMenanggapi hal tersebut, ekonom Indef Bhima Yudistira mengataka, perlunya pengawasan aktif terhadap penyaluran anggaran tersebut. Khususnya dana PKH, kartu prakerja, penyaluran sembako."KPK harus dilibatkan dalam pengawasa

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Peraturan Pemerintah (Perppu) tentang kebijakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan sangatlah penting untuk menyelamatkan negara dari virus corona (covid-19). Sebab, pemerintah bisa bebas bergerak untuk mengatasi virus corona karena ada tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN 2020.Menurut Sri Mulyani, Perppu ini bahkan jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan harus mengunci negara (lockdown). Sebab, jika pemerintah memutuskan untuk melockdown tanpa adanya persiapan, justru akan menimbulkan permasalahan baru seperti di India. Baca juga: Ekonomi Lemah Imbas Corona, Sri Mulyani Beberkan 4 Sektor yang Paling Terancam"Di India lockdown tanpa persiapan, justru chaos dan berbagai persoalan yang complicated," ujarnya dalam teleconfrence, Rabu (1/4/2020).Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Perppu yang memutuskan penambahan anggaran untuk penanganan virus corona. Dengan adanya tambahan ang

JAKARTA - Pemerintah memberikan lampu hijau kepada Bank Indonesia (BI) untuk kembali membantu pembiayaan likuiditas. Di mana sebelumnya, BI dilarang memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan fasilitas pembiayaan darurat (FPD) sejak kasus bailout Bank Century.Mekanisme bailout tersebut dilakukan melalui pembelian repo surat berharga yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo.Baca Juga: Hadapi Covid-19, BI Longgarkan Kewajiban GWM Rupiah dan ValasMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tujuan dari bantuan ini adalah sektor keuangan bisa stabil. Sebab menurutnya, jika bank ini bermasalah maka mengakibatkan gangguan bahkan kegagalan pada sektor jasa keuangan dan bank lainnya."BI bisa membeli repo surat berharga yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik," uj

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun drastis pada akhir perdagangan hari ini. IHSG pun melemah 72 poin atau 1,6% ke 4.466,03.Mengakhiri perdagangan, Jakarta, Rabu (1/4/2020), terdapat 129 saham menguat, 267 saham melemah, dan 130 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,08 triliun dari 5,9 miliar lembar saham yang diperdagangkan.Baca Juga: IHSG Berhasil Menguat 0,4% ke 4.556 di Sesi IIndeks LQ45 turun 18,9 poin atau 2,7% menjadi 672,14, indeks Jakarta Islamic Index (JII) turun 12,71 poin atau 2,7% ke 463,68, indeks IDX30 turun 10,69 poin atau 3,1% ke 372,35 dan indeks MNC36 turun 5,6 poin atau 2,3% ke level 242,04.Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) naik Rp38 atau 34% ke Rp148, saham PT Ascet Indonusa Tbk (ACST) naik Rp58 atau 25% ke Rp290, dan saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) naik Rp4 atau 4,88% ke Rp86.Baca Juga: Jeda Siang, IHSG Naik 1,7% Setop di 4.490Adapun saham-saham yang masuk top l

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal mendapatkan tambahan subsidi sebesar Rp75 triliun. Tambahan subsidi itu nantinya akan diambil dari tambahan anggaran Rp405,1 triliun untuk penanganan virus corona.Menurut Sri Mulyani, tambahan subsidi ini sangat penting bagi keuangan BPJS Kesehatan. Apalagi kenaikan iuran untuk peserta mandiri ini batal naik setelah adanya keputusan dari Mahkamah Agung (MA).Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Jokowi: Berdampak ke Pelayanan Pasien Corona"Rinciannya, Rp75 triliun di bidang kesehatan mencakup tambahan subsidi BPJS akibat dicabutnya pasal mengenai penaikan tarif untuk pekerja bukan penerima upah," ujarnya dalam telekonferensi, Rabu (1/4/2020).Sri Mulyani berharap agar BPJS Kesehatan bisa segera membayarkan tunggakan ke seluruh rumah sakit. Sehingga pelayanan kesehatan di tengah virus corona ini tetap berjalan dengan baik.Baca Juga: Pasien Virus Corona Bakal Dicover

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Melalui Perppu ini, pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nantinya Perppu ini akan ada beberapa aturan turunan. Saat ini, aturan tersebut sedang diramu agar tambahan anggaran ini besar benar-benar efektif."Jadi kami dengan 4 Menteri Koordinator (Menko), KSSK kita coba meramu ini semua untuk bisa mewujudkan dalam landasan hukum yang dikeluarkan Presiden (Jokowi) untuk langkah-langkah kesehatan jaring pengaman dan ekonomi," ujarnya dalam teleconfrence, Rabu (1/4/2020).Menurut Sri Mulyani, dalam meramu pemerintah bakal melakukannya secara cepat dan terukur. Apalagi, dampak covid-19 terhadap ekonomi ini sangat serius bahkan berpotensi krisis jika berlangsung dengan ren

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp3,5 triliun untuk menggratiskan tarif listrik untuk 24 juta pelanggan 450 volt ampere (va) dan diskon tarif listrik 50% untuk 7 juta pelanggan 900 va bersubsidi selama tiga bulan ke depan.Tarif listrik gratis dan diskon 50% tarif listrik salah satu kebijakan jaring pengaman sosial yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dampak penyebaran virus corona atau Covid-19.Baca Juga: Tarif Listrik 450 Va Gratis 3 Bulan dan Diskon 50% untuk 900 VaDemikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Hitung-hitungannya adalah pengratisan tarif listrik untuk 24 juta pelanggan 450 va dengan rata-rata tagihan Rp40.000 per bulan per pelanggan.Baca Juga: YLKI Usul Penurunan Tarif Listrik Rp100 per kWH selama 6 BulanSementara, diskon tarif lisrik 50% untuk 7 juta pelanggan 900 va sebesar pengurangan tagihan Rp30.000.PT PLN (Persero) sendiri akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk pelaksanaannya dan melapo

JAKARTA - Pemerintah bakal menerbitkan surat utang khusus untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Saat ini pemerintah tengah menyusun aturan penerbitan surat utang tersebut, mengingat hal ini belum masuk dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam aturan tersebut nantinya akan ada klausul khusus agar Bank Indonesia bisa membeli secara langsung. Selain itu, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga bisa diperkenakan untuk ikut membeli surat utang yang dijual pemerintah. Baca juga: Sepanjang 2020, Total Emisi Obligasi dan Sukuk Tercatat di BEI Rp15,6 Triliun"Penerbitan Pandemic Bond yang diperkirakan untuk melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan, yakni ada klausul sangat khusus, yakni kemungkinan dilakukannya pembiayaan melalui BI yang dapat membeli bond secara langsung," ujar dia dalam teleconfrence, Rabu (1/4/2020).Menurutnya, penerbitan

JAKARTA - Para pemangku kepentingan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) kebijakan keuangan negara dan stabiitas sistem keuangan akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan untuk penyelamatan perekonomian.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Di mana, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan diberikan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan daerah dan kebijakan pembiayaan. Baca juga: Keluarkan Stimulus Fiskal Ratusan Triliun, Ini Strategi KSSK Agar Tak Dikorupsi"Yang berkaitan dengan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didas

JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa akan lebih hati-hati menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pasalnya hal ini untuk menghindari konflik kepentingan hingga korupsi.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, seluruh prosedur pelaksanaan Perppu tersebut akan dilakukan dengan akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Di mana, dokumentasi akan dilakukan secara rinci. Baca juga: Defisit APBN 2020 5,07%, Sri Mulyani: Penerimaan Negara Turun 10%"Sehingga menjadi pertanggungjawaban secara publik bahwa yang dilakukan bukan tindakan yang memiliki konflik kepentingan atau bahkan niat korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain," ujar Menkeu dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Selain itu, dirinya terus melakukan langkah maksimum untuk menghindari adanya moral hazard. Apalagi Perppu ini juga diawasi pihak-pihak berwenang seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK hing

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berencana merevisi target pertumbuhan kredit tahun ini. Hal itu dilakukan karena terdampak virus corona atau Covid-19.Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar menyebut, meski target pertumbuhan kredit direvisi, bukan berarti perusahaan tak akan ekspansi. Dirinya pastikan Bank Mandiri akan ekspansi dengan selektif. Baca juga: Bank Mandiri Buyback Saham Tak Lebih dari 20%"(Pertumbuhan kredit), tentunya kami akan ada revisi ke depan, kita juga lihat kondisi saat ini pasti akan kita revisi. Dan bukan kita tak ekspansi, tapi akan pilih dan selektif ekspansi pada situasi saat ini. Namun, kami belum memberi keterangan berapa target pertumbuhan kredit yang baru," ujar dia pada telekonfrensi di Jakarta, Rabu (1/4/2020).Kemudian, lanjut dia, untuk non performing loan (NPL) alias kredit macet, Bank Mandiri berharap kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjaga agar tidak adanya pertumbuhan NPL. Baca juga: Tekan Dampak Virus Corona, Bank Mand

JAKARTA - Di tengah kondisi pasar modal dan ekonomi yang kurang kondusif akibat virus corona atau covid-19, perusahaan pergudangan PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera mengincar dana Rp156 miliar melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).Pasar yang kurang kondusif tercermin dari turunnya harga saham dan berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak awal tahun hingga 27,85% pada akhir pekan lalu.Direktur Utama Bumi Benowo Sukses Sejahtera Felix Soesanto mengatakan, target tersebut didapatkan setelah perseroan menetapkan harga penawaran Rp120 per lembar terhadap maksimal penerbitan 1,3 miliar (27%) saham baru yang rencana akan dilaksanakan dalam IPO tersebut. Perseroan sudah mendapatkan pernyataan efektif IPO dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masih menawarkan sahamnya dalam periode penawaran umum hingga 7 April. Perseroan memprediksi tanggal pencatatan sahamnya di bursa pada 14 April."Dari dana tersebut, perseroan akan mengalokasikan sebesar 75% di antaranya

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukan saham PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) ke dalam saham yang bergerak di luar kebiasaan alias Unusual Market Activity (UMA).Saham CARE mengalami peningkatan harga yang tidak biasa. Saham CARE resmi tercatat di BEI pada Jumat 13 Maret 2020. Saat itu, harga awal saham tersebut adalah Rp103.Pada akhir sesi I perdagangan Rabu 1 April 2020, harganya sudah mencapai Rp352 per saham. Dengan demikian, harga sahamnya telah naik hingga 242 persen. Walau begitu, BEI menyatakan pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."Sehubungan dengan terjadinya Unusual Market Activity atas saham CARE tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini," tulis surat pengumuman BEI yang ditandatangani Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Irvan Susandy dan Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Li

JAKARTA - Badan Pusat Stastik (BPS) mencatat Maret 2020 terjadi inflasi 0,10%. Dibanding Februari, inflasi Maret lebih rendah karena inflasi Februari sebesar 0,28%. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penyebab inflasi Maret 2020 karena kenaikan harga emas dan ikan segar."Kenaikan harga ikan segar dan sumbangan kenaikan harga emas," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Sementara, menurut 11 kelompok pengeluaran, ada dua kelompok memberi deflasi dan sisanya memberi andil inflasi.Baca Juga: Inflasi Tetap Aman Meskipun Rupiah Dekati Rp17.000/USD, Kok Bisa?"Ada dua kelompok pengeluaran deflasi, pertama transportasi sebesar 0,43% dan informasi komunikasi danjasa keuangan 0,09%." kata Suhariyanto.Sementara kelompok pengeluaran lainnya terjadi inflasi, namun tidak terlalu tinggi. Inflasi tertinggi disumbang dari kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,06%."Yang kenaikan emas perhiasan andil inflasi 0,05% itu yang sebabkan terjadinya inflas

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I berhasil ditutup menguat. IHSG naik Rp16,42 poin atau 0,4% ke 4.555,35 atau 4.556.Menutup sesi I, Jakarta, Rabu (1/4/2020), terdapat 187 saham menguat, 173 saham melemah, dan 139 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp3,56 triliun dari 3,24 miliar lembar saham yang diperdagangkan. Baca juga: Jeda Siang, IHSG Naik 1,7% Setop di 4.490Indeks LQ45 naik 4,63 poin atau 0,7% menjadi 695,76, indeks Jakarta Islamic Index (JII) naik 5,18 poin atau 1,1% ke 481,57, indeks IDX30 naik 2,87 poin atau 0,7% ke 385,88, dan indeks MNC36 naik 2,28 poin atau 0,9% ke level 249,98.Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) naik Rp23 atau 20,91% ke Rp133, saham PT Barito Pasific Tbk (BRPT) naik Rp120 atau 16,55% ke Rp845, dan saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik Rp40 atau 4,79% ke Rp875.Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Maret 2020 mengalami inflasi 0,10%.Dengan demikian inflasi kalender sebesar 0,76% dan inflasi tahunan sebesar 2,96%."Maret terjadi inflasi 0,10%. Dari angka ini saya ambil kesimpulan inflasi Maret 2020 cukup terkendali karena di bawah 3%," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Suhariyanto menjelaskan, perkermbangan harga pada bulan Maret secara umum mengalami kenaikan, meskipun landai dibanding bulan sebelumnya.Dari 90 kota indeks harga konsumen, terdapat 43 kota mengalami inflasi dan 47 kota mengalami deflasi.Inflasi tertinggi terjadi di Lhokseumawe sebesar 0,64% dan inflasi terendah di Surabaya, Surakarta dan Pekanbaru 0,01%.Sementara deflasi tertinggi terjadi di Timiki 1,91% dan deflasi terendah di Tangerang 0,01%.

JAKARTA - Pemerintah telah membuat skenario berat dan sangat berat pada perekonomian Indonesia imbas wabah virus Corona atau Covid-19. Salah satunya mengenai Rupiah yang terdampak oleh wabah tersebut.Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa skenario tersebut pastinya tidak akan terjadi. Hal ini dikarenakan adanya komitmen koordinasi yang erat dari Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Baca juga: Ekonomi Lemah Imbas Corona, Sri Mulyani Beberkan 4 Sektor yang Paling Terancam"Saya sebagai Gubernur Bank Indonesia menyatakan tingkat rupiah saat ini sudah memadai, sebagai gubernur BI saya menyatakan rupiah saat ini sudah memadai," ujarnya dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Dirinya menjelaskan, skenario berat dan sangat berat tersebut tentunya sebagai forward looking antisipasi. Hal ini diperhitungkan agar tidak terjadi. Baca juga: Sri Mulyani: Skenario Terburuk, Ekonomi Bisa Tumbuh Minus 0,4%"Kalau tadi

JAKARTA - Menteri koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi relaksasi Pajak Penghasilan (Pph) 25. Sebab, hampir semua industri meminta keringanan PPh 25. Saat ini stimulus PPh 25 hanya diberikan pada 19 sektor saja."Pengurangan PPh 25 kami evaluasi dan melihat sektor lain hampir semua sektor industri meminta diberikan PPh 25," kata Airlangga dalam telekonferensi, Rabu (1/4/2020).Untuk diketahui, PPh Pasal 25 bagi korporasi. Yakni pengurangan 30% pajak korporasi pada 19 sektor industri, termasuk industri kecil dan menengah (IKM). Insentif ini hanya berlaku penundaan hingga enam bulan ke depan.Baca juga: Anggaran Jaring Pengaman Sosial di Tangan Sri MulyaniSelain PPh 25, pemerintah juga merelaksasi PPh 21 sebagai upaya menjaga daya beli pekerja di sektor pengolahan atau manufaktur yang terdampak covid-19.Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan membayar PPh 21 pekerja manufaktur yang selama ini dibayar sendiri oleh peker

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mengkaji perluasan relaksasi pajak penghasilan (PPh) 21. Sebelumnya, relaksasi Pph 21 hanya diberikan pada sektor industri pengolahan atau manufaktur."Terkait dengan sektor industri Pph 21 yang ditanggung pekerja tidak hanya di sektor pengolahan tapi juga di sektor pariwisata dan penunjangnya," kata Airlangga dalam telekonferensi, Rabu (1/4/2020).Menko Airlangga juga tengah mengkaji relaksasi Pph 21 akan diterima oleh sektor yang terdampak virus corona atau covid-19. Perluasan ini akan ditetapkan dalam waktu dekat."Kami sedang bahas di sektor pertanian dan perkebunan dan yang kain nanti akan ditetapkan," ucapnya.Baca juga: Anggaran Jaring Pengaman Sosial di Tangan Sri MulyaniSebelumnya, pemerintah melakukan relaksasi PPh 21 sebagai upaya menjaga daya beli pekerja di sektor pengolahan atau manufaktur yang terdampak covid-19.Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan membaya

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mengkaji perluasan relaksasi pajak penghasilan (PPh) 21. Sebelumnya, relaksasi Pph 21 hanya diberikan pada sektor industri pengolahan atau manufaktur."Terkait dengan sektor industri PPh 21 yang ditanggung pekerja tidak hanya di sektor pengolahan tapi juga di sektor pariwisata dan penunjangnya," kata Airlangga dalam telekonferensi, Rabu (1/4/2020).Menko Airlangga juga tengah mengkaji relaksasi PPh 21 akan diterima oleh sektor yang terdampak virus corona atau covid-19. Perluasan ini akan ditetapkan dalam waktu dekat."Kami sedang bahas di sektor pertanian dan perkebunan dan yang kain nanti akan ditetapkan," ucapnya.Baca juga: Anggaran Jaring Pengaman Sosial di Tangan Sri MulyaniSebelumnya, pemerintah melakukan relaksasi PPh 21 sebagai upaya menjaga daya beli pekerja di sektor pengolahan atau manufaktur yang terdampak covid-19.Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan membaya

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan menteri keuangan di berbagai negara kompak mengatasi dampak penyebaran virus corona atau coronavirus (Covid-19).Sebab, pemerintah dari berbagai negara yang terdampak penyebaran virus corona mengeluarkan paket kebijakan yang luar biasa (extra ordinary) untuk mengatasi virus corona."Menkeu Australia, kita telepon-telepon menanyakan kabar masing-masing mereka meluncurkan paket stimulus sebesar 9,7% dari Growth Domestic Bruto (GDP)," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Sri Mulyani menjelaskan, paket stimulus yang disiapkan Australia sebesar AUD130 miliar (Rp1.300 triliun) atau setara 9,7% dari GDP. Anggaran sebanyak itu untuk memberikan jaminan income kepada seluruh warga Australia yaitu minimal per kepala mendapatkan USD1.500."Ini untuk warga Australia tenang terutama kelompok bekerja, di mana mereka tidak bekerja jadi mereka dia dirumah," kata Sri Mulyani.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, pihaknya akan tetap mengejar pajak dari platform-platform luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Secara khusus, disebutkan untuk menggali pajak dari Netflix hingga Zoom.Menurutnya, subyek perusahaan luar negeri bisa dikenakan pajak walau tidak ada cabangnya di Indonesia. Pasalnya saat ini streaming dan platform video call menjadi meningkat. Baca juga: Stimulus untuk Dunia Usaha, Penghapusan Pph 21 hingga Keringanan KUR"Jasa platform luar negeri, tidak ada di Indonesia (kehadiran fisiknya), tidak ada BUT (Badan Usaha Tetap), tetapi memiliki significant economic presence, seperti Netflix dan Zoom yang sekarang banyak digunakan bisa menjadi subyek pajak kita," kata dia, Rabu (1/4/2020).Selain itu, Sri Mulyani menyebutkan jika pihaknya juga mengincar pajak dari transaksi elektronik."Kita juga memasukan pajak atas transaksi elektronik. Covid-19 ini menjadi sangat besar pergerakan transaksi di elektronik," jelas dia. Baca juga:

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan mencapai 5,07%. Hal ini dikarenakan penerimaan negara akan turun di tengah belanja negara yang ditambah jadi Rp405,1 triliun."Jadi kita prediksi pendapatan negara bisa turun 10%, bukannya naik tapi negatif growth," ujarnya dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020). Baca juga: Stimulus untuk Dunia Usaha, Penghapusan Pph 21 hingga Keringanan KURDirinya menjelaskan, penerimaan negara akan menurun termasuk penerimaan negara perpajakan, pajak, bea cukai, dan PNBP. Apalagi harga minyak bahkan kemarin sempat turun di bawah USD20 per barel."Penurunan pendapatan negara baik migas maupun nonmigas diakrenakan insentif-insentif pajak yang diberikan, dan dalam Perppu diusukan penurunan tarif pph artinya yang di dalam omnibuslaw perpajakan kita tarik untuk dimajukan di 2020 sebagai bagian pengurangan beban sektor korporasi agar mereka tidak mengalami tekanan untuk kemudian me

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut virus corona atau coronavirus (Covid-19) membuat berbagai negara melahirkan paket kebijakan ekonomi terbaru yang luar biasa (extra ordinary)."Dalam situasi ini berbagai negara meluncurkan paket kebijakan extraordinary, yang merupakan kombinasi fiskal moneter dan relaksasi di sektor keuangan," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Sri Mulyani mencontohkan beberapa negara mengeluarkan paket kebijakan luar biasa imbas penyebaran virus corona. Australia menggelontorkan 130 miliar dolar Australia atau setara 9,7% anggaran terhadap Growth Domestic Product (GDP).Sementara, Kanada mengeluarkan anggaran paket kebijakan luar biasa sebesar 6% dari GDP, Prancis 2% dari GDP."Italia bahkan yang terkena bahkan tidak bisa melakukan sangat besar karena debt to GDP fiskalnya sangat besar," kata Sri Mulyani.Sri Mulyani menambahkan, Amerika Serikat (AS) dengan paket stimulusnya sebesar USD2 triliun setara 10,5% dari GDP. Bahkan, Pre

JAKARTA - Pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia 2020 akan berada di 2,3% bahkan minus 0,4%. Hal ini akan berdampak pada rumah tangga, UMKM, Korporasi dan sektor keuangan.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sektor Rumah tangga akan terkena dampaknya cukup besar. Hal ini dikarenakan konsumsi tidak lagi melakukan aktivitas. Baca juga: Sri Mulyani: Skenario Terburuk, Ekonomi Bisa Tumbuh Minus 0,4%"Maka konsumsi menurun cukup tajam," ujarnya dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Sementara itu, lanjutnya, UMKM tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. Padahal ini harusnya menjadi safety net tapi mengalami dampak yang cukup besar. Baca juga: Stimulus untuk Dunia Usaha, Penghapusan Pph 21 hingga Keringanan KUR"Karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM yang biasanya secara bisa mengatasi kondisi," ujarnya.Kemudian sektor korporasi, lanjutnya, akan mengalami gangguan aktivitas dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan menurunnya kinerja

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, negara-negara yang terdampak virus corona atau covid-19 mengeluarkan kebijakan luar biasa atau extraordinary. Sebab, kondisi yang dihadapi yakni penyebaran covid-19 harus segera dimitigasi agar tidak memicu krisis keuangan."Jadi ini yang disebutkan di G20 antara Menkeu dan Bank Sentral, ini adalah suasana extraordinary maka dibutuhkan action yang extraordinary yang tidak dilakukan saat situasi normal dalam situasi ini berbagai negara meluncurkan paket kebijakan extraordinary yang merupakan kombinasi fiskal moneter dan relaksasi disektor keuangan," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Rabu (1/4/2020).Baca juga: Sri Mulyani Putar Otak Rombak APBN 2020 untuk Tangani CoronaBeberapa negara yang merilis kebijakan luar biasa antara lain Amerika Serikat (AS) yang mengeluarkan stimulus ekonomi USD2 triliun dan Australia yang meluncurkan paket GDP.Indonesia juga mengeluarkan stimulus ekonomi untuk meredam covid-19. Dalam Perppu, Presiden Jok

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan, ekonomi Indonesia berpotensi hanya tumbuh 2,3%. Skenario terburuk, ekonomi malah bakal tumbuh minus 0,4%."Outlook ekonomi kita yang turun, karena konsumsi rumah tangga dan investasi yang turun," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (1/4/2020). Baca juga: Sri Mulyani: Skenario Terburuk, Ekonomi Bisa Tumbuh Minus 0,4%Dia menjelaskan, konsumsi rumah tangga akan mengalami penurunan menjadi di kisaran 3,2% hingga 1,6%."Sementara konsumsi pemerintah kita akan coba pertahankan," jelas dia. Baca juga: Stimulus untuk Dunia Usaha, Penghapusan Pph 21 hingga Keringanan KURUntuk kinerja investasi, kata Sri Mulyani akan mengalami penurunan signifikan. "Investasi akan merosot, dari awalnya 6% ke 1% atau bahkan bisa minus 4%," jelas dia.Lalu untuk ekspor, kata dia, pada tahun lalu mengalami kinerja yang negatif, akan turun lebih dalam pada tahun ini."Impor kita juga akan negatif growth," cet

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui ada kepanikan sektor keuangan imbas penyebaran virus corona atau coronavirus (Covid-19) yang menyebabkan ekonomi dunia alami resesi.Sri Mulyani menjelaskan, International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional/IMF) sudah menyampaikan bahwa Covid-19 membuat ekonomi dunia 2020 mengalami resesi atau pertumbuhan negatif. Sebelumnya IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia di level 3%."Banyak institusi-institusi yang melakukan estimasi yang memprediksi Covid-19 ini membuat ekonomi tumbuh minus, seperti JP Morgan minus 1,1%, Economist Intelligence Unit (EUI) memprediksi pertumbuhan ekonomi minus 2,2%," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Sementara dalam proyeksi Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed), pertumbuhan ekonomi AS akan negatif dan angka pengangguran (unemployment rate) akan di atas 30%."Goldman unemployment rate kuartal depan bisa melonjak 15%. Kondisi ini menggambarkan bahwa ada kepanik

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan skenario terburuk dampak virus corona atau covid-19 bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, ekonomi bisa anjlok hingga minus."Pertumbuhan ekonomi kita perkirakan, berdasarkan asessement yang ada, BI, OJK, LPS dan kami (kemekeu) memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3% bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai minus 0,4%," jelas Sri Mulyani dalam telekonferensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (1/4/2020). Baca juga: Stimulus untuk Dunia Usaha, Penghapusan Pph 21 hingga Keringanan KURKondisi yang tidak kondusif akibat covid-19 ini akan menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan kesulitan dari sisi pendapatan bagi perusahaan."Ini berpotensi menekan lembaga keuangan akibat kredit tidak bisa dibayarkan dan diberikannya relaksasi. Perusahaan mengalami kesulitan dari sisi pendapatan, dan kemampuan membayar utang-utangnya," jelas dia.Hal ini, lanjut dia, akan membuat outl

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tengah berusaha memitigasi dampak dari penyebaran pandemi corona atau covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan."Mungkin fokusnya hari ini adalah sehubungan dengan Perppu yang dikeluarkan oleh pak Presiden yang merupakan Perppu untuk merespons kondisi dari situasi yang dihadapi Indonesia dan seluruh dunia yang berhubungan dengan covid-19," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Rabu (1/4/2020).Baca juga: Anggaran Jaring Pengaman Sosial di Tangan Sri MulyaniSri Mulyani mengatakan, virus corona kini telah menyebar di lebih dari 200 negara. Dampak yang ditimbulkan antara lain krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan."Langkah yang dihadapi semua negara adalah bagaimana merespons pencegahan terhadap penyebaran krisis kesehatan dan kemanusiaan ini untuk bisa dimitigasi pengaruhnya ter

JAKARTA - Mengawali bulan April 2020, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah. Namun Rupiah masih berada di level Rp16.300-an per USD.Mengutip Bloomberg Dollar Index, Rabu (1/4/2020) pukul 09.12 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 27,5 poin atau 0,17% ke level Rp16.337 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp16.325-Rp16.337 per USD.Sementara itu, Yahoo Finance Rupiah ke level Rp16.365 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp16.365-Rp16.365 per USD.Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo , tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sudah mereda. Meskipun masih pada level Rp16.000-an per USD, namun tekanan nilai tukar sudah membaik."Nilai tukar Allhamdulillah sejak seminggu terakhir pekembangan tekanan relatif mereda meski kami lihat bahwa volatilitas masih tinggi," kata dia.Menurutnya, kepanikan investor dunia mereda setelah Amerika Serikat meluncurkan stimulus ekonomi sebesar USD2 triliun. Bahkan, kata Perry, AS berencana menambah kembali

JAKARTA - Bank Dunia menyatakan pandemi virus corona atau Covid-19 akan merusak pertumbuhan ekonomi tahun ini di China dan di seluruh kawasan Asia Timur dan Pasifik.Bank Dunia mengeluarkan laporan yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan hanya 2,1% di antara negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik tahun ini, dibandingkan dengan 5,8% pada tahun 2019, berdasarkan perkiraan yang menganggap ekonomi pulih dari dampak pandemi ini. Demikian seperti dikutip VOA Indonesia, Jakarta, Rabu (1/4/2020).Tetapi laporan yang sama memproyeksikan suatu tingkat pertumbuhan minus 0,5% di bawah skenario terburuk yang menganggap pandemi akan berlanjut hingga 2021.Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China akan melamban dari 6,1% tahun lalu menjadi 2,3% tahun ini berdasarkan skenario terbaik. Akan tetapi berdasarkan skenario terburuk, tingkat pertumbuhan akan merosot menjadi 0,1%.Bank Dunia sebelumnya memperkirakan bahwa hampir 35 juta orang di kawasan akan keluar dar

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka terkoreksi. Pagi ini, IHSG melemah 8,72 poin atau 0,19% ke 4.530.Mengawali perdagangan, Jakarta, Rabu (1/4/2020), terdapat 29 saham menguat, 50 saham melemah, dan 43 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,65 miliar dari 36,02 juta lembar saham yang diperdagangkan. Baca juga: Jeda Siang, IHSG Naik 1,7% Setop di 4.490Indeks LQ45 turun 5,69 poin atau 0,8% menjadi 85,44, indeks Jakarta Islamic Index (JII) turun 4,28 poin atau 0,9% ke 472,11, indeks IDX30 turun 3,27 poin atau 0,9% ke 379,74 dan indeks MNC36 turun 1,5 poin atau 0,6% ke level 246,2.Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) naik Rp19 atau 17,27% ke Rp129, saham PT Ascet Indonusa Tbk (ACST) naik Rp40 atau 17,24% ke Rp272, dan saham PT Barito Pasific Tbk (BRPT) naik Rp60 atau 8,28% ke Rp785.Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, saham PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) turun Rp90

NEW YORK - Mata uang Amerika Serikat, Dolar mengalami kejatuhan terhadap sekeranjang mata uang pada perdagangan Selasa (31/3/2020) waktu setempat. Di mana, Dolar tertekan oleh langkah-langkah Federal Reserve untuk memastikan adanya kecukupan likuiditas dalam sistem keuangan global.Dolar awal sesi mendapat manfaat dari permintaan akhir tahun dan triwulanan fiskal dari manajer portofolio dan perusahaan Jepang, tetapi perdagangan berombak, dengan dolar bergantian antara keuntungan dan kerugian. Baca juga: Dolar Ditutup Menguat Imbas Kegelisahan Akan Dampak Virus CoronaMelansir Reuters, Jakarta, Rabu (1/4/2020), indeks dolar dalam sekerangjang mata uang turun 0,2% ke 99,042. Dolar sempat menyentuh 102,99 tertinggi dalam lebih dari tiga tahun.Untuk kuartal ini, dolar adalah pemenang terbesar, naik 2,8%. Sedangkan mata uang Crown Norwegia jadi yang terburuk jatuh 18% terhadap dolar.Terhadap yen, dolar tergelincir 0,2% menjadi 107,57 yen. Untuk kuartal ini, dolar turun 1,1%. Baca juga: Pake

NEW YORK - Wall Street ditutup anjlok pada perdagangan Selasa (31/3/2020) waktu setempat. Di mana, Dow Jones catat penurunan kuartalan terbesar sejak 1987 dan S&P 500 juga catat penurunan kuartalan terbesar.Di pergerakan tercepat skema bearish, S&P 500 dan Dow Jones mengakhiri kuartal pertama lebih dari 20% di bawah akhir 2019. Ini membuktikan virus Corona berdampak ke ekonomi cukup dalam. Baca juga: Wall Street Menguat di Tengah Melonjaknya Saham-Saham KesehatanMelansir Reuters, Jakarta, Rabu (1/4/2020), Dow Jones Industrial Average turun 410,32 poin, atau 1,84%, menjadi 21.917,16, sedangkan S&P 500 kehilangan 42,06 poin, atau 1,60%, menjadi 2.584,59. Sementara itu, Nasdaq Composite turun 74,05 poin, atau 0,95% menjadi 7.700,10.Nasdaq yang padat teknologi mencatat penurunan kuartalan terbesar sejak akhir 2018.Putaran stimulus fiskal dan moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membantu pasar ekuitas naik lebih tinggi minggu lalu setelah perubahan besar yang menyebabkan S&P

JAKARTA - Batas waktu pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Non Sumber Daya Alam (Non SDA) diperpanjang karena adanya pandemi covid-19. Selain itu, sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan pelaporan juga dibebaskan.Bank Indonesia memberikan relaksasi kepada bank umum dan seluruh pihak yang memiliki kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia serta kepada eksportir Non SDA yang belum memenuhi ketentuan terkait DHE Non SDA. Adapun relaksasi terhadap eksportir Non SDA yang belum memenuhi ketentuan adalah berupa penundaan pengenaan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) hingga akhir September 2020.Baca Juga: BI Ungkap Pentingnya Sinergi Atasi Wabah Covid-19Melansir keterangan tertulis Bank Indonesia, Rabu (1/4/2020), pemberian relaksasi ini bertujuan untuk memitigasi dan mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas perbankan dan dunia usaha, serta kondisi perekonomian.Relaksasi batas waktu pelaporan dan pembebasan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan terhadap pelaporan tertentu s

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan untuk mengalokasikan dana khusus penanganan virus corona atau covid-19 sebesar Rp405,1 triliun."Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Cofid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun," jelas Presiden.Dia melanjutkan, anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah aspek untuk penangangan virus yang tengah mewabah tersebut, antara lain:- Rp75 triliun untuk bidang kesehatan- Rp110 Triliun untuk social safety net (jaring pengaman sosial)- Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR- Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi. Presiden melanjutkan, karena situasi genting yang memaksa kebutuhan yang mendesak, maka Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu untuk dasar hukum pen

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melonggarkan kewajiban ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan Valuta Asing. Kebijakan ini untuk mendorong intermediasi perbankan sebagai upaya BI untuk memitigasi dampak COVID-19.Melansir keterangan tertulis BI, Rabu (1/4/2020), ketentuan tersebut diubah melalui Peraturan Bank Indonesia No.22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, berlaku efektif sejak 26 Maret 2020.Baca Juga: BI Ungkap Pentingnya Sinergi Atasi Wabah Covid-19 Penyempurnaan ketentuan ini terkait pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian kepada Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini guna mendukung implementasi tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Maret 2020.Dalam RDG bulanan,

JAKARTA - Pemerintah pusat sudah siap untuk menerapkan karantina wilayah di DKI Jakarta. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut dana yang akan digelontorkan demi kebutuhan masyarakat pada saat karantina wilayah di Jakarta sudah dihitung oleh beberapa pihak terkait.Luhut juga memastikan tidak akan masalah mengenai pelebaran defisit APBN karena dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sudah diatur mengenai budget defisit APBN selama 3 tahun ke depan."(Untuk kebutuhan dana), sudah dihitung dari pak Gubernur Anies Baswedan dan ibu Menkeu Sri Mulyani tadi malam," ujar Luhut pada telekonferensi.Baca Selengkapnya: Menko Luhut: Gubernur Anies dan Sri Mulyani Sudah Hitung Biaya Karantina Jakarta

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan covid-19.Selain itu melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020."Sehingga dilakukan penghematan Rp190 triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun," kata Jokowi saat telekonferensi, Jakarta, Selasa (31/3/2020).Sekadar informasi, total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.Dari angka itu sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety net, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp150 Triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus corona atau covid-19. Ada beberapa prioritas yang menjadi konsen pemerintah pada Perppu tersebut."Penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara kita," kata Jokowi dalam telekonferensi, Selasa (31/3/2020).Baca Juga: Jokowi Tambah Penerima Kartu Sembako Jadi 20 Juta Orang, Berlaku 9 BulanPrioritas Presiden antara lain penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam memulihkan ekonomi. Beberapa poin penting ditekankan Presiden, seperti Pajak Penghasilan (Pph) yang biasanya dibayar pekerja akan ditanggung pemerintah."Selain itu, pembebasan Pph Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah," imbuhnya.Baca Juga: 6 Bantuan Pemer

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengimbau masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transaksi elektronik, seperti internet banking dan mobile banking. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid 19."Kami imbau gunakan lebih banyak penyelesaian transaksi elektronik, internet banking dan mobile banking. Saya terima kasih ke industri sistem pembayaran dan pelaku jasa sistem pembayaran yang sudah perpanjang untuk gratiskan merchant discount rate untuk transaksi mikro dari Mei sampai September," ujar dia pada telekonfrensi di Jakarta, Selasa (31/3/2020).Baca Juga: Perkuat Rupiah, Gubernur BI Lobi Erick Thohir Agar BUMN Gunakan DNDFKemudian di samping percepat permudah transaksi pembayaran termasuk elektronifikasi bantuan pemerintah cash non cash, kartu pra kerja dan program sosial, Bank Indonesia bahu-membahu untuk jaring pengaman sosial agar dilakukan baik."Kami juga koordinasi dengan Kapolri bagaimana memang pencegahan covid 19 ini berlangsung dan juga b

JAKARTA - Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berakhir menguat. Namun Rupiah masih berada di level Rp16.300-an per USD.Mengutip Bloomberg Dollar Index, Senin (30/3/2020) pukul 18.19 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 27,5 poin atau 0,17% ke level Rp16.310 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp16.310-Rp16.378 per USD.Baca Juga: Gubernur BI: Tekanan Rupiah MeredaSementara itu, Yahoo Finance Rupiah menguat 32 poin atau 0,20% ke level Rp16.300 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp16.300-Rp16.365 per USD.Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo , tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sudah mereda. Meskipun masih pada level Rp16.000-an per USD, namun tekanan nilai tukar sudah membaik.Baca Juga: Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Rp16.335/USD"Nilai tukar Allhamdulillah sejak seminggu terakhir pekembangan tekanan relatif mereda meski kami lihat bahwa volatilitas masih tinggi," kata dia.Menurutnya, kepanikan investor dunia mereda setelah Amerika Serikat mel

JAKARTA - Pemerintah memastikan kebutuhan pangan untuk masyarakat akan tetap terpenuhi 2020. Sebab, stok pangan pemerintah saat ini lebih dari cukup.Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran cadangan sekitar Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah meminta kepada masyarakat agar tidak panik."Kelima perihal antisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp25 triliun," ujarnya dalam telekonferensi, Selasa (31/3/2020).Menurut Jokowi, nantinya anggaran tersebut akan disiapkan untuk pemenuhan kebutuhan logistik dan juga operasi pasara. Sehingga selain stok terpenuhi, harga juga bisa tetap terkendali. Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun untuk Cegah Virus Korona"(Anggaran) untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik," ucapnya.Selain menyiapkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok, pemerintah juga bakal menambah besaran manfaat untuk kartu sembako. Pemerintah menaikkan manfaat kartu sembako sebesar 30%

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan kondisi sektor perbankan saat ini jauh lebih kuat, apabila ditanya soal kekhawatiran penurunan kinerja perusahaan di Indonesia akan berdampak pada kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) bank-bank."Saya harus sampaikan di awal bahwa kondisi perbankan saat ini jauh lebih kuat dari 2008, apalagi dibanding tahun 1997-1998, rasio kecukupan modal bank (CAR) kita 23%, kredit bermasalah (NPL), rendah 2,5% gross dan 1,3% net. Dan saya katakan Covid-19 idak berdampak ke perbankan," ujar dia pada telekonfrensi di Jakarta, Selasa (31/3/2020).Dia menjelaskan, pihaknya telah membeli obligasi pemerintah dalam jumlah besar untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di mana sejak awal 2020, nilai pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh bank sentral mencapai Rp172,5 triliun."Kami (BI), berkomitmen lakukan stabilisasi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forwards (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder. Secara year to date, BI

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut inflow atau aliran modal asing mulai masuk Indonesia. Hal ini seiring dengan meredanya kepanikan invesor asing di tengah corona virus atau covid-19."Berkaitan dengan aliran modal portofolio, memang outflow itu mereda bahkan sekarang juga mulai ada inflow," kata dia dalam telekonferensi, Selasa (31/3/2020).Perry menjelaskan, inflow antara lain melalui lelang SBN yang dilakukan Kemenkeu sebesar Rp22,2 triliun dari target Rp15 triliun. Inflow tersebut, kata Perry, menunjukkan minat investor yang tinggi."Menkeu memenangkan lebih tinggi dari ditargetkan dari Rp15 triliun, dimenangkan Rp22,2 triliun dari bit masuk Rp25,15 triliun ini menunjukan minat portfolio ke Indonesia relatif tinggi," kata dia. Baca Juga: Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Rp16.335/USDKendati demikian, akumulasi secara year to date masih tercatat net outflow. Adapun net outflow baik dari portfolio investasi, saham maupun obligasi outflownya total Rp145,1 triliun terdi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pelebaran defisit APBN 2020 dampak realokasi anggaran untuk penanganan virus corona atau corona virus (Covid-19)."Perppu ini juga kita terbitkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07%," kata Jokowi saat telekonferensi, Jakarta, Selasa (31/3/2020).Pemerintah kata Jokowi membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3% namun relaksasi defisit ini hanya untuk 3 tahun yaitu 2020, 2021 dan 2022."Setelah itu kita akan kembali ke disiplin fiskal minimal 3% mulai 2023," ujar Jokowi.Jokowi berharap Perppu yang sudah ditandatangani dapat segera diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)."Terakhir saya mengharapkan dukungan dari DPR RI, Perppu yang baru saja saya tandatangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan dan dalam waktu secepat-cepatnya kami akan menyampaikan ke DPR RI untuk mendapat persetujuan menjadi UU," k