JAKARTA - Pemerintah memberikan perhatian besar pada penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penanganan tersebut diiringi dengan optimisme tinggi terhadap pemulihan dampak pandemi."Tahun 2020 fokus utama kita pada penanganan Covid-19, tahun 2021 kita juga tetap menghadapi Covid-19, namun dengan optimisme yang lebih tinggi," ujar Sri Mulyani dalam gelaran Summit Indonesia 2021 (27/1/2021).Baca Juga: Jokowi Sebut PEN 2020 Berhasil, 2021 Akan Terus DilanjutkanCapaian pemerintah atas kebijakan dan paket stimulus ekonomi dan kesehatan di sejumlah sektor menjadi pintu masuk pemerintah di tahun 2021. Sejak 2020, banyak langkah yang sudah dilakukan untuk memberikan fondasi yang cukup baik bagi pemerintah untuk menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.Sedangkan sepanjang tahun ini pemerintah akan terus melakukan langkah extraordinary serupa untuk menangani krisis ekonomi dan kesehatan serta damp

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk berencana melakukan aksi korporasi dengan menjual ruas tol yang dimilikinya. Tak tanggung-tanggung, akan ada 9 ruas tol yang bakal dijual oleh perusahaan konstruksi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, divestasi atau penjualan ruas tol ini murni merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh Waskita Karya. Mengingat Waskita Karya saat ini sedang dalam kesulitan likuiditas.Baca Juga: Modal Kurang Rp60 Triliun, Pembangunan Tol Trans Sumatera Terancam Berhenti"Masalah divestasi ini sebenarnya bukan full government problem. Divestasi ini adalah permasalahan yang terkait dengan PT Waskita Karya. Jadi Waskita Karya memang perlu melakukan divestasi karena berada dalam kesulitan likuiditas," ujarnya dalam acara rapat virtual dengan Komisi V DPR-RI, Jakarta, Rabu (27/1/2021).Karena ini merupakan aksi korporasi lanjut Hedy, maka pemerintah tidak bi

JAKARTA - Pemerintah tetap memberikan perhatian besar pada penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, penanganan tersebut diiringi dengan optimisme tinggi terhadap pemulihan dampak pandemi."Tahun 2020 fokus utama kita pada penanganan Covid-19, tahun 2021 kita juga tetap menghadapi Covid-19, namun dengan optimisme yang lebih tinggi," ujar Sri Mulyani dalam gelaran Summit Indonesia 2021 (27/1/2021). Baca juga: Jokowi Sebut PEN 2020 Berhasil, 2021 Akan Terus DilanjutkanCapaian pemerintah atas kebijakan dan paket stimulus ekonomi dan kesehatan di sejumlah sektor menjadi pintu masuk pemerintah di tahun 2021. Sejak 2020, banyak langkah yang sudah dilakukan untuk memberikan fondasi yang cukup baik bagi pemerintah untuk menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.Sedangkan sepanjang tahun ini pemerintah akan terus melakukan langkah extraordinary serupa untuk menangani krisis ekonomi dan kese

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menaikkan anggaran untuk Program Kartu Prakerja tahun ini, sebanyak dua kali lipat.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang disediakan Kartu Prakerja mencapai Rp20 triliun atau lebih banyak dari sebelumnya sebesar Rp10 triliun.Baca Juga: Cek Daftar Penerima BLT Subsidi Gaji 2021, Klik di Sini"Bapak Presiden memutuskan program Prakerja dinaikkan dua kali lipat. Jadi, tadinya Rp10 triliun tahun ini supaya disamakan dengan tahun lalu menjadi Rp20 triliun, kita tambahkan Rp10 triliun," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (27/1/2021)Lanjutnya, pemerintah juga akan menambah anggaran untuk diskon listrik, bantuan subsidi kuota untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, serta alokasi tambahan untuk program bantuan sosial (bansos) tunai.Baca Juga: BLT Naik Jadi Rp300.000, Bakal Dicairkan hingga Akhir 2021"Diskon listrik yang tadi telah saya sampaikan. Bantuan kuota internet juga belum masuk di dalam anggarannya Keme

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka-bukaan terkait pembangunan jalan Tol Trans Sumatera. Di mana proyek yang penugasannya diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) sedang kekurangan dana.Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, dari hasil evaluasi ada defisit PMN hingga mencapai Rp60 triliun. Menurutnya, jika hal ini tidak segera dipenuhi maka pengerjaan proyek jalan tol Trans Sumatera terancam dihentikan.Baca Juga: Tak Lagi Starbucks, Pengusaha Lokal Diprioritaskan Bikin Lapak di Rest Area Tol Trans Sumatera"Nah sampai sekarang ini setelah kita evaluasi, yang sudah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp60 triliun. Ini defisit PMN, sehingga HK ini sekarang kalau ini tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis mungkin bahasa langsungnya adalah itu proyek konstruksi yang sekarang berjalan pun berhenti," ujarnya dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR-RI, Rabu (27/1/2021).Hedy menambahkan, untuk m

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan tidak akan melakukan pencetakan uang sebanyak Rp300 triliun. Terutama dalam membantu darurat keuangan.Direktur Eksekutif Komunikasi BI Erwin Haryonono mengatakan BI dikatakan akan melakukan pencetakan uang dalam rangka membantu darurat keuangan yang dialami negara saat ini tidak benar. Baca juga: Bos BI Ungkap Kinerja Ekonomi Indonesia 2020"Kabarnya BI mencetak uang kartal Rp100-300 triliun karena kondisi keuangan negara yang kritis saat ini. Ini saya tegaskan ya kalau berita ini hoax karena tidak didukung oleh data, fakta dan informasi yang benar serta tidak didukung logika yang rasional. Di WA yang beredar tersebut juga tidak ada sumber informasi yang kredibel," kata Erwin di Jakarta, Rabu (27/1/2021).Tugas BI dalam mencetak uang dilakukan di bawah amanat UU dengan berbagai pertimbangan seperti kebutuhan likuiditas perekonomian, mengganti uang lusuh . Baca juga: BI Yakin Pertumbuhan Ekonomi Domestik Pulih Bertahap"Jadi tidak bisa dilakuka

Liputan6.com, Jakarta - Banjir yang melanda Kalimantan Selatan membuat operasional pengerukan batu bara di beberapa lokasi penambangan terhambat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pasokan batu bara ke pembangkit listrik.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Jalan Tol Kayu Agung-Palembang sepanjang 42,5 km telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 26 Januari 2021 kemarin. Ruas tol yang jadi bagian Jalan Tol Trans Sumatera tersebut jadi jalan tol baru pertama yang diresmikan Jokowi dan beroperasi pada awal tahun ini.Read More...

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah langkah guna memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik terpenuhi. Hal ini menyusul adanya bencana banjir di Kalimantan dan faktor cuaca seperti curah hujan yang tinggi sehingga mempengaruhi pasokan batu bara.Pasokan batu bara mengalami keterlambatan karena produksi pertambangan, pengangkutan, pengapalan hingga pada saat bongkar muat mengalami hambatan. Baca juga: Musim Hujan, PLN Minta Masyarakat Waspada Bahaya ListrikDirektur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, upaya pertama yang dilakukan adalah menjaga kemampuan pembangkit listrik. Kemudian, pihaknya juga sudah minta independent power producer (IPP) yang memiliki stok batu bara relatif lebih besar untuk memaksimalkan produksi listrik."Stockpile IPP antara 25-30 hari, sedangkan PLN itu sekitar 15 hari. Kalau kapasitas batu bara PLN berkurang maka IPP dengan stok batu bara yang relatif besar diminta memaksimalk

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi lampu hijau bagi bank-bank yang ingin hapus buku (write-off) kredit macet khususnya segmen UMKM."Hapus buku tidak bisa diterapkan across the board. Ini kebijakan individu, silahkan dilakukan. Tapi ada syarat kondisinya tetap stabil. Jangan sampai bank kena masalah yang rumit," ujar Ketua DK OJK Wimboh Santoso dalam webinar bertajuk Covid dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan yang diselenggarakan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Rabu (27/1/2021).Baca Juga: Tinggal Disentil Hasilkan Keuntungan di Tengah Pendemi, Berikut Jenis UsahanyaMenurut Wimboh, write off kredit macet tidak bisa dipukul rata untuk semua bank. Karena, setiap bank memiliki masalah, kompleksitas, dan strategi bisnis yang berbeda-beda."Apalagi bank BUMN birokrasinya sangat kopleks. Mungkin swasta lebih fleksibel. Jadi, kalau secara individu, silakan saja kalau mau melakukan penghapusbukuan kredit macet UM

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia memperkirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada semester II-2020 lebih baik dari semester sebelumnya. Perbaikan perekonomian global dan domestik mendorong kenaikan aliran masuk modal asing sehingga meningkatkan kinerja NPI di akhir paruh kedua tahun 2020.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menggodok skema perpajakan untuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Pemajakan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi bagian dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Selama pandemi Covid-19, perekonomian di kawasan Indonesia Timur dinilai memiliki daya tahan. Ketahanan perekonomian di kawasan tersebut ditopang potensi sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah dari industri pertambangan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester II 2020 membaik jika dibandingkan dengan semester sebelumnya.Hal ini seiring dengan pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Realisasi stimulus fiskal juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Read More...

JAKARTA - Kebijakan ekspor benih lobster dan legalisasi penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) cantrang ramai ditanyakan anggota Komisi IV DPR dalam rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung DPR Jakarta.Menyikapai soal lobster, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mendorong pengembangan budidaya lobster dalam negeri. Namun untuk kebijakan ekspor benur, menurutnya masih dalam tahap kajian."Saya sedang merumuskan bersama tim di KKP modelingnya seperti apa. Apakah setiap pelaku budidaya diwajibkan memiliki nelayan binaan atau seperti apa. Ini semua sedang kami kaji," ujar Menteri Trenggono, Rabu (27/1/2021).Baca Juga: Menteri Trenggono Pastikan Ekspor Benih Lobster DihentikanButuh kajian mendalam untuk memutuskan perihal benih bening lobster ini, termasuk masukan dari berbagai pihak. Sebab dia juga mengetahui banyak masyarakat yang mencari nafkah dari kegiatan mencari benur.Keberlanjutan ekosistem juga akan menjadi pertimbangan Menteri Trenggono

JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyalurkan pembiayaan ekspor sebesar Rp90,4 triliun, penjaminan senilai Rp9,9 triliun dan asuransi sebanyak Rp8,1 triliun hingga Desember 2020 (unaudited). Dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional, LPEI juga meningkatkan kualitas pembiayaan dan penguatan proses bisnis melalui perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.Baca Juga: Garuda Indonesia Pinjam Modal Kerja Rp1 Triliun ke LPEI LPEI juga mencatat NPL Net turun menjadi 9,8% dari 14% di tahun sebelumnya. Selain itu sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, LPEI mampu melahirkan 60 eksportir baru dan 2.200 UKM binaan siap ekspor. Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin berharap LPEI dapat terus menjaga momentum pemulihan itu."Tentu tren positif ini, saya kira harus terus dijaga seiring momentum pemulihan ekonomi. Namun, perbaikan dan pengelolaan kualitas pembiayaan tetap harus ditingkatkan agar NPL Gross dapat berangsur-angsur menu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah masih terus melakukan negosiasi harga vaksin yang ditawarkan oleh perusahaan luar yang memproduksi vaksin Covid-19. Mengingat, harga jual vaksin ditawarkan perusahan mengalami kenaikan signifikan.Read More...

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada pemadaman listrik bergilir hingga Maret tahun ini. Hal ini menanggapi kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit PLN yang menipis.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menjelaskan, kondisi cuaca yang ekstrim menghambat rantai pasok baru bara ke pembangkit listrik. Meski begitu, pemerintah berupaya agar rantai pasok tercukupi. Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tak Capai 7%, RI Kelebihan Pasokan Listrik"Januari tidak ada. Minimal sampai 31 Januari tidak ada kekurangan pasokan listrik. Kita upayakan hingga Februari, Maret," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (27/1/2021).Menurut dia, pada Februari, PLN memerlukan tambahan pasokan batu bara 1,2 juta ton namun sudah mampu dipenuhi dari para produsen batu bara yang berkomitmen memasok ke PLN. Baca juga: Waspada Korsleting Listrik, Ini Imbauan PLN"Begitu juga pada Maret. Begitu ketatnya DMO (Domestic Market Obligation) ini diterapkan dan bisa mencukupi.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto angkat suara mengenai penyebab lonjakan pasien positif Covid-19 di pulau Jawa dan Bali dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, ini imbas dari musim libur musim libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru) .Read More...

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan terus dijalankan pemerintah pada tahun-tahun mendatang. Keputusan itu didasari pada indikator keberhasilan program PEN sepanjang 2020."Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah memberi hasil positif di 2020 akan terus kita lanjutkan. Perekonomian yang sudah menunjukkan sedikit perbaikan harus terus kita jaga," katanya dalam Summit Indonesia 2021, Rabu (27/1/2021). Baca juga: Naik sejak Maret 2020, Sri Mulyani Akui Kemiskinan Belum TurunDalam kesempatan itu, dia menguraikan sejumlah indikator keberhasilan makro ekonomi Indonesia. Indikator-indikator itu diantaranya, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Desember 2020 yang tercatat masuk ke zona ekspansi."Di Desember 2020 kemarin PMI manufaktur mencapai angka pada posisi yang kembali normal seperti sebelum Covid-19, yakni 51,3," kata dia. Baca juga: Ekonomi Tumbuh 5,02% pada 2019, Ini Sederet Faktor yang MempengaruhinyaSementa

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan penilaian pada kinerja anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L). Jika kinerja baik maka akan diberikan penghargaan dan jika jelek maka akan diberikan sanksi.Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran K/L.Baca juga: Menhub Ikhlas Sri Mulyani 'Sunat' Anggaran Kemenhub Rp12,4 TriliunMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemotongan anggaran pada Kementeran dan Lembaga untuk pendanaan penanganan Covid-19."Untuk pendanaan kegiatan mendesak tahun 2021 ini kami sesuai dengan instruksi bapak presiden melakukan refocusing dan realokasi belanja kementerian dan lembaga jadi sekarang kementerian lembaga diminta untuk melakukan refocusing lagi, belanja-belanja tahun 2021 yang kemungkinan tidak prioritas atau tidak akan mungkin dijalankan karena covid masih sangat meningkat," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual den

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang jugaadalah Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menjelaskan alasanpemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Kebijakanpembatasan kegiatan ini diperpanjang hingga 8 Februari 2021.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan menggelar acara BRI Group Economic Forum 2021 dengan mengusung tema 'INDONESIA ECONOMIC RECOVERY, OPPORTUNITIES IN THE TIME OF PANDEMI'.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan tiga program terobosan 2021-2024 dalam rapat kerja perdana dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR Jakarta, Rabu (27/1/2021). Melalui tiga program terobosan ini, KKP menargetkan peningkatan pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Ketertarikan investor asing untuk membangun pabrik baterai mobil listrik di Indonesia tampak semakin serius. Perusahaan asal Korea Selatan LG Group melalui anak usahanya LG Energy Solution dikabarkan akan memulai tahap pertama konstruksi pabrik baterai mobil listrik dalam waktu dekat.Read More...

JAKARTA = Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat, pemerintah tengah fokus pada skema ekonomi ramah lingkungan (green economy). Pembahasan itu seiring dengan maraknya ketertarikan investor ke Indonesia.Keberadaan UU Cipta Kerja yang menjadi jembatan bagi Indonesia untuk perlahan masuk ke dalam global supply chains dikhawatirkan memberi dampak buruk bagi lingkungan jika tidak ada langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini."Kita harus mengantisipasi bahwa green product, green economy yang low carbon, dan resources efficient akan menjadi primadona industri ke depan. Saya kira ke depan itulah yang akan terus kita kembangkan dan kita antisipasi. Saat ini kita mulai masuk dalam global supply chains untuk green economy," katanya Rabu (27/1/2021).Baca Juga: Investasi Luar Jawa Tembus Rp417,5 Triliun, Bahlil: Berkat InfrastrukturPemerintah memang tengah menggenjot kerjasama dengan sejumlah investor baik dalam dan luar negeri. Tujuan itu tak lain untuk menggerakan perekonomian nasional melalui p

JAKARTA - Pandemi Covid-19 membuat penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia terhenti akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya kemiskinan, virus yang masih menyebar juga berdampak luas pada sektor ekonomi nasional.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tingkat kemiskinan Indonesia sempat menyentuh pada level 9,22% di September 2019. Angka tersebut menjadi yang paling rendah sepanjang sejarah Indonesia. Namun, di tahun 2020 kemiskinan mengalami kenaikan. Baca juga: Wapres Sebut Kemiskinan dan Ketimpangan Segera Terlihat akibat Pandemi Covid-19"Peningkatan kemiskinan sudah terjadi di bulan Maret 2020 menjadi 9,78%," ujar Sri Mulyani dalam rapat virtual, Rabu (27/1/2021).Menurutnya, negara mengalami kontraksi ekonomi pada 2020 akibat pandemi covid-19. Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia dengan prediksi kontraksi minus 2,2 persen. Baca juga: Sri Mulyani Masih Banyak PR Nih, Bereskan Masalah Kemiskinan di DesaNamun demikian, kontraksi pertumbuhan ekonomi RI masih leb

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan ekspor benih lobster sampai saat ini masih dihentikan. Menurut dia, pihaknya masih mencari solusi terbaik untuk kebijakan tersebut."Ekspor lobster sementara tetap saya hentikan dulu sampai kemudian saya dapat satu solusi yang terbaik," ujar dia di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (27/1/2021).Baca Juga: Di Hadapan Menteri KKP, DPR: Masih Ada Penyelundupan Benih Lobster Kemudian, kata Trenggono, KKP saat ini mengedepankan budidaya benih lobster di dalam negeri. Maka itu, KKP akan menyampaikan ke komisi IV DPR RI untuk dibicarakan bersama."Apabila menyetujui dari program yang akan saya sampaikan, maka itu akan kami lakukan. Jadi benih lobster kita akan menuju ke budi daya, sehingga itu (ekspor) akan kita hentikan dulu sementara ini," ungkap dia. Dia juga mengakui ekspor benih lobster ini memang memiliki permintaan yang besar, di sisi lain ada banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari benih lobster. Akan tetapi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingkat peredaran rokok ilegal di Tanah Air naik mendekati hampir 4,9 persen sepanjang 2020. Kenaikan ini terjadi seiring dengan kenaikan cukai rokok yang setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintahRead More...

JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dalam tahap finalisasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut beleid itu akan diselesaikan dalam waktu dekat."Saat ini Peraturan Pemerintah dan Perpres yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sudah pada tahap finalisasi dan mungkin beberapa minggu ke depan ini akan segera selesai," ujar Jokowi Rabu (27/1/2021).Baca Juga: Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum dalam Perizinan UsahaUsai difinalisasi, aturan turunan Omnibus Law tersebut dipastikan segera direalisasikan segera. Kepala negara meyakini, dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja nantinya akan memberikan sejumlah manfaat seperti pembukaan lapangan pekerjaan, masifikasi investasi dalam negeri, hingga pencegahan praktik korupsi."Pemerintah akan memastikan implementasinya berjalan baik sehingga tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja, kemudahan pembukaan lapangan Pekerjaan dan mendukung pembera

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Dewan Perwakilan Rakyat menambah objek barang kena cukai di tahun 2021. Adapun saat ini, hanya ada tiga produk yang dikenakan cukai, yaitu hasil tembakau, etil alkohol atau etanol, dan minuman beralkohol.Read More...

JAKARTA - Pemerintah menjanjikan sisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji tahun anggaran 2020 dengan total Rp2,4 juta akan segera cair bulan ini. BLT subsidi gaji bisa cair jika masalah seperti duplikasi rekening bisa diatasi.Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) BLT subsidi gaji karyawan akan disalurkan kembali bagi pekerja atau karyawan yang belum menerima manfaat tahun lalu.Sesuai data Kemnaker, target penerima BLT subsidi gaji karyawan sebanyak 12,4 juta orang dengan anggaran mencapai Rp29,76 triliun. Sementara anggaran terealisasi Rp29,41 triliun atau 98,81%.Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Bakal Cair Lagi? Simak Persyaratannya Rinciannya, termin pertama disalurkan sekitar 12,26 juta penerima manfaat dengan anggaran mencapai Rp14,7 triliun dan termin kedua tersalur kepada 12,24 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp14,69 triliun atau mencapai Rp98,74%.Adapun BLT subsidi gaji karyawan yang belum tersalurkan sebanyak 270.489 pekerja atau karyawan deng

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut B. Pandjaitan menyebutkan proyek food estate yang sedang digarap pemerintah saat ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk mewujudkan modernisasi pertanian.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan pada semester I 2020 di angka USD 6,6 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan capaian semester II 2019 yang sebesar USD 15,6 miliar.Read More...

JAKARTA - Investasi di Indonesia kini tidak hanya terpusat di pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di luar Jawa kini mengungguli pulau Jawa.Kepala Bahlil Lahadalia mengungkapkan tingginya realisasi investasi di luar pulau Jawa menunjukkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintahan Joko Widodo dalam 5 tahun terakhir berdampak positif.Baca Juga: Kang Emil Bongkar Rahasia Investasi Jabar MeroketSeperti diketahui, total realisasi investasi di luar pulau Jawa menembus angka Rp417,5 triliun pada 2020. Sementara pulau Jawa hanya mencapai angka Rp408,8 triliun. Bila dilihat persentasenya, maka investasi di luar Jawa sebesar 50,5%, sedangkan pulau Jawa 49,5%."Hal ini terjadi karena memang tidak bisa dinaifkan pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintahan Jokowi dalam 5 tahun terakhir," Kata Bahlil dalam webinar, Rabu (27/01/2021).Baca Juga: Kabar Gembira, 1.700 Usaha Dibuka untuk Gairahkan InvestasiDia menjelaskan, dala

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp633,8 miliar untuk membayar vaksin Covid-19 dari Sinovac. Pembayaran telah dilakukan Desember lalu.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok rata-rata naik 12,5 persen di 2021. Keputusan ini mulai berlaku pada Februari 2021.Read More...

JAKARTA - Program perlindungan sosial merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan agar mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan dasar lainnya.Diharapkan dengan demikian masyarakat dapat terhindar dari berbagai resiko kemunduran sosial seperti akibat bencana pandemi Covid-19.Anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2021 telah ditetapkan sebesar Rp36,6 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa.Baca Juga: Kriteria Penerima BLT Dana Desa Rp600.000 hingga Rp300.000 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dalam satu bentuk program perlindungan sosial adalah melalui bantuan sosial yang diberikan dalam berbagai jenis bantuan. Adapun, program Bantuan Tunai se-Indonesia terdiri atas tiga jenis bantuan, yaitu di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako, dan Bantuan Tunai

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menegaskan, stok batu bara nasional tercukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Namun,kondisi cuaca yang sedang ekstrim diakui memperlambat rantai pasok batu bara dari lokasi penambangan ke pembangkit listrik.Read More...

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek food estate yang sedang digarap oleh pemerintah saat ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk mewujudkan modernisasi pertanian."Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pertanian kita ke depannya harus terintegrasi. food estate adalah golden opportunity kita untuk bisa mulai membangun pertanian maju dan modern," ujar Luhut saat mengunjungi Balai Besar Pengembangan Mekansiasi Pertanian (BBP Mektan), Serpong, pada Rabu (27/01/2021). Baca juga: Jatim hingga Kalteng Bakal Jadi Kawasan Perhutanan Sosial dan Food EstatePemerintah saat ini sedang membangun food estate di sejumlah kawasan, seperti Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selain dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, pengembangan food estate juga diarahkan sebagai model bisnis pertanian yang terintegrasi.Luhut pun mendukung sinergi yang dibangun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia harus mampu memperoleh ratusan juta dosis vaksin Covid-19 di tengah dominasi negara-negara maju di dunia. Karena itu, sepanjang 2021 vaksinasi Covid-19 menjadi konsentrasi pemerintah.Untuk memperoleh target tersebut, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah strategis, salah satunya akselerasi vaksinasi pada 2021 kepada sejumlah pihak yang menjadi prioritas pemerintah. Baca juga: Pesan Satgas untuk Raffi Ahmad Pasca Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua"Agenda jangka pendek kita untuk mengawali tahun ini adalah dengan vaksinasi massal secepat-cepatnya. Vaksinasi adalah salah satu kebijakan prioritas dan pemerintah ingin bekerja cepat untuk memperoleh ratusan juta dosis vaksin di tengah dominasi negara maju dalam mendapatkan vaksin," ujar Jokowi Rabu (27/1/2021).Kepala negara mencatat, kesiapan pemerintah dalam vaksinasi sudah dilakukan baik berupa infrastruktur pendukung, data, dan vaksinator. Saat ini Indonesia sudah memiliki ku

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, stok batu bara di pembangkit listrik milik PLNcukup untuk 5 hari.Read More...

JAKARTA - Pemerintah berencana akan melonggarkan pembatasan aktivitas yang saat ini tengah dilakukan. Hal ini jika terjadi penurunan kasus Covid-19.Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan pelonggaran pembatasan ini bisa dilakukan jika penurunan kasus covid-19 menurun. Baca juga: Usulan Lockdown Akhir Pekan, Pengusaha Mal Minta Kajian MendalamSebagai informasi, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa Bali secara resmi diperpanjang hingga 9 Februari."Februari nanti beberapa aktivitas bisa dilaksanakan lebih baik dari sebelumnya," ujar Airlangga dalam video virtual, Rabu (27/1/2021). Baca juga; Mendag: PSBB Berhasil tapi Perdagangan MenurunKata dia, menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat ini diharapkan bisa memberikan waktu untuk pemulihan kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan. PPKM ini untuk membuat masyarakat lebih disiplin."Tadi disampaikan selain disiplin masyarakat, kemudian di tghnya ada testing tracing treatment

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar memberikan respons positif terhadap layanan urun dana, baik itu Equity Crowdfunding atau pun Securities Crowdfunding. Salah satunya dengan pertumbuhan jumlah penyelenggara yang antre untuk mendapatkan izin.Read More...

JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa selain Filipina, Uni Eropa (UE) juga mengganggu produk ekspor Indonesia. UE melakukan tuntutan ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) atas ekspor bijih nikel."Eropa mengganggu kita. Saya bilang masalahnya bukan karena nikelnya, karena mereka cuma beli nikel dari kita kecil sekali, tidak sampai 2%," kata Lutfi dalam webinar , Rabu (27/1/2021).Baca Juga: Eropa Gugat Nikel RI, Menko Airlangga: Kita LawanLutfi menjelaskan, yang dipermasalah UE bukan karena biji nikelnya, namun karena Indonesia sudah mengekspor barang jadi bukan barang mentah lagi."Mereka ketakutan, kita ini mestinya mengekspor barang mentah. Namun kita sudah berubah menjadi barang industri," jelasnya.Baca Juga: 9 Perusahaan Kembali Ekspor Bijih Nikel, 2 Masih Belum Dapat IzinDia menegaskan, bahwa masalah-masalah seperti ini pemerintah akan tetap meladeni tuntutan tersebut. Sebab hal ini merupakan bagian dari perdagangan."Sekarang kita dituntut di Erop

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pendapatan negara tahun 2020 anjlok hingga 16,7%. Rinciannya realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp1.633,6 triliun atau 96,1% dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun atau terkontraksi 16,7% (yoy) dibandingkan 2019 sebesar Rp1.960,6 triliun."Pendapatan negara ini tentu kemerosotan lebih dalam," ujar Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR, Rabu (27/1/2021).Kata dia, pendapatan negara turun karena penerimaan pajak terkontraksi hingga 19,7% (yoy) yaitu Rp1.070 triliun atau 89,3% dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun.Baca Juga: Ada 13 Klaster Tambak Udang, Menteri Trenggono: Tambah Pendapatan Negara Pertumbuhan minus pada penerimaan pajak terjadi karena seluruh realisasi komponennya mengalami kontraksi yakni PPh migas Rp33,2 triliun atau 104,1% dari target Rp31,9 triliun dan turun hingga 43,9% dibanding periode sama tahun lalu Rp59,2 triliun.Sement

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemasukan investasi pada sektor industri makanan dan minuman terus berdatangan di tengah pandemi Covid-19, baik dari dalam maupun luar negeri.Read More...

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan tugas kepada para anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPI) seusai dilantik di Istana negara hari ini. Jokowi meminta agar dewan direksi segera ditunjuk paling lambat minggu depan."Kemudian tugas yang kedua setelah kita lantik ini adalah segera menetapkan dewan direktur, direktur segera. Dan saya minta agar paling lambat minggu depan itu sudah juga terbentuk," katanya di Istana Negara, Rabu (27/1/2021). Baca juga: Jokowi Yakin di Tangan Dewas LPI Dapat Kepercayaan Pembiayaan BesarSetelah terbentuk, Jokowi meminta agar semua pihak yang terlibat di dalam LPI segera tancap gas."Dan setelah itu langsung bekerja tancap gas sesuai yang sudah kita rencanakan saya rasa itu," ungkapnya. Baca juga: Ada Kejadian 'Aneh' saat Pelantikan Dewan Pengawas LPISeperti diketahui Presiden Jokowi pagi ini melantik anggota Dewas LPI . Dimana anggota Dewan Pengawas LPI ini diangkat berdasarkan Keppres No.6/P/2021 tentang pe

JAKARTA - Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Investasi Indonesia (LPI) di Istana Negara. Dia berharap LPI nantinya bisa jadi alternatif pembiayaan pembangunan di tanah air."Jadi baru saja kita melantik Dewasa LPI, lembaga pengelola investasi yang kita namakan Indonesia Investment Authority. Ini adalah lembaga yang kita harapkan menjadi sebuah alternatif pembiayaan bagi pembangunan negara kita," katanya di Istana Negara, Rabu (27/1/2021). Baca juga: Ada Kejadian 'Aneh' saat Pelantikan Dewan Pengawas LPIDia yakin bahwa dengan rekam jejak para anggota Dewas LPI mampu membuat LPI memiliki reputasi yang baik. Termasuk"Dan saya yakin dengan track record , dengan rekam jejak para profesional ini. Belia-beliau adalah para profesional yang memiliki pengalaman, memiliki rekam jejak yang baik, memiliki reputasi yang baik diharapkan Indonesia Investment Authority ini mendapatkan trust, mendapatkan kepercayaan baik dari dalam negeri maupun dari

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, kebijakan strategis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 tetap diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan dan akselerasi transformasi ekonomi nasional. Dukungan itu terutama pada sejumlah sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan infrastruktur ketahanan pangan, teknologi informasi, dan pariwisata.Pernyataan Jokowi seiring dengan adanya pemangkasan pagu anggaran 2021 sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang diputuskan melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021. Baca juga: Menhub Ikhlas Sri Mulyani 'Sunat' Anggaran Kemenhub Rp12,4 TriliunDalam beleid itu, keputusan refocusing dan realokasi anggaran dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Di mana, sumber penghematan berasal dari rupiah murni, lalu jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal.Sementara, kegiatan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyadari bahwa pandemi Covid-19 memberikan tantangan yang sangat besar dalampelaksanaan APBN 2020. Penyebaranvirus yang memporakporandakan semua sektor ini mematahkan hampir seluruh asumsi makro ekonomi yang dibuat oleh pemerintah.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Perekonomian nasional luluh lantah akibat penyebaran virus corona di Indonesia sejak Maret 2020. Secara spasial, perlambatan ekonomi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia yang banyak ditopang oleh permintaan domestik.Read More...