Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kehadiran Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja akan menyederhanakan keruwetan regulasi di Indonesia. Salah satunya terkait izin berusaha.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Proyeksi pertumbuhan yang lebih lemah dari yang diantisipasi untuk kuartal ketiga hampir tidak menghalangi aplikasi rilis film yang kontrovesial ini di era pandemi.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah Federasi Rusia Zarubezhneft, mengakuisisi 50 persen hak partisipasi Premier Oil di Kontrak Bagi Hasil (KBH) Blok Tuna Kepulauan Natuna.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Menurutnya, regulasi anyar ini menawarkan kemudahan untuk pembentukan perseroan terbatas (PT) perseorangan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk mencatatkan prestasi positif dengan perolehan laba bersih yang melesat di level 39,72% secara tahunan.Read More...

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, upaya pembentukan subholding PT Pertamina (Persero) didasari atas kebutuhan bisnis dan tuntutan penyesuaian dinamika akibat bahan energi fosil yang dinilai mulai mengalami kelangkaan. Karenanya, pendirian anak usaha Pertamina dianggap tidak menyalahi Undang-undang (UU).Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga mengatakan, adanya transformasi yang terjadi saat ini menuntut adanya penyusunan baru (revisi) terhadap UU. Dengan kata lain, regulasi harus mampu membaca perubahan yang terjadi di lapangan.Baca Juga: Restrukturisasi Pertamina, Begini Penjelasan Stafsus Menteri Erick Khususnya di sektor bisnis, Arya menegaskan, dinamika saat ini harus diiringi dengan perubahan cara pendang terhadap UU. Dengan begitu, bisnis tetap berjalan. "Perubahan seperti ini membuat perubahan cara pandang terhadap Undang-Undang juga. jadi pandangan inilah yang menjadi tantangan kita bahwa bisnis itu akan terus bergerak," ujar Arya, dalam Webinar ruang ene

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, upaya pembentukan subholding PT Pertamina (Persero) didasari atas kebutuhan bisnis dan tuntutan penyesuaian dinamika. Sebab bahan energi fosil dinilai mulai mengalami kelangkaan. Karenanya, pendirian anak usaha Pertamina dianggap tidak menyalahi Undang-undang (UU).Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga mengatakan, adanya transformasi yang terjadi saat ini menuntut adanya penyusunan baru (revisi) terhadap UU. Dengan kata lain, regulasi harus mampu membaca perubahan yang terjadi di lapangan.Baca Juga: Restrukturisasi Pertamina, Begini Penjelasan Stafsus Menteri Erick Khususnya di sektor bisnis, Arya menegaskan, dinamika saat ini harus diiringi dengan perubahan cara pandang terhadap UU. Dengan begitu, bisnis tetap berjalan. "Perubahan seperti ini membuat perubahan cara pandang terhadap UU juga. Jadi pandangan inilah yang menjadi tantangan kita bahwa bisnis itu akan terus bergerak," ujar Arya, dalam Webinar ruang energi, Kamis (22/1

Liputan6.com, Jakarta - Sektor UMKM disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Tidak sedikit dari mereka yang masih bisa bertahan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorongkementerian, lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan penyerapananggaran dengan cepat sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.Diharapkan dalam waktu kurang dari 3 bulan ini penyerapan bisa sampai 100 persen.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi bangsa Indonesia tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional. Dampak ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang melambat sehingga daya serap tenaga kerja di industri berkurang dan meningkatnya pengangguran serta kemiskinan.Read More...

JAKARTA - Kesimpangsiuran mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, khususnya klaster Ketenagakerjaan telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akhir-akhir ini. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memberikan masukan maupun pandangan terhadap substansi UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan komitmen dan kebijakan pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Setiap tahunnya, terdapat sekitar 3 juta anak muda yang membutuhkan pekerjaan.Baca Juga: Ternyata, UU Ciptaker Lindungi Pekerja saat PHK "Dalam UU Cipta Kerja memberikan dukungan untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam hal kemudahan perizinan, perlindungan UMKM, kemudahan mendapatkan fasilitas pembiayaan, kemampuan menyerap tenaga kerja, memberikan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar, dan jaminan kredit," ujar Mamin

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17 persen tidak memiliki argumentasi yang kuat karena melanggar formula kenaikan harga komoditas.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan terus meningkatkan persentase keterlibatan perempuan hingga 15 persen di jajaran pimpinan senior di BUMN.Read More...

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani geram penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih rendah. Hal ini terlihat dari PEN didaerah yang masih sedikit disalurkan. "Saya ingin menggaris bawahi bahwa pada saat pemerintah pusat melakukan dan terus menerus melihat alokasi maupun distribusi serta penyerapan dari program-program PEN, kita melihat di tingkat daerah masih perlu untuk ditingkatkan," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (22/10/2020).Baca Juga: Beda Krisis 1998-2008 dan 2020, Efek Corona Lebih Dahsyat Beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minim. Hal ini terlihat dari penyerapan anggaran kesehatan masih rendah. "Saya melihat dari sisi kesehatan dari Rp30,4 triliun, belanja kesehatan di tingkat daerah yang seharusnya bisa membantu masyarakat hingga akhir september baru Rp13,3 triliun yang dibelanjakan," katanya.Ini menandakan bahwa banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu un

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi catatan pada realisasi belanja pemerintah daerah yang minim akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak terparkir di bank.Read More...

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggandeng tokoh agama agar bisa membangun optimisme dalam memulihkan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 menekan ekonomi Indonesia."Gandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama membangun semangat optimisme di tengah-tengah masyarakat mengajak masyarakat untuk saling membantu, saling mengingatkan bergotong-royong menghadapi situasi yang sulit ini," kata Jokowi dalam video virtual, Kamis (22/10/2020)Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp5.756 Triliun, Sri Mulyani Hati-Hati Banget Dengan skema ini, Jokowi yakin ekonomi Indonesia bisa bangkit karena semua bersatu. "Saya yakin insya Allah dengan semangat itu kesehatan kita cepat pulih dan ekonomi kita juga segera bangkit," katanya.Dia meminta Pemerintah Pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM."Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga ser

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja memuat 12 pasal yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pelaku usaha UMKM dalam berusaha. Termasuk akses terhadap pembiayaan modal dari industri perbankan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Kabupaten Karanganyar sudah tidak mengkhawatirkan kebutuhan pupuk bersubsidi hingga akhir tahun ini. Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan tambahan jatah pupuk subsidi ke Kabupaten Karanganyar sebanyak 3.700 ton untuk kebutuhan selama tiga bulan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi tingkat inflasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK) hingga akhir 2020 nanti akan lebih rendah dari 2 persen. Proyeksi tersebut juga terhitung lebih kecil dari target awal bank sentral, yakni di kisaran 3 plus minus 1 persen.Read More...

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing. Hal ini terkait peringatan FAO (Food and Agriculture Organization) bahwa pandemi Covid-19 bisa menyebabkan krisis pangan."FAO telah memperingatkan pandemi bisa menghasilkan krisis pangan," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020 secara virtual, Kamis (22/10/2020).Baca Juga: Sri Mulyani: 34% Rumah Tangga Alami Kekurangan Pangan Jokowi menambahkan, ketersediaan data valid perlu untuk merumuskan kebijakan tepat. Dia juga berharap adanya pengembangan data dan informasi lainnya."Sinergikan dengan data-data daerah buat neraca pangan akurat jika ada soal masalah kurang pangan bisa diatasi," kata dia.Mantan Walikota Solo ini menyebut, data produksi dan konsumsi akurat penting untuk dimiliki agar bisa diketahui daerah mana saja yang kekurangan atau kelebihan pangan."Dengan begitu agar bisa mengetahui Provinsi mana yang kurang da

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah daerah untuk segera mengamankan kesediaan pangan di wilayahnya. Hal ini untuk mengantisipasi potensi terjad krisis pangan seperti yang diproyeksikan oleh lembaga pangan dunia atau FAO.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Korporasi (ProPaktani) berupayameningkatkan produksi tanaman pangan sekaligus mendorong ekspor, salah satunya jagung.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mendorong krangka pemulihan ekonomi jangka panjang untuk wilayah Asean dan Global secara menyeluruh, khususnya pada bidang pangan dan kehutanan.Read More...

JAKARTA - Kereta layang ringan atau light rail transit (LRT) Jabodebek memasuki tahap uji coba. LRT ini menghubungkan Cibubur-Cawang hingga Cililitan.Seperti dilansir Instagram LRT Jabodebek, Jakarta Kamis (22/10/2020). Uji coba LRT Jabodebek kali ini dari stasiun Harjamukti ke stasiun TMII dilakukan hari ini pukul 14.00 WIB.Uji coba LRT Jabodebek ini juga dihadiri Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri, Direktur Sarana PT Kereta Api Indonesia (Persero), Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Heru Wisnu Wibowo dan para stakeholder.Baca Juga: Jam 2 Siang, Uji Coba LRT Jabodebek 4 kali Bolak-balikDalam perjalanan dari stasiun Harjamukti ke stasiun TMII tidak ada hambatan dan bisa dilalui dengan sempurna. Di mana dalam perjalanan Dirjen Perkeretaapian, Direktur Prasarana Perkeretaapian dan stakeholder itu berdiskusi terkait uji coba LRT Jabodebek tersebut.Kemudian, mereka melihat cara kerja dari LRT Jabodebek tersebut. Bahkan merek

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan akan segera menerbitkan Surat Edaran tentang Pembatasan Operasional Angkutan Barang Pada Masa Arus Mudik dan Balik Libur Nasional dan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Tim peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Jawa Timur merilis hasil kajian mengenai kenaikan harga rokok.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Mengakhiri kuartal III/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN mencatatkan perolehan laba bersih yang melesat di level 39,72 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk itu, dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) lebih melibatkan tokoh masyarakat ataupun agama untuk membangkitkan optimisme publik.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Beredarnya informasi di media massa yang menyatakan kenaikan tarif cukai sebesar 17 - 19 persen ditanggapi penuh keprihatinan oleh paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI). Bagi MPSI, informasi tersebut merupakan kabar duka terutama bagi para ibu pelinting Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang tersebar di 27 kota/kabupaten di pulau Jawa.Read More...

JAKARTA - Pemerintah akan mulai mencairkan bantuan lansung tunai (BLT) subsidi gaji gelombang kedua pada awal November. Mekanisme pencairannya akan sama seperti tahapan pertama."Mekanismenya sama. Kan orangnya sama juga," kata Kasubag Pemberitaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dicky Risyana saat dihubungi Okezone, Kamis (22/10/2020).Baca Juga: Sabar, BLT Subsidi Gaji Gelombang 2 Cair Sebentar Lagi Dia mengaku belum bisa memastikan tanggal pasti pencairan BLT tersebut. Sebab, hingga kini pihaknya masih melakukan evaluasi terkait pemberian bantuan program tersebut."Belum tahu tanggalnya," ujarnya.Sebelumnya, setelah pembayaran termin pertama selesai disalurkan, Kemnaker akan kembali memproses pembayaran termin kedua subsidi gaji/upah sebesar Rp1,2 juta."Kami targetkan pembayaran termin II dapat disalurkan pada awal bulan November setelah proses evaluasi penyaluran subsidi gaji/upah termin I ini selesai," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan beragam stimulus untuk menggairahkan industri penerbangan yang tertatih terhantam dampak Covid-19.Read More...

MALANG - UU Cipta Kerja disebut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatur perlindungan pekerja jauh saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).Menurut Menaker, pekerja sektor formal yang tidak memiliki skill dan kemampuan rentan sewaktu-waktu mendapat PHK. Maka pihaknya berusaha melindungi para tenaga kerja supaya bisa dilakukan peningkatan skill setelah adanya PHK.Baca Juga: Luhut Usul ke Jokowi Buat Website Khusus UU Cipta Kerja "Karena automasi skill dan ketrampilan rendah maka gampang di PHK. Di up skill dan re-skilling, kalau di PHK kompetensi dia dapat jawaban dari pemerintah (karena diatur di UU Cipta Kerja)," ujar Ida Fauziyah saat berkunjung ke UIN Maliki Malang, Kamis (22/10/2020). Ida mengakui bila di UU Cipta Kerja ada penurunan Pesangon bagi pekerja sektor formal yang dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun hal itu dapat di-cover dengan jaminan kehilangan pekerjaan yang telah diatur di UU Cipta Kerja."Di UU Cipta Kerja pesangon memang iya turun, dari

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) melakukan restrukturisasi untuk menjawab kebutuhan industri minyakdan gas(migas) yang semakin menantang dan menjawab kebutuhan energi masa depan. Restrukturisasi dilakukan dengan jalan pembentukan subholding yang kini sudah berjalan.Read More...

KOTA MALANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut problem birokrasi yang cukup panjang dan rumit menjadi alasan pengajuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke DPR."Kita memiliki birokrasi yang tidak sederhana. Maka yang dilakukan oleh beliau (Presiden Joko Widodo) adalah merapikan aturan main, regulasi, dan upaya menyederhanakan birokrasi," ujar Menaker Ida Fauziyah saat berada di UIN Maliki Malang, Kamis (22/10/2020).Maka untuk memfasilitasi dan mempermudah birokrasi Menaker menyebut Omnibus Law bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan."Yang dilakukan oleh Presiden itu melalui Omnibus Law. Mengangkut semua peraturan yang menjadi sumbatan itu dalam sebuah bus, yang disebut Omnibus Law. Praktik ini juga dilakukan oleh berbagai negara," tuturnya.Baca Juga: Cerita Menaker Kunjungi Rumah Penerima BLT Subsidi Gaji Namun Ida mengakui pemerintah belum menyosialisasikan UU Cipta Kerja sehingga muncul sejumlah penolakan dari elemen buruh, mahasiswa, dan

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal memberikan apresiasi kepada para menteri bidang ekonomi. Hal ini menyusul surplus neraca perdagangan Indonesia yang terjadi pada September 2020 sebesar USD 2,44 miliar.Read More...

MALANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendatangi rumah pekerja yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah di Jalan Kertorejo, Kelurahan Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang.Pada junjungannya Ida mengatakan pihaknya ingin berdialog ingin memastikan apakah bantuan subsidi upah (BSU) yang disalurkan pemerintah telah memenuhi sasaran kepada pekerja yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Baca juga: Tenang, Masih Ada BLT Subsidi Gaji Tahap I Ditransfer ke Bank Swasta"Saya menyempatkan diri untuk dialog, dan bantuan tersebut ada manfaatnya. Harapan beliau, pemerintah selalu hadir pada saat buruh atau pekerja membutuhkan," kata Ida, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (22/10/2020).Pada kesempatan ini, Ida mengunjungi rumah Erwin Junaedi pekerja customer service di Taman Rekreasi Sengkaling dan istrinya Yatiningsih yang bekerja di Pabrik Rokok Pundimas selaku penerima BSU. Baca juga: Ustadz dan Guru Dapat BLT, Segini BesarannyaIda menambahkan, menurut pengakuan

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Bank BRI telah menyalurkan Rp 90,1 triliun pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setidaknya ada 3,34 juta nasabah yang telah menerima pembiayaan lewat KUR hingga September 2020.Read More...

JAKARTA - Uji klinis vaksin Sinovac asal China yang sedang berlangsung di Bandung diprediksi akan rampung pada Desember 2020. Setelah itu, baru kemudian vaksin tersebut bisa disertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)."Tentu waktunya segera setelah mendapatkan sertifikasi oleh Badan POM. Jadi kalau timing itu tidak ada yang menentukan kapan, tetapi ikut berproses tentu sesudah clinical trial, baru BPOM bisa memberikan perizinan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam video virtual di Jakarta, Kamis (22/10/2020).Baca Juga: Menko Airlangga Siapkan Road Map dan Master Plan Penggunaan Vaksin Covid-19 Setelah mendapatkan izin dari BPOM, pemerintah akan segera mengecek fasilitas untuk produksi vaksin. Kemudian, pemerintah menyediakan fasilitas untuk vaksinasi."Kalau yang diproduksi di Bio Farma, lihat fasilitas di Bio Farma. Jadi timing-nya sangat bergantung pada hasil pe

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan stimulus untuk meningkatkan kinerja industri penerbangan di tengah pandemi.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong realisasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun. Di sisi lain, ia menyayangkan penyerapan program PEN di tingkat pemerintah daerah yang terbilang lambat.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - MSIG Indonesia meraih sertifikasi ISO 27001. Sertifikasi ini merupakan penilaian standar internasional terhadap sistem tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data yang telah diterbitkan oleh lembaga International Organization for Standardization (ISO) bekerja sama dengan International Electrotechnical Commision (IEC).Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tiga juta vaksin COVID-19 dari Sinovac siap masuk Indonesia akhir tahun 2020.Read More...

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan roadmap dan masterplan penggunaan vaksin Covid-19."Mudah-mudahan roadmap dan master plan tersebut dapat secepatnya diselesaikan," ujar Menko Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN tersebut.Baca Juga: 5 Jenis Vaksin untuk Perangi Covid-19, AstraZeneca hingga Sinovac Airlangga Hartarto mengemukakan hal itu dalam webinar "Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan, Libur Panjang dan Cipta Kerja" bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, Kamis (22/10/2020).Dijelaskan oleh Airlangga Hartarto bahwa vaksin Covid-19 tentunya tetap harus melalui berbagai proses dan tahapan sebelum mendapatkan perizinan dari Badan POM. Untuk itu, Airlangga Hartarto meminta semua pihak yang terkait dengan pengadaan vaksin memenuhi proses atau persyaratan tersebut.Menjawab pertanyaan tentang prioritas perolehan v

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan update data soal bantuan stimulus ekonomi yang digulirkan selama masa pandemi Covid-19. Himbauan itu diberikannya agar tidak ada simpang siur terkait kebijakan dan proses penyaluran bantuan sosial (bansos).Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) akan menetapkan pembatasan operasional angkutan barang pada masa arus mudik dan balik Libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah.Read More...

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeberkan ihwal upaya restrukturisasi bagi PT Pertamina (Persero). Pihak kementerian BUMN menilai, restrukturisasi perseroan dilakukan untuk menjawab kebutuhan di industri minyak dan gas buni (Migas) agar operasional bisnis tetap optimal.Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, sektor energi terus mengalami transformasi atau perubahan sehingga menuntut Pertamina untuk bisa menyesuaikan diri dari dinamika tersebut. Dia bilang, perubahan energi tidak lagi menjadikan fosil sebagai komoditas yang vital. Namun, ada komoditas lain yang harus dikembanhkan untuk mendukung atau mendorong produksi Pertamina. Baca juga: Bos Pertamina Tempati Posisi 16 Wanita Berpengaruh di Dunia"Fosil bukan yang vital. Tapi baterai sekarang pun (penting), perubahan-perubahan seperti ini kan. Bisnis itu tidak ada stuck. Karena di Pertamina sendiri seperti kapal induk besar, maka ini tidak flexible, makanya kita pecah supaya tujuan kita untuk opti

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada para jajarannya agar menjaga kondisi ekonomi Indonesia. Adapun, Jokowi meminta agar inflasi tidak terlalu rendah."Kondisi perekonomian di 2020 sangat beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada priodusen untuk tetap berproduksi," ujar Jokowi dalam video virtual, Kamis (22/10/2020). Baca juga: Harga Cabai Kian Pedas, Inflasi Minggu Ketiga Oktober 0,04%Saat ini menjaga kesembangan supply dan demand sangat penting. Kata dia, di saat ekonomi mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga."Oleh karenanya, pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga dan para produsen khususnya umkm pangan juga bisa bergerak," katanya. Baca juga

JPNN.com, JAKARTA - PT Widodo Makmur Unggas (WMU) mengedepankan nilai-nilai dasar perusahaan dalam menjalankan usahanya. Apalagi, WMU memiliki target dalam lima tahun ke depan yakni menjadi perusahaan penyedia produk pangan berbasis hewan terbesar, dengan serapan pasar di angka 15 persen.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Pusat Analisa Anggaran atau Center for Budget Analysis mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kantor Akuntan Publik dan Management Price Water House Coopers, Kantor Hukum Meli Darsa & Co, Menteri BUMN Erick Thohir serta jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina (Persero) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Read More...

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatat resource to production ratio minyak dan gas bumi (Migas) perseroan hanya berusia tujuh tahun. Bila tidak ada upaya strategis, maka cadangan migas Pertamina akan habis dalam jangka waktu tersebut.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, ada sejumlah opsi yang harus dilakukan meningkatkan produksi perusahaan. Opsi tersebut melakukan akuisisi aset perusahaan migas yang memiliki cadangan migas besar dan upaya menemukan cadangan migas baru.Baca Juga: Cadangan Minyak RI 9 Tahun Lagi Habis"Karena resource to production ratio Pertamina hari ini adalah tujuh tahun. Jadi, bisa dibayangkan kalau kita tidak melakukan atau tidak menemukan cadangan baru atau tidak melakukan akuisisi perusahaan aset migas yang memiliki cadangan yang besar, maka dalam tujuh tahun cadangan ini akan habis," ujar Nicke dalam Webinar, Jakarta, Kamis (22/10/2020).Nicke mengakui tren produksi dari cadangan migas Pertamina mengalami penurunan. Namun dirinya bersama manaje

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus fokus mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya ini diimplementasikan melalui program link and match antara industri dengan sekolah vokasi industri.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai energi baru terbarukan (EBT). Salah satu isi dalam Perpres tersebut adalah harga jual EBT.Read More...