Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon buka suara terkait tidak ada namanya dalam penunjukan lima juru bicara partai oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.Ia mengaku saat ini dirinya merupakan juru bicara rakyat. "Saya juru bicara rakyat," katanya kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).Lanjutnya, ia mengaku dirinya sudah bertahun-tahun menjadi juru bicara Prabowo maupun Gerindra. Jsustru, kali ini ia menegaskan bahwa dirinya adalah juru bicara rakyat."Bertahun-tahun jadi juru bicara Pak Prabowo, lalu juru bicara partai. Sekarang saya juru bicara rakyat," tegasnya.Baca Juga: Prabowo Tunjuk 5 Jubir Khusus Gerindra, Fadli Zon Gak Ikut?Baca Juga: 37 Tahun Menjabat, Eks Presiden Zimbabwe Kalah Tajir dari Menhan PrabowoNamun, ia mengatakan bahwa dirinya masih tetap bisa mewakili partai. "Iya lah (tetap bisa bicara mewakili Gerindra). Jubir kan sikap resmi terkait sebuah keputusan, penyikapan. Artinya memang hasil keputusan resmi," ujar dia.Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Pr

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk lima juru bicara resmi partainya. Mereka dipercaya untuk menyampaikan sikap resmi partai kepada publik.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengakui dirinya mulai tidak percaya dengan lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ia mengaku menjadi tidak percaya lantaran KPK melebeli ulama-ulama dengan kata kontroversi dan membatasi ceramahnya di kantor KPK.Ia pun menduga pemilihan ulama ini berdasarkan pilihan saat Pilpres 2019. "Setelah pimpinan KPK RI memilih-milih ulama berdasarkan pilihan pada pilpres, saya yakin bahwa mereka juga tebang pilih dalam kasus korupsi. Maka mulai saat itu saya tidak percaya lagi," tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Jumat (6/12/2019).Baca Juga: Orang Kaya Malas Bayar Pajak, Awas Diincar KPKBaca Juga: Ke KPK, Ustad Somad Bicara AkhiratLanjutnya, dalam kicauannya, ia pun menyematkan tulisan dari praktisi media sosial Zara Zettira yang mempertanyakan aliran Ustadz Abdul Somad (UAS)."Jadi aliran pendakwah seperti apa nih yang diprioritaskan KPK RI ? (emotikon) yang nggak kontroversial yah se

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTokoh pers nasional Ilham Bintang menyoroti panasnya situasi di Lembaga Penyiaran Publik TVRI, ia menduga penonaktifan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya karena adanya matahari kembar.Diketahui, surat penonaktifan Helmy sendiri tertulis dengan nomor 241/DEWA/TVRI/2019 tanggal 5 Desember 2019. Surat tersebut berisi penyampaian Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2019, di mana isinya telah membebastugaskan Helmy dari jabatan Dirut LPP TVRI periode 2017-2022. Menurutnya, Dualisme itu justru dimungkinkan terjadi oleh Peraturan Pemerintah 13/2005 tentang LPP TVRI."PP tentang TVRI tidak menempatkan Dewan Pengawas seperti Dewan Komisaris di sebuah perusahaan. Dewas TVRI menempel, ikut hal teknis," ujarnya kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).Baca Juga: Helmy Yahya Dicopot dari Kursi Dirut TVRI, Politisi Nasdem: Jangan Ribut!!Baca Juga: Jadi Official Broadcast Partner Liga Inggris, TVRI Enggak Mau Pamer NominalLanjutnya, ia mengatakan telah menyampaikan hal ini

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Sekretaris DPW NasDem Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif mengunjungi kabupaten Maros untuk memastikan mesin politik untuk Pilkada Maros 2020 mendatangKunjungan wakil ketua DPRD Sulsel di Maros ini didampingi langsung Anggota DPRD fraksi NasDem Maros, Hj.Fatmawati (Wakil Ketua DPRD Maros) Andi Syahrir Mappangara, Kadir HL, Muh Yusuf dan Abidin SaidSyahar sapaan akrab Syaharuddin mengatakan kunjungan ini untuk memastikan mesin politik NasDem siap bekerja dan memenangkan usungan NasDem nantinya di Pilkada Maros."Hari ini, saya roadshow di beberapa wilayah di kabupaten Maros, saya mau memastikan mesin politik kita siap bekerja untuk memenangkan Pilkada Maros 2020 mendatang," kata Syahar.Tokoh masyarakat Maros, Ashar yang hadiri pertemuan ini mengapresiasi kedatangan sekretaris DPW NasDem Sulsel ini."Kami masyarakat di pelosok ini, memang lihat perkembangan Partai NasDem sangat luar biasa, Kami siap berjuang bersama NasDem di Maros," ucap Ashar.(Muh. Seilessy)The po

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah cepat Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia terkait kasus dugaan penyelundupan Harley Davidson lewat pesawat. "Bravo untuk Erick. Jika kasus ini benar, maka bukan hanya masalah etis tapi juga masalah yuridis yang dilanggar," katanya kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).Baca Juga: Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula: Gak Cuma Dipecat, Erick Thohir Bilang Ari Askhara Terancam. . . .Baca Juga: Bos Garuda Terlibat Skandal Harley Bodong, Lihat Betapa Kesalnya Luhut!Menurut dia, dari kasus pencopotan Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara terkait kasus penyelundupan Harley, bisa menjadi peringatan agar semua pejabat hati-hati."Pimpinan BUMN mestinya punya standar etis dan prudent karena dibiayai oleh uang negara," ucapnya.Selain itu, ia berharap Erick Thohir dapat melanjutkan sikap tegasnya kepada BUMN-BUMN lainnya."Mendorong Erick untuk membongkar pra

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik Rocky Gerung tampaknya tidak gentar meski hendak dilaporkan ke Polisi terkait tuduhan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).Diketahui, Rocky menyebut Presiden Jokowi tidak paham dengan Pancasila. Bahkan dalam sebuah talkshow di Realita TV, Rocky mengulangi pernyataan yang sempat disampaikan di ILC TV One pada Selasa (3/12) malam."Saya sebutkan memang Pak Jokowi tidak paham Pancasila," tegasnya dalam video yang diunggah di YouTube, Kamis (5/12).Baca Juga: Soal Celetukan Rocky Gerung, Pendukung Jokowi Jangan Baper!Baca Juga: Ancam Rocky Gerung, PDIP Dikatain Demokrat Cemen!Lanjutnya, ia mengurai, jika Jokowi paham dengan Pancasila, maka semestinya tidak ada utang yang berlebihan dilakukan pemerintah. "Sehingga tidak ada menteri yang bilang bahwa demi investasi boleh tidak ada Amdal," ucap dia.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa maksud pernyataan tersebut ialah, Jokowi tidak paham dengan Pancasila, bukan anti dengan Pancasila.Karena itu, menuru

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengaku pihaknya siap membantu menyelesaikan penonaktifan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI. Ia juga meminta penonaktifan Helmi tidak menjadi kegaduhan."Tidak perlu ribut-ribut," kata Johnny yang juga Politisi Partai Nasdem, kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).Sambungnya, "Masalahnya yang harus diselesaikan bukan untuk memperbesar masalah," ucapnya.Lanjutnya, ia menjelaskan, TVRI membutuhkan manajemen yang kuat supaya tetap eksis sebagai lembaga penyiaran yang maju di negara ini. Baca Juga: Viral Pegawai Pemerintah di India Pakai Helm saat Bekerja, Katanya untuk...Baca Juga: Jadi Official Broadcast Partner Liga Inggris, TVRI Enggak Mau Pamer Nominal"TVRI membutuhkan manajemen yang kuat agar tetap eksis dan bisa berkembang di era teknologi digital dengan berbagai disrupsi yang menuntut inovasi dan kreativitas para pemimpinnya. Persaingan sudah semakin ketat, tidak saja di antara stasiun

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai kedekatan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan sulit baginya untuk kembali maju pada gelaran Kongres PAN 2020 mendatang.Menurutnya, Zulhas harus berbenturan dengan Ketua Dewan Penasihat PAN Amien Rais untuk merebut kembali kursi PAN-1."Kalau melihat Zulhas ini dekat dengan Istana, sikap politik Zulhas pro ke pemerintah, kalo dibaca secara umum," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (5/12/2019).Baca Juga: Amien Rais Gak Seperti DahuluBaca Juga: Orang-Orang Ngomongin Ahok, Amien Rais Kok Diam?Lanjutnya, hal tersebut terlihat saat Pilpres 2019 lalu dimana keinginan Zulhas untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf."PAN oposisi itu karena keinginan Amien Rais. Sebenarnya Zulhas ini satu sisi kecenderungannya ingin jadi bagian dari pemerintah tapi kecenderungan senior pada Pilpres seperti pak Amien Rais tidak mau," kata dia.Lebih la

JPNN.com, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar mengkaji perkembangan internal dan organisasi. Hasilnya, ada 12 rekomendasi yang masuk dalam program umum Partai Golkar. Salah satunya, mendorong dicabutnya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Golongan Karya (Golkar) akan melakukan pengkaderan secara lebih sistematis. Hal itu akan diwujudukan melalui pembentukan Golkar Akademi.Gagasan itu dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar di Jakarta, Kamis malam (5/12/2019)."Golkar Akademi ini akan menjadi program unggulan di bidang kaderisasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.Baca Juga: Wapres: Kata Orang Munas Golkar Bakal Panas, Ternyata...Airlangga berharap Golkar Akademi akan menciptakan kader-kader yang andal sekaligus menjadi sarana politik yang efektif untuk melakukan komunikasi dengan publik."Dan inilah ujung tombak program kaderisasi kita. Kita akan melakukannya secara sungguh-sungguh sebab kita sadar bahwa masa depan kekuatan beringin berada di tangan kaum muda," ucapnya.Selain itu, lanjut Airlangga, Partai Golkar juga akan melanjutkan gerakan Golkar bersih yang telah dicanangkan.Langkah ini dilakuka

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari meminta pemerintah tetap membuat kebijakan jangka pendek untuk menyelesaikan persoalan honorer K2, sembari berjalannya revisi UU ASN yang sudah masuk prolegnas prioritas 2020.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Gerindra Prabowo Subianto menunjuk lima juru bicara khusus partainya. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad."Pak Prabowo telah menunjuk jubir yaitu Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Habiburokhman, Ahmad Riza Patria," katanya kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).Baca Juga: 37 Tahun Menjabat, Eks Presiden Zimbabwe Kalah Tajir dari Menhan PrabowoBaca Juga: Cetus Gerindra: Lama-Lama Sri Mulyani Nyuruh Rakyat Jual DiriLanjutnya, ia mengatakan para jubir ini nantinya akan dievaluasi secara berkala oleh Prabowo. Bahkan, ia mengaku jumlah jubir bisa bertambah, berkurang atau personelnya berganti."Penunjukan jubir ini akan dievaluasi secara berkala oleh Pak Prabowo dan bisa berkurang, bertambah atau berubah jika diperlukan," cetusnya.Lebih lanjut, ia mengatakan partainya saati ini merupakan pendukung pemerintah dan para kader Gerindra wajib menyukseskan program prorakyat dari pemerintah."Sebagai salah satu partai p

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo diyakini akan mendukung revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diharapkan menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Golkar Lodewijk Paulus kembali ditunjuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk menjabat sebagai sekretaris jenderal partai beringin periode 2019-2024.Baca Juga: Wapres: Kata Orang Munas Golkar Bakal Panas, Ternyata...Hal itu disampaikan Airlangga dalam pidato penutupan Munas X Golkar di Jakarta, Kamis malam."Selain tim formatur yang telah diumumkan, saya juga akan dibantu oleh kader Golkar yang tidak pernah meminta apa-apa yaitu Sekjen Lodewijk Paulus," kata Airlangga di Jakarta, Kamis malam.Airlangga juga mengumumkan empat posisi Ketua Dewan Golkar yaitu Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina, Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar, dan Mohammad Hatta sebagai Ketua Dewan Etik.Dia mengatakan dengan demikkan maka Golkar secara organisasi dapat langsung bekerja setelah Munas berakhir dan segera menyiapkan struktur DPP Partai Golkar untuk lima tahun mendatang.Penulis: ***Editor: Ferry HidayatFot

JPNN.com, JAKARTA - Pertemuan Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih dengan anggota Komisi II DPR RI Hugua pada 3 Desember 2019, antara lain membahas revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Hugua keberatan bila pemerintah akan menyelesaikan masalah honorer K2 lewat jalur PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Wadah perjuangan para honorer K2 untuk mendapat status sebagai PNS, tidak hanya satu. Banyaknya forum honorer K2 menimbulkan kesan mereka tidak kompak.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAirlangga Hartarto terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Ia pun menyampaikan pidato politik pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) X yang berlangsung di Jakarta, Kamis (5/12/2019) malam.Dalam pidatonya, Airlangga mengatakan, siap mengemban amanah yang telah diberikan seluruh kader Partai Golkar untuk kembali menduduki posisi sebagai ketua umum."Insya Allah saya akan menjunjung tinggi amanah yang diberikan. Sudah barang tentu saya memohon dukungan dari semua kader Golkar di seluruh penjuru Tanah Air bahwa sesudah Munas ini selesai, mari kita berbagi tugas karena banyak tantangan sudah menanti di depan kita," kata dia.Baca Juga: Bamsoet Pamit dari Pencalonan Ketum Golkar, Aktornya Ya IniAirlangga mengatakan bahwa Golkar akan melaksanakan konsolidasi total untuk merevitalisasi organisasi agar semakin kokoh tertancap. Golkar, kata dia, tidak hanya hadir melainkan harus dirasakan manusia manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritisi kebijakan Pemerintahan Jokowi terkait isu keagamaan yang salah arah dan salah sasaran. Fadli menilai mestinya pemerintahan Jokowi punya program jelas terkait masalah perekonomian.Dia mengingatkan agar masyarakat dibiarkan tenang dan tentram menjalankan keyakinan beragama yang dijamin UUD 1945."Menurut saya kebijakan-kebijakan Pemerintah terkait isu keagamaan sejauh ini bersifat salah arah dan salah sasaran. Saran saya, jangan bermain-main dengan sentimen keagamaan. Pemerintah fokus saja urus ekonomi," kata Fadli, dalam keterangannya, Kamis (5/12/2019).Baca Juga: Soal Presiden 3 Periode, Fadli Zon Bilang: Jokowi Sudah Tutup PintuDia heran dengan cara pemerintah melalui Kementerian Agama yang mengeluarkan kebijakan memancing konflik. Ia menyebut seperti isu radikalisme, cadar, celana cingkrang yang sudah memantik poleemik.Tak hanya itu, kontroversi terakhir Fachrul Razi selaku Menteri Agama yang menerbitkan Pera

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Calon Walikota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) menentukan calon wakilnya untuk maju di Pilwalkot Makassar 2020 melalui riset ilmiah.Itu diungkapkan Juru Bicara Appi, Fadli Noor kepada wartawan, Kamis (5/12/2020)."Kami sementara membedah dan menggodok sejumlah nama calon wakil yang nanti akan di riset oleh lembaga survei. Penentuan wakil Appi itu melalui tiga tahap, yakni riset, analisis geopolitik, dan analisis SWOT," kata Fadli.SWOT adalah singkatan dari Strenghts (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Treats (ancaman). Sementara geopolitik adalah analisis perilaku dan kekuatan politik berdasarkan variabel geografi.Ketua Partai Solidaritas Indonesia Sulawesi Selatan ini melanjutkan, nama-nama yang sementara digodok berasa dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, birokrat, kader partai politik, dan pengusaha."Sejauh ini, sementara sudah ada 12 nama yang sudah kami godok. Tapi kemungkinan masih akan bertambah. Intinya dalam me

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengapresiasi langkah cepat Menteri BUMN Erick Thohir membongkar dan mencopot Dirut PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Ashkara) dalam skandal penyelundupan Harley Davidson.Ia pun juga meminta kepada Erick Thohir untuk mencopot semua direksi Garuda dalam kasus ini."Segera saja menteri BUMN memecat semua direksi Garuda Indonesia dengan adanya penyeludupan motor Harley yang dimana saat mengangkut ada juga para direksi Garuda di pesawat pengangkut Harley Davidson selundupan," katanya kepada WE Online, Kamis (5/12/2019). Baca Juga: Waduh! Direksi Garuda Langsung Dirombak? Menhub Bilang. . .Baca Juga: Harley Selundupan Bos Garuda Jadi Incaran...Bahkan, ia meminta kepada Erick untuk menuntaskan skandal ini karena merupakan hukum pidana.Lebih lanjut, ia mengaku banyak jajaran direksi BUMN yang gemar mengkoleksi atau mengendarai kuda besi Harley Davidson."Memang selama ini banyak direksi BUMN yang pada

JPNN.com, JAKARTA - Korwil Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih merasa senang mendengar kabar masuknya revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam prolegnas prioritas tahun 2020.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWasekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mempunyai hak sebagai warga negara untuk dipilih dalam Pilkada 2020. Ia bahkan mengaku mendukung penuh hak politik keluarga Jokowi. Namun, ia meminta keduanya untuk menahan diri dan tidak dikejar nafsu Diketahui, Gibran akan mengarungi Pilwalkot Solo. Sementara menantunya, Bobby Nasution di Pilwalkot Medan."Baiknya mereka bersabar hingga bapaknya (Jokowi) lengser. Agar mereka punya alasan untuk mengatakan memenangi Pilkada dengan keringat sendiri," tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Kamis (5/12/2019).Baca Juga: Tampang Gibran Sudah Mejeng di Sejumlah Titik Kota SoloBaca Juga: Mantu Jokowi Gak Tau Kondisi Medan, Berarti...Sambungnya, minimal Gibran dan Bobby tidak membuat repot para pembantu Jokowi. Seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang harus berkomentar dan meluruskan bahwa keikutsertaan mereka bukan upa

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulsel akan melakukan fit and propert tes bagi calon kandidat yang bertarung memperebutkan rekomendasi partai besutan Surya Paloh itu di Pilkada 2020 mendatang.Fit and propert tes direncanakan digelar pada awal Januari 2020 dengan melibatkan akademisi untuk menggali gagasan para kandidat yang maju di Pilkada.Terhitung ada sebanyak 126 calon kandidat dari 12 daerah yang bakal mengikuti tahapan tersebut."Mingu depan saya berkoordinasi dengan DPP untuk fit and propert tes 126 kandidat. Makassar saja ada 18 orang," kata Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif di DPRD Sulsel, Kamis 5 Desember 2019.Selain fit and propert tes, NasDem akan menggandeng 7 lembaga survei untuk melakukan survei terhadap kandidat yang akan diusung NasDem."DPP sudah menentukan ada 7 lembaga survei. hasil Survei akan jadi pedoman siapa yang akan diusung," ucapnya.Bagi calon kepala daerah yang saling berhadapan sesama internal partai tentu acuannya s

JPNN.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar Rakernas ke-5 tahun 2019 di Hotel Millenium Tanah Abang, Sabtu (7/12).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Gerindra Habiburokhman mengaku bangga terkait penghargaan Asian of The Year 2019 yang diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari The Straits Times Singapura. Ia menilai penghargaan tersebut dianugerahi oleh media yang mereka anggap memiliki kredibilitas."Sebagai bangsa, bagaimana pun kita sangat apresiasi atas penghargaan tersebut. Pak Jokowi adalah presiden kita, kita senang, kita bangga presiden kita mendapat penghargaan dari Straits Times," katanya kepada wartawan, di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).Baca Juga: PKS Ngomongin Prabowo, Gerindra Naik Pitam: Jangan Nyinyir!Baca Juga: Mantu Jokowi Gak Tau Kondisi Medan, Berarti...Tambahnya, "Saya tahu itu, koran, sejak zaman itu kredibel, dulu di Malaysia, sekarang di Malaysia ada, di Singapura ada. Jadi kita turut bangga," imbuhnya.Kemudian, ia berpesan bahwa penghargaan tersebut harus menjadi suplemen baru bagi Presiden Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Ia juga meng

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik Abdullah Rasyid menyebut pernyataan Bakal Calon Wali kota Medan, Bobby Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengaku masih mempelajari permasalahan yang ada di Kota Medan.Menurut dia, Bobby belum siap untuk memimpin Medan."Ini menunjukkan bahwa Bobby sebenarnya belum siap memimpin Medan," katanya kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).Baca Juga: Mantu Jokowi Daftar Cawalkot Medan, PKS Langsung....Baca Juga: Hah!! PDIP Kasih Karpet Merah ke Menantu Jokowi?Lanjutnya, ia mengatakan ketidaktahuan Bobby tentang permasalahan Kota Medan adalah hal yang aneh."Aneh kalau belum tahu masalah Kota Medan," katanya.Bahkan, ia menyebut jika benar Bobby mengetahui permasalahan Medan. Maka, Bobby tidak terlalu peduli Medan."Karena Bobby dan keluarganya orang Medan, ini mengindikasikan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan Medan," tukasnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Septianda Perdana

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan kabar gembira soal rencana revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) yang selama ini sudah dinanti ratusan ribu honorer K2.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEks Cawapres Sandiaga Uno mengaku ada keraguan terkait tugas resmi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama di Pertamina. Menurut Sandi, tugas menjadi pucuk pimpinan di Pertamina bukan pekerjaan mudah."Ini BUMN terbesar dari segi aset dan tugas yang besar. Salah satunya dalam penyediaan energi," tegasnya dalam talkshow Mata Najwa, Rabu malam (4/12/2019).Kemudian, mengenai penunjukan Ahok, ia mengaku tidak pernah mengkaji rekam jejak Ahok di korporasi. Dia mengaku tahu kerja Ahok saat pimpin DKI.Baca Juga: Sebut Ahok Dilindungi 9 Naga, Rizieq Teriak...Baca Juga: Sandi Sebut Pengangguran di DKI Naik 50 Ribu Jiwa, Lha Oke Oce?Menurut dia, penunjukan Ahok juga layak dipertanyakan ke pengambil keputusan. Sebab sangat mudah dalam menentukan seorang komisaris dan direksi. "Pernah nggak pimpin perusahaan, terakhir komisaris di mana, bagaimana pengalaman, pendidikan, kemampuan menekan impor migas, itu harus betul-betul dikupas," terangnya.Terlebih, kata

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Mantan Kadis Pendidikan Pemprov Sulsel, Irman Yasin Limpo mengaku hampir merampungkan partai usungan di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2020 mendatang.None sapaan akrab Irman Yasin Limpo sesumbar masih kurang 1 partai saja untuk melengkapi syarat usungan di Pilwalkot nanti."Sisa tambah satu lah (partai), pokoknya sisa-sisa mencukupi, kurangnya 2 kursi," kata None, Kamis 5 Desember 2019.Selain partai pengusung, None mengaku untuk calon wakil belum diputuskan karena masih melihat perkembangan kandidat lain."Saya juga harap itu juga disetujui oleh semua parpol pengusung saya nanti dan sesuai dengan kebutuhan masa depan," ucapnya.Ia membeberkan calon wakil yang akan digandeng memiliki cara berpikir ke masa depan. Saat ini ia telah membangun komunikasi dengan 5 kandidat.Mantan calon walikota Makassar yang berpasangan dengan Busrah Abdullah ini menanggapi soal survei yang menempatkan dirinya masih dibawah dari kandidat lain."Saya pasti tidak tersurvei karena

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum PKPI Diaz Hendropriyono buka suara terkait persoalan perpanjangan izin organisasi masyarakat FPI. Menurutnya, FPI menjadi istimewa dan mendapatkan perhatian sedemikian besar perihal perpanjangan SKT.Sementara itu, ia mengatakan masih banyak ormas lain yang juga perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, masih ada ratusan ribu, tepatnnya 420.381 ormas yang ada di Indonesa yang perlu diurus."Tidak perlu kita habiskan energi dan waktu terlalu banyak untuk FPI. Ngapain ngurusin FPI terus?" ujar dia, Rabu (4/12/2019).Baca Juga: Izin FPI Tak Diperpanjang, Politisi PDIP Sebut Negara Rugi!?Baca Juga: Geger!! #KamiBersamaFPI vs #FPIOrmasIlegal Ramaikan Twitter, Mana yang Unggul?Lanjutnya, ia mengatakan persoalan SKT FPI harus segera diselesaikan dengan meminta FPI untuk mengubah AD/ART dan mengganti kata-kata khilafah islamiyah, serta memasukan Pancasila."Jika tidak, say no to FPI. Tidak ada celah untuk negosiasi. Titik," tegasnya.Ia pun meminta pemerintah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden PKS, Sohibul Iman menyatakan pernyataan kadernya Mardani Ali Sera yang menyebut Megawati Soekarnoputri telah merendahkan derajat Prabowo Subianto merupakan pendapat pribadi.Ia menegaskan PKS tidak ikut camput terkait pernyataan yang kelaur dari Mardani terkait status stateless atau tidak berkewarganeraa Prabowo yang diutarakan Megawati."Tanya aja ke Mardani. Itu bukan sesuatu yang pernah didiskusikan di DPP (PKS). Itu pendapat pribadi," katanya kepada wartawan, Sohibul di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).Baca Juga: PKS Ngomongin Prabowo, Gerindra Naik Pitam: Jangan Nyinyir!Baca Juga: Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Ini Ocehan MardaniLanjutnya, ia mengatakan bahwa partainya secara resmi tidak pernah mengomentari pernyataan Megawati. "PKS enggak pernah, saya enggak pernah statement, enggak pernah," ujarnya.Sambungnya, "Jadi saya tidak mau berkomentar sesuatu yang saya belum tahu maksudnya apa," tambahnya.Diberitaka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membantah pihaknya memberikan karpet merah kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, yang resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Medan ke PDIP.Menurut Djarot, siapapun yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah harus mengikuti mekanisme yang ada di partai."Semuanya harus mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh peraturan partai," katanya kepada wartawan, Rabu (4/11/2019).Baca Juga: Mantu Jokowi Daftar Cawalkot Medan, PKS Langsung....Baca Juga: Dukung Program Jokowi, Bentoel Group Tingkatkan Kualitas SDMLanjutnya, ia mengatakan bagii siapapun yang memenuhi syarat maju sebagai calon wali kota, berhak mendaftarkan diri, termasuk Bobby."Dalam demokrasi, siapapun yang memenuhi syarat untuk dapat dipilih sebagai kepala daerah boleh mencalonkan diri, termasuk Bobby Nasution dan tidak ada yang namanya 'karpet merah' di PDI Perjuangan. Semuanya harus mengikuti proses dan mekanisme ya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono menyatakan akan ada risiko yang harus ditanggung masyarakat jika Habib Rizieq Shihab kembali ke Tanah Air. Menurut dia, demi kebaikan, maka akan ada untung dan rugi jika Rizieq pulang ke Indonesia."Pemulangan itu menurut saya ada konsekuensi dan risiko yang harus dipikirkan. Banyak kelebihan, tetapi juga lebih banyak lagi kerawanan dalam masyarakat kita," ujar melalui pesan video.Lanjutnya, ia menambahkan, saat ini kondisi masyarakat sudah makin kondusif. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak akan terpecah lagi gara-gara penanganan Habib Rizieq.Baca Juga: HAH!! Habib Rizieq Ancam Aksi Berjilid-jilid Lagi, Kalau...Baca Juga: Izin FPI Tak Diperpanjang, Politisi PDIP Sebut Negara Rugi!?"Artinya di sini pertimbangannya hendaknya tepat dalam menangani Habib Rizieq, apakah dia itu sasaran yang harus dibina oleh pemerintah, atau harus digalang oleh kita semua," ulasnya.Lebih lanjut, ia men

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menyoroti kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk pendanaan ibu kota baru. Diketahui, Sri Mulyani mengatakan jalur pendanaan itu antara lain berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja kementerian dan lembaga, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.BMN yang dimaksud Sri Mulyani sendiri mencakup sejumlah opsi, mulai dari penjualan aset negara, hibah, tukar menukar aset, dan penyertaan modal.Terkait kebijakan itu, Iwan mengaku naik pitam. Sebab, ia mengatakan kebijakan Sri Mulyani cenderung merugikan rakyat, dan tidak memiliki gebrakan yang bisa dibanggakan.Baca Juga: Garuda Angkut Harley Davidson Bodong, Sri Mulyani Bergerak!Baca Juga: PKS Ngomongin Prabowo, Gerindra Naik Pitam: Jangan Nyinyir!"Ini menteri kalau nggak utang, jual surat utang, jual aset," cuitnya, dalam akun Twitter pribadinya Kamis (5/12).Lanjutnya, ia pun mengaku khawatir jika seluruh jurus sudah dikeluarkan dan tidak berhasil, Sri M

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan memberikan posisi kehormatan kepada dua kader senior Golkar, yakni Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan.Baca Juga: Tok! Tok!, Airlangga Resmi jadi Ketum Golkar LagiHal itu dikemukakan Ketua Pimpinan Sidang Munas X Partai Golkar Azis Syamsuddin di Jakarta, Rabu (4/12) malam.Ia menyebutkan hampir 2/3 peserta munas mengusulkan untuk tetap menetapkan Aburizal sebagai Ketua Dewan Pembina, Akbar Tandjung Ketua Dewan Kehormatan, dan Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar.Selanjutkan, kata Azis, ada juga usulan dari Airlangga untuk memberikan posisi kehormatan bagi JK dan Luhut."Dari Pak Airlangga, ada masukan untuk memberikan tempat kehormatan bagi Bapak Jusuf Kalla dan Pak Luhut Binsar Panjaitan," kata Azis.Usul dan masukan dari Airlangga dan peserta munas terkait dengan jabatan bagi para senior Golkar itu akan dibawa dalam rapat komisi yang akan dipimpin Airlangga Hartarto untuk ditetapkan sekaligus membahas ko

JPNN.com, JAKARTA - Luhut Panjaitan dan Jusuf Kalla akan mendapatkan jabatan di kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai tak mungkin Megawati Soekarnoputri merendahkan Prabowo. Apalagi keduanya diketahui bersahabat."Kita tahu persis Ibu Mega dan Pak Prabowo bersahabat, berhubungan sangat baik. Tidak mungkin Ibu Mega ingin merendahkan Pak Prabowo. Jadi menurut saya tidak benar pernyataan seperti itu," kata Andre di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.Menurutnya, Prabowo juga tak perlu merespons hal-hal yang tidak produktif. Baca Juga: Soal Megawati Bilang Status Kewarganegaraan Prabowo, PKS Sengaja Ngadu?"Yang di DPR tunjukkan kinerja di masing-masing komisi, jangan diam. Yang di pemerintah pun tunjukkan kinerja dengan program-program nyata," kata Andre."Pak Prabowo memang dibantu oleh Pak Taufik Kiemas ya tahun 2000 kalau enggak salah, saya lupa tahun persisnya. Bahwa yang membantu kepulangan Pak Prabowo kembali ke Indonesia memang Pak Taufik Kiemas," kata Andre sambil mengenang mendiang suami M

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan dalam Munas X Golkar, di Jakarta, Rabu, mengenai kesiapan Airlangga Hartarto untuk diusung sebagai calon Presiden RI dalam Pilpres 2024.Aburizal yang akrab disapa Ical mengaku pernah mengatakan kepada Airlangga jauh sebelum Munas dihelat, bahwa jika Airlangga ingin menjadi Ketua Umum Golkar, maka harus siap menjadi calon Presiden RI ke depan."Betul kan pak Airlangga? Saya sampaikan, dan dia menyatakan siap," kata Aburizal di Jakarta, Rabu.Jika seluruh kader sepakat ingin mengusung kader sendiri, khususnya Airlangga Hartarto, sebagai capres, Ical mengatakan semua kader Golkar harus mengangkat derajat dan martabat partai.Baca Juga: Tok! Tok!, Airlangga Resmi jadi Ketum Golkar Lagi"Saya sampaikan kepada saudara Airlangga sebagai ketua umum, saya pernah mencoba (menjadi capres) tapi saya gagal. Oleh karena itu sekarang anda tidak boleh gagal, harus berhasil menjadi calon presiden, dan ini akan meng

JPNN.com, JAKARTA - Sidang Paripurna VI Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar memutuskan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang menilai tidak masalah kalau anak dan menantu Presiden Joko Widodo alias Joklwi maju dalam kompetisi pemilihan kepala daerah (pilkada).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai pertarungan memperebutkan kursi Ketum Golkar sudah berakhir. Ujang memprediksi Airlangga Hartarto akan terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Golkar periode 2019-2024.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Fraksi PKS DPR beserta jajaran FPKS DPRD se Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 4-5 Desember 2019, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad, mengatakan ada dua masalah dalam persoalan pilkada serentak yang akan digelar tahun 2020.'Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang membenarkan Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sudah mengembalilan formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Medan, Sumatera Utara, ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumut.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menilai pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden Joko Widodo tidak paham Pancasila dengan bukti menaikkan iuran BPJS Kesehatan, tidak benar.Moeldoko mengatakan, cara pandang Rocky dalam melihat Pancasila dan mencontohkan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, tidak jelas."Saya pikir, itu cara menilainya itu kacamatanya buram," kata Moeldoko, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.Kalau kacamatanya jernih, kata Moeldoko, maka Rocky akan melihat persoalan BPJS Kesehatan, akan jelas. Memang diakuinya, persoalan ini sangat berat. Defisit BPJS Kesehatan membuat pemerintah menaikkan iuran pada Januari 2020 mendatang.Baca Juga: Ancam Rocky Gerung, PDIP Dikatain Demokrat Cemen!"Jadi kalau itu berat maka kan harus ada upaya untuk meringankan beban APBN kan itu. Jadi jangan melihatnya langsung dikaitkan dengan Pancasila," kata mantan Panglima TNI itu.Moeldoko membantah keras tudingan Rocky bahwa Jo

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Gerindra Andre Rosiade merespopns tegas pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah merendahkan derajat Ketum Gerindra Prabowo Subianto.Menurut Andre, justru pernyataan Megawati tak menjatuhkan martabat Menhan Prabowo soal status stateless."Bu Mega mungkin menjelaskan bahwa beliau membantu Pak Prabowo pulang ke Indonesia waktu Pak Prabowo waktu itu kesulitan untuk masuk ke Indonesia kembali setelah periode reformasi, mungkin itu maksud Bu Mega tanpa bermaksud merendahakn Pak Prabowo," katannya Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2019).Baca Juga: Lagi Ngecek Tank, Prabowo Nanya: Ini Pake AC Kan?Baca Juga: Cerita Megawati Saat Selamatkan Prabowo, Begidik Bacanya!Sambungnya, "Kami tahu persis Bu Mega dan Pak Prabowo sahabat, berhubungan sangat baik. Tidak mungkin Bu Mega ingin merendahkan Pak Prabowo," kata dia.Karena itu, ia menegaskan bahwa Prabowo tidak akan merespons pernyat

JPNN.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah hari ini Rabu (4/12) melakukan rapat kerja bersama membahas penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020 - 2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.Read More...

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Sulsel telah merampungkan semua struktur kepengurusan 24 DPD se Sulsel.Hal tersebut diungkapkan Sekertaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gelora Sulsel Mudzakkir Ali Djamil saat acara penyerahan berkas verifikasi ke DPW di Hotel Dalton Makassar, Rabu 4 Desember 2019.Mantan legislator kota Makassar ini mengatakan seluruh kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Sulsel telah rampung. Bahkan sudah siap mengikuti tahapan verifikasi agar bisa ikut sebagai partai peserta pemilihan umum (pemilu)."Alhamdulillah 100 persen DPD itu sudah menyatakan kepengurusannya sudah siap untuk di verifikasi," tandas Muda sapaan akrab Mudzakkir.Kata dia, walaupun syarat verifikasi untuk Kabupaten/Kota hanya 75 persen, namun pihaknya menargetkan semua struktur kepengurusan di Sulsel akan dirampungkan di semua daerah."Kita optimislah untuk Sulsel ini bisa melewati verifikasi kemudian di Kementierian Hukum dan HAM

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon menyoroti kabar kritikan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berujung ancaman akan dipolisikan oleh Politisi PDIP Junimart Girsang. "Sudahlah, kita sudah capek sejak Pilpres kemarin, karena soal beda argumen saja lapor polisi. Argumen ya dibalas argumen, bukan malah lapor polisi," tegasnya dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (4/12/2019).Menurut dia, masih banyak hal yang harus dituntaskan ketimbang laporan kepada pihak kepolisian. Terlebih, hanya soal dialektika dalam sebuah forum diskusi."Kalau dalam diskusi ada yang tidak tepat, silakan bantah dan lawan sekeras-kerasnya di forum tersebut," ucapnya.Baca Juga: Rocky Gerung Diancam Dipolisikan, Kok Mereka Seperti Menjaga Jokowi, Bukannya...Baca Juga: Calon Ketum Tak Demokratis, Partai Golkar Rawan di Zona Kritis. . .Tambahnya, "Kalau habis diskusi lapor polisi, cemen namanya. Karena diskusi dan tukar pikiran menjadi tidak ada artinya. Adab diskusi itu: semua

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan jajaran direksi BUMN harus memiliki loyalitas tinggi kepada pemerintah.Ia menegaskan jika direksi ingin mengkritik sebaiknya tidak 'nyinyir' di luar dan meminta untuk disampaikan langsung kepada dirinya."Kalau mereka sendiri mengkritisi, tapi kerja di BUMN bukan berarti saya anti kritisi tapi harus dikritisi tapi langsung. Jangan lewat media. Kalau dia kerja di BUMN mengkritisi BUMN tapi lewat media itu kan nggak etis. Orang cari makan di BUMN," katanya kepada wartawan di Pacific Place Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2019).Baca Juga: Erick Thohir Sentil Bos-Bos BUMN, Direksi Garuda Nasibnya...Baca Juga: Erick Thohir Turun Tangan, Saatnya Investor Garuda Berpesta!Lanjutnya, ia pun memaparkan direksi mempunyai tim kerja untuk menyelesaikan setiap persoalan. Menurutnya, jika kritik disampaikan di luar berarti tidak menyelesaikan masalah.Bahkan, ia pun meyinggung jika para direksi tidak memiliki loyali