Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tidak membahas jatah kursi menteri saat melangsungkan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya hanya mencari persamaan dalam urusan kebangsaan."Sama sekali enggak ada. Tapi kalau tanya apa hal yang paling banyak dibicarakan? Bagaimana kedua potensi kedekatan, potensi kelemahan mas Prabowo, potensi kelemahan yang ada pada diri saya," kata Suya Paloh di kediamannya di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019) malam.Surya Paloh menambahkan, potensi yang ada pada dirinya dan Prabowo akan memberikan dampak besar bagi percepatan pembangunan bangsa apabila disatukan. Menurut dia, politik gagasan sangat diperlukan untuk membangun suasana kebangsaan menjadi lebih baik.Baca Juga: Di Balik Kemesraan Prabowo dan Surya Paloh, Ada. . ."Saya pikir itu tidak kalah artinya, dan tidak hanya terbatas apakah ada di dalam pemerintahan atau tidak. Jangan tanya masalah i

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto untuk menyamakan persepsi politik dalam lima tahun ke depan."Kalau Pak Prabowo datang menjumpai Pak Surya pasti ada agenda politik untuk dikesamakan persepsi dan persamaan perjuangan kita untuk lima tahun ke depan," kata Johnny di kediaman Surya Paloh, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2019).Johnny berujar, tantangan dunia ke depan akan semakin berat dan tidak menentu. Karena itu dibutuhkan soliditas nasional untuk menuntaskan persoalan bangsa yang terjadi saat ini.Baca Juga: Usai Jokowi, Prabowo Mesra dengan Surya PalohDia pun tidak ingin pertemuan antara Prabowo dan Paloh dikaitkan dengan urusan kabinet. Pasalnya urusan itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. NasDem mengaku akan tegak lurus dengan apapun keputusan Kepala Negara."Jangan semua hal ini dikaitkan dengan kabinet, kalau itu udah jelas dalam konstitusi kita

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah selesai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat menemukan titik persamaan meskipun terkadang berbeda pandangan."Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Surya Paloh, sahabat saya lama sejak kecil. Kami sudah hubungan cukup lama, bersahabat, kadang berbeda, kadang bersebrangan, tapi dalam suasana cinta tanah air kita satu," kata Prabowo di kediaman Surya Paloh di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019) malam.Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus ini menegaskan tidak ingin melihat Indonesia rusak dan terpecah belah. Karena itu, dirinya dan Paloh bersepakat untuk menjaga keutuhan nasional di atas kepentinga lainnya.Baca Juga: Jokowi Ketemu Prabowo-SBY, PKB Cemas Didepak dari Koalisi?"Kita menemukan persamaan yang baik. Kita tidak ingin Indonesia rusak, tidak ingin negara kita pecah belah, k

INIPASTI.COM, MAKASSAR - Bakal Calon Bupati Bulukumba, Muhammad Risman Pasigai punya cara tersendiri dalam menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat.Bukan hanya jogging, renang dan lainnya, namun dengan bersepeda juga merupakan olah raga yang cukup bagus.Selain meregangkan otot-otot badan juga bermanfaat meredakan stres. Olah raga inilah yang dilakukan Risman Pasigai dalam setiap pekan demi menjaga stamina agar aktivitas dalam bersosialisasi di masyarakat kedepannya lancar."Tubuh ini juga hutuh refreshing tentu olahraga solusinya. Yah minimal dalam sepekan ada waktu yang dimanfaatkan berolahraga dengan bersepeda," kata Risman Pasigai saat dikonfirmasi, Minggu (13/10/2019).Mengelilingi sudut-sudut Kota Makassar bersama pengurus Golkar Sulsel menurut MRP, panggilan akrabnya menjadi rutinitas mingguan para pengurus.Bahkan rutinitas ini nantinya akan dilakoni MRP di Kabupaten Bulukumba, apalagi aktivitasnya dalam beberapa bulan kedepan cukup padat dengan turun ke masyarakat menyosialisasika

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menilai inkonstitusional apabila ada pihak-pihak yang mencoba menekan Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Perppu tentang KPK. Dia meminta semua pihak untuk memahami proses bernegara sesuai konstitusi.Ia mengatakan tidak benar apabila presiden didesak pihak tertentu untuk mengeluarkan Perppu KPK."Bernegara itu kan punya aturan, yaitu aturan hukum, lah bentuk kehadiran negara untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan masalah tata kelola pemerintahan dan negara," kata Firman dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (13/10/2019).Baca Juga: Jokowi Masih Timang-Timang Perppu KPK, Pengamat: Emang Perlu?Dia menilai masyarakat tidak bisa menggunakan pola-pola penekanan yang di luar sistem. Sebab, proses penyusunan maupun mengubah UU ada jalur konstitusional yang harus dilakukan.Menurut dia, kalau penekanan-penekanan tersebut dituruti, maka akan menjadi parlemen jalanan. Karena itu, koridor konstitusi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin mengatakan proses penyusunan struktur kabinet masih dalam proses penyempurnaan sehingga masih belum dapat diumumkan.Kiai Ma'ruf meminta publik untuk bersabar menanti nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahan dirinya dan Presiden terpilih Joko Widodo."(Kabinet) sekarang masih disempurnakan-disempurnakan," ujar Kiai Ma'ruf di Paviliun Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (13/10/2019).Bila saatnya sudah tepat, dia memastikan nama-nama jajaran kabinetnya akan diumumkan secara terbuka di hadapan masyarakat. "Nantilah kalau sudah saatnya. Tunggu saja," ujar ketua Majelis Ulama Indonesia itu.Baca Juga: Soal Menteri Kabinet Jokowi, Coba Tanya ke Bu MegaTerkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 yang akan digelar pada 20 Oktober mendatang, Ma'ruf mengaku tidak memiliki persiapan khusus. "Soal pelantikan ya persiapan dilantik saja,"

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru Bicara Ketua Umum Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo Subianto diundang oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Dahnil mengatakan Surya mengundang Prabowo ke kediamannya, Jalan Permata Berlian R20, Permata Hijau, Jakarta Selatan."Benar. Diundang Bang Surya (Paloh), Pak Prabowo diundang," kata Dahnil saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (13/10/2019).Saat ditanya lebih jauh apakah pertemuan itu akan membicarakan soal koalisi antara Prabowo dan parpol pendukung pemerintahan Jokowi, Dahnil mengatakan, pertemuan dua pimpinan partai itu sekadar silaturahmi.Baca Juga: Jokowi Ketemu Prabowo-SBY, PKB Cemas Didepak dari Koalisi?Selama ini, Nasdem menjadi partai politik yang resisten dengan merapatnya Gerindra ke pemerintah. "Silaturahim saja," kata Dahnil menambahkan.Pada Jumat (11/10/2019), Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk hadir ke Istana Negara. Sehari sebelumnya, Jokowi juga mengundang Ketua

JPNN.com, JAKARTA - Dua ketua umum partai, Surya Paloh (Nasdem) dan Prabowo Subianto (Gerindra) bakal melakukan pertemuan di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (13/10) malam.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku tak khawatir dengan dua pertemuan politik yang dilakukan oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).Ia menilai pertemuan Jokowi dengan dua tokoh politik yang sempat berseberangan, Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan ajang menjalin silaturahmi.Dalam pertemuan tersebut, Jazilul mengatakan, Jokowi membicarakan tentang kondisi Indonesia, dan bukan bagi-bagi jabatan kepada Partai Gerindra dan Demokrat.Baca Juga: Biar PKS Enggak Jomblo, PAN Ogah Ikut Periode II Jokowi"Saya yakin pembicaraan pak Jokowi dengan pak SBY dan Pak Prabowo mengutamakan kepentingan bangsa, saya yakin. Bukan bagi-bagi kursi atau yang lain," ujar Jazilul, Minggu (13/10/2019).Ia justru mengapresiasi pertemuan yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut. Sebab, Prabowo dan SBY diketahui menjadi lawan politik Jokowi selama proses pemilihan presiden (Pilpres) 2019."Hadirnya tokoh pak Prabowo, Pak SBY ke

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Amanat Nasional (PAN) memberi sinyal akan berada di jalur yang sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni menjadi oposisi. Partai berlambang matahari terbit ini tidak ingin terpengaruh langkah politik Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang akan gabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Hari Wibowo mengatakan partainya tidak tergoda ikut dalam pemerintahan periode kedua Jokowi tersebut. Menurut dia, setiap partai politik berhak menentukan langkahnya."Itu hak dan keputusan Pak SBY dan Mas Prabowo serta partai masing-masing. Para pendukung Prabowo-Sandi juga mempunyai hak mengambil sikap, apakah sepakat dengan beliau berdua atau justru merasa kecewa," kata Drajad, Minggu (13/10/2019), seperti dikutip dari iNews.id.Baca Juga: Demokrat-Gerindra Ikut Jokowi, Jawaban PAN Nyelekit!PAN, ungkap dia, sudah mengambil sikap yang jelas yaitu berada di luar kabinet. Menurut Drajad, demokrasi di seluruh belah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKoordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai UU KPK hasil revisi tidak akan melemahkan lembaga antirasuah itu."Saya sih tidak melihat bahwa produk revisi ini pelemahan, jadi pelemahan itu ada pada orangnya," tegas Adhie kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).Dia melihat posisi KPK itu tidak bisa dilemahkan dari luar maupun dari instrumen. "KPK itu bisa dilemahkan dari dalam, jadi kalau komisionernya 'tough', konsisten dengan pemberantasan korupsi tidak akan ada aturan yang membelenggu dia," sambungnya.Baca Juga: Jokowi Masih Timang-Timang Perppu KPK, Pengamat: Emang Perlu?Baca Juga: Arteria Dahlan: Uji Materi Paling Pas Bila Tak Puas Revisi UU KPKJika UU KPK hasil revisi dianggap melemahkan, kata Adhie, UU sebelumnya ternyata juga tidak lebih baik, dalam artian pemberantasan korupsi hingga kini berjalan dengan tidak maksimal. "Faktanya kan banyak koruptor yang tidak bisa mereka tembus," tegasnya.Menurut Adhie, jika UU sebelumnya sudah d

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi mencurigai Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain merupakan juru bicara kaum radikal.Kecurigaan tersebut bermula saat Tengku Zulkarnain berkicau lewat akun Twitter pribadinya @ustadtengkuzul, Jumat (11/10), terkait penusukan Menkopolhukam Wiranto. Ia pun mempertanyakan apakah penusukan tersebut merupakan tindakan kriminal biasa atau luar biasa karena seakan-akan merupakan tindakan radikalisme."Apakah penusukan Menkopolhukam merupakan tindakan kriminal biasa, atau luar biasa, sehingga sampai heboh dibawa ke ranah radikalisme dan digiring seolah gerakan dan jaringan membahayakan negara...? para pakar hukum pidana hendaknya bicaralah, bung @hotmanParis supaya tdk kacau...," cuitnya seperti yang dikutip, Minggu (13/10/2019).Baca Juga: Wiranto Ditusuk, Kiai Ma'ruf: Ini Bukti Paham Radikal BerkembangBaca Juga: Bilang di Facebook Wiranto Pantas Digantung, ASN di Riau Diciduk PolisiTerkait cuitan itu,

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohamad Guntur Romli menyatakan pihaknya mendukung sikap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang mengutuk tindakan penusukkan yang dilakukan teroris terhadap Menko Polhukam Wiranto. Menurutnya, meski memiliki perbedaan pandangan politik, sikap Prabowo tersebut sangat baik."Apapun posisi politik anda, tidak boleh menyepelekan, memaklumi apalagi mendukung terorisme. Sikap pak @prabowo ini OK banget," cuitnya seperti yang dikutip, Minggu (13/10/2019).Baca Juga: Pak Prabowo Jadi Oposisi Saja, Gak Hina Kok!Baca Juga: Soal Wiranto, Politisi PKPI ke Tengku Zul: Lu Jubir Kaum Radikal?Diberitakan sebelumnya, saat menjengguk Wiranto, Prabowo menyatakan tidak menemukan adanya rekayasa atas insiden penusukan Wiranto. "Yang jelas saya lihat tadi ada beberapa, mungkin 9 dokter senior dari TNI. Saya tidak melihat ada rekayasa, saya tidak melihat," ungkapnya.Terkait itu, ia pun menyatakann sikap tegas bahwa dirinya mengutuk ti

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Pembinaan Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) mengungkapkan Menko Polhukam Witanto tidak hanya mengalami luka pada bagian perut. Melainkan, terluka pada jarinya.Menurut dia, luka pada jari kelingking Wiranto akibat menangkis serangan pisau dari Syahrial alias Abu Rara."Tangannya kelingkingnya juga luka karena menangkis serangan itu. Alhamdulillah tertangkis tidak ke atas itu," katanya usai menjenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2019). Baca Juga: Ma'ruf Amin Sebut Paham Radikal Berkembang usai Penusukan WirantoBaca Juga: Soal Menteri Kabinet Jokowi, Coba Tanya ke Bu MegaNamun, kendati demikian, ia mengatakan Wiranto saat ini dalam kondisi membaik. Bahkan, ia mengatakan Wiranto juga sudah bisa diajak berbincang."Iya saya bercakap-cakap dengan beliau tadi, alhamdulillah sudah bisa bercakap-cakap dan sudah mulai membaik. Tapi, tentang kapan bisa keluar masih belum tahu," ucapnya.Lebih lanjut, ia pun turun mendoakan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi mengatakan gabungnya Partai Gerindra ke Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengakhiri ketegangan politik usai Pilpres 2019. "Persaingan politik disertai justifikasi ideologis yang sengit memang biasanya terjadi saat memperebutkan suara pemilih. Hal itu terlihat jelas saat Pileg maupun Pilpres antara pendukung Jokowi dan Prabowo," ungkapnya kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).Baca Juga: Terjebak, Jokowi Terjebak Cinta SegitigaBaca Juga: Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo, Tanggapan Paloh Adem. . .Namun, lanjutnya persaingan itu bisa juga mereda menjadi politik saling akomodasi yang didorong oleh perburuan kekuasaan (power seeking) dalam formasi pemerintahan.Menurutnya, faktor yang menghambat konsensus politik ditanggalkan, termasuk justifikasi ideologis yang sebelumnya dipropagandakan pada pemilih."Fenomena inilah yang sering disebut kartelisasi politik dan relevan menjelaskan peruba

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWaketum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan menegaskan pihaknya tidak memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menempatkan kadernya di kursi menteri. Justru, ia menyerahkan semua keputusan di tangan Jokowi."Saya pikir ya, itu tidak ada seperti itu (memaksa). Pada prinsipnya Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih," katanya kepada wartawan, Minggu (13/10/2019). Baca Juga: Demokrat-Gerindra Ikut Jokowi, Jawaban PAN Nyelekit!Baca Juga: Demokrat: Pos Mana Pun Terserah Presiden, AHY Ngebet Jadi Menteri?Lanjutnya, ia menyebut partainya tulus membantu Jokowi. Bahkan, terkait 14 konsep progeam pun ia mengaku tak masalah akan dipakai atau tidak,"Ya boleh (dipakai). Itu kan untuk kepentingan rakyat," tuturnya.Pada Kamis (10/10/2019), SBY menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu banyak hal yang dibahas keduanya, salah satunya soal politik dan peluang Demokrat gabung ke koalisi pemerintahan. Penulis: Redak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan partainya akan tetap di garis oposisi, mesik ditinggal Partai Gerindra dan Demokrat yang dikabarkan akan merapat ke Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Sampai saat ini posisi di luar pemerintahan. Belum ada agenda di luar itu, mayoritas pengurus, kader, dan simpatisan memilih sikap seperti itu," katanya kepada wartawan, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: PAN dan PKS Jadi Oposisi, Bisa Jadi Penyeimbang?Baca Juga: Gak Nyangka Alasan Gerindra Merapat ke Istana, Cuma untuk...Lanjutnya, ia mengatakan keputusan Gerindra dan Demokrat bergabung merupakan hak partai tersebut. Namun, ia mengingatkan, publik akan menilai pihak mana yang memang fokus pada perubahan mana yang hanya mengejar politik praktis semata."Silakan masyarakat menilai mana yang sungguh-sungguh berjuang," ujarnya.Lebih lanjut, meski menjadi oposisi, tegasnya, bukan berarti partainya akan menjadi oposisi yang selalu bersebelahan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman menyatakan alasan partainya merapat ke Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan negara yang pelik. Namun, langkah partainya untuk justru ditolak beberapa partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK)."Kondisi saat ini banyak persoalan pelik yang membuat kita harus bersatu mengedepankan kepentingan rakyat dan meninggalkan ego masing-masing," katanya kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).Baca Juga: Terjebak, Jokowi Terjebak Cinta SegitigaBaca Juga: Bilang Wajar Jika Gerindra Dapat Jatah 3 Menteri, Lha PDIP?Lanjutnya, ia tak secara gamblang saat ditanya kepastian sikap Gerindta. Ia hanya mengatakan saat ini suara kader Gerindra di daerah sangat dinamis.Bahkan, ia menyatakan sikap politik partainya akan ditetapkan dalam rakernas yang akan digelar pada 15-17 Oktober 2019. "Tradisi demokrasi kami begitu, untuk hal strategis Pak Prabowo minta pendapat kader. Setelah beliau memutuskan, kami semua akan p

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan penyusunan Kabinet Kerja Jilid II Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diwarnai cinta segitiga.Ia mengatakan cinta segitiga ini terjadi di antara Jokowi, poros Teuku Umar yakni PDI Perjuangan dan poros Gondangdia atau Partai NasDem."Saya menyebut penyusunan kabinet ini cinta segitiga antara Jokowi dengan poros Gondangdia, dan Poros Teuku Umar," katanya kepada wartawan, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: Jokowi Masih Timang-Timang Perppu KPK, Pengamat: Emang Perlu?Baca Juga: Soal Menteri Kabinet Jokowi, Coba Tanya ke Bu MegaLanjutnya, sebagai presiden terpilih, Jokowi berusaha menjada keseimbangan di dalam parpol pendukungnya, Menurutnya, keseimbangan ini, berhubungan dengan poros Gondangdia dan Teuku Umar yang nampaknya sedang cukup tegang.Sambungnya, ia mengatakan kedua poros ini memiliki pandangan yang berbeda soal pemilihan partai di koalisi."Pak Jokowi memerlukan dua-duanya, tapi dua-duanya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menerbitkan Perppu revisi UU KPK. Sebab, menurutnya hal tersebut tidak ada urgensinya."Perppu tidak ada urgensinya hari ini," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (12/10/2019).Lanjutnya, ia menyatakan hal itu menyusul desakan agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Ia pun menyarankan agar Jokowi dapat mengambil posisi yang tepat dalam menyikapi pro kontra UU KPK.Baca Juga: Jokowi Gak Perlu Keluarkan Perppu KPK, Aman?Baca Juga: Bantah Sandera Jokowi Soal Perppu KPK, PDIP Malah...Bahkan, ia juga mempertanyakan sikap Jokowi yang mempertimbangkan menerbitkan Perppu."Padahal, dengan membatalkan RUU KPK atau tetap meneruskan RUU KPK bukan masalah kan. Jadi, kelihatan betul RUU KPK itu dikeluarkan tanpa perhitungan politik yang matang, ketika di luar mendapat tekanan publik yang begitu keras mereka kemudian berfikir ulang, tapi untuk membatalkannya takut kehilan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berharap Partai Gerindra memilih untuk menjadi oposisi di Pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Sebab, hal tersebut sesuai dengan keinginan para pendukung di Pilpres 2019 lalu.Menurutnya, sebagai oposisi itu tidak hina. Justru sebaliknya, akan terhormat dan bisa memiliki peran sebagai kontrol penguasa."Harusnya Gerindra jadi oposisi saja. Menjadi oposisi bisa lebih terhormat karena bisa mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan dan salah arah." katanya kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: Bilang Wajar Jika Gerindra Dapat Jatah 3 Menteri, Lha PDIP?Baca Juga: Gerindra Sebut Amandemen UUD 1945 Tak Singgung Pemilihan Presiden, karena...Lanjutnya, ia mengingatkan bahwa negara butuh oposisi yang kuat dan tangguh. Sehingga bisa mengawasi jalannya roda pemerintahan. Sambungnya, jika Gerindra yang diharapkan publik menjadi oposisi b

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun menyatakan ketidakpastian siapa-siapa menteri di Kabinet Kerja Jilid II Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena Mantan Gubernur DKI tersebut tengah tersandera oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri."(Jokowi tersandera Mega) Iya. Pak Jokowi gak bisa mengabaikan Bu Megawati (dalam pemilihan kabinet menteri)," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: Mega Sudah, Bamsoet Bakal Sowan ke SBYBaca Juga: Kasihan, Jika Pilih Oposisi PKS Bakal Dikerjain Partai-Partai JokowiLanjutnya, ia mengatakan ketersanderaan ditengarai karena banyaknya jasa yang telah dilakukan Mega untuk Jokowi. Karena itu, keputusan utama pemilihan kabinet menteri diduga sebagian besar ada di tangan Megawati."Karena betapapun dia menjadi presiden atas jasa besar Megawati dan partainya karena mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden," kata dia.Situasi tersebut, kata dia y

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik Rocky Gerung menyatakan jika kasus penusukan terhadap Menko Polhuka Wiranto, Kamis (10/10), cerminan Badan Intelijen Negara (BIN) kecolongan.Hal tersebut dikatakan terkait pernyataan Kepala BIN, Budi Gunawan yang mengaku sudah mengendus pelaku penusukan Wiranto sejak tiga bulan sebelumnya. Bahkan, ia juga menyoroti klaim aparat kepolisian dan BIN yang langsung melabeli pelaku sebagai jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD)."Bagaimana BIN menyatakan bahwa tersangka adalah anggota JAD dengan cepat?" di Realita TV, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: BIN Ngaku Sudah Pantau Penyerang Wiranto, Gerindra: JAD, (Jangan Ada Dusta)Baca Juga: Yusril soal Penusukan Wiranto: Ini Peringatan, Bukan Tindakan Main-mainSambungnya, "Kalau memang dia sudah terdeteksi sebagai sel dari JAD, seharusnya sebelum pisau itu menusuk Pak Wiranto, tersangka sudah ketahuan dan bisa diamankan," tambahnya..Terkait itu, ia berpandangan akan menjadi kritikan pedas bagi BIN dalam men

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai jika PKS yang hanya menjadi pihak oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf AMin akan terasa berat. Bahkan, ia melihat PKS bakal dikerjai oleh partai politik yang berada di barisan koalisi."Ya berat, bahkan PKS sendiri sudah mengakui kalau sendirian akan berat, karena akan cenderung 'dikerjai'," ucapnya kepada wartawan, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: PAN dan PKS Jadi Oposisi, Bisa Jadi Penyeimbang?Baca Juga: Pengamat Politik: Jokowi Harusnya Segera Sahkan UU Revisi KPKSambungnya, "Partai yang menjadi oposisi harus memiliki daya tahan kuat. Karena ketika mengkritik pasti akan ada serangan balik dari pemerintah," tambahnya.Menurutnya, jikapun dibantu dengan PAN yang menjadi oposisi, ia memprediksi kontrol terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa menjadi tidak efektif."Kalau hanya PKS atau ditambah PAN tidak akan mengubah keadaan, tidak akan ada check and balance," tukasnya.Diketahui

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PDIP, Kapitra Ampera mengaku tak masalah jika Partai Gerindra akan mendapat jatah tiga menteri di Kabinet Kerja Jilid II Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, ia menilai hal itu masuk akal.Menurutnya, dengan bergabungnya Gerindra, pemerintahan Jokowi selama 5 tahun ke depan nantinya semakin bagus."Itu rasional saja. Saya pikir bisa saja dan itu lebih bagus sehingga ada wujud nyata dari Kabinet Kerja Pak Jokowi," katanya kepada wartawan, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: Pengamat Politik: Jokowi Harusnya Segera Sahkan UU Revisi KPKBaca Juga: Gerindra Sebut Amandemen UUD 1945 Tak Singgung Pemilihan Presiden, karena...Sambungnya, "Jadi di sisi lain, Pak Jokowi fokus membangun infrastruktur dan menterinya juga fokus kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Itu menarik, itu boleh, kalau politik boleh," tuturnya.Selain itu, ia mengatakan jika Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan, ia meyakini stabilitas politik akan terjaga. "Ya saya pi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSinyal Partai Demokrat dan Gerindra akan bergabung dalam koalisi pemerintahan semakin menguat. Hal itu menimbulkan kekhawatiran, tak ada oposisi akan membuat tak adanya check and balance terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kekhawatiran itu ditepis Wasekjen PPP Ahmad Baidowi. Parlemen tak akan lembek, karena masuknya partai oposisi ke koalisi Jokowi tidak akan menghilangkan sikap kritis dari parlemen kepada pemerintahan. "Bahwa ada satu atau dua partai yang ikut masuk ke kabinet dan menjadi pendukung Pak Jokowi itu dominan, itu tidak menghilangkan kritis dari parlemen," tutur Baidowi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Peta Politik Usai "Pesta" di Parlemen, di d'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: Demokrat Dapat Jatah Satu Kursi, Gerindra Tiga Nih?Menurut pria yang biasa disapa Awiek ini politik itu cair. Karena itu, dia menilai masuknya partai oposisi menjadi bagian dari pemerintahan tidak perlu dipermasalahkan. Ap

Warta Ekonomi.co.id, JakartaFraksi Partai Gerindra di MPR memastikan rencana amandemen UUD 1945 tak akan menyinggung soal sistem pemilihan presiden dan wakil presiden."Kami sudah sepakat bahwa MPR tidak mengembalikan pemilihan presiden kembali dipilih MPR," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR RI, Ahmad Riza Patria di d'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).Kemudian, amandemen terbatas UUD 1945 juga dipastikan tidak bakal mengutak-atik urusan masa jabatan presiden, seperti dipilih seumur hidup atau tiga periode.Baca Juga: Bertemu Megawati, Pimpinan MPR Bahas Usulan Amandemen Terbatas UUD 1945"Atau periodisasi DPR menjadi enam tahun, tidak begitu, atau presiden jadi delapan tahun, tidak begitu. Jadi, kita harus memahami mengerti bahwa kita ini punya putra putri terbaik yang pintar, cerdas, muda, semua harus diberi kesempatan yang sama," ujarnya.Menurutnya, sejauh ini pembahasan di MPR terkait amandemen 1945 hanya berbicara mengenai menghadirkan kembali Garis-Garis Besar Halu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta aparat kepolisian bisa lebih waspada dalam menjaga pejabat negara dari serangan terorisme. Ia pun prihatin dengan peristiwa yang dialami Menko Polhukam Wiranto."Saya prihatin ya melihat kejadian ini, dan itu bisa terjadi bukan hanya kepada Pak Wiranto. Bisa juga terjadi kepada diri saya atau yang lainnya. Prinsipnya saya melihat aparat keamanan akan lebih fokus untuk mengamankan yang seperti ini," ujar La Nyalla di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (12/10/2019).La Nyalla menilai, peristiwa penikaman yang dialami Wiranto bukan setingan seperti apa yang diperbincangkan warganet. Dia melihat dari video yang beredar pelaku begitu cepat menyerang Wiranto dengan berlari. Baca Juga: Usai Jenguk Wiranto, Yusril Ihza Sebut Kondisi Menko Polhukam..."Saya yakin betul ini bukan setingan, mana mungkin mau disetting untuk ditikam. Apalagi beliau ini kan penabat tinggi. Dan saya tanya tadi hasil operasi itu 47 cm usus dipoto

Warta Ekonomi.co.id, JakartaUsai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), banyak pihak mempertanyakan kedua partai yang dulunya berada di oposisi bersama dengan Gerindra dan Demokrat yakni PAN serta PKS.Menanggapi itu, Analis Politik Arif Nurul Iman menilai nasib PAN dan PKS bisa menjadi penyeimbang yang mampu memberikan alternatif untuk mendukung Pemerintahan Jokowi yang lebih baik."Nasib PAN dan PKS justru ketika berada di luar pemerintah bisa menjadi kekuatan penyeimbang sehingga jika mampu menyodorkan alternatif kebijakan yang lebih baik akan memperoleh simpati dan dukungan rakyat," ujar Arif, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: Gerindra Gabung Pemerintah, PAN dan PKS Jadi. . .Menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan yang berdemokrasi butuh oposisi yang menjadi penyeimbang. Maka itu PAN dan PKS dirasa pas dengan posisi itu."Demokrasi butuh kekuatan penyeimbang, karena itu mes

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap menjadi oposisi selama lima tahun mendatang. PKS disebut sudah mantap bersikap dan tidak tergoda untuk masuk pemerintahan."PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan," kata Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2019)."Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," ucapnya.Baca Juga: Kekeh Oposisi, PKS: Insya Allah Kami IstiqomahJazuli menambahkan, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat dengan tidak ingin masuk ke dalam pemerintahan. Pasalnya, PKS menghormati partai politik yang 'berkeringat' untuk memenangkan Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019."PKS ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagi pula, kami merasa tetap di pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, berpendapat sebaiknya Partai Gerindra tetap menjadi oposisi selama lima tahun ke depan. Pasalnya, selama ini banyak pendukungnya yang ingin agar partai berlogo burung garuda itu berada di luar kekuasaan.Ujang menilai menjadi oposisi sama terhormatnya dengan pihak yang menduduki kekuasaan. Sebab oposisi dapat berfungsi sebagai kontrol tatkala pemerintah telah salah jalan."Harusnya Gerindra jadi oposisi saja. Karena pendukungnya banyak yang menginginkan Gerindra berada di luar kekuasaan. Menjadi oposisi sama-sama terhormatnya dengan berkuasa. Bahkan menjadi oposisi lebih terhormat. Karena bisa mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan dan salah arah," kata Ujang dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: Gerindra Gabung Pemerintah, PAN dan PKS Jadi. . .Ujang menambahkan, wacana bergabungnya Gerindra dengan koalisi Jokowi dapat dimaknai sebagai manuver untuk mendap

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar telah merampungkan tim penjaringan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Makassar.Irwan Tahir dipercayakan menjadi ketua penjaringan yang akan menjalankan seluruh rangkaian tahapan penjaringan di tingkat DPD PAN Makassar.Pasca ditunjuk oleh Hamzah Hamid selaku ketua PAN Makassar, Irwan Tahir langsung bekerja cepat membuka penjaringan. Jika tak ada aral melintang pengambilan formulir akan dimulai pada Senin, 14 Oktober sampai Senin, 4 November 2019."Kita membuka pendaftaran mulai pukul 10.00 pagi hingga 16.00 setiap harinya. Batas waktu hingga tiga minggu ke depan," kata Miko, sapaan akrab Irwan Tahir, Jumat (11/10).Dia menegaskan, tim penjaringan PAN akan berkerja dengan sungguh-sungguh dan independen. Semua bakal calon harus taat struktural dan administrasi. Sehingga lanjut dia, yang memiliki peluang untuk diusung PAN adalah mereka yang telah mendaftar di DPD PAN Makassar.Meski begitu

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memastikan partainya tidak masalah berada di dalam atau luar kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai NasDem Surya Paloh menganggap pertemuan Jokowi-Prabowo merupakan sebuah pertemuan yang penuh nilai positif untuk bangsa."Intinya pertemuan yang sedemikian rupa itu menurut saya pertemuan yang amat sangat memberikan nilai positif. Karena itu kita bertemu, sulit bersalaman bersama bagaimana kita menyelesaikan masalah bangsa," kata Surya Paloh usai membesuk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD, Jakarta, Sabtu (12/10/2019).Sementara permasalahan bangsa ini kata dia begitu kompleks dan besar, oleh sebab itu perlu kerja sama semua pihak untuk menyelesaikannya. "Tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok, kita harus bersama menyelesaikannya," ucapnya.Baca Juga: Mas Paloh, Nasdem Jadi Oposisi SajaKetika ditanya pendapatnya tentang Gerindra akan merapat ke dalam koalisi Pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 dan ikut mendapatkan posisi menteri, Paloh mengatakan urusan tersebut menjadi hak prerogatif presiden."Itu hak prerogatif presiden, presiden anggap

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan konsistensinya menjadi oposisi bagi Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.Partai yang dipimpin Sohibul Iman ini tidak terpengaruh dengan manuver rekan sekolaisinya pada Pilpres 2019, Partai Gerindra dan Demokrat yang menunjukkan sinyal akan merapat dalam Pemerintah Jokowi jilid 2 nanti.Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, setiap partai politik memiliki strategi dan pertimbangan masing-masing dalam menentukan langkah politik.Baca Juga: Akhirnya Ngaku, PKS Pakai Pasukan 'Redi' di Medsos"Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi atau bertahan di oposisi," kata Mardani, Sabtu (12/10/2019).Dia menjelaskan keputusan partainya menjadi oposisi berdasarkan keputusan Majelis Syuro. "PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan. Insya Allah PKS istiqomah di jalur oposisi," kata M

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi sikap kenegarawanan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang bersedia menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (20/10/2019). Bamsoet mengatakan Prabowo ingin menunjukan persatuan adalah yang paling utama."Beliau (Prabowo) menyatakan, kalaupun tidak diundang (pelantikan presiden terpilih), beliau akan hadir, ini luar biasa," kata Bamsoet di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (11/10/2019) malam.Hal itu dikatakannya usai bertemu Prabowo untuk menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Bamsoet mengatakan pimpinan MPR RI sengaja menemui Prabowo, tidak hanya sebagai mantan calon presiden namun sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, partai nomor dua terbesar dalam perolehan suara di Pemilu 2019.Baca Juga: Keren! Prabowo Akan Hadir di Pelantikan Jokowi-Ma'rufBamsoet menilai sikap yang ditunjukkan Prabowo itu menegaskan kepada masyaraka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Gerindra siap mengajukan kader-kadernya untuk menjadi calon menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Rencananya, nama kader akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) partai pada 15 sampai 17 Oktober mendatang."Kita akan tentukan sikap kita juga tanggal 5-17 Oktober kita akan ada rakornas, di situ kita juga baru akan umumkan secara internal kalau kita masuk siapa saja orang-orangnya, bidangnya apa saja," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/10/2019).Kabarnya, Partai Gerindra telah menyiapkan tiga nama calon menteri. Yaitu Edhy Prabowo, Sandiaga Uno, dan Fadli Zon. Namun, Dasco menegaskan bahwa hal tersebut akan dibahas dalam rakernas."Ya itu kan tanggal 17 (Oktober) kemungkinan, baru bisa kita rilis lah. Yang pasti dari banyak nama itu tidak ada nama saya," ujar Dasco.Baca Juga: Demokrat Dapat Jatah Satu Kursi, Gerindra Tiga Nih?Namun, ia menjelaskan, pembicaraan calon menteri

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada (10/10/2019), dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di hari berikutnya, (11/10/2019).Banyak yang mengartikan pertemuan ini menjadi sinyal kuat tentang gabungnya dua partai tersebut dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan, melihat perolehan suara Pemilu 2019, Demokrat akan dapat satu kursi dan Demokrat kemungkinan tiga kursi.Baca Juga: Pak Jokowi, Pak SBY, dan Pak Prabowo Bukan Bagi-Bagi Kursi, tapi. . ."Demokrat menurut saya satu, paling banyak dua. Kenapa? Karena perolehan Demokrat pada pemilu lalu tidak terlalu tinggi," ujar Ujang.Sementara Gerindra, lanjut Ujang, setelah tidak mendapatkan posisi Ketua MPR, berpeluang besar mendapatkan tiga jatah menteri di Kabinet Kerja jilid II.Baca Juga: Usai Bertemu SBY, Akhirnya Jokowi Ngaku!!

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) melangsungkan pertemuan dengan Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. PKB menanggapi santai pertemuan Jokowi dengan dua tokoh bangsa itu.Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid meyakini pertemuan antara Jokowi bersama SBY dan Prabowo bukanlah bagi-bagi kursi meteri saja, melainkan lebih kepada kepentingan bangsa."Dan saya yakin pembicaraan pak Jokowi dengan pak SBY dan Pak Prabowo mengutamakan kepentingan bangsa saya yakin. Bukan bagi-bagi kursi atau yang lain," tegas Jazilul, Sabtu (12/10/2019).Baca Juga: Sowan ke Jokowi, Prabowo Mempermalukan Pendukung dan Diri Sendiri. . .Bahkan Jazilul menyambut positif pertemuan antar tokoh ini, karena diyakininnya akan memberikan angin sejuk bagi bangsa usai sebelum saling bertarung di Pilpres."Jadi hadirnya tokoh pak Prabowo, Pak SBY ke istana berdiskusi dengan pak Jokowi ini akan memberikan rasa sejuk k

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai NasDem mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibarengkan dengan bahasan undang-undang lain. Misalnya bersamaan dengan revisi Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Pemasyarakatan guna mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan."Memang dari NasDem kami melontarkan wacana pembahasan RKUHP paling tidak satu napas dengan rencana untuk revisi terhadap KUHAP dan RUU Pemasyarakatan," kata Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari di Jakarta, Jumat (11/10/2019).Menurut dia, ranah yang diatur tiga norma itu memiliki titik sambung satu sama lain, yakni reformasi lembaga pemasyarakatan untuk mengatasi overkapasitas perlu disertai pengurangan jumlah orang yang dikirim ke lapas.Baca Juga: Gerindra Merapat, Nasdem Angkat Kaki?Taufik Basari berpendapat bahwa tidak semua perkara, pelakunya harus masuk lapas. Misalnya, kasus narkotika, ke pusat rehabilitasi."Penekanan di dalam RKUHP juga harus muncul

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari berpendapat bahwa tidak ada masalah jika Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah. Kata dia, ada manfaatnya jika Gerindra bergabung dengan koalisi."Pendapat pribadi, saya rasa ada manfaatnya sih memasukkan Gerindra ke dalam koalisi," kata Eva, Jumat (11/10/2019).Menurut Eva, keuntungan atau manfaat jika Gerindra bergabung dengan koalisi yakni, menghilangkan adanya politik oposan ke pemerintah. Serta, mempercepat pembangunan Nawacita yang sedang digalakkan Presiden Jokowi."Misalnya benar Gerindra masuk (koalisi), mereka harus menjadi 'pembantu' yang baik, setia, dan stop memainkan politik oposan ke pemerintah, yang paling krusial, mengikuti nawacita secara serius terutama proyek nation and character building berdasarkan Pancasila," ujar Eva.Baca Juga: Jokowi-Prabowo Bertemu Lagi, Gerindra Kebagian Jatah Menteri Apa?Baca Juga: Jokowi Bilang Gerindra Kemungkinan Masuk

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Demokrat terang-terangan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jika diajak bergabung di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka juga dengan senang hati untuk AHY mengisi salah satu kursi menteri.Melalui Waketum Partai Demokrat, Syarief Hasan, Demokrat menyampaikan, "Pos mana pun itu terserah Presiden terpilih. (Kalau) Orangnya, ya yang jelas kalau di Demokrat pasti pertama kali ya AHY lah ya," kata Syarief di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019) malam.Baca Juga: AHY Masih Mungkin Masuk Gerbong Menteri Baru JokowiKendati sudah menyiapkan AHY menjadi menteri, namun hingga kini belum ada kepastian terkait apakah bergabung atau tidaknya Partai Demokrat ke pemerintah."Saya pikir, kalau Partai Demokrat semuanya diserahkan kepada Presiden terpilih. Karena ini kan hak prerogatifnya Presiden," tandas Syarief.Baca Juga: Pak Jokowi, Mas AHY Sudah Siap Jadi Menteri NihUntuk diketahui, AHY saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai D

JPNN.com, JAKARTA - Langkah Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode kedua dinilai akan berjalan mulus, menyusul Bambang Soesatyo (Bamsoet) terpilih menjadi Ketua MPR.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019). Kedua pihak mengakui, pertemuan itu membicarakan kemungkinan masuknya Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintah.Pertemuan kemarin berlangsung pada pukul 15.15 WIB. Berdasarkan pantauan, baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama berkemeja putih. Keduanya berjabat tangan sebelum memulai pembicaraan.Selepas pertemuan yang berlangsung selama satu jam, keduanya menggelar konferensi pers bersama. Baik Prabowo maupun Jokowi juga tampak banyak tersenyum saat menyampaikan keterangan kepada wartawan.Dalam konferensi pers, Prabowo menyatakan kesediaannya untuk membantu Pemerintahan Jokowi nanti. "Kita bertarung secara politik, begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Saya berpendapat, kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu, itu pun sudah saya sampaikan di MRT waktu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo menjadi perbincangan hangat publik. Banyak yang mengkhawatirkan Prabowo akan bergabung dengan koalisi Jokowi.Namun, para pendukung serta pengamat meminta Prabowo untuk tidak bergabung dengan koalisi Joko Widodo (Jokowi) dan konsisten sebagai oposisi pemerintah. Pasalnya, jika tidak oposisi, Prabowo sama saja dengan mempermalukan pendukung dan dirinya sendiri.Pengamat politik Dedi Kurnia menilai, "Prabowo tidak sadari, 68 juta pemilih setidaknya berharap Prabowo menjadi presiden, atau sekurang-kurangnya sebanyak itu tidak menyukai Jokowi. Jika hari ini kemudian Prabowo menjual kepercayaan publik dengan kursi kahinet, maka Gerindra terancam ditinggal pemilih."Baca Juga: Prabowo- Jokowi Makin Mesra, Nasdem Sirik?Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) menyadari Jokowi akan mendapat keuntungan jika Prabowo bergabung. Namun, pengajar di Universitas Telkom ini merasa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, mengatakan, pihak yang tidak puas dengan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi dapat mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).Menurut dia, hal itu lebih baik ketimbang harus mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU KPK hasil revisi. Namun demikian, Arteria menghormati apapun keputusan yang diambil Kepala Negara."Saat ini kan kanal yang paling pas konstitusional itu adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam konteks permohonan uji materi (judicial review) undang-undang," katanya dalam siaran pers yang diterima, Jumat (11/10/2019)."Kenapa begitu? momennya pas, karena sebentar lagi pastinya diberikan nomor karena sudah lewat 30 hari, dengan demikian hadir hak untuk mengajukan permohonan keberatan," imbuhnya.Baca Juga: Fadel Sarankan Revisi UU KPK Diuji ke MKArteria tak ingi

PENULIS : BAMBANG SUBAGIOEDITOR : WAHYU NUGROHOINFOJAMBI.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatya bersama pimpinan MPR RI mengunjungi kandidat calon presiden 2019 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Jumat (11/10/19) malam.Selain mengantarkan undangan pelantikan Presiden - Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 di MPR RI, pimpinan MPR RI juga ingin mendapat berbagai masukan terkait masalah kebangsaan dari Prabowo Subianto."Sebagai seorang patriot, Pak Prabowo punya ketegasan dalam semangat bela negara dan cinta terhadap tanah air. Pimpinan MPR RI menyadari dalam melaksanakan wewenang dan tugas ke depan, memerlukan banyak nasihat dan pandangan serta dukungan dari para sosok negarawan dan tokoh bangsa yang sudah teruji senantiasa mendarma-bhaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara," ujar Bamsoet usai bertemu Prabowo Subianto.Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain

INIPASTI.COM, MAKASSAR, DPRD Sulsel telah pengumuman nama Andi Ina Kartika Sari sebagai ketua DPRD Sulsel definitif melalui rapat paripurna di DPRD Sulsel, Jumat 11 Oktober 2019.Paripurna ini dilakukan setelah, Partai Golkar Sulsel menyerahkan SK DPP Golkar terkait penetapan Andi Ina Kartika sebagai ketua definitif.Andi Ina mengatakan dengan ada pengumuman ini maka dengan demikian terjawab semua polimik yang sempat berkembang beberapa hari belakangan ini."Bersyukur Alhamdulillah apa yang menjadi pertanyaan atas polimik dari pimpinan ketua DPRD provinsi Sulsel dari partai Golkar semuanya sudah terjawab," ujar Andi Ina.Setelah diumumkan ketua definitif, Ina meminta semua pihak menerima apa yang menjadi keputusan partai Golkar. Ia berharap semua pihak bisa bekerja sama untuk membangun Sulsel kedepan."Insya Allah kedepan kita harus kerja sama menjalankan tugas kedewanan kita untuk membawa masyarakat Sulsel jadi lebih baik dan lebih maju dan kerja sama tentu dengan pemerintah provinisi Sul

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) Agum Gumelar menilai kasus penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto harus menjadi catatan memperkuat sistem intelijen negara.Namun. ia menolak jika Badan Intelijen Negara (BIN) disebut kecolongan dalam mencegah terjadinya insiden penyerangan terhadap Wiranto di Pandeglang pada Kamis (10/10)."Oh bukan, bukan begitu (kecolongan). Menghadapi ancaman seperti ini kuncinya intelijen," katanya kepada wartawan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (11/10/2019).Baca Juga: Wiranto Ditusuk, Jokowi Tetap Selfie dengan Warga?Baca Juga: BIN Ngaku Sudah Pantau Penyerang Wiranto, Gerindra: JAD, (Jangan Ada Dusta)Lanjutnya, Agum seolah memaklumi bahwa penyerangan bisa menargetkan siapa saja dan kapan saja. Bahkan, ia mengaku setuju jika pengamanan pejabat harus diperketat."Nah menghadapi ancaman seperti ini, kuncinya adalah bagaimana kita memberdayakan intelijen kita," jelasnya.Selain itu, tambahnya, informasi dari intelije

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum Parpol Koalisi maupun non koalisi sebelum umumkan susunan menteri dalam kabinet."Ya saya kira sebelum Pak Jokowi akan mengumumkan kabinetnya setelah dilantik 20 (Oktober-red) besok, beliau (Jokowi) akan bertemu dengan ketum-ketum parpol baik parpol koalisi dan ketum di luar pendukung," ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2019).Baca Juga: Usai Bertemu SBY, Akhirnya Jokowi Ngaku!!Baca Juga: Sore Ini, Prabowo ke Istana Temui Jokowi, Fadli Zon Fix?Diberitakan sebelumnya, Jokowi baru saja melangsungkan pertemuan dengan Presiden keenam dan Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dan, hari ini akan bertemu Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.Lanjutnya, ia berujar mengenai substansi pertemuan antara Jokowi-SBY ataupun Jokowi-Prabowo pihaknya tak mengetahui. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan h

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenk Kemaritiman Luhut Panjaitan menjawab soal kebiasaan blusukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto.Menurut Luhut, gaya blusukan Jokowi tidak bisa dihilangkan. Namun, terkait itu, akan ada evaluasi usai pelantikan digelar pada 20 Oktober mendatang."Ya ini kan masih mau pelantikan, setelah pelantikan kan kita lihat lagi evaluasi lagi," katanya kepada wartawan, di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (11/10/2019).Baca Juga: Rumah Penusuk Wiranto Digeledah, ini Temuan Densus...Baca Juga: Sore Ini, Prabowo ke Istana Temui Jokowi, Fadli Zon Fix?Lanjutnya, ia mengatakan kalau Jokowi sudah pasti tetap wasapada setelah melihat adanya insiden penyerangan terhadap pejabat negara. Namun, apakah nantinya Jokowi akan menghentikan blusukannya, ia menerangkan kalau Jokowi tidak bisa dilarang untuk melakukan kegiatan yang diinginkannya."Kita lihat nanti. Beliau, kita jagain lah, beliau aware lah. Sudah dilarang-larang di McD

INIPASTI.COM, MAKASSAR Untuk pertama kalinya partai Golkar memberi mandat kepada kader perempuan yang terpilih pada pemilu 17 April 2019 kemarin duduk sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.Keputusan partai Golkar menunjuk Andi Ina Kartika Sari sebagai ketua DPRD Definitif tersebut telah mengangkat derajat kaum perempuan di parlemen yang mampu menduduki puncak pimpinan di lembaga legislatifHingga banyak kalangan beranggapan Partai Golkar di kepemimpinan Nurdin Halid di Provinsi dan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar memiliki kepedulian terhadap kader perempuan untuk membuktikan perempuan tak kalah jagonya dengan kaum laki-laki"Terima kasih Golkar Engkau telah mengangkat derajat kaum perempuan dalam kanca politik, dan inilah yang selama ini diharapkan, " Kata salah satu aktivis perempuan Putri Utami MuisDitunjuknya Andi Ina Kartika Sari, diharapkan juga dapat mendorong peranan Perempuan dalam mengawal kesejahteraan masyarakat dan mendorong keterwakilan perempuan