Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Menkominfo untuk menjalankan putusan PTUN Jakarta yang memvonis bersalah dengan cara meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua."Saya menyarankan pemerintah segera menjalankan perintah putusan PTUN. Pak Presiden segeralah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bukan hanya merugikan orang Papua tapi juga kita semua," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/6/2020).Baca Juga: Senior PKS: Jangan Sampai Ada Presiden Lain Ikuti Donald Trump, Jangan!Baca Juga: Pemerintah Dinyatakan Bersalah Blokir Internet Papua, PKS Sambut Baik: Pemerintah Harus Lebih Arif!Menurut dia, pemblokiran internet di tanah Papua dinilai sangat merugikan masyarakat dan semua pihak.Sambungnya, selain menghambat aktivitas keseharian masyarakat Papua, pemblokiran itu juga menutup akses keluar-masuk informasi di Papua."Sehing

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Majelis Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengatakan pihaknya akan memenuhi janji kepada rakyat Indonesia untuk menggugat UU hasil Perppu 1/2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.Ia mengatakan, pihaknnya akan melayangkan gugatan UU Corona ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/6).Baca Juga: Perppu Corona Kena Gugat, Sri Mulyani Jabarkan Bukti Adanya Situasi Darurat!"Mohon dukungan dan doa rakyat. Jumat, 5 Juni 2020, kami Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) akan mendaftarkan/memasukan gugatan ke MK untuk membatalkan UU 2/2020 Corona (Perppu 1/2020)," ujarnya, Kamis (4/6/2020).Sambungnya, ia mengatakan sebelum mengajukan gugatan, pihaknya akan berkumpul Masjid Istiqlal, Jakarta. Kemudian, usai melakukan solat Jumat, pihaknya akan melakukan aksi longmarch ke gedung MK. "Kami ajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU Corona," tegasnya. Penulis: Reda

JPNN.com, KABUPATEN BANDUNG - Bupati Bandung Dadang Naser akhirnya memberikan restu kepada istrinya Kurnia Agustina Naser maju dalam pertarungan Pilkada 2020.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Senior PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap tidak ada presiden dari negara lain yang mengikuti langkah buruk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.Menurutnya, tindakan Trump membahayakan persatuan bangsa dan eksistensi negara. Hal ini dikatakan terkait pemberitaan Mantan Sekretaris Pertahanan AS James Mattis yang mengutuk Trump lantaran aksinya yang tidak mencoba untuk menyatukan orang-orang Amerika.Baca Juga: Mantan Orang Penting AS Kritik Kelakuan Aneh Trump: Presiden Pertama dalam Hidup Saya yang...James Mattis sampaikan kutukan itu dalam sebuah teguran keras dari mantan bosnya ketika protes nasional semakin meningkat atas kematian George Floyd. "Jangan sampai ada Presiden lain yg ikuti langkah buruk Donald Trump spt ini, krn itu membahayakan persatuan bangsa dan eksistensi negara," cuitnnya, Kamis (4/6/2020). Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Sufri Yuliardi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno turut memberikan edukasi kepada masayrakat terkait pencegahan penularan virus corona baru atau Covid-19.Dalam postingannya di media sosial Twitter, Sandi membagikan edukasi kepada masyarakat berupa perlengkapan yang harus dibawa di masa new normal."New normal starter pack. Menjalankan aktivitas di new normal ini, pastikan kalian membawa barang-barang penting ini ya," tulisnya, Rabu (3/6/2020).Baca Juga: Heboh Cuitan Lawas Bos TVRI soal Bokep, Istri Bang Sandi Sampai Serukan Tagar...Baca Juga: Ditanya Soal Reshuffle, Bang Sandi Jawab Ogah...Bahkan, dalam postingannya tersebut, ia melampirkan gambar terkait perlengkapan yang harus dibawa. Seperti, masker, face shield, hand sanitizer, sabun cair, botol minum, tempat makan, helm, alas kaki tertutup atau sepatu, minuman untuk daya tahan tubuh serta imbauan untuk tidak bersalamam dan menjaga jarak.Selain itu, Sandi juga mengajak masyarakat untuk memperhatikan sejumla

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku setuju dengan pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengusulkan agar Masjid dan tempat ibadah lebih dulu dibuka ketimbang mal saat penarapan new normal."Setuju, seharusnya Masjid duluan (yang dibuka) baru yang lain," katanya dalam akun Twitternya, Kamis (4/6/2020).Baca Juga: DKI Segera Buka Panti Pijat, Fadli Zon Bilang Anies Duta Germo?Baca Juga: Geger Pemakzulan Presiden, Fadli Zon: Yang Ketakutan Pasti Anti-DemokrasiNamun, ia juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tetap ketat dan disiplin."Tinggal protokolnya harus jelas dan disiplin," tambahnya.Diberitakan sebelumnya, JK yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengatakan sebaiknya tempat ibadah dibuka lebih dulu daripada perkantoran, pasar maupun pusat perbelanjaan."Jadi kenapa Masjid dahulu yang dibuka sebelum yang lain?, karena suatu negara harus ada rohnya, roh keagamaan kita mesti berdoa, nanti setelah ini b

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dirinya ingin bertemu dengan orang-orang yang mengkritik terkait utang Indonesia.Menurut dia, utang Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih terhitung rendah. "Singapura itu (utangnya) lebih 100% dari GDP-nya, Amerika malah kita nggak tahu lagi berapa besar. Jepang kita nggak tahu lagi. Saya tentara jadi saya belajar juga dari anak-anak muda, ngerti juga," ungkap Luhut, Selasa, (2/6/2020).Baca Juga: Luhut Ngaku-ngaku World Bank Puji Indonesia soal ini...Baca Juga: Hadapi Covid-19, Luhut Beberkan Indonesia Siapkan Rp720 T ke Bank DuniaIa juga meminta agar tidak melakukan pembodohan kepada masayrakat, seolah-olah utang ini diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak benar.Tegasnya, utang yang dilakukan pemerintah saat ini untuk sesuatu yang produktif.Sambung Luhut, saat ini rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik menjadi 32%. Namun, angka in

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPemerintah beberapa waktu belakangan gencar mempersiapkan tatanan hidup normal baru atau new normal. Beberapa persiapan dan imbauan telah dilakukan, salah satunya yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan berkunjung ke Mall Summarecon Bekasi.Kebijakan New Normal yang bakal diterapkan pemerintah ternyata mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya dari kalangan politisi. Anggota DPR RI, Fadli Zon pun menyoroti persoalan yang muncul jika diberlakukannya new normal."Secara umum, ada tiga persoalan kenapa wacana dan kebijakan new normal ini dianggap buruk. Pertama, otorisasi dan organisasi pengambilan keputusannya kacau."Baca Juga: Era New Normal, Industri Makanan-Minuman Diprediksi Tumbuh 4%"Pandemi ini oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional, di mana strategi yg dipilih untuk mengatasinya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," tulis Fadli di akun Twitternya.Fadli menjelaskan, poin kedua adalah datanya misleading. Pemerinta

Warta Ekonomi.co.id, JakartaFraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR meminta pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk belajar dari kekalahan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pengadilan memutuskan Presiden dan Menkominfo bersalah karena melakukan pemblokiran internet di Papua pada Agustus-September 2019 lalu.Wakil Ketua F-PKS Sukamta, menyarankan pemerintah untuk bersikap arif dan bijaksana. Kekalahan pemerintah di pengadilan tingkat pertama ini, menurutnya, harus menjadi pembelajaran bagi mereka selanjutnya ke depan.Baca Juga: Dinyatakan Bersalah, Jokowi Harus Minta Maaf Lewat Media Selama Seminggu"Saya menyambut baik putusan ini. Kita semua, khususnya pemerintah, harus bisa lebih arif mengambil ini sebagai pelajaran penting dalam demokrasi," kata Sukamta, Rabu (3/6/2020).Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat saat itu bertujuan untuk menghindari meluasnya kerusuhan di sana. Informasi-informasi yang beredar

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk tidak mengutak-atik dana haji calon jamaah terkait dibatalkannya keberangkatan ibadah haji tahun 2020.Ia mengatakan dana haji juga bisa dikembalikan apabila diminta oleh calon jamaah haji. "Terkait dana nasabah tidak boleh diutak-atik kecuali diminta sendiri oleh jemaah alias dikembalikan," katanya dalam keterangannya, Rabu (3/6/2020).Selain itu, ia juga menyoroti terkait informasi dana haji akan digunakan untuk penguatan rupiah. Menurutnya hal itu tidak boleh dilakukan.Baca Juga: Penangkapan Ruslan Buton Dikritik PPPIa pun meminta pihak terkait secara terbuka menyampaikan kebenaran dan kepastian informasi tersebut."Adanya informasi bahwa dana haji akan digunakan untuk penguatan rupiah itu tidak boleh dan harus dijelaskan kepada publik apakah informasi itu benar atau tidak sehingga tidak menimbulkan informasi liar dan membuat resah. Maka pengawasan pengembalian terhadap

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBermula dari isu kesehatan, pandemi virus Covid-19 terus bergulir bagai bola salju membawa akibat ke berbagai sektor kehidupan. Setelah perekonomian dan dunia industri yang jatuh terpukul, kini dampak pandemi rupanya juga terasa di bidang sosial-politik Tanah Air.Tak ada yang diuntungkan, justru adanya pandemi Covid-19 membawa kerugian ke sejumlah partai politik karena harus berhitung ulang terkait kontestasi terdekat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada Desember 2020 mendatang.Baca Juga: Pengamat Politik: Soal Pemakzulan Presiden Itu Sulit"Nyaris bisa dibilang tidak ada satu pun partai yang mendapat benefit dari Covid-19. Namun, partai yang paling dirugikan justru ada. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) itu mengalami penurunan (elektabilitas) tajam dibanding survei sebelum adanya Covid-19," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, dalam diskusi virtual yang digagas oleh sebuah media nasional, S

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PDIP Ruhut Sitompul menanggapi pernyataan Mantan Komisaris Utama Pelindo I, Refly Harun yang menyebut era Jokowi layaknya Orde Baru dan tak dipercaya rakyat.Ia mengatakan, pernyataan Pakar Hukum Tata Negara tersebut sebagai ungkapan sakit hati setelah diberhentikan sebagai komisaris di perusahaan BUMN."Manusia yg sudah dipecat dari Perusahaan BUMN sbg Komisaris refly harun masih sakit hati sebut rezim Jokowi tdk dipercaya Rakyat ya taudiri, nggak salah nie kapan pernah jadi Wakil Rakyat berani mengatas namakan Rakyat ya sudah dirumah saja cuci tangan pakai masker MERDEKA"," tulisnya dalam akun Twitternya, Rabu (3/6/2020).Baca Juga: Mantan Bos BUMN: Pemakzulan Presiden Diatur UUD, Kuncinya Tinggal di...Baca Juga: Geger Kabar Ruhut Sitompul Diangkat Jadi Petinggi BPIP, Eh Istana Cuma Bilang...Sebelumnya, Refly mengungkap terkait isu seminar di UGM yang diberhentikan karena adanya isu ancaman pembunuhan.Ia pun mengaku sedih dengan batalnya seminar ter

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengungkap alasan pemerintah untuk mempersulit warga yang akan datang kembali ke DKI Jakarta di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.Menurutnya, keputusan tersebut dilakukan untuk mewaspadai gelombang kedua virus corona. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada akan adanya gelombang kedua penyebaran virus corona."Beberapa titik baru yang bermunculan dan riset menunjukkan adanya gelombang kedua virus corona," katanya, dalam YouTube Kompas TV, Rabu (3/6/2020).Baca Juga: Tren Kasus Covid-19 di Indonesia Terus Turun, Opung Luhut yang NgomongBaca Juga: Pernah 'Ngangkangi' Kebijakan Gubernur DKI, Luhut Buka-bukaan Hubungannya dengan AniesMenurutnya, berdasarkan temuan tersebut, pemerintah melakukan pencegahan salah satunya dengan mempersulit warga atau pemudik kembali ke Jakarta."Itu sebabnya kalau bapak lihat, pemerintah sangat berhati-hati seperti orang kem

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain kembali menyoroti rencana pemerintah untuk menerapkan new normal di masa pandemi virus corona atau Covid-19.Diketahui, dalam pemberlakuan tatanan kehidupan baru perkantoran, mall dan pusat perbelanjaan akan kembali dibuka. Ia pun menyarankan agar masyarakat untuk tidak mengunjunginya seperti slogan yang dulu sempat ia utarakan "New No Mall".Baca Juga: Sindiran Orang MUI Jleb Banget: Kemarin Penghina Alquran Jadi Bos Pertamina, Sekarang...Baca Juga: New Normal Justru Bikin Makin Sehat, Ahli Kesehatan yang NgomongMenurutnya, lebih baik sayangi anak bangsa dengan membeli produk petani dari Tanah Air dan warung-warung tradisional."Mari Berdayakan Petani Lokal. Belanja Sayuran Produk Petani Nasional dan Petani Lokal di Warung Tetangga. Hentikan Belanja ke Mall yg Gandrung Produk China dan Asing. Sayangi Anak Bangsa. Jangan Jadi "Londo Ireng". Allahu Akbar... (Tengku Zulkarnain,

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando kembali membuat pernyataan yang kontroversial terkait desakan alumni 212 yang meminta Rektor Universitas Indonesia untuk memecatnya.Ia mengaku lucu dengan permintaan alumni 212. Sebab, permintaan itu dipublikasikan secara serentak di media online yang abal-abal."Persatuan Alumni 212 meminta Rektor UI memecat saya. Lucunya, banyak media online menggunakan judul berita yang sama, lead berita yang sama, isi berita yang sama. Persis, sampai titik koma. Artinya, yang nulis satu orang, terus disebar ke banyak media sekaligus," tulisnya dallam akun Facebooknya, Rabu (3/6/2020).Baca Juga: Jika Iman Brotoseno Gak Diganti, Jamaah 212 Ancam...Baca Juga: Ogah Minta Maaf ke Din Syamsuddin, Ade Armando Ungkap Pembelaan Dirinya"Memang sih media yang memuatnya media abal-abal. Tapi itu menunjukkan bahwa gerakan ini terorganisir. Hehehehehehehehe," sambungnya.Diketahui sebelumnya, Ketua Media Center PA 212 Novek Bamukmin mendesak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengklaim bahwa protokol kesehatan lebih mudah diterapkan di masjid ketimbang tempat umum lainnya. Sebab, ia mengatakan aktivitas di masjid tidak lebih dari 30 menit."Saya ingin sampaikan bahwa masjid lebih mudah diatur protokol kesehatannya dibanding tempat lain seperti mal atau pasar. Karena orang ibadah di masjid biasanya paling lama 30 menit selesai. Berbeda halnya ketika kita pergi ke pasar atau mal ber jam-jam di sana," kataya, di Jakarta, Selasa (2/6/2020).Baca Juga: Masjid Disiapkan Dibuka Kembali, JK: Protokol Kesehatan Lebih Mudah Diatur di Masjid Ketimbang MalKarena itu, ia meminta masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan selama di masjid. Jemaah wajib menggunakan masker, membawa sajadah sendiri, dan menjaga jarak. Begitu juga dengan masjid yang difasilitasi pendingin udara seperti Air Conditioner (AC) agar dimatikan dan jendela tetap dibuka agar sirkulasi udara bisa masuk.Namun, ia meng

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menyatakan tiga gubernur di Indonesia meraup keuntungann politik dari krisis Covid-19 atau Virus Corona.Ketiganya adalah Anies Baswedan dari Jakarta, Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah, serta Ridwan Kamil dari Jawa Barat.Menurutnya, ketiga gubernur itu berhasil merebut perhatian selama pandemi Covid-19 dan juga karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa maju dalam Pilpres 2024 mendatang."Pemerintah daerah, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil yang paling banyak dapat momentum dalam konteks penanganan Covid-19," ujarnya dalam diskusi di web seminar, Selasa (2/6/2020).Baca Juga: Agar Tak Bernasib Seperti India, Ridwan Kamil: Jangan Tergoda Ideologi Agama!Baca Juga: Mas Anies, Besok PSBB Jakarta Selesai?Lanjutnya, ia mengatakan bahwa penanganan corona di daerah masing-masing jika berhasil akan menjadi modal besar untuk ditonjolkan saat Pilpres nanti. "Kalau mereka mampu menunjukan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTokoh Hindu asal Bali, Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda mengakui bahwa kasus corona atau Covid-19 di wilayah Jawa Timur mencemaskan.Ia pun meminta kepada semua pihak untuk terus waspada terhadap penularan virus asal China ini. Terutama bagi warga Bali yang bertetangga dengan Jawa Timur. Baca Juga: Allahu Akbar, Gak Lagi Merah, Sekarang Surabaya Jadi Zona Hitam CoronaBaca Juga: Covid-19 Terus Mengganas, AS Malah Kirim 2.000 Marinir ke TimtengBahkan, ia berharap pemerintah tegas dalam menangani Covid-19. "Covid-19 di Jatim mencemaskan. Bali sebagai tetangga harus waspada, jika perlu perketat sekat di Ketapang-Gilimanuk," cuitnya dalam akun Twitternya, Selasa (2/6/2020).Lanjutnya, ia juga berharap Pemda Jawa Timur, khususnya Surabaya agar tidak gengsi meniru kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani Covid-19."Tiru Jakarta yang tegas. Surabaya paling parah. Ayo Bu Risma yang (konon) perkasa, mana gebrakannya?," imbuhnya.Diketahui,

JPNN.com, JAKARTA - JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan keyakinannya bahwa fase normal baru atau new normal pada masa pandemi COVID-19 akan kembali menggerakkan perekonomian Indonesia. Menurutnya, melalui new normal pula akan ada reaktivasi perekonomian.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut prihatin dengan ditiadakannya Haji 2020 akibat pandemi corona.Ia pun berharap jamaah Haji dapat tawakal dan sabar di tengah kondisi saat ini."Kepada para calon haji yang ibadahnya tertunda tahun ini, semoga diberikan kekuatan untuk tetap tawakal dan sabar. Niat beribadah tak ada yang sia-sia, Insya Allah semuanya akan diberikan waktu yang terbaik. Amin," tulisnya dalam akun Twitternya, Selasa (2/6/2020).Baca Juga: Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?Sebelumnya, kementerian Agama Republik Indonesia telah resmi membatalkan pemberangkatan ibadah Haji Indonesia tahun 2020, lantaran pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya sudah beberapakali memundurkan jadwal penyelenggaraan Haji tahun ini. Namun setelah menilai perkembangan pandemi, Fachrul

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia bisa menerapkan new normal. Hal tersebut dikatakan terkait tren kasus Covid-19 di Tanah Air yang terus menurut. Bahkan, rata-rata sekitar 600 kasus per hari dalam tujuh hari terakhir.Karena itu, rencana pemberlakukan new normal, menurut Luhut bisa dilakukan dengan rujukan data tersebut.Baca Juga: Opung Luhut Beberkan Alasan Orang Suka Investasi ke RI sampai Rela Di-BullyBaca Juga: Kata Orangnya Luhut TKA China Sangat Dibutuhkan, Gak Nyangka Alasannya..."Kalau kita mau melakukan new normal, kita tidak melakukan itu tanpa dasar. Semua kita lakukan dengan dasar angka atau data," katanya, dalam webinar yang digelar Selasa (2/6/2020) malam.Lebih lanjut, ia menjelaskan rata-rata kasus Covid-19 tujuh hari terakhir mencapai sekitar 600 kasus per hari. Sementara itu, jumlah tes juga terus ditingkatkan menjadi 10 ribu tes per hari dan terus didorong agar meningkat hingga

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan uang para jamaah haji yang sudah masuk ke pemerintah akan tidak rela jika uangnya dipakai untuk kepentingan negara.Terlebih, pemberhentian keberangkatan haji sudah diketahui sejak bulan Maret dan menurutnya pemerintah seharusnya sudah bisa diantisipasi.Baca Juga: Ibadah Haji Ditiadakan, PDIP ke Menteri Agama: Uang Jamaah Dikembalikan ya Pak!"Memangnya jamaah haji yg sdh bayar lunas itu rela dana mereka dipakai perkuat rupiah? Tanya pemilik dana. Jgn nanti uang haji hilang melayang. Kita sdh tau n harusnya Menteri Agama bisa antisipasi tak akan ada haji sejak Maret 2020," tulisnya dalam akun Twitternya, Selasa (2/6/2020).Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengungkapkan, saat ini BPKH memiliki simpanan dana haji untuk tahun ini dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak US$600 juta. Jumlah itu setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS.Dana tersebut menurutny

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKementerian Agama Republik Indonesia telah resmi membatalkan pemberangkatan ibadah Haji Indonesia tahun 2020, lantaran pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.Terkait itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengatakan situasi covid ini adalah situasi darurat. Menurut dia, terpenting untun diambil dengan menyandarkan setiap keputusan dengan prinsip istitoah, prinsip kehati-hatian dan ketelitian.Baca Juga: Menag Sempat Pede Haji Tahun Ini Tetap Berlangsung, Ternyata..."Hal ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam posisi saling menyalahkan, yang berakibat pada suasana disintegrasi" ujarnya, Selasa (2/6/2020).Lanjutnya, ia menyebut keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang. Ibadah hajo adalah ibadah yang sangat penting bagi kaum muslimin."Didalamnya ada ibadah untuk menyerahkan diri, untuk melepaskan diri dari semua atribut duniawi, dengan tujuan kekhusyukan. Tapi dibali

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPakar hukum tata negara Refly Harun mengajak dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, berbincang tentang diskusi yang diselenggarakan mahasiswa fakultas Hukum UGM yang akhirnya dibatalkan karena teror pada Jumat (29/5).Diskusi yang diselenggarakan anggota Constitutional Law Society (CLS) yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UGM tersebut mengundang pemateri guru besar hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Ni'matul Huda. Namun akhirnya, webinar yang mengangkat tema "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" tersebut dibatalkan setelah pembicara dan panitia mendapat teror dan ancaman pembununuhan.Baca Juga: Teror Diskusi FH UGM, Din Syamsuddin: Kebebasan Berpendapat Merupakan Hak ManusiaZainal Arifin Mochtar menjelaskan, peristiwa itu bukan UGM yang membatalkan, tetapi panitia dan pembicara sendiri yang memutuskan lantaran kedaan tidak kondusif. Pasalnya, muncul ancaman pembunuha

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWacana pemakzulan atau pelengseran kursi Presiden RI di tengah-tengah pandemi corona (Covid-19) terus mengemuka. Puncaknya ketika Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi webinar mengenai pemakzulan ini dan mendapat ancaman dari sejumlah pihak.Mantan Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin, juga sempat menjadi pembicara dalam diskusi mengenai ini. Hingga menimbulkan reaksi seperti dari Ade Armando.Baca Juga: Din Syamsuddin Beberkan Sejumlah Sebab Presiden Sangat Mungkin DimakzulkanMeski wacana pemakzulan ini mengemuka, realitas politik di DPR disebut tidak akan menemukan celah untuk melakukan itu terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, bahkan mengatakan jika memang benar dilakukan, hanya sia-sia saja."Soal pemakzulan presiden itu sulit. Karena kita tahu, parlemen itu diisi oleh partai-partai koalisi pendukung p

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Baktiar Najamuddin menyoroti keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menggelar Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono memberanikan menuliskan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (2/6/2020).Anak buah Ketum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini menulis surat berisi kegelisahan atas krisis keuangan.Namun, ia juga tetap memberikan pandangan dan masukan kepada Jokowi agar terhindar dari keadaan ekonomi dan sosial yang parah.Berikut isi surat Arief Poyuono kepada Presiden Joko Widodo.Kepada Yth. Kangmas Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Dengan hormat, Kangmas Presiden yang saya hormati, mohon dimaafkan kelancangan saya menulis langsung ke Kangmas, ini saya lakukan karena saya sayang Republik Indonesia dan masyarakatnya, dan saya sangat mendukung semua kebijakan Kangmas yang baik bagi negara.Baca Juga: Sebut Bos TVRI Ahli Gerwani, Anak Buah Prabowo: Ganti Sajalah, Nanti DihujatBaca Juga: Balas Cuitan Jubir Prabowo, Fadli Zon: Kita Jangan Ikut Campur, Nonton Aja!Depresi besar 1929 dan

JPNN.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak 2020 tidak bisa ditunda.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan kembali terkait kepurusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan lockdown untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.Luhut menyatakan hal tersebut merupakan keputusan Presiden Jokowi yang sudah dikaji secara mendalam dan lebih memilih menerapkan kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).Baca Juga: Gak Takut Dihantam Gelombang II Covid-19, Opung Luhut Bilang...Baca Juga: Babak Baru Said Didu Vs Luhut Segera Dimulai, Polisi Bakal...Namun, ia tidak menampik kebijakan lockdown bisa efektif untuk menanggulangi angka kematian akibat Covid ini. "Lockdown ini sangat dinilai efektif untuk mengurangi kematian. Itu betul. Tapi kalau ini dilakukan dampaknya juga akan sangat masif pada ekonomi. Dan akan juga menimbulkan kematian," katanya kemarin, di Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Senin (1/6/2020).Lebih lanjut, ia menambahkan memang ada perbedaan dampak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi mengungkapkan terkait sikap pemerintah Arab Saudi perihal persiapan ibadah Haji 1441H/2020M.Menurutnya, pemerintah Saudi saat ini telah bersikap kooperatif. "Hubungan dengan Arab Saudi bagus. Dengan Kementerian Haji juga. Ini keadaan (RI memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini) mau tak mau harus diambill," katanya dalam video konfrensi melalui Youtube Kementerian Agama RI di Jakarta, Rabu (2/6/2020).Baca Juga: Gak Cuma Tahun Ini Saja, Ternyata Indonesia Pernah 3 Kali Batalkan Ibadah Haji"Mereka kooperatif. Bahkan mereka menyarankan jangan ada pembayaran uang muka untuk catering dan akomodasi," lanjutnya.Sebelumnnya, ia mengaku sempat optimistis ibadah haji tahun ini bisa berjalan sesuai protokol kesehatan. "Pernah kedutaan (Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi) datang ke Mina, Arafah, video call. Mereka tunjukkan. Tapi situasi ya memang seperti yang kita lihat," kata. Penulis: RedaksiEditor:

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq berharap partainya yang baru saja mengantongi SK Menteri Hukum dan HAM, bisa memberikan kontribusi dalam membantu bangsa dan negara menangani pandemi Covid-19.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Indonesia lebih siap untuk menghadapi gelombang kedua virus corona atau Covid-19.Ia menyatakan hal tersebut ditandai dengan sederet langkah kebijakan yang diambil belakangan. "Kita tidak menginginkan, tapi kalaupun ada second wave, kita jauh lebih siap dari 2-3 bulan lalu," kata Luhut dalam sebuah acara bersama Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Senin (1/6/20/2020).Lanjutnya, Luhut bilang saat ini fokus penanganan Covid-19 yang dikerjakan pemerintah meliputi langkah kuratif, preventif dan promotif. Dia menyebut, saat ini Indonesia sudah memiliki 65 laboratorium penguji Covid-19 dan 2.889 rumah sakit Covid-19.Baca Juga: Kata Orangnya Luhut TKA China Sangat Dibutuhkan, Gak Nyangka Alasannya..."Pembangunan rumah sakit darurat, waktu itu tidak ada. Sekarang semua ini sudah in place," katanya.Sambungnya, dari sisi promosi, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan sosialisasi kes

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengingatkan Ade Armando soal komentar mengenai Din Syamsuddin. Ucapan Ade yang dianggap menghina mantan tokoh penting di Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ade dianggap sudah kebablasan.Saleh menilai bahwa dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) hanya bisa mencari sensasi."Ade ini terlalu usil. Banyak mencampuri urusan orang. Kelihatannya dia mau membela pemerintah. Tetapi tidak jelas apa posisinya di dalam pemerintahan. Tidak jelas juga dia merepresentasikan siapa," kata Saleh pada Selasa (2/6/2020).Baca Juga: Ogah Minta Maaf ke Din Syamsuddin, Ade Armando Ungkap Pembelaan DirinyaPernyataan Ade Armando dianggap Saleh merendahkan Din soal pendapat mengenai syarat pemakzulan presiden. Ia kemudian meminta agar UI menegur Ade dan memberikan peringatan kepada akademisinya itu."Kasihan dengan Ade ini. Sudah lama dia melakukan aksi seperti ini. Mungkin berharap diajak gabung di pemerintahan. Tapi anehnya tidak m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin meminta agar Imam Brotoseno mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI."Kami PA 212 meminta agar Iman Brotoseno mundur dari jabatan publik karena negara ini adalah masih mayoritas Islam sehingga perlu tayangan yang mendidik dan menentramkan untuk meningkatnya moral anak bangsa," katanya kepada wartawan, pekan lalu.Baca Juga: Sebut Bos TVRI Ahli Gerwani, Anak Buah Prabowo: Ganti Sajalah, Nanti DihujatBaca Juga: Sowan ke Gugus Tugas, Bos Baru TVRI Mau Ngasih Anu..."Atau segera ganti Iman Brotoseno. Karena TVRI bukan punya partai yang tidak berpihak kepada umat Islam," sambungnya.Ia menyebut jika Iman tidak mundur atau diganti, maka pihaknya akan menyerukan kepada umat Islam untuk memboikot TVRI."Kalau tidak diganti makan kami serukan kepada umat Islam untuk boikot TVRI," tegasnya.Ia beralasan desakan tersebut karena Iman cacat moral.Hal tersebut dikatakan ter

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad menyatakan BUMN memiliki beban yang cukup berat sebelum dihantui pandemi virus corona atau Covid-19."Kondisi BUMN kita, sebelum Covid-19 sudah memiliki beban yang cukup besar, ada sampel 10 BUMN dengan utang terbesar itu di sektor keuangan, sektor energi, sektor perbankan, dan di sektor infrastruktur, sektor telekomunikasi, bahkan ada juga pangan berkaitan dengan pupuk, bahkan di Taspen itu sendiri," ungkapnya, dalam diskusi virtual bertemakan "Ada Dana Besar BUMN dibalik Skenario PEN & New Normal Ekonomi. Gimana Dunia Usaha?" Senin (1/6/2020).Baca Juga: Gerindra Bilang Indonesia Belum Siap New Normal Gara-Gara...Baca Juga: Pemerintah Mau Guyur Dana ke BUMN Sekarat, Orang Gerindra: Sangat Percuma!Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rentang lima tahun terakhir kondisi BUMN memang telah terpuruk jauh sebelum adanya wabah corona ini."Ini perlu diketahui, jika kita lihat lagi di data kementerian k

Warta Ekonomi.co.id, JakartaStaf Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ossy Dermawan, menilai untuk Indonesia maju hanya mimpi jika penegakan hukum di Indonesia belum benar-benar tegak.Menurutnya, yang menjadi tolak ukur penegakan hukum tersebut adalah penangkapan kader PDIP Harun Masiku yang lebih dari empat bulan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).Baca Juga: Nurhadi Berhasil Diciduk, Roy Suryo: Sekarang KPK Tinggal Tangkap....Baca Juga: Untuk Tahu Keterlibatan Petinggi Parpol Soal Suap KPU, Kuncinya Tangkap Dulu Harun Masiku"Jangan mimpi Indonesia bisa maju kalau Harun Masiku saja nggak ketemu," cuitnya, Selasa (2/6/2020).Diketahui, Harun Masiku buron atas kasus suap pengurusan PAW anggota DPR. Dia menghilang sejak lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020 lalu.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Sufri Yuliardi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJelang berakhirnya Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta pada 4 Juni mendatang, kasus positif virus corona (Covid-19) berangsur turun.Berdasarkan data Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kesembuhan di DKI Jakarta sebanyak 190 orang pada Senin (1/6). Sehingga total menjadi 2.272 orang.Sementara itu, terdamapt penambahan kasus baru hanya 137 pasien, sehingga total menjadi 7.485 dan angka kematian menjadi 518 orang.Baca Juga: Isu Pelonggaran PSBB Hijaukan Saham Properti, Emiten Ini Ketiban BerkahnyaBaca Juga: Setelah PSBB Berakhir, Malang Raya Bakal Langsung Transisi New NormalTerkait itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan untuk berpindah dari PSBB ke new normal setidaknya ada 4 syarat yang harus terpenuhi."Pertama angka R-naught-nya atau angka reproduksinya di bawah 1. Jakarta sudah 0,98 kita berharap turun lagi," ucapnya pekan lalu.Kemudian yang kedua, terdapat penurunan kurva baik itu pasien positif, pasien meninggal

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut defisit keuangan negara akan lebih dari seribu triliun.Ia pun mengunggah bocoran bahan rapat kerja DPR dengan pemerintah bertuliskan "Rincian Outlook Pembiayaan Utang 2020".Awalnya, ia merasa heran setelah membandingkan raker tanggal 2 Juni 2020 dengan tanggal 26 Mei 2020, tepat saat raket ditunda.Baca Juga: Sebelum Dihantui Corona, Orang Gerindra Bilang: BUMN Sudah Banyak yang Sekarat, Tolong...Baca Juga: Puji Tuhan!! 15 Provinsi Ini Tak Laporkan Kenaikan Kasus CoronaSambungnya, ia mengaku dalam bahan raker 26 Mei tertera kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Juni hingga Desember 2020 sebesar Rp990,1 triliun. Sedang pada 2 Juni jumlahnya meningkat menjadi Rp1.002 trliun."Bocoran bahan raker DPR dan pemerintah. Ditunda 1 minggu, selisih defisit berubah, bertambah Rp 11,9 triliun," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/6/2

JPNN.com, JAKARTA - Salah seorang putra Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Petrus Uropmabin menyatakan kesiapannya maju di Pilkada Pegunungan Bintang 2020.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin mengutip pendapat pemikir Islam Al Mawardi terkait Pemakzulan Presiden yang dimungkinkan dalam konteks politik Islam.Ia mengatakan bahwa dalam pemikiran Islam ada tiga syarat untuk memakzulkan seorang pemimpin dalam pandangan Al Mawardi.Yang pertama, tidak adanya keadilan. Din berujar ini merupakan berlaku adil merupakan syarat utama seorang pemimpin. Karena itu jika hal ini tidak terpenuhi maka layak untuk diberhentikan.Baca Juga: Buntut Hina Din Syamsuddin, Muhammadiyah Somasi Ade Armando"Ketika pemimpin tidak berlaku adil, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya, atau ada kesenjangan ekonomi," katanya, dalam diskusi daring 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19', Senin (1/6/20).Kemudian yang kedua, pemimpin bisa diberhentikan jika tidak memiliki ilmu pengetahuan atau tidak mempunyai visi kepemimpinan yang kuat dalam m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menilai unggahan Facebook dari Akademisi Armando telah menghina ulama besar, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan harus ditangkap.Ia menilai Ade Armando sebenarnya telah menyandang status tersangka terkait kasus dugaan penghinaan agama."Ade Armando itu harus segera ditangkap karena sudah lama menjadi tersangka dugaan penghinaan terhadap agama. Kasusnya sempat di SP3, namun saya dan kawan-kawan advokat sudah menggugat kembali SP3 itu lewat pra peradilan di PN Jaksel dan alhamdulillah sudah menjadi tersangka kembali," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).Baca Juga: Desak Pemerintah Buka Rumah Ibadah, Orang 212 Sampai Bilang: Masjid Lebih Aman Ketimbang..Baca Juga: Buntut Hina Din Syamsuddin, Muhammadiyah Somasi Ade ArmandoMenurutnya, seharusnya saat polisi dapat segera menangkap Ade agar tidak mengulangi perbuatan yang mengarah tindak pidana."Jadi seharusnya dita

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta Direktur Utama (Dirut) TVRI Iman Brotoseno agar mundur dari jabatannya.Hal tersebut diminta terkait cuitan lawas Iman tentang Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).Baca Juga: Geger Pemakzulan Presiden, Fadli Zon: Yang Ketakutan Pasti Anti-DemokrasiBaca Juga: Sowan ke Gugus Tugas, Bos Baru TVRI Mau Ngasih Anu...Menurutnya, pengangkatan Iman Brotoseno hanya akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dengan TVRI. "Dirut TVRI semacam ini hanya akan membuat TVRI semakin tak dipercaya masyarakat," tulisnya dalam akun Twitternya, Selasa (2/6/2020).Lanjut anak buah pimpinan Partai Prabowo ini, menitlai rekam jejak Iman Brotoseno menunjukan dirinya tidak mampu memimpin TVRI. Ia pun menuding Iman sebagai ahli Gerwani yang layak untuk diganti.Menurutnya, mundur dari Dirut TVRI adalah langkah yang tepat agar tidak dihujat oleh rakyat. "Rekam jejaknya kelihatan orang ini 'Ahli Gerwani'. Ganti sajalah nanti menyesal dih

JPNN.com, SURABAYA - Nama anggota DPR RI Arzeti Bilbina digadang masuk di bursa Pilwali Surabaya. Nama Arzeti langsung mendapat dukungan dari berbagai kalangan.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menerima kedatangan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI Iman Brotoseno di markas Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin (1/6).Dalam pertemuan silaturahmi itu, Doni menyambut dengan hangat dan berharap semoga di bawah kepemimpinan Iman, TVRI dapat menjadi lembaga penyiaran publik yang tidak saja kredibel tapi juga menjadi rujukan publik, baik dalam maupun luar negeri.Baca Juga: DPR Kecewa Iman Brotoseno Dipilih Jadi Dirut TVRIBaca Juga: Disindir Roy Suryo, Ini Jawaban Dirut TVRI Iman Brotoseno soal GerwaniSelain itu, ia juga berharap adanya kolaborasi antara Gugus Tugas Nasional bersama TVRI. Terutama dalam kaitannya penyiaran informasi yang bermanfaat melalui program-program andalan."Bagaimana ke depan program-program pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini bisa sampai ke lapisan masyarakat yang lebih luas dan lebih cepat. Sehingga masyarakat mendapat edukasi yang lebih akurat, sehingga m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEks Politikus Partai Demokrat Roy Suryo memberikan apresiasi terkait penangkapan Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi beserta menantunya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan sambutan positif.Diketahui, Nurhadi ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak Februari lalu dalam kasus menerima gratifikasi dalam bentuk sembilan lembar cek dari PT Multicon Indrajaya Terminal (MTI) dengan total Rp46 miliar untuk sebuah penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK).Baca Juga: Disindir Roy Suryo, Ini Jawaban Dirut TVRI Iman Brotoseno soal GerwaniIa menyatakan sepakat dengan apa yang dikatakan Wakil ketua KPK Nawawi Pamolango bahwa lembaga anyi rasuah itu tetap bekerja memburu buronan negara."Selamat untuk KPK RI yang akhirnya berhasil menangkap ex Sekretaris Humas MA, Nurhadi," cuitnya dalam akun Twitternya, kemarin.Ia pun meminta KPK untuk lebih bekerja keras untuk menangkap tersangka suap KPU, yang juga kader PDIP Harun Masiku."Sekar

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Heri Gunawan mengatakan Pancasila merupakan simpul yang telah mengikat bangsa Indonesia.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaInsiden teror oleh oknum tertentu terhadap penyelenggaran diskusi ilmiah yang digelar oleh Constitusional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa hari lalu terus menarik perhatian publik. Kebebasan berpendapat di tengah pandemi Covid-19 hingga pemakzulan presiden pun turut menjadi isu bergulir pascakejadian itu.Isu ramainya soal pemakzulan presiden turut dikomentari beberapa kalangan, termasuk politisi di Senayan. Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon buka suara.Baca Juga: GNPF Protes Keras Jokowi, sampai Bicara Pemakzulan Presiden!Menurut Fadli, harusnya di negara demokrasi tidak ada yang perlu ditakutkan untuk berbicara pemakzulan. Ia menyebut yang ketakutan adalah orang yang tidak percaya diri, bahkan antidemokrasi."Knp harus takut membicarakan pemakzulan, itu hal lumrah saja dlm demokrasi. Yg ketakutan pasti yg tak percaya diri, paranoid n anti-demokrasi," tulis Fadli di Twitternya.Knp harus takut membicarakan pe

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWacana menerapkan ambang masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT) 7% pada Pemilu 2024 mulai mengemuka. Wacana PT 7% mencuat beberapa waktu lalu.Wacana itu muncul dari Partai Nasdem dan Partai Golkar. Golkar berargumen bahwa PT sebesar itu untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di DPR, bukan untuk menyingkirkan partai papan tengah.Baca Juga: Khofifah Vs Risma, Demokrat: Saran Kami, Selamatkan Rakyat!Sekadar informasi, Pemilu 2019 mematok PT 4%. Dari hasil pemilu tersebut, sembilan partai memenuhi syarat masuk parlemen, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKB, PKS, PAN, PPP. Sementara, Hanura diharus tersingkir karena suaranya tidak memenuhi syarat tersebut.Menanggapi wacana penerapan PT 7%, Partai Demokrat menyatakan tidak masalah. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arif, mengungkapkan bahwa wacana itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan bagi partainya. Apalagi, sejak Pemilu 2004 hingga 2019, suara Demokrat b

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKasus positif corona (Covid-19) di Tanah Air terus naik dengan menembus angka 26.473 per Minggu, 31 Mei 2020. Salah satu provinsi yang masih terdapat kasus positif corona adalah Sumatera Barat.Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, mengatakan bahwa kasus corona memang memprihatinkan. Sebab, memukul ekonomi rakyat di ranah minang.Baca Juga: PDIP Bilang New Normal Jadi Bencana Besar Jika Tidak. . .Alex menyampaikan contoh, masyarakat di Sumbar yang terdampak corona adalah kelompok yang berprofesi sebagai dai atau penceramah non-aparatur sipil negara (ASN). Sebab, sejak corona mencuat, aktivitas keagamaan umat Islam seperti pengajian sampai tadarus di musala, masjid sudah berkurang drastis.Dia berharap, masyarakat khususnya di Sumbar bisa bangkit dari kondisi serba sulit karena corona ini. Apalagi, pemerintah saat ini sedang menggaungkan protokol tata kehidupan baru atau new normal.Pun, merujuk data per Minggu pagi, 31 Mei 2020, angka corona positif di

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDi tengah pandemi corona (Covid-19) muncul perseteruan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perseteruan ini terkait penggunaan 2 mobil untuk tes polymerase chain reaction (PCR).Kisruh Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya itu dinilai karena rivalitas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Merespons itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Demokrat, Andi Arief, menyampaikan saran agar kedua kepala daerah perempuan itu bisa berdamai.Baca Juga: Viral Risma Ngamuk-ngamuk, Begini Pembelaan Anak Buah Khofifah"Soal perseteruan Ibu Khofifah-Ibu Risma: Partai Demokrat ini beraliran rekonsiliatif. Jadi, saran kami duduk bareng aja antara keduanya. Selamatkan rakyat," tulis Andi Arief di akun Twitternya, @AndiArief_ yang dikutip pada Senin (1/6/2020).Andi meyakini, kedua figur itu ingin berbuat terbaik untuk rakyat. Keduanya juga dianggap putri terbaik di Jawa Timur. "Keduanya pasti ingin rak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md membalas kritikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon tentang polemik pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).Mahfud mengingatkan, RUU itu dibahas bukan atas prakarsa pemerintah, melainkan DPR. Karena itu, tidak tepat kalau pemerintah dianggap yang paling berkepentingan untuk mengesahkan RUU itu, apalagi sampai memunculkan kekhawatiran akan membangkitkan komunisme.Baca Juga: Aduh!! Gegara Corona, Fadli Zon Jadi Ragu dengan Gelar Profesor Mahfud MD"Hahaha, Bung Fadli. Yang usul RUU HIP itu lembaga Anda. DPR yang usul, termasuk Gerindra, bukan Pemerintah," tulis Mahfud dalam akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, pada Minggu (31/5/2020)."Kalau Anda keberatan hari gini msh bcr haluan ideologi," Mahfud memperingatkan, "seharusnya Anda yang ada di DPR menolak RUU itu disahkan utk dijadikan usul inisiatif DPR. Selamat idul fitri ya."Fadli Zon sebelumnya menuliskan dalam

Warta Ekonomi.co.id, BogorPutri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah resmi menyalonkan diri ke Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dengan dukungan dari Partai Demokrat.Nur Azizah menerima langsung surat pengusungan itu dikantor DPP Demokrat, pada Jumat (29/5/2020) malam di Jakarta."Azizah saat ini kader utama Partai Demokrat. Oleh karenanya, tanpa basa basi, kita merekomendasikan Azizah sebagai Calon Walikota Tangsel. Target kami sebagaimana instruksi dan amanat Ketum, Mas AHY, adalah menang," kata Sekretaris DPD Demokrat Banten, Eko Susilo, Sabtu (30/5/2020).Baca Juga: DPR Yakin New Normal Dapat Berjalan Baik dalam Waktu Dekat, Dasarnya Apa?Baca Juga: Hadapi New Normal, PLN Siapkan 3 Fase Prosedur KerjaNur Azizah akan didampingi oleh politisi PKS, Ruhama Ben. Eko meyakini pasangan tersebut akan menambah daftar panjang kemenangan pilkada di wilayah Banten, yakni ada Iti Octavia di Kabupaten Lebak, Arief Wismansyah di Kota Tangerang dan Gubernur Banten yang dipimpin oleh Wahidin Halim."I