Warta Ekonomi.co.id, JakartaDosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan pengamat hukum tatanegara Feri Amsari menyebut ada dua petitum yang tak masuk akal dalam petitum permohonan Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK).Baca Juga: 'Drama' Baru Tim Hukum BPN"Petitum tersebut berisi 15 poin, namun menurut pandangan saya ada dua poin yang sangat aneh dan tidak logis," ujar Feri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu.Feri mengatakan petitum tersebut terkait dengan permintaan pemohon untuk diadakannya pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah, dan permintaan pemberhentian seluruh komisioner KPU dan menggantinya dengan yang baru."Pertanyaan saya, kalau PSU dilaksanakan besok pagi, tapi (komisioner) KPU diberhentikan, lantas siapa yang akan melaksanakan Pemilu? Ini benar-benar tidak diterima logika," kata Feri.Terkait dengan permintaan PSU, Feri mengatakan permohonan tersebut tidak menjabarkan alasan yang jelas mengapa PSU perlu dilaksanakan, dan tidak ada paparan bukti sejauh mana

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Jokowi menyebut nama politisi PDI-P Adian Napitupulu saat berbicara posisi menteri di periode keduanya, 2019-2024. Meski demikian, Jokowi tidak secara gamblang menyebut cocok sebagai menteri.Baca Juga: Jokowi Akan Angkat Adian Napitupulu Jadi Menteri?Hal itu diungkapkan Jokowi saat hadir di acara halal bihalal dengan Aktivis 98 di Jakarta, Minggu. Awalnya Jokowi mengatakan aktivis 98 sudah banyak yang menjadi kepala daerah baik bupati, wali kota hingga gubernur. Aktivis 98 juga banyak yang menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPR RI.Namun dia mengatakan belum ada aktivis 98 yang menjadi menteri."Berkaitan dengan aktivis 98, ini adalah pelaku sejarah, memang sebagian besar sudah ada yang menjabat bupati, DPR, walikota atau jabatan lain tapi saya juga mendengar ada yang belum. Saya lihat menteri belum," kata Jokowi.Sesaat setelah pernyataan Jokowi itu para aktivis 98 yang hadir lantas meneriakkan nama Adian Napitupulu sebagai bentuk dukungan untuk ma

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSebanyak 69 persen responden dari survei yang dilakukan Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) percaya Pemilu 2019 sudah berlangsung jujur dan adil atau jurdil."Menurut publik, secara umum pemilu berlangsung jujur dan adil," ujar Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas ketika menyampaikan hasil survei nasional 'Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca Peristiwa 21-22 Mei: Sebuah Evaluasi Publik' di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/4/2019).Survei tersebut dilakukan pada 20 Mei-1 Juni 2019 menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden, dan yang diwawancara secara valid 1.078 atau 88 persen dari total sampel. Mereka berasal dari semua provinsi di seluruh Indonesia. Survei tersebut menggunakan margin of error 3,05%.Pertanyaan survei adalah: "Seberapa Jurdil Pemilu 2019?" Hasilnya, 14 persen responden menyatakan pilpres berjalan sangat jujur dan adil. Sebanyak 55 persen responden menilai pilpres berjalan cukup jujur dan adil. Se

JPNN.com, JAKARTA - Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai salah satu dalil gugatan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi ke MK tidak logis. Dalil yang dimaksud adalah soal kecurangan dalam Situng.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPertemuan antara kedua tokoh bangsa, Joko Widodo dan Prabowo Subianto ternyata masih menjadi harapan bagi Partai Amanat Nasional (PAN). Sebab, pertemuan tersebut akan memberikan arti bagi masyarakat.Meski jalur hukum MK sudah diambil, pertemuan Jokowi dan Prabowo akan memiliki arti yang lebih besar bagi masyarakat, begitu menurut Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno.Baca Juga: Jika Jokowi Tak Didiskualifikasi, Kubu Prabowo Minta IniBaca Juga: TKN Jangan Drama, Pertemuan Jokowi-Prabowo Pasti Terjadi Kok,.."Mudah-mudahan pascapenyelesaian sengketa pilpres di MK kedua tokoh bangsa ini bisa saling bersilaturahmi," ujar Eddy.Eddy menyebut masyarakat yang menjadi pendukung kedua tokoh itu di pilpres, haruslah dipersatukan kembali dan cara efektif adalah pertemuan dua tokoh yang menjadi aktor utama."(Pertemuan Jokowi dan Prabowo) supaya menyatukan bangsa yang praktis terbelah selama delapan bulan masa kampanye Pilpres sampai dengan sekarang," ungkapnya.Penulis: RedaksiEd

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKubu Prabowo-Sandiaga mengapresiasi sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima perbaikan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada sidang perdana, Jumat (14/6/2019) lalu. Kubu Prabowo menilai, sikap MK membuktikan bahwa lembaga itu bersikap adil sebelum mengambil keputusan."Juga membuktikan bahwa MK tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (Jubir BPN) Prabowo-Sandiaga Agnes Marcellina.Baca Juga: Pakar Hukum Nilai Sejumlah Permohonan BPN di MK Tak Sesuai, Mengada-ada?Tim Hukum Prabowo-Sandiaga menyampaikan 15 petitum dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 pada Jumat (14/6/2019) lalu. Awalnya hanya ada tujuh petitium yang diajukan tim hukum Prabowo Sandiaga. "Ada temuan-temuan baru sehingga kemudian ditambahkan," kata politikus Partai Gerindra itu menambahkan.Sebelumnya Sandiaga juga menjelaskan alasan penambahan butir petitum tersebut. Menurutnya perbaikan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaLanjutan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Selasa (18/6/2019) di Mahkamah Konstitusi (MK) dipersipakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menyiapkan saksi-saksi dan mereka optimistis dapat menjawab segala gugatan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga selaku termohon.Ketua tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin mengatakan terdapat sejumlah hal yang dipersiapkan oleh KPU. Selain saksi-saksi, KPU juga menyiapkan jawaban atas perbaikan kubu termohon yang dibacakan dalam sidang perdana lalu.Baca Juga: Permohonan Bang Sandi ke Pendukung Terkait Sidang MK"Kami konsolidasi dengan KPU daerah lalu siapkan perbaikan jawaban permohonan, siapkan daftar alat bukti tambahan, siapkan saksi-saksi apa saja yang perlu didatangkan dan darimana, termasuk ahlinya juga," katanya.Ia mengakui ada kendala transportasi untuk menghadirkan saksi. Khususnya yang berada di daerah pelosok. Untuk itu, ia mengapresiasi MK yang menunda sidang selama

Warta Ekonomi.co.id, JakartaCalon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno terus mengingatkan para pendukungnya tetap tenang dan mengikuti proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK)."Bisa menyimak dari rumah melalui media televisi dan media sosial, dan pastikan untuk kita melalui proses MK ini dengan aman tenteram dan damai," kata Sandiaga usai bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, di Jakarta Timur, Sabtu (15/06/2019).Sandi mengapresiasi para pendukungnya yang tidak datang ke MK. Dirinya pun terus mengingatkan bahwa dunia menyoroti proses sengketa di MK sehingga suasana kondusif harus terwujud.Baca Juga: Tenang, Sandiaga Minta Pendukung TenangDia menuturkan, kalau ketertiban terwujud maka bisa memberikan rasa tenteram, aman, serta adanya kepastian ekonomi dalam dunia usaha. "Pastikan jangan sampai nanti ada dampak negatif terhadap ketidakpastian untuk sisi ekonomi," ujarnya.Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menyayangkan sejumlah permohonan yang diajukan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).Feri mengatakan permohonan yang dibacakan perihal penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan kenaikan gaji PNS dan ASN tidak sesuai."Yang saya sayangkan ya perspektif kenaikan gaji itu sebenarnya bisa ditelaah dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sayangnya kenapa, (padahal) sebagian (Tim Hukum BPN) itu adalah pakar hukum tata negara juga, seperti Denny Indrayana dan lainnya," ucap Feri.Baca Juga: Bakal Datangkan Saksi 'Wow' di MK, BPN Selama Ini Cuma Omdo!Feri menjelaskan, berdasarkan aturan hukum hukum tata negara, sejak presiden terpilih hingga masa jabatan berakhir memiliki kewenangan menaikkan gaji PNS, pegawai, dan menteri. Maka itu, menurut dia, permohonan tersebut tidak tepat untuk men

Warta Ekonomi.co.id, BandungKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sinyal siap melanjutkan kepemimpinan di partai yang memiliki warna serba kuning tersebut. Menurut Airlangga, ada pekerjaan rumah di Partai Golkar yang belum selesai."Kalau jadi Ketum Golkar saya tentu ada PR belum selesai jadi kita lanjutkan," ujar Airlangga, usai menghadiri Halal Bihalal DPD Partai Golkar Jawa Barat, di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang Kota Bandung, akhir pekan lalu.Saat ditanya tentang pekerjaan rumah apa saja yang belum selesai dikerjakan, Airlangga mengatakan, PR yang harus dikerjakan Partai Golkar hari ini ialah mendampingi Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Ma'ruf Amin. "Yaitu PR mendampingi Bapak Presiden sampai 2024," ucapnya.Baca Juga: Lewat Halalbihalal, Airlangga Jaga Solidaritas DPD Golkar Se-JambiSementara itu, kesiapan Airlangga untuk menjabat kembali Ketua Umum Golkar, memperoleh respon positif dari DPD Partai Golkar Jawa Barat. Di tempat yang sama, Part

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tak gentar bila kubu Prabowo-Sandi bakal menghadirkan saksi yang akan memberikan keterangan mengejutkan alias 'wow' dalam sidang lanjutan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).Wakil Sekretaris TKN, Raja Juli Antoni mengatakan, BPN selama ini melakukan gertak sambal alias bluffing. Nyatanya yang dilakukan tidak seram seperti yang diucapkannya. Ia juga yakin saksi yang dihadirkan pihak 02 tak akan banyak menolong."BPN selama ini selalu omong doang (omdo) dan bluffing (gertak sambal). Saya kira tidak akan banyak menolong," ujar Toni kepada wartawan, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: BPN Hina ASN dan TNI-Polri, TKN: Jangan Gitu, Mereka Banyak Pilih 02Dia berujar petitum alias tuntutan yang disampaikan BPN dalam permohonannya kemarin sangat mengawang-ngawang, imajinatif dan konspiratif. Jadi, TKN optimis saksi yang dihadirkan 02 tak akan bisa membuktikan bahwa petahana

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJalannya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6/2019) kemarin menarik perhatian mantan Ketua MK, Mahfud MD.Lantaran, ia mengatakan ada dua istilah di pengadilan yang harus dipahami dengan baik oleh masyarakat agar tidak salah dalam menyerap apa yang terjadi dalam persidangan.Menurutnya, istilah "diterima" dan "dikabulkan" oleh pengadilan harus bisa dibedakan dengan baik. Dalam hal ini, Majelis Hakim MK sebatas baru bisa menerima permohonan gugatan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.Baca Juga: Kesaksian Karni Ilyas Ditunggu di Sidang MK, Bahas Soal..."Jelasnya, permohonan (gugatan) Paslon 02 di MK nanti dapat diterima, tetapi belum tentu dikabulkan. Permohonan dapat saja diterima, tapi substansinya bisa ditolak, tergantung pembuktian di sidang," tulisnya dalam akun Twitter pribadinya, Sabtu (15/6/2019).Mahfud menguraikan bahwa permohonan diterima berarti gugatan yang diajukan memenuhi syarat untuk dip

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak ambil pusing terkait saksi dan ahli yang akan dibawa tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Kampanye Nasional (TKN) mengatakan, fakta dan bukti hukum merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah perkara hukum."Yang dibutuhkan dalam hukum adalah fakta dan bukti, bukan hal-hal yang bernuansa politis atau bernuansa bombastis, bernuansa bikin ramai publik atau kontroversial," kata Wakil Ketua TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Abdul Kadir Karding di Jakarta, Minggu (16/6/2019).Baca Juga: BPN Hina ASN dan TNI-Polri, TKN: Jangan Gitu, Mereka Banyak Pilih 02Karding mengatakan, pernyataan yang bersifat politis, bikin ramai, bombastis dan kontroversial bukan merupakan prioritas untuk diungkapkan berkaitan dengan sidang perkara pemilu di MK. Karding melanjutkan, hal yang lebih dibutuhkan adalah adalah bukti bukti nyata tentang ke

JPNN.com, MINAHASA SELATAN - Setelah penyelenggaraan Pemilu April lalu, masyarakat Minahasa Selatan (Minsel) kini akan diperhadapkan dengan persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Masyarakat juga sudah mulai memperkenalkan kader-kader jagoannya maju, meski belum ada informasi resmi dari partai politik.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBadan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mempermasalahkan kenaikan gaji PNS, pensiunan, TNI-Polri yang mencapai Rp2,61 triliun. Mereka menyebut pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyalahgunakan keuangan negara hingga Rp100 triliun untuk pemenangan pilpres.Hal itu mereka ungkapkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPS) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).Baca Juga: Jika Jokowi-Ma'ruf Tak Didiskualifikasi, BPN Mau. . .Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari, tidak setuju dengan hal tersebut. Menurut dia, apa yang dipersoalkan BPN tidak berbanding lurus dengan data pemilih ASN yang justru lebih banyak mendukung paslon 02 itu."Jangan menghina ASN dan TNI-Polri atau bahkan BUMN, faktanya menurut riset, mereka banyak pilih 02. Jadi mereka pemilih yang independen, dan memang 01 tidak praktik money politic ke mereka," bantahnya.Menurut Eva, perihal kenaikan gaji bukan hanya menjadi keputusan pemerintah mela

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAhmad Rofiq selaku Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menagih Tim Hukum dari Pasangan Calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno untuk membuktikan klaim kemenangan saat membacakan poin permohonan perkara dalam sidang perselisihan hasil perolehan suara (PHPS) di Mahkamah Konstitusi (MK)."Soal klaim kemenangan 02, ya buktikan saja. Mana data, mana alat buktinya, hadirkan saja dalam persidangan," kata Rofiq pada Minggu (16/6/2019).Baca Juga: Klaim Kemenangan Prabowo 52% Tiba-tiba MunculDalam sidang MK, Tim Hukum 02 mengklaim kemenangan yang harusnya diraih Prabowo-Sandi adalah 71.247.792 suara (52 persen), sedangkan Jokowi-Ma'ruf Amin 62.886.362 (48 persen). Namun, berubah menjadi Jokowi-Ma'ruf yang unggul.Kemenangan Jokowi-Ma'ruf itu dituding karena adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2019. Namun, perubahan data kemenangan Prabowo-Sandi diketahui selalu berubah-ubah dari sebelumnya unggul 62 persen.Menurut Rofiq, T

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBeredar kabar bahwa akan ada aksi pada tanggal 26-28 Juni 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang difasilitasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Namun, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Andre Rosiade, membantah kabar tersebut."BPN Prabowo-Sandi tidak pernah memfasilitasi acara tersebut," kata Andre. Andre memastikan pihaknya tidak tahu-menahu soal ajakan tersebut dan memastikan bahwa hal itu merupakan hoaks atau informasi palsu.Baca Juga: Sandi Sebut Sidang MK Bukan Soal Prabowo, Tetapi?"Kami BPN menegaskan ini adalah hoaks dan BPN tidak pernah memfasilitasi acara ini," ungkap Andre.Sebagaimana diketahui, sebelumnya beredar pesan singkat di layanan pesan singkat Whatsapp terkait ajakan pendukung Prabowo-Sandi merapatkan gerakan khusus di akhir bulan yakni pada 25-28 Juni 2019.Dalam narasi undangannya bahwa kegiatan itu merupakan puncak dari aksi untuk memenangkan Prabowo-Sandi dan dihadiri oleh

Warta Ekonomi.co.id, JakartaCapres Sandiaga Salahuddin Uno terus mengingatkan para pendukungnya tetap tenang dan mengikuti proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK)."Bisa menyimak dari rumah melalui media televisi dan media sosial, dan pastikan untuk kita melalui proses MK ini dengan aman tenteram dan damai," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Ia menambahkan, kalau ketertiban terwujud maka bisa memberikan rasa tenteram, aman, serta adanya kepastian ekonomi dalam dunia usaha. "Pastikan jangan sampai nanti ada dampak negatif terhadap ketidakpastian untuk sisi ekonomi," katanya.Baca Juga: Sandi Sebut Sidang MK Bukan Soal Prabowo, Tetapi?Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto lebih dahulu meminta para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong hadir dengan jumlah massa di Gedung MK yang akan menyidangkan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019."Kalau Anda mendukung Prabowo-Sandiaga, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," kata

JPNN.com, JAKARTA - Tim kuasa hukum paslon 02 menggelar diskusi dengan petinggi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna menjamin keselamatan saksi untuk sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno terus mengingatkan kepada para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 tengah berlangsung.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Perhimpunan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menanggapi isi petitum tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Kalau hanya sekadar membaca narasi, kok kelihatannya kesimpulannya melompat? Jadi seolah angka klaim kemenangan 52 persen itu tiba-tiba saja muncul," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Tim Jokowi Ketakutan, Kata Kubu PrabowoIa mencontohkan, salah satu petitum untuk lembaga negara yang berwenang melakukan pemberhentian seluruh komisioner KPU RI dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan tersebut."Termasuk juga dia bicara audit Situng dan penetapan DPT yang valid. Pasangan calon 02 ingin keluar dari konstruksi PHPU yang selama ini terjadi sejak 2004 hingga 2014," katanya.Penulis/Editor: Irfan MualimFoto: Istimewa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga, Priyo Budi Santoso, mengatakan pihaknya telah menyiapkan bukti dan fakta atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasngan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Karena itu, pihaknya bakal menghadirkan bukti-bukti dalam sidang.Namun demikian, jika bukti yang disajikan belum cukup bagi MK untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01, maka BPN telah menyiapkan opsi lain, yakni dengan meminta MK memutus dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah yang diindikasi BPN terjadi penggelembungan suara."Manakala hakim berpandangan lain, kami memohon dilakukan PSU di beberapa tempat, utamanya di Jateng, Jatim, Banten, Jatim, Jabar, DKI, Sulsel, Sumut, Sumsel, dan di beberapa zona lain termasuk Papua," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Tim Jokowi Ketakutan, Kata Kubu PrabowoIa menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan bukti

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, menilai majelis hakim mengesampingkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Hal itu setelah Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempersalahkan perbaikan materi gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang telah diserahkan Tim Hukum Prabowo-Sandi pada Senin (10/6) lalu.Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya menganggap rivalnya ketakutan. "Mereka (01) dari awal tetap terkesan ketakutan terhadap perbaikan berkas kami," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019)."Kalau Anda tidak curang tidak usah takut," sambungnya.Baca Juga: Mahfud: Gugatan Prabowo Diterima MK, Tapi Belum Tentu DikabulkanMenurut Andre, pernyataan Yusril memberi kesan bahwa keputusan Ketua MK, Anwar Usman di luar skenario yang dibangun oleh pihak terkait dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon."Narasi yang dibangun selama ini oleh pihak mereka kan agar perbaikan kita ditolak, agar kita bicara kuantitatif buk

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, membantah pihaknya memfasilitasi massa aksi tanggal 26-28 Juni 2019 dengan agenda mengawal proses keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Prabowo-Sandi."BPN Prabowo-Sandi tidak pernah memfasilitasi acara tersebut," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Kabar bahwa BPN memfasilitasi acara tersebut sudah tersebar luas di media sosial dan pesan singkat Whatsapp. Menurutnya, informasi tersebut dipastikan bohong atau hoaks dan bukan berasal dari BPN Prabowo-Sandi."Informasi tersebut hoaks. Berbahaya sekali mencantumkan nama BPN dalam undangannya," katanya.Baca Juga: Kubu Prabowo Cari-cari Kesalahan Untuk Menang?Sebelumnya tersebar luas di media sosial dan pesan singkat Whatsapp terkait informasi yang mengajak semua pendukung Prabowo-Sandi merapatkan gerakan khususnya di akhir bulan Juni yaitu 25-28 Juni 2019.Aksi tersebut m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Taufik Basari, menegaskan dipersoalkannya status Ma'ruf Amin sebagai salah satu komisaris Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) syariah tidak relevan bila diajukan BPN Prabowo-Sandiaga dalam sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).Oleh karena itu, menurut Taufik, bila tidak memenuhi syarat seharusnya sudah didiskualifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, Bank Syariah Mandiri ( BSM) dan BNI Syariah bukanlah BUMN sebagaimana dimaksud pasal 247. Bahkan, Dewan pengawas syariah juga beda dengan komisaris di bank."Persyaratan itu harusnya diserahkan ke KPU dan diverifikasi apakah lengkap atau tidak, jika belum lengkap partai pengusung harus diperbaiki, tapi dinyatakan kan kemarin memenuhi syarat," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Tim Hukum Prabowo Bakal Layangkan Surat ke MKMenurutnya, kesalahan tersebut seakan-akan dicari-cari agar bisa memenangkan gugatan. Ia lalu m

JPNN.com, JAKARTA - Anggota tim kuasa hukum paslon 02 Iwan Satriawan menyebut terdapat 30 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Nantinya, saksi itu akan dihadirkan ketika sidang dengan agenda pemeriksaan alat bukti.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Cipinang Indah, Jakarta Timur, Sabtu (15/6).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaCapres Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi komentar Tim Hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin terkait berkas permohonan yang telah diperbaiki."Saya menyerahkan ke ahli hukum, karena ini sudah masuk ke materi persidangan. Kita tidak boleh memberikan komentar yang menuju ke materi teknis persidangan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Ia menambahkan, sidang gugatan pilpres tersebut merupakan cara Prabowo dan dirinya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Terutama, soal temuan-temuan kecurangan selama pergelaran Pilpres 2019.Baca Juga: Sandiaga Sebut Sidang MK Jadi Sorotan Dunia, Benarkah?"Tapi menurut kami bahwa yang menjadi ikhtiar dari saya dan Pak Prabowo adalah mengaspirasikan apa yang disampaikan masyarakat. Khususnya mengenai temuan-temuan yang ada pada sebelum, pas pencoblosan 17 April dan setelah. Hal-hal yang Insya Allah bisa menjadi perbaikan ke depan," jelasnya.Ia menegaskan, sidang sengketa Pilpres 2019 di MK bukan soal menang-kalah. "Ini buk

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetum PAN, Zulkifli Hasan, sangat yakin seluruh pihak bakal menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilpres dengan legawa."Kan inikan temen sendiri. Jadi nggak ada tuh kampret cebong, itu harus udah selesai nggak ada lagi. Sana temen, BPN temen, kita bukan lawan Belanda. Jadi apapun saya kira keputusan MK pasti akan diterima dengan baik, dihormati," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Sandiaga Kunjungi Zulkifli, Ternyata yang Dibahas MantapIa menepis adanya isu keretakan di koalisinya. Sebab baginya persoalan koalisi haruslah menunggu putusan MK. "Jangan ngompor-ngomporin, masih di MK, tunggu aja MK, kan baru tanggal 14 kemarin nanti tanggal 18 sidang lagi. Saya kira MK sudah saya kira sudah," katanya.Penulis/Editor: Irfan MualimFoto: Sufri Yuliardi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetum PAN, Zulkifli Hasan, sangat yakin seluruh pihak bakal menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilpres dengan legawa."Kan inikan temen sendiri. Jadi nggak ada tuh kampret cebong, itu harus udah selesai nggak ada lagi. Sana temen, BPN temen, kita bukan lawan Belanda. Jadi apapun saya kira keputusan MK pasti akan diterima dengan baik, dihormati," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Sandiaga Kunjungi Zulkifli, Ternyata yang Dibahas MantapIa menepis adanya isu keretakan di koalisinya. Sebab baginya persoalan koalisi haruslah menunggu putusan MK. "Jangan ngompor-ngomporin, masih di MK, tunggu aja MK, kan baru tanggal 14 kemarin nanti tanggal 18 sidang lagi. Saya kira MK sudah saya kira sudah," katanya.Penulis/Editor: Irfan MualimFoto: Sufri Yuliardi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Iwan Satriawan, mengatakan terdapat 30 orang yang bersedia menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan mereka meminta jaminan keselamatan."Sejauh ini sudah ada lebih kurang 30 saksi yang sudah bersedia, tapi pertanyaannya rata-rata dari mereka adalah 'apa jaminan keselamatan kami saat datang ke Jakarta? Kemudian ketika dalam proses persidangan dan setelah pulang ke daerah masing-masing," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Tim Prabowo: Saya Sudah Telponan Sama Prof TimOleh karena itu, lanjutnya, pertemuan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting. "Saya kira itu lah urgensi dari hari ini kita bertemu (LPSK). Sebuah peradilan tidak bisa berjalan dengan baik untuk mencapai akses, memberikan akses justice kepada masyarakat. Apalagi ini berhadapan dengan institusi negara yang juga jadi petahana," jelasnya.Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bamb

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Iwan Satriawan, mengatakan terdapat 30 orang yang bersedia menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan mereka meminta jaminan keselamatan."Sejauh ini sudah ada lebih kurang 30 saksi yang sudah bersedia, tapi pertanyaannya rata-rata dari mereka adalah 'apa jaminan keselamatan kami saat datang ke Jakarta? Kemudian ketika dalam proses persidangan dan setelah pulang ke daerah masing-masing," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Tim Prabowo: Saya Sudah Telponan Sama Prof TimOleh karena itu, lanjutnya, pertemuan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting. "Saya kira itu lah urgensi dari hari ini kita bertemu (LPSK). Sebuah peradilan tidak bisa berjalan dengan baik untuk mencapai akses, memberikan akses justice kepada masyarakat. Apalagi ini berhadapan dengan institusi negara yang juga jadi petahana," jelasnya.Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bamb

Warta Ekonomi.co.id, JakartaCawapres Sandiaga Uno mengapresiasi pendukungnya yang tidak datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang gugatan Pilpres 2019."Ya kita terus mengingatkan agar masyarakat khususnya pendukung untuk tetap tenang, tetap menghormati proses MK," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019)."Bisa menyimak dari rumah melalui media televisi dan medsos dan pastikan untuk kita melalui proses MK ini dengan aman, tenteram dan damai. Kami mengapresiasi pendukung yang tidak datang ke sana," sambungnya.Baca Juga: Sandiaga Kunjungi Zulkifli, Ternyata yang Dibahas MantapMenurutnya, seluruh dunia menyoroti proses sidang di MK. Karenanya mengimbau agar ke depannya warga selalu memberikan rasa aman."Kita melihat bahwa dunia menyoroti dan seandainya Indonesia bisa menunjukkan ketertiban dalam proses MK ini akan memberikan rasa tenteram, rasa aman dan kepastian, khususnya ekonomi dunia usaha. Pastikan jangan sampai nanti ada dampak negatif terhadap ketidakpastian untuk sisi ekonomi,"

JPNN.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ikut mengomentari sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Jumat (14/6). Dia berkomentar lewat akun Twitternya.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana , menjelaskan pihaknya telah menghubungi Guru Besar Hukum University of Melbourne, Australia, Tim Lindsey, terkait protes keras dikutip dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK)."Nggak apa-apa (diprotes), tadi saya sudah telpon-telponan sama Prof Tim. Pada dasarnya karena apa yang kami tulis ditanyakan ke dia kan juga beda. Kan kita memang tidak mengutip dalam konteks pilpres. Jadi ada miss di situ," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Bos PKS: Gugatan Prabowo-Sandi Adalah Cerminan Suara Hati RakyatIa menambahkan, pengutipan artikel Tim Lindsey tidak dalam konteks Pilpres. Namun, dirinya memang ada pendapat soal kemunculan karakter Orde Baru dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Betul, jadi kita tidak bicara dalam konteks pilpres. Kita bicara ada karakteristik Orde Baru yang disampaikan oleh para scholar ini. Itu saja. Kalau ditarik ke pilpres tentu emang bukan itu,"

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana, menjelaskan pihaknya telah menghubungi Guru Besar Hukum University of Melbourne, Australia, Tim Lindsey, terkait protes keras dikutip dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK)."Nggak apa-apa (diprotes), tadi saya sudah telpon-telponan sama Prof Tim. Pada dasarnya karena apa yang kami tulis ditanyakan ke dia kan juga beda. Kan kita memang tidak mengutip dalam konteks pilpres. Jadi ada miss di situ," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Bos PKS: Gugatan Prabowo-Sandi Adalah Cerminan Suara Hati RakyatIa menambahkan, pengutipan artikel Tim Lindsey tidak dalam konteks Pilpres. Namun, dirinya memang ada pendapat soal kemunculan karakter Orde Baru dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Betul, jadi kita tidak bicara dalam konteks pilpres. Kita bicara ada karakteristik Orde Baru yang disampaikan oleh para scholar ini. Itu saja. Kalau ditarik ke pilpres tentu emang bukan itu," t

Warta Ekonomi.co.id, JakartaCawapres Sandiaga Uno menemui Ketum PAN, Zulkifli Hasan dikediamannya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur.Sandiaga mengaku kunjungan tersebut datang untuk bersilaturahmi dengan Zulkifli. "Saya tadi bersilaturahim saling berbagai kabar karena sudah lama tidak silaturahim dan alhamdulillah silaturahim ini berlangsung hangat," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Ia menambahkan, dalam pertemuan itu juga membahas soal proses sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga peroalan perekonomian Indonesia.Baca Juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Sambangi LPSK, Ada Apa?"Kita bertukar pikiran tentang perkembangan terakhir khususnya perkembangan terakhir, saya memberikan update proses sidang di Mahkamah Konstitusi dan juga masalah perekonomian negeri yang sekarang dalam keadaan belum baik," jelasnya.Ia menjelaskan, dirinya dan Zulkifli sama-sama bersyukur dan mengapresiasi atas lancarnya persidangan. Berkomitmen untuk menghormati proses sidang di MK."Untuk si

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTim Kuasa Hukum Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk membahas soal proses persidangan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Poin yang ditekankan adalah soal keinginan untuk melakukan perlindungan saksi yang akan dihadirkan tim hukum Paslon nomor 02 itu.Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto mengaku sadar diri bahwa adanya keterbatasan dari lembaga tersebut dalam memberikan perlindungan saksi yang dihadirkan dalam proses sidang di MK."Kami ke sini untuk meminta advice, maka kemudian diberikan beberapa advice. Advice itu tentu ada keterbatasan yang dimiliki oleh LPSK," kata Bambang di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Setnov Hijrah ke Lapas Gunung Sindur, Alasannya Begini Lho!Di sisi lain, tim kuasa hukum Prabowo mengharapkan LPSK bisa menabrak UU terkait dengan perlindungan saksi yang akan dihadirkan dalam proses gugatan sidang Pilpr

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, melaksanakan acara Silaturahmi Halalbihalal hari raya Idulfitri 1440H di pertengahan bulan syawal ini.Acara Halalbihalal Idulfitri 1440H yang dilaksanakan di kediaman ketua umum Golkar, di kebayoran baru, Jakarta selatan. Halalbihalal keluarga rutin dilaksanakan Airlangga mengingat jumlah keluarga besar dan setiap tahun selalu dipusatkan di kediamannya.Pada kesempatan tersebut, Ketua umum Golkar juga menerima kunjungan Pimpinan DPD Golkar se-Provinsi Jambi untuk bersilaturahmi lebaran hari raya Idulfitri.Baca Juga: Digoyang Kader di Bawah, Airlangga Tetap Ingin jadi Ketum GolkarKetua Plt Golkar Jambi, Taufik Hidayat, hadir di tengah-tengah acara tersebut dan mengatakan pentingnya menjalin silaturahmi antar pimpinan partai dengan para pimpinan didaerah.Alasan Taufik bersama pimpinan DPD II bersilaturahmi ke kediaman ketua umum dalam rangka menjalin dan mensolidkan komunikasi Golkar Jambi pasca pemilu legislatif (

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, menegaskan bahwa substansi gugatan pasangan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) ialah cerminan dari suara hati rakyat Indonesia. Sohibul juga meminta agar MK bersikap adil dan negarawan."Substansi gugatan BPN Prabowo Sandi merupakan cerminan suara hati rakyat Indonesia yang menginginkan tegaknya keadilan dan kejujuran dalam Pilpres 2019. Semoga MK menangkap pesan tersebut," ujar Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Sebagai satu-satunya pejabat negara yang dipersyaratkan sebagai negarawan, Sohibul berharap MK dapat mewujudkan sikap negarawan dalam memutus gugatan sengketa pilpres dan pileg.Baca Juga: Jika Jokowi-Ma'ruf Tak Didiskualifikasi, BPN Mau. . ."Sikap negarawan MK terwujud di satu sisi dengan menjadi penjaga konstitusi, dan di sisi lain mampu membaca dan menyerap aspirasi rakyat, kemudian menemukan terobosan hukum untuk memenuhi rasa keadilan rakyat," terangnya.Man

Warta Ekonomi.co.id, SukabumiWali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi,mengimbau warganya agar tidak terprovokasi dengan isu yang belum tentu kebenarannya. Khususnya yang terkait dengan sengketa Pemilihan Presiden RI yang saat ini sedang dalam masa persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK)."Masyarakat harus bijak dalam menilai segala perkembangan politik baik nasional hingga daerah dan menyerahkan penanganan sengketa ini kepada instansi yang berkompeten dalam hal ini adalah MK," katanya di Sukabumi, Jabar, Sabtu (15/6/2019).Menurutnya, warga jangan sampai mudah terprovokasi karena selain bisa merugikan dirinya sendiri dan tentunya orang lain. Selain itu, persidangan di MK ini masih berjalan sehingga harus bisa saling menahan diri.Baca Juga: Jika Jokowi-Ma'ruf Tak Didiskualifikasi, BPN Mau. . .Kemudian apapun hasil keputusan yang dikeluarkan MK nantinya tentunya harus diterima dengan lapang dada, karena dalam persidangan tersebut dipimpin oleh hakim yang berkompeten dan tidak memihak kubu mana pu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKomisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi menyatakan kebingungannya terhadap gugatan yang didalilkan pemohon BPN Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).Dia menguraikan dalam permohonan yang dibacakan, Jumat 14 Juni 2019, pemohon mendalilkan bahwa KPU melakukan kecurangan dengan cara merekayasa Situng (sistem hitung). Namun, dalam petitum, mereka (pemohon) meminta MK untuk membatalkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara manual."Ini namanya gak nyambung," tegas Pram dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Wadidaw! MK Bakal Tolak Gugatan 02 Soal Diskualifikasi Prabowo-Ma'ruf Nih?Menurutnya, Tim Hukum BPN mencoba menyusun teori 'adjustment' atau 'penyesuaian' untuk menyambungkan antara Situng dan rekapitulasi manual. Dalam asumsi pemohon, sambungnya, angka di dalam Situng direkayasa sedemikian rupa oleh KPU untuk menyesuaikan dengan target angka tertentu, atau angka h

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMahkamah Konstitusi (MK) diprediksi tidak akan mendiskualifikasi pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. "Saya memprediksi nanti tidak ada putusan diskualifikasi. Saya memprediksi nih, tidak ada diskualifikasi tentang calon," kata pakar hukum tata negara, Juanda, di Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Tim Prabowo Dinilai Tak Konsisten, Pakar Hukum Tantang, "Mampukah 02 Buktikan Dalil?"Menurut dia, seharusnya tuntutan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Karena saya berpikir argumentasinya bahwa diskualifikasi ini sudah lampau, kalau mau diskualifikasi persyaratan dulu waktu pendaftaran, alamatnya adalah di PTUN," ujarnya.Sekadar diketahui, kubu Prabowo-Sandi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. Sidang perdana telah digelar MK.Baca Juga: Jika Jokowi-Ma'ruf Tak Didiskualifika

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berpesan agar semua kader menjaga soliditas dan martabat partai. Belakangan beredar desakan digelarnya kongres luar biasa (KLB) Demokrat oleh tokoh-tokoh senior partai."Pesan beliau, tetap menjaga martabat partai dari serangan pihak mana pun," kata Ferdinand di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Ferdinand juga mengatakan, SBY selalu berpesan untuk menjaga Indonesia jangan sampai konflik karena persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kekuasaan. Namun, dia enggan mengomentari langkah para senior Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) yang mendorong diselenggarakannya kongres luar biasa (KLB).Baca Juga: Jadi Pemecah-Belah Partai, Pentolan Demokrat Tolak Keras KLBFerdinand mengatakan bahwa kondisi internal Demokrat tetap solid dan tidak terpengaruh pernyataan para senior Demo

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKapolres Metro Jakarta Barat Kombes, Hengki Haryadi, mengungkapkan bahwa para pelaku yang terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil Brimob saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 disinyalir mendapatkan bayaran Rp300 ribu per orang.Hengky menyatakan saat ini, pihaknya telah mengantongi identitas pihak yang memberikan uang itu dengan tujuan agar membuat kerusuhan dan penjarahan."Mereka mendapat bayaran masing-masing Rp300 ribu per orang," kata Hengki saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Penahanan 100 Tersangka Kerusuhan 22 Mei Ditangguhkan karena. . .Saat ini, Polres Jakarta Barat telah melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan pembakaran tersebut. Mereka adalah, Supriyanta Jaelani alias Vianz Jinkz, Idmas Arie Sadewo alias Dimas, Wawan Adi Irawan alias Wawan, dan Diki Fajar Prasetyo alias Diki.Keempat tersangka itu disebut-sebut telah membakar serta mencuri senjata api dan uang ratusan juta saat kerusuhan pecah di kawasan Slipi, Jakarta Bara

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad menyatakan komitmen untuk tetap netral, tidak berpihak pada salah satu kekuatan, dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Rombongan tim kuasa hukum paslon 02 mendatangi gedung Lembaga Perlindungan Saksi Korban di Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (15/6) sekitar pukul 17.30 WIB.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengklarifikasi informasi yang beredar di sejumlah media tentang pembebasan 100 orang tersangka yang terlibat dalam kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kombes Pol Argo Yuwono menegaskan, keseratus orang itu bukan dibebaskan, melainkan penahanannya ditangguhkan.Baca Juga: Kivlan Zen Terima Rp150 Juta, Polisi Telisik Lebih Dalam"Jangan keliru, jangan sampai nanti blunder ada bahasa kita (polisi) 'membebaskan'. Jangan sampai kita meresahkan masyarakat. Yang benar adalah proses penangguhan penahanan," kata Argo dalam konferensi pers di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, Sabtu, 15 Juni 2019.Keseratus orang tersangka aksi massa yang berujung kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta itu telah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Baca Juga: Lewati Masa Kritis pada 22 Mei

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin mempertanyakan kualitas bukti yang diajukan pemohon, dalam hal ini Prabowo-Sandi dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.Anggota Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Taufik Basari mengatakan bukti-bukti yang dipaparkan pemohon tidak relevan atau tidak ada sangkut-pautnya dengan dalil yang disampaikan. Celakanya, bukti yang dipaparkan hanya berupa link berita tanpa didukung bukti lainnya.Baca Juga: Lama Tak Bersuara, Bang Sandi Angkat Bicara Soal Sidang MK. . ."Pemohon itu memasukkan bukti tapi ternyata tidak relevan dan tidak ada sangkut-pautnya dengan dalilnya. Misalnya link-link berita saja tanpa diperkuat bukti-bukti lain, itu kan juga kualitas buktinya dipertanyakan," kata pria yang akrab Tobas dalam diskusi polemik MNC Trijaya, di D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini berujar bahwa permohonan yang disampaikan pemohon terlalu mengada-nga

JPNN.com, JAKARTA - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono membantah keras kabar adanya ancaman-ancaman oleh oknum terhadap sembilan hakim MK.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPakar hukum tata negara dari Universitas Bengkulu, Juanda, menilai tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno justru menggiring hakim konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator. Padahal, kata dia, ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) pernah menyampaikan harapan agar MK tidak menjadi Mahkamah Kalkulator dalam memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.Adapun pernyataan itu disampaikan BW saat menyerahkan berkas permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 24 Mei 2019 yang lalu."Nah kemarin (sidang perdana-red), mau tidak mau pasangan 02 melalui kuasa hukumnya juga menerapkan persoalan ada 37 ribu TPS yang akhirnya memengaruhi 8 juta suara. Nah, ini kan menggiring supaya hakim konstitusi juga bicara kalkulator sebenarnya," tutur Juanda di Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).Untuk itu, tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu tidak konsisten. "Artinya ada ketidakkonsistenan 02 dalam hal memegang prinsip awalnya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPenyidik Polda Metro Jaya menelisik dana senilai 15 ribu dolar Singapura atau senilai Rp150 juta dari tersangka kasus dugaan perencanaan pembunuhan empat tokoh nasional, Habil Marati, yang diberikan kepada tersangka kasus dugaan makar, pemufakatan jahat dan kepemilikan senjata, Kivlan Zen.Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengungkapkan, pendalaman aliran dana itu ditelusuri dari agenda pemeriksaan Kivlan Zen, kemarin."Tentunya kami menanyakan kepada yang bersangkutan terkait pemberian uang 15 ribu dolar Singapura itu," kata Argo di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).Baca Juga: Ryamizard Ingin Bantu Kivlan Zen, Staf Bilang: Bapak Mikir DuluPolisi masih terus mendalami aliran dana ratusan juta terkait terkait dengan rangkaian aksi kerusuhan 21-22 Mei yang berujung terungkapnya rencana jahat pembunuhan terhadap empat Jenderal Purnawirawan.Kivlan Zen disebut-sebut menerima uang Rp150 juta dari Politikus PPP Hab