Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan ada sejumlah pos-pos menteridi Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang cocok untuk diisi oleh kader Golkar. Menurutnya, dari sembilan pos menteri, yakni menteri bidang perekonomian, sosial, kesejahteraan rakyat, pertahanan, serta politik, hukum dan keamanan (polhukam)."Saya lihat orang-orangnya siap untuk di sektor ekonomi, sektor perekonomian, ada juga yang di bidang sosial, kesejahteraan rakyat, bisa juga kalau diperlukan dibidang pertahanan, keamanan Polhukam," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Kantornya Dilempar Molotov, Senior Golkar: Ada yang Main!!Baca Juga: Survei LPP UI: Ini Figur-Figur Terbaik yang Layak Menjadi Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'rufNamun, ia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menyusunnya."Ya tergantung dari alokasi yang diberikan presiden," tegasnya.Selain itu, ia meyakini Presiden Jokowi tak salah untuk menempatkan orang di k

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik dari LIPI Aisah Putri merespons kebijakan pemerintah yang menyetujui pengadaan mobil baru untuk menteri-menteri periode 2019-2024, dari APBN 2019.Ia menyayangkan adanya pembelian mobil baru tanpa adanya penjelasan urgensi pergantian mobil lama. Bahkan, ia menilai hal tersebut sebgai bentuk pemborosan."Apalagi jika kondisi mobil menteri sebelumnya masih fit dan baik untuk dipakai oleh menteri pada periode mendatang. Hal ini tentu saja bentuk dari pemborosan anggaran yang perlu dikritisi oleh rakyat karena pembelian ini menggunakan uang rakyat," katanya kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Rencana Mobil Baru untuk Menteri, Jokowi TerancamBaca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp147 M untuk Beli Mobil Dinas Baru, Gerindra Marah-Marah!!Lanjutnya, ia meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait pengadaan mobil baru tersebut. Sebab, mobil sedan Crown Royal Saloon yang biasa digunakan para menteri masih bisa berjalan dan tidak perlu diga

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pihak koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin tengah menggodok komposisi atau kemungkinan jumlah pimpinan MPR dari 5 hingga 10 orang pada periode mendatang.Menanggapi hal ini, Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengaku partainya justru fokus untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang direvisi menjadi UU nomor 2 tahun 2018 yang dianggapnya belum tuntas dijalankan."Karenanya dijalankan dulu, sambil menampung aspirasi yang berkembang pasca pilleg, pilpres yang lalu," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (22/8/2019).Baca Juga: PDIP Usung Risma Maju ke Pilkada DKIBaca Juga: Survei LPP UI: Ini Figur-Figur Terbaik yang Layak Menjadi Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'rufAnggota DPR ini berharap, wacana penambahan pimpinan MPR harus menghindari persepsi publik bahwa regulasi yang ada seolah-olah mewadahi ambisi untuk bagi-bagi jaba

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik dari Populi Center, Rafif Imawan menyebut rencana pembelian mobil baru untuk kementerian periode 2019-2024, harus dijelaskan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Sri Mulyani.Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan kontras dengan citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkenal dengan kesederhanaan."Kalau untuk jatah mobil menteri ini saya rasa harus dijelaskan urgensinya apa karena kesannya sangat bertolak belakang dengan presiden yang sederhana," ucapnya kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Telepon Gubernur Dominggus Mandacan, Jokowi Pastikan Papua Barat AmanBaca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp147 M untuk Beli Mobil Dinas Baru, Gerindra Marah-Marah!!Lanjutnya, ia mengatakan pengadaan mobil untuk menteri baru adalah langkah pemborosan. Terlebih, hingga saat ini belum jelas berapa dan nama menteri yang akan menjabat.Tak hanya itu, ia menegaskan mobil-mobil jenis Toyota Crown Royal Saloon yang saat ini digunakan juga mas

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terhadap dugaan kader partainya menjadi salah satu koordinator lapangan pada aksi massa di depan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya beberapa waktu lalu.Diketahui, aksi tersebut menjadi pemicu untuk rasa menolak antidiskriminasi di Papua dan Papua Barat."Saya tidak tahu, nanti saya lakukan investigasi," ujarnya kepada wartawan, di Surabaya, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Eks Calegnya Jadi Korlap Aksi di Asrama Papua, Gerindra Gak Mau Tanggung?Baca Juga: Mau Tengok Mahasiswa Papua di Asrama Surabaya, Eh Bang Fadli Nggak Boleh...Namun, ia mengaku belum bisa memastikan sikap yang diambil partai setelah hasil investigasi diumumkan.Diketahui, kader Gerindra, Tri Susanti, menjadi perbincangan setelah namanya disebut sebagai salah satu korlap saat aksi massa di Jalan Kalasan hingga menyebabkan ketegangan dengan mahasiswa Papua.Selain itu, nama Tri Susanti tercat

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menilai wacana penambahan kursi pimpinan MPR RI menjadi 10 orang tidak mempunyai nilai fungsional.Sebab, kerja-kerja pimpinan MPR terbatas pada hal-hal seremonial atau yang sifatnya tak rutin dikerjakan secara harian."Kalau fungsional, enggak ada fungsinya (penambahan jumlah kursi pimpinan MPR)," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Papua Sempat Membara, Jokowi Diomelin Fahri HamzahBaca Juga: Soal 10 Pimpinan MPR, Kode-Kode Cak Imin Sepertinya...Lanjutnya, ia menjelaskan fungsi MPR secara simbolik adalah menghadiri acara-acara formal kenegaraan dan menerima tamu kenegaraan.Sambungnya, tugas MPR adalah memimpin sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden, amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan memimpin sidang pergantian apabila presiden dimakzulkan."Tidak ada yang terlalu menuntut sikap permanen dari kepemimpinan MPR itu," ujar Fahri.Selain itu, ia meny

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Gerindra Andy Rahmad Wijaya, mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengadaan mobil dinas baru untuk menteri dan pejabat setingkatnya dengan total anggaran lebih dari Rp147 miliar dari APBN. Pengadaan mobil dinas dinilai belum terdesak, mengingat yang lama masih sangat layak pakai.Gerindra menilai anggaran sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat."Pemerintah jangan tuna sosial. Anggaran 147 miliar bukan angka kecil. Anggaran itu lebih baik digunakan untuk membantu rakyat kita yang masih belum beruntung menikmati penndidikan, atau membantu warga di daerah kekeringan," katanya kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).Baca Juga: Lawan Trah Ratu Atut-Airin di Pilkada Tangsel 2020, Gerindra Siapkan Calon PenantangBaca Juga: Eks Calegnya Jadi Korlap Aksi di Asrama Papua, Gerindra Gak Mau Tanggung?Andy berujar, meskipun sudah berumur hampir 10 tahun, mobil menteri sekarang masih layak pa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono memastikan kegiatan di Kantor DPP Partai Golkar tidak terganggu setelah kejadian teror pelemparan bom molotov pada Rabu dini hari (21/8)."Iya, normal kegiatan seperti biasa tidak terganggu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/8).Baca Juga: Kantor Golkar Dimolotov, Apa Motifnya?Baca Juga: Jika Resmi ke Jokowi, Jatah Menteri Gerindra Harus Lebih Banyak dari Golkar, PKB, dan NasdemIa pun menduga ada pihak tertentu yang bermain dibalik pelemparan molotov tersebut. Namun, ia enggan menduga pihak yang dimaksud."Saya gak mau menduga, biarlah polisi menyelidiki," tukasnya.Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membenarkan adanya pelemparan bom molotov di Kantor DPP Partai Golkar. Ia mengatakan setidaknya ada dua bom molotov yang dilempar orang tidak dikenal (OTK)."Iya benar ada kejadian itu," katanya Rabu (21/8).Selain itu, ia mengatakan hingga saat ini pihaknya, masih menyelidiki insiden pelempara

Warta Ekonomi.co.id, Nusa Dua, BaliKetua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai belum perlu dilakukannya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Namun, dia menilai partainya terbuka kalau jika pada akhir Agustus 2019 terjadi komunikasi politik yang urgensinya mendesak revisi UU MD3."Belum perlu namun kalau nanti di akhir Agustus terjadi komunikasi politik yang urgensinya mendesak amandemen UU MD3, ya tidak masalah, kami terbuka," kata Muhaimin di sela acara Muktamar PKB, di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Puji-Puji Megawati, Cak Imin Ketauan Ada MaunyaBaca Juga: Oh, Ternyata Ini Alasan Gerindra Dukung Usulan 10 Pimpinan MPRMenurut dia, revisi UU MD3 itu dibutuhkan dalam konteks kesepakatan bersama semua komponen bangsa namun hingga saat ini belum ada yang sepakat. Dia menilai revisi UU MD3 terkait perombakan jumlah pimpinan MPR RI itu tergantung kebutuhan, kalau untuk persatuan tidak ada masalah."Persat

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSejumlah figur bakal calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai bermunculan. Ada yang lama, ada pula beberapa wajah baru yang digembar-gemborkan siap maju di Pilkada Tangsel 2020. Gerindra pun menyiapkan calon baru untuk menantang pemain lama.Meski begitu, trah Ratu Atut dan Airin Rachmi Diany atau disebut dengan Trah Rawu masih kental mendominasi. Di antaranya adalah Andiara Aprilia Hikmat, putri kedua dari mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Lalu Adde Rosi Khoerunnisa istri dari Andika Hazrumy yang tak lain adalah putra pertama Ratu Atut.Berikutnya, Aldrin Ramadian, adik dari Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany. Airin sendiri adalah istri dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Ratu Atut. Ketiga figur tersebut mulai santer ditampilkan ke publik sebagai refresentasi trah Rawu.Munculnya ketiga nama itu seolah memberi sinyal, agar partai politik (parpol) yang ada meminang salah satu di antaranya jika ingin mendapat dukungan luas pada Pil

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga menilai, poses pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Kamtan Siber) di Senayan terkesan buru-buru dan tidak melibatkan pihak terkait.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, sudah 90 persen pengurus partai tingkat I maupun tingkat II menentukan sikap untuk mendukung Airlangga Hartanto sebagai ketua umum periode 2019-2023.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekjen PKB demisioner Lukmanul Khakim membenarkan bahwa Rusdi Kirana telah mengundurkan diri sebagai kader PKB karena ingin fokus menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.Baca Juga: Imin Bakal Hapus Posisi Sekjen di Kepengurusan PKB"Rusdi Kirana mengirimkan langsung pesan Whatsapp kepada saya, menyampaikan ingin fokus waktunya untuk menjadi Dubes Indonesia di Malaysia," kata Lukmanul Khakim di Nusa Dua, Bali, Rabu.Menurut dia, PKB menghormati keputusan Rusdi tersebut. Lukman mengatakan dirinya telah menyampaikan kepada Rusdi bahwa PKB kehilangan pasca-keputusan Rusdi tersebut namun partainya memahami keputusan yang telah diambil tersebut."Sebenarnya sudah menyampaikan lama kepada saya untuk total menjadi Dubes," ujarnya.Lukmanul menceritakan bahwa dirinya menyampaikan agar Rusdi menyampaikan pengunduran dirinya tersebut ketika Muktamar V PKB karena merupakan masa akhir periodisasi kepengurusan PKB periode 2014-2019.Penulis: ***Editor: Ferry Hidayat

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekjen PKB demisioner Lukmanul Khakim membenarkan bahwa Rusdi Kirana telah mengundurkan diri sebagai kader PKB karena ingin fokus menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.Baca Juga: Imin Bakal Hapus Posisi Sekjen di Kepengurusan PKB"Rusdi Kirana mengirimkan langsung pesan Whatsapp kepada saya, menyampaikan ingin fokus waktunya untuk menjadi Dubes Indonesia di Malaysia," kata Lukmanul Khakim di Nusa Dua, Bali, Rabu.Menurut dia, PKB menghormati keputusan Rusdi tersebut. Lukman mengatakan dirinya telah menyampaikan kepada Rusdi bahwa PKB kehilangan pasca-keputusan Rusdi tersebut namun partainya memahami keputusan yang telah diambil tersebut."Sebenarnya sudah menyampaikan lama kepada saya untuk total menjadi Dubes," ujarnya.Lukmanul menceritakan bahwa dirinya menyampaikan agar Rusdi menyampaikan pengunduran dirinya tersebut ketika Muktamar V PKB karena merupakan masa akhir periodisasi kepengurusan PKB periode 2014-2019.Penulis: ***Editor: Ferry Hidayat

Warta Ekonomi.co.id, Kuta, BaliKetua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menambahkan lebah sebagai simbol atau logo dari PKB sesuai dengan surat An-Nahl Ayat 68, yang dijelaskan dalam sambutannya di hadapan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin dan juga ribuan peserta Muktamar PKB VI.Baca Juga: PDIP Usul Kabinet Jokowi-Maruf Usung..."Nah kenapa lebah, karena kita punya komitmen untuk tidak pernah hinggap di tempat-tempat yang tidak baik, tidak pernah makan kecuali makan makanan yang baik dan tidak akan pernah produksi kecuali berproduksi hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk rakyat masyarakat dan bangsa," kata Muhaimin di Nusa Dua, Bali, Rabu.Muhaimin mengatakan, rumah lebah memiliki manfaat dan berkah bagi seluruh umat manusia. Di balik sosok lebah ini juga adanya kekuatan yang tidak perlu diperlihatkan tetapi dapat mengejutkan.Ia juga menambahkan, di dalam lebah ada pemimpin yang biasanya disebut Ratu Lebah, lalu siapa yang dimaksud Ratu Lebah untuk PKB?"Kalau lebih internal lagi, ratu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2019-2024 Muhaimin Iskandar mempertimbangkan melakukan perombakan struktur kepengurusan partai tersebut, salah satunya menghilangkan posisi sekretaris jenderal."Ada aspirasi tidak ada posisi sekjen, digantikan dengan nama direktur eksekutif. Posisi sekjen kan selama ini politis, dan nanti posisinya diambil alih ketua umum," kata Muhaimin di sela-sela Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, Rabu.Baca Juga: Cak Imin Godain Grace dan Yusril Bergabung ke PKBMenurut dia, usulan tersebut berasal dari para ahli yang disampaikan kepada DPW dan DPC PKB dalam muktamar. Dia mengatakan posisi direktur eksekutif nantinya akan mengurusi masalah internal partai dan saat ini usulan tersebut masih diusulkan dalam Muktamar PKB. "Saya sendiri masih bingung karena ini ide baru hasil kajian kalau sekjen politis, jadi apa namanya yang mengurus ke dalam kurang, kalau wakil ketum yang politis maka direktur eksekutif yang ke dalam," ujarnya.Na

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik Hendri Satrio, memandang pujian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada pidato pembukaan Muktamar VI PKB di Bali, Selasa malam (21/8), tersirat soal jatah menteri di Kabinet Joko Widodo agar lebih banyak.Terlebih, PKB telah berhasil melobi Jokowi dan Megawati untuk memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres di Pilpres 2019.."Nah, ya kalau PKB kan pasti dapat jatah kursi mau 2, 3, 4 itu terserah presiden. Tapi yang jelas dibandingkan parpol koalisi yang lain, Cak Imin ini paling to the point orangnya, paling blak-blakan. Jadi kalau kemarin dia blak-blakan pasti dia ada tujuannya," katanya kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Cak Imin Tak Minta Jatah Menteri ke Jokowi, Pengamat: Bisa Aja Cari SimpatiBaca Juga: 34 DPW Kompak, Selamat, Cak Imin Jadi Ketum PKB LagiLanjutnya, ia menambahkan, Cak imin menyampaikan secara langsung kepada PDIP dan Megawati untuk mendapatkan kursi ment

Warta Ekonomi.co.id, JakartaArief Poyuono menceritakan perjalanan hidupnya yang sempat tinggal di Papua, pada tahun 1989-1993. Wakil Ketua Umum Partai Pimpinan Prabowo Subianto ini, mengaku banyak sempat tiga tahun tinggal di dekat rumah Om Theys di Sentani, karena memang mess PT Merpati Nusantara Airlines itu dekat dengan rumah Om Theys.Lanjutnya, Arief menceritakan dirinya tinggal di tempat yang kebetulan ditinggali satu keluarga Papua yang mengurus mess kami.Katanya juga, mereka punya anak laki-laki kira-kira berumur 14 tahun dan duduk di kelas 1 SMP yang sering mengobrol dengan saya dan belajar dengan saya kalau dia punya PR dari sekolah.Suatu hari ketika kami mengobrol, saya bertanya pada anak Papua tersebut, "Ade apa kau pu cita-cita nanti jika kau sudah lulus sekolah mu?". Ceritanya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Mahasiswa Papua Dimaki Monyet, Fadli Zon: Itu Menyakitkan!!Baca Juga: Papua Sempat Membara, Prabowo Perintahkan...Lama dia tid

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pihaknya mengecam tindakan rasisme yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.Diektahui, aksi dengan makian monyet tersebut terjadi saat Asrama Mahasiswa Papua dikepung massa terkait tudingan perusakan bendera Merah Putih."Saya kira itu bagian dari yang harus diintegrasikan. Sangat sensitif. Tidak boleh dan saya kira di seluruh dunia tidak boleh. Ucapan-ucapan seperti itu (rasis) pasti akan menyakitkan," katanya kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Mau Tengok Mahasiswa Papua di Asrama Surabaya, Eh Bang Fadli Nggak Boleh...Baca Juga: Terungkap Aktor yang Bermain di Kerusuhan Papua, BIN, Top!!Lanjutnya, ia meminta mendapat klarifikasi dari penegak hukum soal tindakan represif yang dilakukan terhadap Mahasiswa Papua."Ya itu kan sebagian dari kita ingin tahu secara langsung informasi-informasi yang kita ingin mendapatkan klarifikasi dan ini saya kira perlu ada investigasi," katanya.Samb

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan pesan lebih dari sekedar kata sabat dalam menyikapi kerusuhan di Manokwari dan daerah lain di Papua, Senin (19/8) kemarin.Menurutnya, Jokowi harus bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat dengan menjamin insiden kerusuhan tidak terulang kembali."Saya mohon, terutama pejabat-pejabat eksekutif yang punya kewenangan memberikan ketenangan seperti presiden. Omongnya lebih dari sekadar sabar-sabar begitu, jangan dong. Beri jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (21/8).Baca Juga: Fakfak Sempat Membara, Bulan Depan Jokowi Fix ke PapuaBaca Juga: Jokowi Tanya Maksud PKB Adakan Muktamar di BaliLanjutnya, ia menyampaikan saat ini waktunya untuk bekerja menangani masalah. Bahkan, Jokowi harus jaminan bahwa orang-orang yang melakukan penghinaan kepada orang lain hi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan partainya tidak ada urusan dengan aksi Eks calon legislatif DPRD Surabaya Dapil 3 nomor 8 dari Partai Gerindra, Tri Susanti selaku koordinator lapangan aksi di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur.Menurutnya, aksi tersebut merupakan urusan pribadi Susi, dan tidak terkait dengan partai. "Itu urusan pribadi (Susi) dan tidak ada urusannya dengan Partai Gerindra," ucapnya kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Mau Tengok Mahasiswa Papua di Asrama Surabaya, Eh Bang Fadli Nggak Boleh...Baca Juga: Bonek: Surabaya-Papua Itu BersaudaraLanjutnya, ia menyatakan partainya masih menunggu proses penyidikan Polisi. Bahkan, ia menegaskan partainya akan mengambil langkah tegas bila Polisi menyatakan Susi bersalah. "DPD (Gerindra) Jawa Timur sudah menyampaikan bahwa hal tersebut (bersifat) pribadi. Kami lihat dulu, kalau polisi menyatakan bersalah maka kami akan proses," tegasnya.Selain itu, ia

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSikap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terlihat berbeda 180 derajat dalam pembukaan Muktamar di Nusa Dua, Bali. Cak Imin, sapaan akranya, bahkan tidak menyinggung jumlah kursi menteri di hadapan Presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komrudin menilai, PKB atau Cak Imin sebenarnya telah mengeruk banyak keuntungan. Dia mengatakan, PKB sukses mencalonkan salah satu pendiri mereka Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi lima tahun ke depan."PKB sudah dapat banyak. Kita tahu, wakil presiden Ma'ruf Amin di detik-detik terakhir juga disokong Cak Imin untuk menggusur Mahfud MD," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Cak Imin Godain Grace dan Yusril Bergabung ke PKBCak Imin, dia melanjutkan, juga meramaikan perebutan kursi ketua MPR. Jatah PKB juga sudah tetap dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Hal itu, Ujang mengatakan, membuat Cak Imin sudah tidak mau lagi

Warta Ekonomi.co.id, SurabayaWakil Ketua DPR RI Fadli Zon gagal menemui mahasiswa asal Papua di asrama, Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (21/8) siang.Dalam pantauan, Fadli Zon beserta rombongan anggota DPR RI Jimmy Damianus Ijie dan Michel Watimena dari daerah pemilihan Papua Barat tiba sekitar pukul 11.32 WIB.Terlihat, Michel terus menelepon seseorang melalui telepon genggamnya. Sedangkan, Jimmy mencoba memanggil para mahasiwa."Adik... Adik..," kata Jimmy.Baca Juga: Ini Strategi Khusus Jokowi untuk Mahasiswa PapuaBaca Juga: Ragu Ibu Kota Baru Seperti Esemka, Fadli Zon Bilang...Namun, panggilan Jimmy tersebut tak mendapatkan respons apapun. Bahkan, gerbang asrama pun tetap tertutup dan tertulis spanduk 'Siapapun yang datang kami tolak!'.Usai bertahan selama 10 menit dan tak mendapat respons dari dalam asrama, Jimmy dan Michel akhirnya menghentikan upayanya. Mereka lalu kembali masuk ke mobil. "Kami tak ketemu bukan berarti gagal, ini kesempatan yang tertunda saja. Karena kam

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWali Kota Surabaya Tri Rismaharini kabarnya telah dipersiapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Namun, hal tersebut masih perlu komunikasi dengan partai politik lainnya di Jakarta.Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, PDIP menyerahkan penilaian terhadap Risma kepada masyarakat terkait kelayakan apakah diusung menjadi calon gubernur atau menjadi menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.Menurutnya, perjalanan Risma sebagai salah satu ketua DPP PDIP masih panjang. Hasto hanya menegaskan, partai berlambang banteng moncong putih tersebut akan menyiapkan kader terbaiknya untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta.Baca Juga: Jatah Kabinet untuk Parpol Cuma 45%, PDIP Ngotot Paling Banyak"Ya bukan langkah awal (menyiapkan Risma di DKI). Beliau sudah di Jakarta, dan bukan awal lagi," kata Hasto di Jakarta, Selasa (20/8/2019).Hasto juga menyerahkan terkait posisi menteri kepada Presiden Jokowi. Apakah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWaketum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Nofel Saleh Hilabi menyebut kantor DPP Golkar telah dikepung oleh puluhan orang dalam sepekan terakhir. Ia menyebut, massa yang beratribut AMPG itu telah mengintimidasi kader serta pengurus yang hendak masuk kantor tersebut.Namun, Ketua Bidang Penggalangan Opini dan Media DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah informasi tersebut. Ia menegaskan, bahwa massa beratribut AMPG itu hanya berkumpul biasa, bukan mengepung seperti yang dikatakan oleh Nofel."Tidak ada penjagaan ketat, kalau AMPG mau melakukan apel itu kan biasa. Jadi tidak perlu didramatisasi," ujar Ace saat dikonfirmasi, Rabu (21/8/2019).Baca Juga: Golkar Setuju Demokrat Masuk Koalisi?Ace menepis kabar bahwa kehadiran AMPG di kantor DPP Golkar berhubungan dengan pencalonan ketua umum partai tersebut. Kehadiran mereka tidak berkaitan dengan musyawarah nasional (munas) yang direncanakan pada Desember mendatang."Biasa saja, jangan membuat kegaduhan yan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja, menolak anggaran Rp1,3 miliar untuk pembelian pin emas anggota DPRD Jakarta periode 2019-2024. Bahkan, ia berencana mencari pengganti pin emas di online shop.Menurutnya, anggaran Rp1,3 miliar tersebut terlalu besar. "Replika banyak kok. Di online shop. Online shop banyak sekali. PSI menolak penghamburan uang negara. itu aja sih intinya," ujarnya kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).Baca Juga: PSI Tolak Pakai Pin Emas DPRD, Cetus Gerindra: Mau Pakai Kayu?Baca Juga: Pin Emas DPRD DKI Capai Rp1,3 M, Peneliti: Jangan Banyak GayaNamun, ia menyebut pihaknya belum mendiskusikan lebih lanjut jika nantinya pin emas itu tetap diberikan kepada anggota PSI.Ia mengaku baru akan menentukan apakah akan langsung menerimanya dan setelah itu mengembalikannya ke Sekretaris Dewan (Sekwan) atau langsung menolaknya."Kita belum diskusi apakah terima dulu atau kembalikan atau dari awal tidak kita terim

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Syarief angkat suara terkait penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggunakan pin emas DPRD. Ia pun mengaku tak akan mengikuti PSI yang menolak menggunakan pin emas dengan anggaran senilai Rp1,3 miliar tersebut, menyarankan PSI untuk menggunakan pin dengan bahan kayu."Saya sih ikutin kepatutan aja. Kalau PSI enggak pakai emas boleh, PSI sendiri mau pakai kayu? Boleh," ujarnya kepada wartawan, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/8/2019).Baca Juga: Gerindra: Gara-Gara Wawali Kota Malang, NKRI RugiBaca Juga: Pin Emas DPRD DKI Capai Rp1,3 M, Peneliti: Jangan Banyak GayaLanjutnya, ia mempersilakan jika PSI ingin menggunakan pin dengan bahan lain selain emas. Menurutnya hal itu diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku."Kalau dia (PSI) mau cari barang murah mungkin boleh lah. Ada peraturan Permendagri-nya," cetusnya.Namun, meskipun ada penolakan dari delapan anggota terpilih periode 2019-2024, menur

Warta Ekonomi.co.id, Nusa Dua, BaliKetua Umum Partai PKB, Muhaimin Iskandar, berkelakar meminta Ketua Umum PSI, Grace Natalie, dan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, untuk bergabung ke partainya. Ajakannya itu ditanggapi dengan tawa oleh Grace dan Yusril maupun seisi ruangan kegiatan Muktamar V PKB.Pria yang kerap disapa Cak Imin itu mulanya menyapa para ketua umum partai politik yang hadir pada hajatannya itu. Ia memulai dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Berikutnya, ia menyapa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, dan pimpinan PPP Anwar Thomafi."Terima kasih kepada Ketua Umum PSI. Hmm siapa ya. Cantik, saya lupa. Sudah masuk PKB saja," ujar Cak Imin yang disambut tawa para peserta muktamar.Baca Juga: 34 DPW Kompak, Selamat, Cak Imin Jadi Ketum PKB LagiBaca Juga: Sah, PSI Kalahkan Nasdem dan Golkar di JakartaMendengar hal itu, Grace Natalie terlihat tersenyum. Kemudian, Cak Imin kembali menyapa ketua umum partai politik lain

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta pemerintah untuk menguraikan secara mendetail alasan ibu kota harus dipindah dari DKI Jakarta."Pertama soal urgensi, prioritas, dan kemampuan finansial," katanya dalam acara ILC, Selasa (20/8/2019) malam.Menurutnya, narasi pemindahan ibu kota masih miskin. Sebab, belum ada argumen yang kuat tentang urgensi ibu kota perlu dipindah. Termasuk, mengenai proyeksi yang dimiliki pemerintah dengan pusat pemerintahan baru.Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Cuma Omong Kosong, Kata Fadli Zon...Baca Juga: Ribut-Ribut Soal Ceramah UAS, Fadli Zon Bilang Enggak MasalahSambungnya, apalagi selama ini tidak ada pengumuman ke publik dan diskusi mendalam terkait ide tersebut."Argumen apa yang dibangun kenapa ibu kota perlu dipindah. Ada apa dengan Jakarta? Saya kira ini pertanyaan dasar yang belum dijawab sama sekali," tegasnya.Selain itu, ia menilai apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru sebatas wacana dan be

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta pemerintah untuk menguraikan secara mendetail alasan ibu kota harus dipindah dari DKI Jakarta."Pertama soal urgensi, prioritas, dan kemampuan finansial," katanya dalam acara ILC, Selasa (20/8/2019) malam.Menurutnya, narasi pemindahan ibu kota masih miskin. Sebab, belum ada argumen yang kuat tentang urgensi ibu kota perlu dipindah. Termasuk, mengenai proyeksi yang dimiliki pemerintah dengan pusat pemerintahan baru.Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Cuma Omong Kosong, Kata Fadli Zon...Baca Juga: Ribut-Ribut Soal Ceramah UAS, Fadli Zon Bilang Enggak MasalahSambungnya, apalagi selama ini tidak ada pengumuman ke publik dan diskusi mendalam terkait ide tersebut."Argumen apa yang dibangun kenapa ibu kota perlu dipindah. Ada apa dengan Jakarta? Saya kira ini pertanyaan dasar yang belum dijawab sama sekali," tegasnya.Selain itu, ia menilai apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru sebatas wacana dan be

Warta Ekonomi.co.id, Nusa Dua, BaliLangkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan Muktamar V PKB di Bali dipertanyakan Presiden Joko Widodo. Ia curiga, PKB hendak mengincar suara yang besar di Pulau Dewata seperti PDI-P."Kita patut bersyukur bahwa hari ini PKB menyelenggarakan muktamar di Bali setelah 12 hari yang lalu PDI-P juga menyelenggarakan kongres di Bali," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Muktamar V PKB di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8).Jokowi mengaku beberapa kali berpikir melihat langkah PKB yang mengikuti partainya itu. PDI-P, kata dia, memiliki alasan kuat untuk mengadakan kongres di Bali. Itu karena Bali merupakan basis suara terkuat bagi PDI-P.Baca Juga: 34 DPW Kompak, Selamat, Cak Imin Jadi Ketum PKB LagiBaca Juga: Jika Resmi ke Jokowi, Jatah Menteri Gerindra Harus Lebih Banyak dari Golkar, PKB dan Nasdem"Terus kalau PKB mengadakan muktamar di Bali juga pasti ada alasannnya. Saya tidak tahu alasannya apa. Saya hanya nebak-nebak. Jangan-jangan PKB juga ingin raih su

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel menggelar rapat pleno penetapan usulan nama-nama calon ketua DPRD Sulsel yang berlangsung di Sekretariat Golkar Sulsel di Jalan Bontolempangan, Makassar, Selasa 20 Agustus 2019.Hadir dalam rapat pleno yakni elit DPP Golkar Ibnu Munsir, Taufik Hidayat, Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid, Sekretaris sekaligus ketua tim seleksi calon ketua DPRD, Abdillah Natsir dan jajaran pengurus Golkar Sulsel.Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid mengatakan pleno Golkar ini mengusulkan beberapa calon ketua DPRD Sulsel defenitif untuk diuji melalui tahapan fit and propert tes oleh tim seleksi (Timsel)."Khusus kepada pimpinan DPRD provinsi diserahkan kepada ketua DPD untuk merekrut 3-5 nama untuk diserahkan ke timsel untuk di fit and propert tes dan pemeriksaan narkoba," kata Nurdin Halid usai rapat pleno.NH akronim Nurdin Halid menjelaskan fit and propert tes calon ketua DPRD Sulsel defenitif akan dilakukan September nant

Warta Ekonomi.co.id, Nusa DuaSebanyak 34 DPW PKB secara kompak menyampaikan dukungan saat sidang pleno laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP dan pandangan umum di muktamar yang digelar di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8) dini hari.Para perwakilan DPW menyampaikan keinginannya agar Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali memimpin PKB secara aklamasi.Setelah itu, Ketua Steering Committee Muktamar PKB Ida Fauziyah melanjutkan agenda sidang dengan menindaklanjuti permintaan pengurus DPW PKB tersebut.Baca Juga: Dipanggil Gus AMI, Cak Imin Ganti Nama?Baca Juga: Muktamar V PKB Akan Bahas Masalah Kebangsaan dan Kumpulkan 1.000 KiaiIa pun menanyakan kesediaan Cak Imin yang kembali didorong memimpin partai hingga 2024.Kemudian, Cak Imin memberi jawaban. Ia mengaku dapat memahami amanah semangat luar biasa pengurus dan ketua DPW se-Indonesia."Saya mengucapkan bismillah, saya bersedia memimpin kembali PKB 2019-2024. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua," tegasnya. Penulis: Reda

JPNN.com, BALI - Ketua Dewan Pembina Master C 19, Gus Ahmad Syauqi Ma'ruf Amin mengapresiasi komitmen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk melanjutkan perjuangan para ulama.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaRapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan agenda pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBM) TA 2018 tidak dihadiri nyaris separuh anggota DPR.Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebutkan hanya sebanyak 292 anggota yang menandatangani, termasuk juga izin sudah terhitung dalam agenda Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (20/8).Total dari anggota adalah sebanyak 560 anggota, menurut Fadli Zon selaku pemimpin rapat, sudah memenuhi kuorum sehingga rapat dilanjutkan. Berdasarkan agenda rapat seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB, namun rapat baru dimulai pukul 11.20 WIB.Rapat Paripurna DPR dibuka dengan interupsi sewarna dari beberapa anggota legislatif terkait dengan isu rasisme yang terjadi pada masyarakat Papua.Baca Juga: Gerindra: Gara-Gara Wawali Kota Malang, NKRI Rugi"Mahasiswa itu harus dilindungi, bukan ditangkap seperti itu," kata Michael Wattimena a

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berjumlah 10 kursi. Tujuannya, agar masing-masing partai politik (parpol) dan juga perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan bahwa semua parpol berhak untuk menyampaikan usul, termasuk soal kursi MPR RI dan revisi UU MD3. "Niatnya baik agar semua terwakili di lembaga Permusyawaratan kita tapi ada banyak catatan dari usulan ini," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (20/8).Baca Juga: Oh, Ternyata Ini Alasan Gerindra Dukung Usulan 10 Pimpinan MPR Catatan pertama, Mardani menjelaskan, organisasi tetap perlu menetapkan standar efisiensi dan efektivitas. Jumlah pimpinan yang tambun bertentangan dengan prinsip reformasi birokrasi. Meskipun dapat dipastikan asas keterwakilan dari seluruh parpol di parlemen dapat diakomodir."Kedua, r

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Jelang paripurna penyerahan rekomendasi panitia hak angket DPRD Sulsel, Jumat 23 Agustus 2019. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sikap menolak dilakukan pemakzulan terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.Hal ini dikemukakan oleh ketua umum DPP PPP, Suharso Monoarfa usai Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bersama PPP Sulsel di Sekretariat PPP Sulsel, Jalan Sungai Saddang, Kota Makassar, Selasa 20 Agustus 2019.Ia beralasan PPP sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apalagi dalam hal pemberhentian terhadap Gubernur. Karena gubernur juga mendapatkan kepercayaan publik atau terpilih dengan cara yang tak mudah."Kita akan hati-hati. Orang juga kan dipilih dengan susah payah. Kepercayaan publik untuk seorang pejabat itu kan tidak didapatkan begitu saja," katanya.Pemberhentian Gubernur kata dia, tidak semudah membalik telapak tangan, soal temuan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur, ujar dia, itu merupa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Gerindra yang juga anggota DPR RI dari dapil Papua, Steven Abraham berekasi keras atas pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang akan memulangkan mahasiswa asal Papua ke daerah asal.Ia menilai ucapan tersebut merugikan keutuhan NKRI. "NKRI yang sudah kita jaga bersama-sama harus kita junjung tinggi. Pernyataan sikap dari Wakil Wali Kota Malang untuk mengusir yang menimbulkan rusuh, ini salah satu pernyataan yang sangat merugikan NKRI kita. Bagaimana seseorang yang buat onar harus diusir pulang? Mau pulang ke mana kita? ini tanah kita, semua hak sama," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/8/2019).Baca Juga: Percuma Jokowi Bolak Balik ke Papua, PercumaBaca Juga: Papua Sempat Membara, Prabowo Perintahkan...Lanjutnnya, ia meminta agar Menteri Dalam Negerti Tjahajo Kumolo untuk turun tangan atas pernyataan Sofyan tersebut."Teguran juga dari Mendagri harus ada kepada pejabat yang berkelakuan kurang bagus. Bagi saya lah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan Partai Gerindra layak mendapatkan kursi terbanyak kedua setelah PDIP, jika partai pimpinan Prabowo Subianto resmi bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo.Menurutnya, terkait tentang jatah menteri 45 persen untuk partai politik dengan jumlah pos kementerian tetap 34 dimana PDIP mendapat 4 kursi menteri."Tentunya jika Gerindra ikut bergabung dengan pemerintah, sejatinya mendapat jatah kursi menteri di bawah PDIP," ujarnya kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).Baca Juga: Prediksi Gerindra Soal Target Pertumbuhan Ekonomi Jokowi: Di Bawah 5%Baca Juga: Papua Sempat Membara, Prabowo Perintahkan...Diketahui, Gerindra peraih suara terbanyak kedua setelah PDIP. Lanjutnya, maka itu jatah kursinya minimal di bawah partai pimpinan Megawati Soekarnoputri."Kalau PDIP minta 4 kursi menteri, maka Gerindra bisa mendapat jatah 3 menteri," ucapnya.Namun, kendati namun berdasar pada pe

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun tak membantah peluang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2022 sebagai calon gubernur.Menurutnya, kuatnya ketokohan Risma merupakan langkah PDIP untuk "menasionalkan" Risma. "Iya sangat bisa. Kalau memang rakyat DKI menghendaki kenapa tidak?" ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2019).Baca Juga: Ssttt...PDIP Bakal Boyong Risma ke Jakarta, Untuk...Baca Juga: Soal Ceramah Salib UAS, Dengan Kalem Ahok Bilang...Lanjutnya, ia mengatakan Risma merupakan salah satu kader terbaik yang dimiliki PDIP, yang prestasninya berhasil memimpin Kota Surabaya. Dan itu menjadi pertimbangan partai.Terlebih, menurutnya, Jakarta tidak terlihat kemajuan paska kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok."DKI ini juga kan pasca Ahok juga tidak ada sesuatu yang lebih baik. Pasti partai juga harus mempersiapkan kader-kader," tukasnya.Penulis: RedaksiEdi

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Makassar menyesalkan caleg DPRD Kota Makassar terpilih dari PPP, Rahmat Taqwa Quraisy yang ditangkap karena diduga terlibat penyalagunaan narkoba.Partai berlambang Ka'bah ini mengaku tak main-main soal sanksi kepada kader yang terlibat penyalagunaan narkoba.Ketua DPC PPP Kota Makassar, Busranuddin Basso Tika (BBT) mengatakan pihaknya sangat tegas jika Rahmat Taqwa terbukti menggunakan narkoba.Sebab narkoba, kata dia merupakan kejahatan tingkat tinggi dan menjadi musuh negara."Jadi narkoba lebih jahat dari teroris jadj kita haris perangi bersama-sama. Saya sebagai ketua PPP Makassar kalau ada caleg PPP yang terbukti memakai narkoba atau apa saja maka kami akan pecat di partai," kata BBT saat ditemui di Sekretariat PPP Sulsel di Jalan Sungai Saddang, Makassar, Selasa 20 Agustus.Ia mengatakan tidak jalan kompromi bagi kader yang terlibat narkoba. Pihaknya saat ini menunggu hasil penyelidikan kepolisian jika Rahmat Taqwa terbuk

Warta Ekonomi.co.id, Nusa Dua, BaliWakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Ahmad Iman mengatakan para kader partai menginginkan agar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memiliki sapaan baru yaitu Gus AMI (Ahmad Muhaimin Iskandar)."Banyak aspirasi dari bawah, karena banyak orang yang sebenarnya bukan gus tapi dipanggil gus. (Sedangkan) Cak Imin ini genealoginya benar-benar gus tapi malah dipanggil cak," katanya kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019).Baca Juga: Jika Ada Angin Surga Istana, Karding Bisa Geser Cak Imin Baca Juga: Partai Cak Imin Sudah Legowo?Lanjutnya, ia mengatakan Muhaimin merupakan cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Bisti Syansuri, sehingga Muhaimin patut diberikan julukan Gus. Bahkan, ia mengatakan dalam tradisi NU, putra kiai harus dihormati."Mungkin juga karena banyak orang yang tidak tahu kalau Cak Imin ini cucu buyut pendiri NU. Banyak orang PKB bukan anak kiai tapi disebut gus," ujarnya.Berdasarkan pantauan, di sepanjang jalan menuju Nusa Dua

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tidak menutup kemungkinan akan memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani ke Jakarta unyuk mengikuti Pilkada 2024."Ya bukan langkah awal, beliau sudah di Jakarta. Dan bukan awal lagi," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (20/8/2019).Baca Juga: Digosipkan Bakal Jadi Menteri Jokowi, Jawaban Risma Berkelas!!Baca Juga: Risma Beberkan Bukti Tak Ada Orang Papua Alami Diskriminasi di SurabayaLanjutnya, ia mengatakan Risma yang duduk sebagai ketua DPP artinya ia sudah berada di Jakarta, karena DPP partai berada di Ibu Kota Negara.Namun, ia enggan membicarakan lebih lanjut soal peluang Risma Jakarta, ia hanya berpendapat, Pilkada DKI masih di 2024 sehingga masih sangat jauh. Sementara, yang dekat adalah Pilkada 2020.Karena itu, partainya harus tetap memperkuat mekanisme kelembagaan kepemimpinan untuk menyiapkan calon pemimpin guna menjadi kepala daerah untuk pilkada. Sebabnya, dia mengatakan, PDIP juga tengah menyiapk

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryo memprediksi pertumbuhan ekonomi di era Presiden Joko Widodo tidak akan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2019 yaitu 5,3%."Tahun ini (pertumbuhan) cenderung di bawah 5%, perkiraan akhir sekitar 4,9%," ujarnya kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).Baca Juga: Oh, Ternyata Ini Alasan Gerindra Dukung Usulan 10 Pimpinan MPRBaca Juga: Jokowi Soal Papua: Emosi Boleh, Memaafkan Lebih BaikLanjutnya, ia menyebut penyebab pokoknya ekonomi sulit mencapai target ialah karena semakin merosotnya daya beli masyarakat seiring melambungnya harga kebutuhan pokok."Harga-harga meningkat, pajak daerah tidak terkendali, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik ratusan persen sehingga membebani pengusaha dan terbebankan ke rakyat," ungkapnya.Selain itu, ia mengatakan pembangunan infrastruktur yang massif juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebab, pembangunan dilakukan dengan hutang luar negeri yang bes

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ikut menanggapi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Ia meminta semua pihak harus berlapang dada dan berkepala dingin dalam menghadapi kerusuhan, Senin (19/8)."Bukan mencari siapa yang salah. Tapi di mana letak kesalahannya. Mari kita duduk bareng. Kita sayangi Papua sebagaimana kita menyanyangi yang lain," ujarnya kepada wartawan, kemarin.Baca Juga: Papua Sempat Membara, Prabowo Perintahkan...Baca Juga: Manokwari Membara, Boaz: Lebih Terhormat Mana, Monyet Cari Ilmu di Rumah Manusia, atau...Lanjutnya, ia menilai warga Papua hanya ingin diperlakukann adil dan dicintai, tanpa muluk-muluk. Karena itu, ia mengimbau agar agar semua elemen bangsa lebih banyak lagi mencurahkan perhatian untuk warga di bumi cenderawasih itu."Papua butuh cinta dari kita semua, tidak boleh ada sikap yang emosional. Bahkan kalau perlu minta maaf, ya minta maaf," katanya.Tak hanya itu, ia juga meminta kepada seluruh pihak apar

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengaku pihaknya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengatur komposisi Kabinet Kerja Jilid II yaitu, 55 persen dari kalangan profesional dan 45 persen untuk anggota partai politik."Ya kita enggak menyoal, karena dia (Jokowi) yang memegang otoritas," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/8/2019).Baca Juga: Nama Menteri Masih Misterius, Puan Ngaku Tak Tahu Jatah PDIP BerapaBaca Juga: Prabowo Klaim Pemindahan Ibu Kota Inisiasi Gerindra, Reaksi PDIP. . . .Sambungnya, "Jadi karena dia pemegang prerogatif dan koalisi umum ini, kita hormati, dan kita patuhi. Tidak kita soal, karena pemegang otoritasnya dia," lanjut Dia.Selain itu, ia mengatakan melalui komposisi 45 persen jatah parpol, kemudian jika terdapat 34 kementerian, maka parpol bakal mendapat 16 posisi. Namun, ia tetap yakin partainya akan diberi jatah yang lebih banyak dari parpol lain."Jadi ya PDIP harus banyak. Kayak yang Ibu Mega ngomong, dan i

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak masalah dengan usulan agar MPR dipimpin oleh 10 orang. Menurutnya, MPR berbeda dengan DPR yang tidak bertugas mensosialisasikan empat pilar."Jadi MPR kan lebih kepada upaya kita untuk mensosialisasikan empat pilar, UUD '45, Pancasila, dan sebagainya. Jadi kalau itu dilakukan secara bersama sama pun nggak ada masalah," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).Baca Juga: PAN Usul Pimpinan MPR 10 Kursi, Jawaban Surya Paloh NgeselinBaca Juga: Ribut-Ribut Soal Ceramah UAS, Fadli Zon Bilang Enggak MasalahKendati demikian usulan 10 pimpinan MPR tersebut masih sebatas wacana. Fadli menjelaskan, hal itu akan terjadi jika ada kesepakatan bersama."Ini kan kesepakatan itu sedang dikomunikasikan, didialogkan," ujarnya.Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan 'kursi panas' tersebut. "Awal periode ini kan pimpinan MP

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut perpindahan Ibu Kota Negara bukan hal yang sederhana seperti pindahan kontrakan. Ia mengatakan ada hal yang harus dipikirkan dengan sangat matang."Soal pemindahan ibu kota kami mempunyai catatan secara ekonomis, yuridis dan ekologis. Meskipun beliau (Jokowi) sudah meminta izin tapi hati-hati. Harus dijalankan semua prosesnya," ujarnya kemarin.Baca Juga: Ibu Kota Pindah, OSO: Kalimantan Manapun Terserah PresidenBaca Juga: Prabowo Klaim Pemindahan Ibu Kota Inisiasi Gerindra, Reaksi PDIP. . . .Menurutnya, pemindahan ibu kota adalah hal yang serius dan akan berdampak pada revisi undang-undang sehingga dia menilai saat ini pemindahan ibu kota belum perlu dilakukan."Waktu pemindahan ibu kota untuk saat ini belum tepat," katanya. Lanjut Mardani, ia mengatakan fraksi-fraksi di DPR sulit menilai wacana pemindahan ibu kota ini lantaran proposal pemindahan itu masih dalam tahap wacana dan belum masuk ke tahap pros

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon wacana PAN agar pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diisi oleh 10 orang dengan formasi 1 kursi ketua dan 9 kursi wakil ketua.Menurutnya, hal tersebut perlu dipertimbangkan seberapa penting usul itu bagi kepentingan bangsa. Sambungnya, Jika memang porsi pimpinan MPR yang lebih banyak itu dibutuhkan, maka ia mempertanyakan kenapa tak ada usul di atas 10 kursi."Untuk bangsa ini, kalau itu perlu, sayang kalau 10 (kursi). Kenapa tidak 50 (kursi) ya? supaya lebih banyak," ujarnya, Jakarta, Senin (19/8/2019).Baca Juga: Aksi 'Slonong Boy' Jonan Disemprot GerindraBaca Juga: Soal Usulan 10 Kursi Pimpinan MPR, Respons PAN Top!Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan 'kursi panas' tersebut. "Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang dis

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Institute for Development of Economics anda Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan program Kartu Prakerja pada 2020 mendatang dinilai terlalu prematur untuk direalisasikan.Ia mengatakan pelaksanaan Kartu Prakerja terlalu dini jika dilakukan pada 2020. Sebab, menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi dan menyamakan data terkini dengan beberapa lembaga lain untuk mnyaring data masyarakat yang berhak menerima kartu prakerja."Jadi bangun database saja itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun, karena kan harus melibatkan BPS untuk kartu Prakerja ini. Kemudian melibatkan industri terkait, industri yang memang akan mengalami PHK dan sebagainya, mereka harus melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan, itu harus punya database," ucapnya kepada wartawan di Kantor INDEF di Jakarta, Senin (19/8/2019).Baca Juga: Kartu Prakerja Bukan Nganggur Terus Digaji Negara, E

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru bicara Ketua Umum Gerinda Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Prabowo mengumpulkan anggota fraksi yang ada di DPR untuk membahas masalah yang terjadi di Papua.Diketahuit, kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, sebagai bunut dari kericuhan di Surabaya dan Malang.."Rapat konsolidasi malam ini bersama seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra," terangnyanya dalam akun Twitter pribadinya, Senin (19/8/2019).Baca Juga: Manokwari Membara, Pernyataan Wiranto Tegas!!Baca Juga: Manokwari Membara, Gubernur Duga Ada yang TunggangiLanjutnya, ia mengatakan dalam rapat tersebut, Prabowo meminta kepada seluruh anggota dewan dari Gerindra untuk mengedepankan dialog dalam menanggapi kerusuhan Papua.Bahkan, Prabowo meminta fraksi Gerindra untuk membantu menenangkan dan mendamaikan."Pak Prabowo menyampaikan perintah agar semua anggota DPR RI Gerindra tetap mengedepankan dialog, menenangkan, dan mendamaikan semua pihak terkait dengan peristiwa di Papua B

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menampik isu yang menyebut dirinya merupakan salah satu kandidat kuat menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) mendatang. Risma mengaku belum ada tawaran posisi menteri. "Belum, siapa yang nawarin (posisi menteri)?" ujar Risma kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Senin (19/8/2019).Baca Juga: Risma Beberkan Bukti Tak Ada Orang Papua Alami Diskriminasi di SurabayaBaca Juga: Bagus Nggak Kerja Bu Risma di Surabaya? Tanda-Tanda NihRisma menegaskan, ia belum selesai menjalankan tugas sebagai wali kota. Ia menyatakan akan menyelesaikan tugasnya dulu."Karena ya, apapun itu, meskipun tinggal dua persen saja angka kemiskinan (di Surabaya), kemiskinan itu bisa aku turunkan, tapi kan tidak bisa kemudian aku tinggalkan," tutur Risma. Akan tetapi, lanjut dia, bukan berarti setelah selesai masa jabatannya pada 2020 mendatang, Risma lantas siap menjadi menteri. Risma menyatakan tidak pernah meminta jabatan apapun. "Bukan begitu. Aku tidak t