REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah mendantangani Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PP ini untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 31 Maret 2020.PP itu dibuat karena pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19.Pasal 1 PP menyebutkan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Salah satu isi dari PP tersebut adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan PSBB di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota tertentu.Aturan tersebut ada di pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah

Covesia.com - Untuk mengidentifikasi seseorang terinfeksi virus corona COVID-19, biasanya akan dilihat dari gejalanya. Gejala yang umum diketahui seperti demam, batuk kering, sakit tenggorokan, dan yang belum lama terungkap adalah kehilangan kemampuan penciuman serta perasa.Para ilmuwan di King's College London mengatakan berhasil menemukan gejala yang paling akurat untuk mengidentifikasi pasien COVID-19. Berdasarkan analisis mereka, kehilangan indra penciuman dan perasa adalah indikator gejala yang paling akurat.Mengutip dari Daily Star, hal ini didapatkan setelah menganalisis sekitar 1,8 juta orang yang terinfeksi beserta gejala yang dialami. Sekitar 59 persen yang dinyatakan positif COVID-19 mengalami gejala tersebut.Menurut penelitian tersebut, gejala ini lebih akurat untuk mendiagnosis COVID-19 dibandingkan gejala demam yang selama ini dilaporkan. Dr Maria Van Kerkhove dari WHO mengatakan, ini muncul di saat tahap awal penyakit."Orang-orang dengan gejala kehilangan fungsi indra pe

JPNN.com, BELITUNG - Mencegah penularan wabah virus Corona atau Covid-19, Bupati Belitung Sahani Saleh mengerahkan dukun.Read More...

GIANYAR, NusaBali Badan Perwakilan Desa (BPD) Lebih, Kecematan, Gianyar, akhirnya menyetop pelaksanaan proyek senderan dan taman di ujung utara desa setempat. Keputusan itu diambil melalui rapat khusus dihadiri Perbekel Lebih Ni Wayan Geria Wahyuni, di Kantor Desa Lebih, Senin (30/3) malam. Rapat juga memutuskan, dana proyek dari APBDes sekitar Rp 300 juta itu akan dialihkan untuk biaya penanggulangan wabah Covid-19 atau Corona di Desa Lebih. Saat dikonfirmasi, Selasa (31/3) di kantornya, Perbekel Ni Wayan Geria Wahyuni membenarkan keputusan rapat yang dia sebut sebagai 'musyawarah desa khusus' tersebut. Namun dia menerangkan secara detail, proyek yang ditutup bukan proyek keseluruhan, melainkan hanya proyek senderan dan taman di wilayah Desa Serongga (utara Desa Lebih,Red). Kata dia, proyek senderan tanah geria milik keluarganya di selatan irigasi subak setempat, tetap digarap dengan dana APBDes sekitar Rp 130 juta. ''Karena yang dimasalahkan oleh warga kami melalui spanduk itu kan pr

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Bina Sarana Informatika (BSI) melalui program BSI Peduli turut terpanggil untuk ikut serta membantu masyarakat untuk melawan Corona. Naba Aji Notoseputro, selaku ketua pengurus Yayasan BSI mengatakan BSI Peduli bekerja sama dengan salah produk minuman Daikohi, memberikan bantuan berupa makanan yang telah disalurkan ke beberapa rumah sakit (RS) di Jakarta."Rumah sakit di Jakarta yang telah menerima bantuan makanan dari program BSI Peduli di antaranya RS Fatmawati, RS Cipto Mangunkusumo dan RS Angkatan Laut," kata Naba Aji melalui rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (31/3).Naba Aji atas nama BSI Peduli juga menyampaikan keprihatinannya atas wabah Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini."Saya atas nama Yayasan BSI mengucapkan rasa prihatin yang mendalam atas banyaknya korban yang terjangkit virus Corona. Kami pun tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Pahlawan Kemanusiaan yakni para dokter, perawat dan petugas me

JPNN.com, SURABAYA - Jumlah positif virus corona COVID-19 di Jawa Timur (Jatim) hingga Selasa 31 Maret 2020 ada 93 orang atau bertambah dua dari sehari sebelumnya yang jumlahnya 91 orang.Read More...

Covesia.com - Jumlah kasus positif virus corona atau Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat. Hingga Selasa (31/3/2020) terdapat penambahan 114 kasus positif sehingga total kasus menjadi 1.528.Dari total tersbut 6 di antaranya berhasil sembuh. Sementara untuk kasus kematian baru sejumlah 14 kasus sehingga total pasien yang meninggal menjadi 136 kasus.Hal itu membuat pemerintah menerapkan pembatasan sosial bagi seluruh masyarakat. Pembatasan aktivitas tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah pendonor yang ingin mendonasikan darahnya.Dalam sebuah pernyataan mereka, Palang Merah Indonesia (PMI) menyatakan kekurangan pasokan stok darah dari para pendonor.Jumlah pendonor dinyatakan berkurang hingga 90 persen karena imbauan untuk melakukan social distancing untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Saat ini PMI kekurangan stok darah hingga 70 persen. "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak Bapak, Ibu, dan Rekan-rekan sekalian untuk berpartisipasi dalam pendataan ini, yang na

Setelah gaji perangkat desa dipotong, lanjut melakukan penyemprotan disinfektan di delapan banjar dinas, Selasa (31/3). Warga menyambut antusias penyemprotan disinfektan untuk cegah virus corona (Covid-19). Turut hadir membantu melakukan penyemprotan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat yakni Koordinator Patroli Bali Timur dan Bali Utara Ditpolairud Polda Bali di Kecamatan Kubu Ipda I Made Darsa, anggota Babinsa Desa Sukadana Sertu Gede Putu Basma, dan anggota Babinkamtibmas Desa Sukadana Aiptu Gede Putu segenap kelian banjar dinas se-Desa Sukadana. Biaya yang dihabiskan sekitar Rp 5 juta. Biaya itu tanpa membebani APBDes Desa Sukadana.Rencana menggelar penyemprotan dirancang awal Februari 2020. Mengingat tanpa ada dana, sedangkan warga masyarakat semakin resah atas ancaman virus corona di delapan banjar dinas, maka Perbekel Sukadana I Gede Suardana menggelar rapat mengundang seluruh perangkat desa. Dalam rapat tersebut dibeberkan rencana melakukan penyemprotan massal menyasa

DENPASAR, NusaBaliPB Perkemi dan pihak PB PON Papua menganulir dua kenshi asal Bali yang sebelumnya dinyatakan lolos PON Papua. Dalam Surat Keputusan (SK) terakhir dari total 11 kenshi Bali yang lolos PON, dua orang dipastikan gagal mengantongi tiket multi event empat tahunan. Dua kenshi putra dan putri Bali yang dianulir yakni Gede Indrawan kelas 70 kg putra dan Murtiana kelas 60 kg putri. "Sebenarnya, dua kenshi ini awalnya lolos PON, tapi sekitar dua minggu lalu ada surat menyatakan tidak lolos PON," ucap Wakil Ketua Umum Pengprov Perkemi Bali, Fredrik Billy Selasa (31/3). Menurut Fredrik Billy dianulirnya, dua Kenshi itu dan dinyatakan tidak lolos PON karena terkait dengan kuota yang dibatasi pihak tuan rumah PON. "Keduanya memang sebelumnya memperoleh Surat Keputusan (SK) dari PB Perkemi dinyatakan lolos PON, tapi tiba-tiba sekitar dua pekan lalu keluar lagi SK dari PB Perkemi yang menyatakan keduanya gagal lolos PON. Jadi ada dua SK yang turun. Semuanya itu juga berdasarkan pihak

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan meminta kepada seluruh camat dan lurah menerapkan pembatasan di wilayahnya. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayah Ibu Kota semakin meluas.Ia menyebut, setiap wilayah yang masih bersih dari serangan virus corona, maka harus melakukan pembatasan wilayah. Sehingga, setiap pergerakan masyarakat akan selalu terpantau.Hal itu Anies sampaikan kepada wali kota dan bupati dalam rapat teleconference yang diunggah ke akun youtube Pemprov DKI pada Minggu 29 Maret 2020."Biasanya langsung (pembatasan) disebut lockdown dan lain-lain. Intinya di tempat yang bersih harus ada kontrol atas pergerakan orang. Orang keluar masuk harus ada pengendaliannya," kata Anies dalam video yang dikutip Okezone, Rabu (1/4/2020). Ia menyebut, dirinya akan memberikan data wilayah mana saja yang masih bersih dari kasus Covid-19 kepada setiap wali kota dan bupati untuk nantinya disampaikan ke para camat dan lurah."Saya mau m

Covesia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan stimulus ekonomi untuk sektor Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang terdampak wabah Virus Corona baru atau Covid-19, di antaranya penundaan kewajiban pembayaran pokok dan bunga bagi nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga enam bulan.Kebijakan yang lazim disebut kebijakan kontrasiklus untuk menahan perlambatan ekonomi itu diberikan Presiden Jokowi untuk mengurangi dampak wabah Covid-19 terhadap sektor UMKM."Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama enam bulan," ujar Presiden Jokowi dalam telekonferensi pers dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).Penundaan pembayaran pokok dan bunga itu hanya salah satu dari rangkaian stimulus ekonomi bagi UMKM.Presiden Jokowi juga akan menggratiskan Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta per tahun."Selain itu pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) impor

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan ini dibuat Jokowi untuk menangani wabah virus corona (Covid-19).Read More...

BANGLI, NusaBali Seorang warga dari Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Bangli menjalani perawatan di RSUP Sanglah, Denpasar. Bupati Bangli yang juga Ketua I Percepatan Penanganan Virus Corona Bangli, I Made Gianyar, mengatakan yang bersangkutan dengan status pasien dalam pengawasan (PDP). Statusnya ditingkatkan dari sebelumnya orang dalam pemantauan (ODP).Bupati Made Gianyar menegaskan, penanganan warga Selulung ini sudah sesuai prosedur. "Apakah yang bersangkutan positif corona atau tidak, akan disampaikan lebih lanjut oleh provinsi," ungkap Bupati Made Gianyar, Selasa (31/3). Dikatakan, warga berstatus PDP ini tinggal di Denpasar dan bekerja di industri pariwisata. Apakah yang bersangkutan sempat pulang kampung? "Tim akan turun melakukan investigasi. Dicek apakah yang bersangkutan sempat pulang kampung dan berinteraksi dengan warga setempat," imbuh bupati asal Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani ini. Dikatakan, tim direncanakan turun ke Desa Selulung pada Rabu (1/4) hari ini. Jika yan

Pengunduran itu, melihat situasi yang kian tidak menentu terkait pandemi virus Corona atau Covid-19. Hingga saat ini jumlah positif Virus Corona itu memang terus mengalami peningkatan sehingga program latihan atlet menuju multi event empat tahunan sangat terganggu dan bahkan nyaris tidak jalan. "Kami akui program latihan hampir tidak jalan. Atlet memang latihan di rumah, tapi itu sebatas menjaga kondisi fisik atlet. Kalau meningkatkan kualitas dan teknik, dirasa tidak bisa. Makanya, kami usul PON Papua digelar tahun 2021 saja," ungkap Waketum Pengprov FPTI Bali, Suhardi Eka Prasetya, Selasa (31/3). Kata Suhardi Eka Prasetya yang juga pelatih tim PON Panjat Tebing Bali itu, jika diundur Desember 2020, jelas durasi pengunduran hanya dua bulan saja dan dinilai belum optimal. Apalagi, sejumlah venue cabor yang akan menggelar PON juga ada belum tuntas dibangun. Bahkan dari konfirmasi ke panitia pelaksana cabor Panjat Tebing di Papua, proses tendernya belum berjalan. Sementara gelaran PON ti

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario pandemi virus Corona atau Covid-19 mulai dari ringan hingga terburuk, di mana salah satunya menyiapkan kebijakan darurat sipil apabila keadaan abnormal.Read More...

TABANAN, NusaBaliWarga Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, memasang sejumlah spanduk penolakan karantina warga yang memiliki status orang dalam pemantauan (ODP). Spanduk tersebut dipasang menyusul adanya isu ODP yang datang dari negara terpapar akan dikarantina di Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali yang ada di Desa Samsam.Ada tiga spanduk yang dipasang. Dua di antaranya dipasang di perempatan Desa Samsam arah menuju Poltrada dan di Shortcut Jalan Nasional Denpasar - Gilimanuk. Spanduk yang dipasang itu bertulisan 'Kami Masyarakat Desa Samsam Menolak Keras Wilayah Kami Dijadikan Tempat Karantina ODP Covid-19'.Terkait hal itu, Perbekel Desa Samsam I Dewa Made Sukma Medya membenarkan bahwa warga menolak Desa Samsam dijadikan tempat karantina. Ini menyusul adanya isu jika warga yang datang dari negara terpapar rencananya dikarantina di Poltrada. "Apakah benar isu ini, kami juga belum tahu. Yang jelas kami dari desa menentang tegas kalau wilayah kami dijadikan tempat kara

JAKARTA - Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) saat ini masih tertahan di Malaysia akibat kebijakan Movement Control Order (MCO) yang diberlakukan sejak 18 Maret hingga 14 April 2020 mendatang.Pemerintah Indonesia menjajaki seluruh kemungkinan yang ada, mulai dari perencanaan untuk memulangkan mereka ke Tanah Air, hingga mempersiapkan pengiriman bantuan sosial bagi WNI yang berada di Negeri Jiran.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui untuk mengirimkan bantuan sosial kepada WNI yang ada di Malaysia, terutama yang berstatus pekerja harian yang terdampak kebijakan MCO."Sesuai pesan Presiden, tugas kita adalah menjaga keselamatan WNI baik yang ada di dalam negeri sendiri maupun yang di luar negeri. Kalau yang di luar sudah aman sebaiknya di sana tidak usah pulang. Kita sudah diskusikan, intinya Presiden menyetujui agar kita kirim bantuan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rab

Harapan itu mencuat, mengingat belum ada kejelasan agenda multi event empat tahunan apakah akan digelar sesuai jadwal pada bulan Oktober atau tidak. "Pemerintah seharusnya dalam sebulan ini sudah ada kepastian. Pemerintah Pusat meski sudah memutuskan, apakah dilaksanakan sesuai jadwal atau ditunda," ucap Ketua Umum KONI Buleleng, Nyoman Artha Widnyana, Selasa (31/3). Kata Artha Widnyana, pihaknya KONI Kabupaten hanya mengikuti apa yg digariskan KONI Provinsi. Jangan sampai atlet semangat sekali berlatih, tahu-tahu PON ditunda. 'Kasihan atlet latihan rutin di rumah. Tapi ujung-ujungnya PON ditunda pada Oktober nanti. Makanya harapan kami bulan April ini sudah ada keputusan, kita tunggu secepatnya. Dan, jangan lagi menunda sampai bulan Mei untuk kepastian gelaran PON Papua karena virus Corona," beber Artha Widnyana. Sementara itu Waketum Pengprov Perkemi Bali, Fredrik Billy yang juga berprofesi sebagai pengacara mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak memperdulikan persoalan PON apa

Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, mengatakan wabah Covid-19 harus segera ditanggulangi. Meski belum ada kasus warga positif Corona, Pemkab Jembrana akan terus didorong melakukan langkah-langkah nyata untuk penanggulangan Covid-19. "Kalau untuk anggaran, kami mendorong dilakukan penyisiran anggaran. Di sini kita harus bahu membahu. Nah, kami di DPRD Jembrana juga sudah melakukan penyisiran, dan dapat anggaran sampai Rp 3 miliar lebih," ujarnya.Menurutnya, anggaran sebesar Rp 3 miliar yang disiapkan di DPRD Jembrana untuk penanggulangan Covid-19 itu, merupakan hasil dari penyisiran beberapa kegiatan ataupun program. Termasuk di antaranya anggaran perjalanan dinas (perdin) selama 2,5 bulan hingga April. Keputusan untuk menyisihkan anggaran tersebut, sebelumnya juga sudah disepakati rapat Badan Anggaran (Banggar), yang dibahas secara online melalui grup WhatsApp (WA), Senin (30/3). "Sudah resmi disepakati Banggar. Kita juga ikut berpatisipasi," tandas Sri Sutharmi.Sri Sutharmi meny

JPNN.com, BOGOR - Pasangan suami istri (pasutri) asal Kemang, Kabupaten Bogor, masuk daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 usai pulang dari Bangladesh.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPerusahaan pembiayaan otomotif, PT Adira Dinamika Multi Finance (Adira Finance) memprediksi adanya kenaikan kredit macet (Non Performing Loan/NPL) di tengah pandemik virus corona baru (COVID-19) yang melanda perekonomian Indonesia, khususnya pekerja informal.Kendati demikian, Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadeli belum bisa memprediksi persentase atau angka kredit macet yang akan melanda perusahaan itu.Baca Juga: Gak Mau Ketinggalan, BCA Ikut Longgarkan Kredit dari OJK"Kelihatannya NPL akan meningkat, tapi kita juga masih belum bisa melihat sampai seperti apa meningkatnya," ungkap Hafid Hadeli dalam video conference di Jakarta, Selasa.Adira Finance pun disibukkan dengan pencatatan laporan keuangan perseroan pada Maret 2020, juga mendata debitur yang terdampak virus corona. Untuk itu, Adira belum memulai restrukturisasi dan perhitungan terkait potensi kenaikan angka kredit macet."Saat ini, kami sedang masih dalam pendataan. Kami juga harus melihat lebih

GIANYAR, NusaBali Hal itu wajib dilakukan guna mencegah penularan virus Corona. Sebab, atlet diwajibkan tetap menggelar latihan. Meskipun melakukan latihan secara berbanyak di bawah 15 orang, atlet tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan jangan sampai saling sentuh. "Proses latihan atlet memang terganggu, tapi kewajiban atlet memang tetap latihan. Makanya pada saat latihan, hindari full body contact," ucap Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar, Pande Purwata, Selasa (31/3). Untuk itu, atlet Puslag Gianyar yang dihuni 311 atlet saat ini tetap melakukan latihan. Kenapa demikian, karena Ketua Pengcab cabor, pelatih dan perwakilan atlet telah dipanggil belum lama ini. Mereka sepakat menggelar latihan secara rutin. Meskipun ada melakukan latihan dengan pertemuan rutin, dipastikan dalam jumlah tidak terlalu banyak. "Kami organisasi keolahragaan harus rajin berolahraga. Dan, relawan cegah Covid-19 sudah kita bentuk sebanyak 150 orang. Terdiri dari unsur pelatih, pengcab cabor, atlet dan pengur

Katua DPRD Klungkung AA Gde Anom mengatakan ada beberapa anggaran di DPRD nantinya dapat dimanfaatkan oleh eksekutif untuk penanganan Covid-19, sebesar Rp 1.947.150.000. "Anggaran itu silahkan dari eksekutif untuk menanggulangi Covid-19 di Klungkung," ujar Agung Anom, Selasa (31/3).Anggaran tersebut, kata dia, antara lain, kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sekitar Rp 150 juta, penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah sejumlah Rp 468.550.000. Anggaran Pembahasan Rancangan Perda sejumlah Rp 100 juta, anggran fasilitas rapat-rapat sejumlah Rp 176.600.000, termasuk anggaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah mencapai Rp 1.052.000.000. "Anggaran itu nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk pengadaan masker dan APD (Alat Pelindung Diri) bagi petugas medis di RSUD Klungkung, yang merawat pasien dalam pengawasan Covid-19," ujarnya.Agung Anom juga mendapatkan informasi, RSUD Klungkung dalam sehari bisa memerlukan sekitar 15 APD. Masker juga sangat dibutuhkan. Dia j

Penyemprotan cairan kimia dilakukan secara serentak oleh Polri di seluruh Indonesia dalam rangka membasmi Virus Corona (Covid-19) yang kini menjadi bencana nasional. Dalam kegiatan penyemprotan yang dilakukan oleh Polresta Denpasar dan Polres Badung kemarin mencakup wilayah yang luas. Polresta Denpasar bersama TNI yang digelar sejak pukul 09.00 Wita kemarin melibatkan 87 personil. Kegiatan penyemprotan dimulai di seputaran Lapangan Niti Mandala Renon, Lapangan Puputan Badung, sepanjang jalan Teuku Umar. Lanjut di kawasan pertokoan Jalan Raya Kuta, Badung, terakhir di kawasan pertokoan sebelum ITDC Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan Badung. Dalam Penyemprotan tersebut menggunakan 6 unit mobil, yakni 2 unit water Cannon milik Sabhara Polresta Denpasar, 1 unit mobil water Cannon Brimob Polda Bali, 2 unit mobil dari Pemadam kebakaran Kota Denpasar dan Pemkab Badung dan 1 unit mobil tangki penyemprot dari Kodim 1611 Badung."Kegiatan ini untuk meminimalisir atau memutus peyebaran Virus Coron

Covesia.com - Mantan Presiden Marseille, Pape Diouf, meninggal dunia dalam usia 68 tahun setelah tertular virus corona, kata salah seorang anggota keluarganya kepada AFPyang dipantau dari Jakarta, Rabu (1/4/2020).Diouf, yang lahir di Chad tetapi mendapat hak kewarganegaraan di Prancis dan Senegal, memimpin klub Prancis itu antara tahun 2005-2009 dan membantu membangun tim meraih gelar juara Ligue 1 musim 2010.Dia sedianya akan meninggalkan Dakar ke Nice para Selasa untuk menjalani perawatan karena Coveid-19 di Prancis tetapi pesawat tidak pernah meninggalkan Senegal.Diouf juga seorang jurnalis dan agen sepak bola itu sebelumnya mengambil alih Stade Velodrome.(ant/lif)

Warta Ekonomi.co.id, BeijingSebuah laporan surat kabar The Epoch Times mengungkap bahwa pengguna ponsel di China berkurang hingga 21 juta orang selama beberapa bulan terakhir.Laporan itu mencurigai bahwa angka itu menjadi indikasi bahwa jumlah kematian akibat virus corona COVID-19 di negara itu jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan.Baca Juga: Objek Wisata di Shanghai China Ditutup KembaliThe Epoch Times merupakan media yang menentang Partai Komunis China. Angka penurunan jumlah pengguna ponsel itu berasal dari Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT) China di setiap provinsi dari Februari hingga 19 Maret 2020. Jumlah pengguna ponsel berkurang dari 1,601 miliar menjadi 1,58 miliar atau turun 21 juta."Rezim China mengharuskan semua orang China untuk menggunakan ponsel mereka guna menghasilkan kode kesehatan. Hanya dengan kode kesehatan hijau orang China diizinkan pindah di China sekarang.Tidak mungkin bagi seseorang untuk meng-cancel ponselnya," kata Tang Jingyuan, seorang k

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terpaksa menunda rencana penyetopan layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan pariwisata karena tak disetujui oleh Plt Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Panjaitan.Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu arahan lanjutan dari Menteri Luhut. Sehingga, rencana itu belum bisa dilaksanakan, meski kini penyebaran virus corona (Covid-19) sudah semakin mengganas."Tentu kami dari Dishub setelah ada arahan dari Pak Menko bahwa ini ditunda dulu ya ditunda. Kami harap setelah ini ada arahan," kata Syafrin saat dihubungi wartawan, Rabu (1/4/2020). Baca juga: Dampak Corona, Penumpang Bus AKAP Turun Hampir 50 PersenIa berharap, Kemenhub sebagai otoritas yang bisa menyetop operasional bus, segera menyetujui usulan dari Pemprov DKI tersebut. Pasalnya, kini wilayah Ibu Kota sudah menjadi pusat penyebaran Covid-19."Kita juga paham bahwa kapasitas RS di daerah sangat terbata

Sisa pembinaan sebesar Rp 1.250.000.000 akan dikembalikan ke kas daerah. Kepala Disbud Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram mengatakan, dengan ditiadakannya Pesta Kesenian Bali, pihaknya sudah melakukan komunikasi untuk pembina masing-masing yang rencananya akan diikuti oleh Kota Denpasar. Sebanyak 24 pementasan yang rencananya akan mengikuti PKB harus mengurungkan niatnya untuk tampil. Mataram mengungkapkan, dalam persiapan PKB 2020 ini pihaknya sudah menganggarkan Rp 2.500.000.000 baik dari pembinaan, pengadaan pakaian, maupun perlengkapan pawai yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar. Untuk saat ini, jumlah tersebut hanya tersisa setengahnya karena sudah terlanjur ditransfer dan digunakan untuk latihan sejak Januari 2020 lalu dan membeli pakaian persiapan pentas."Kita anggarkan Rp 2,5 miliar, dan sudah ada yang ditransfer bahkan sudah digunakan dalam pembinaan dan pengadaan pakaian. Mau bagaimana lagi, karena sudah terlanjur digunakan, ja

INIPASTI.COM, MAKASSAR- Viral di media sosial, beberapa warga di Jalan Antang Raya, Pannara, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sepakat tolak jenazah yang terduga Covid-19.Warga bersitegang dengan rombongan medis pengantar jenazah dan sejumlah aparat keamanan setempat, Selasa (31/3) siang tadi.Kabar yang beredar jenazah mantan anggota DPRD Sulsel, Alexander Pallinggi ditolak warga saat akan dimakamkan di Pemakaman Kristen Pannara, Antang. Jenazah diduga merupakan korban virus corona di Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selasa, 31 Maret 2020.Warga setempat khawatir, mengingat Covid-19 cepat menular dan sangat mematikan.Kendati demikian, informasi yang diperoleh, jenazah Alexander, yang terpaksa dipindahkan pemakamannya, sudah dikebumikan di pemakaman di daerah Panaikang, masih di dalam wilayah Kota Makassar.

DENPASAR, NusaBaliKebutuhan anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 di Bali makin meningkat. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali pun memastikan akan menyisir anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19 sampai waktu tak terbatas.Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dihubungi NusaBali, di Denpasar, Senin (30/3) malam, mengatakan untuk dana bencana Pemprov Bali memiliki cadangan sebesar Rp 15 miliar. Namun karena kebutuhan begitu banyak, Pemprov Bali harus mencarikan lagi anggarannya dengan pola menyisir 41 OPD di Pemprov Bali. "Akhirnya kita ambil keputusan melakukan penambahan dana untuk penanganan Covid-19 ini. Maka kita lakukan penyisiran di seluruh OPD. Diluar itu sejumlah program juga kita rasionalisasi. Yang tidak urgen ditunda dulu," ujar Dewa Indra.Birokrat yang juga Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali ini menyebutkan, untuk saat ini masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyisiran. "OPD di Pemprov Bali semuanya melakukan efisie

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSeiring dengan makin meningkatnya jumlah kasus positif corona di Indonesia, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berpandangan perlu adaya pengawasan ketat terhadap mobilitas masyarakat. Sahroni juga mengingatkan pemerintah bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama."Keselamatan warga paling penting. Karenanya, jika memang kebijakan yang diambil pemerintah adalah untuk Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB), enforcement-nya harus dipertegas. Misalnya, melalui peran polisi yang lebih aktif dalam mendisiplinkan warga yang masih suka kumpul-kumpul," tutur Sahroni, Selasa (31/3/2020).Baca Juga: Mas Anies Sudah Turuti Maunya Presiden, Lha Kok Dijegal Luhut?Sahroni melihat bahwa kebijakan yang diambi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menghentikan pengoperasian bus antarkota antarprovinsi (AKAP) adalah tindakan yang tepat, meski akhirnya pelaksanaan kebijakan ini ditunda oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan."Saya mendukung kebijaka

Bahkan, andaikan terjadi karantina/lockdown, masyarakat diimbau tetap tenang, pemerintah yang akan langsung mengantar kebutuhan pokok ke rumah masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta usai Rapat Paripurna LPKJ Bupati di DPRD Badung yang berlangsung secara teleconference, Selasa (31/3). Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan menggerakkan Satgas Pandemi Covid-19, desa adat, desa dinas, serta pihak terkait lainnya untuk mengantar kebutuhan pokok langsung ke rumah-rumah."Bilamana nanti agak panjang berkenaan dengan karantina yang seperti sekarang, kami akan gerakkan satgas, kami gerakkan desa adat, warga tetap di rumah, bahan pokok akan dibawakan ke rumah masing-masing," tegas Bupati Giri Prasta. Soal dana yang disiapkan, Bupati asal Desa Pelaga, ini enggan membeberkan.Terkait penggunaan dana desa dari pemerintah pusat sekitar Rp 1 miliar untuk penanggulangan Covid-19, Bupati Giri Prasta tak banyak memberikan komentar. Namun, pihaknya menunggu imbauan d

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mabes Polri mengatakan tujuh orang anggota polisi berstatus siswa di Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Sukabumi, Jawa Barat positif virus corona (Covid-19) usai menjalani rapid test di Sukabumi. Saat ini mereka sudah ditangani secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati."Benar bahwa terdapat tujuh anggota polisi yang berstatus siswa di SIP, Sukabumi, Jawa Barat dan saat ini mereka sedang dalam penanganan intensif dan isolasi di RS Polri Kramat Jati," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono, Selasa (31/3).Sebelumnya diketahui, tujuh siswa SIP dinyatakan positif terkena virus Corona usai menjalani rapid test. Lalu, untuk memastikannya para siswa perlu melakukan tes swab untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti. Mereka pun dibawa ke Jakarta."Rapid test itu memang hasilnya positif tapi yang meyakinkan itu harus tes swab, maka dari itu saya tidak mau menyampaikan apa pun karena itu laporan kegiatan kami,"

DENPASAR, NusaBaliDi tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 (virus Corona), Gubernur Bali Wayan Koster putuskan untuk meniadakan penyelenggaran Pesta Kesenian Bali (PKB) XLII Tahun 2020, yang sedianya berlangsung 13 Juni sampai 11 Juli mendatang. Gubernur Koster pun mohon kepada para seniman untuk memaklumi keputusan ini, demi kebaikan bersama.Ketutusan untuk meniadakan pelaksanaan PKB XLII 2020 ini ditu-angkan melalui Surat Gubernur Bali Nomor 430/3287/Sekret/DISBUD tertanggal 31 Maret 2020, yang ditandatangai langsung Gubernur Wayan Koster. Dalam surat yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se-Bali tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pertim-bangan. Pertama, saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah sedang sama-sama fokus dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Kedua, data penyebaran Covid-19 di ratusan negara termasuk Indonesia semakin meningkat, sehingga harus ditanggulangi dengan upaya social/physical distancing yang masif, sampai batas waktu yang bel

Sebagai musisi yang tampil dari panggung ke panggung, otomatis Sutha sudah tak berativitas lagi di luar. Dia pun menggarap jingle di kediamannya yang terletak di Tangerang. "Saat ini, saya tidak manggung sama sekali. Tapi saya tetap bersyukur, karena setiap hari bisa mengerjakan orderan jingle di rumah," ujar Sutha kepada NusaBali, Selasa (31/3).Jingle yang Sutha garap beraneka ragam. Ada jingle terkait supermarket, tempat makan maupun ice cream. Jingle tersebut ada yang langsung Sutha ciptakan, ada juga yang hanya dia nyanyikan. Semua proses Sutha kerjakan di rumah, termasuk rekaman.Sutha sendiri kerap menyanyi di acara pernikahan maupun acara regular di cafe-cafe. Terakhir dia menyanyi di pernikahan adik dari group musik Nino RAN pada 15 Maret 2020 lalu. Setelah itu, dia tak manggung lagi. Namun, Sutha memiliki pekerjaan sampingan dengan membuat jingle.Dia pun prihatin dengan musisi-musisi lain yang hanya mengandalkan tampil di panggung sebagai pemasukan. Sebab, mereka kena imbas lan

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Heri Gunawan menilai kebijakan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani virus Corona (Covid-19) masih bernuansa darurat sipil.Read More...

MASALAH, apapun bentuknya, berapa pun ukurannya, harus dihadapi. Sudah ditakdirkan demikian. Itu hukum semesta yang tak bisa dihindari. Hanya saja, orang berbeda-beda memahami, menilai, dan mengatasinya. Cara mengatasi masalah ditentukan dari jenisnya dan cara pandang terhadapnya. Cara pandang itu berbeda-beda ditentukan oleh berbagai faktor, seperti kelahiran, pendidikan, lingkungan sosial, kondisi psikologi, dan kondisi eksternal seseorang. Seseorang lahir membawa kondisinya masing-masing. Perbedaan kondisi ini menyebabkan cara berpikir berbeda-beda. Sementara pendidikan yang berbeda membuat penguasaan atas masalah juga berbeda jangkauannya. Sementara itu, lingkungan sosial juga sangat mempengaruhi cara pandang orang terhadap sebuah masalah. Orang yang lingkungan sosialnya lebih individual cara berpikirnya berbeda dengan mereka yang hidup di tengah lingkungan yang komunal. Kondisi psikologi sangat mempengaruhi cara pandang seseorang dalam menganalisa sebuah masalah. Terakhir, kondisi

Covesia.com - Satu orang warga Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan positif terinfeksi virur Corona atau Covid-19, kepastian itu disampaikan setelah dikeluarkanya hasil Labor atas pasien tersebut.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Yutriadi Rivai memastikan hasil labor pasien warga Sintoga, Padang Pariaman positif Covid-19. Hal ini setelah pihak Pemkab Padang Pariaman memperoleh kepastian dari pihak provinsi Sumbar terkait hasil labor tersebut pada Selasa (31/3/2020)."Secara lisan sudah disampaikan kepada kami, namun secara tertulis hasil tes tersebut belum kami terima," katanya.Namun, sebelum dinas kesehatan menyampaikan pengumumam resmi tersebut. Informasi tentang warga Padang Pariaman itu tersebar luas di masyarakat. Bahkan dengan identitas jelas dari warga yang positif tersebut.Beredarnya informasi itu sangat disayangkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Firdaus. Pasalnya, informasi serta data pasien itu tersebar luas di masyarakat."Terkait informasi yang ber

Warta Ekonomi.co.id, BoyolaliKepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Boyolali dr Ratri Survivalina mengklaim kalau Boyolali belum ada masyarakatnya yang dinyatakan positif corona virus disease (COVID-19)."Hasil swab sudah keluar, di Boyolali belum ada masyarakat yang positif Covid-19," kata dokter Ratri Survivalina disela apel gabungan penyemprotan disinfektan secara serentak di Kabupaten Boyolali, Selasa.Ratri Survivalina mengatakan dari data yang dihimpun hingga Senin (30/3), pukul 15.43 WIB, di Kabupaten Boyolali memiliki pelaku perjalanan (PP) sebanyak 2.840 orang. PP ini, merupakan masyarakat Boyolali yang merantau dan kemudian mudik ke kampung halamannya.Baca Juga: Positif Corona, Pasutri ini Malah Ngeyel...Pelaku perjalanan tersebut setibanya di Boyolali dilakukan skrining atau rangkaian tes kesehatan untuk mendeteksi penyakit, dan kemudian mereka dikarantina mandiri selama 14 hari untuk dipantau perkembangannya.Menurut dia, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 165 ora

Liputan6.com, Serang - Enam dari 92 orang pasien yang terkonfirmasi positif Civid-19 di Provinsi Banten dinyatakan sembuh total, sedangkan yang lainnya masih dalam perawatan.Read More...

JPNN.com, MESUJI - Dokter Rumah Sakit Mutiara Bunda, Menggala Unit II Tulang Bawang, Lampung mengeluhkan kekurangan alat pelindung diri (APD) yang minim dan terbatasnya ketersediaan alat tersebut.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, WashingtonSekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyebut wabah virus corona baru Covid-19 sebagai krisis paling menantang yang dihadapi manusia sejak Perang Dunia II. Ia menyerukan masyarakat dunia bekerja sama menangani pandemi tersebut.Guterres menilai pandemi Covid-19 telah mewakili tekanan terhadap semua orang di dunia. Selain itu, wabah pun memiliki dampak ekonomi yang akan memicu resesi parah dan belum pernah terjadi di masa silam.Baca Juga: Tingkatkan Solidaritas di Tengah Pandemi, PBB Ajukan Paket Ekonomi USD2,5 Triliun"Kombinasi dari dua fakta dan risikonya yang berkontribusi pada ketidakstabilan yang meningkat, kerusuhan yang meningkat, dan konflik yang meningkat, membuat kami percaya bahwa ini memang krisis paling menantang yang kita hadapi sejak Perang Dunia II," kata Guterres pada Selasa (31/3/2020), dikutip laman UN News.Dia menyerukan respons yang lebih kuat dan efektif terhadap dampak pandemi. Hal itu hanya dapat dilakukan jika semua or

"Daya 1.300 VA adalah standar ukuran listrik di perkotaan, sementara banyak kelompok konsumen 1.300 di perkotaan yang di PHK, atau potong gaji karena perusahaannya bangkrut"antvklik.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo menggratiskan pembayaran listrik golongan 450 VA dan diskon 50 persen untuk 900 VA secara nasional selama wabah corona patut diapresiasi. Namun, ada unsur ketidakadilan dalam kebijakan yang akan diberlakukan tiga bulan ke depan itu.Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi seharusnya yang diprioritaskan adalah kelompok konsumen yang tinggal di perkotaan. Jika memang pertimbangan stimulus itu terkait dampak ekonomi."Sebab, faktanya merekalah (Penduduk perkotaan) yang terdampak langsung (Corona). Karena, tidak bisa bekerja, atau aktivitas ekonominya berhenti (UMKM), karena mayoritas bekerja dari rumah," ungkap Tulus. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi (Foto: Istimewa)Sejatinya yang sangat membutuhkan komp

INIPASTI.COM, JAKARTA - Menteri BUMNErick Thohirresmi menunjuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atauBahanasebagai induk usaha (holding) perasuransian dan penjaminan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Hal itu ditandai dengan penandatanganan Akta Pengalihan Hak atas Saham atau yang lebih dikenal sebagai Akta Inbreng dengan Direktur Utama Bahana Robertus Billitea pada Selasa (31/3/2020)."Kami akan menjalankan amanat ini dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang benar serta dengan penuh kehati-hatian sehingga industri asuransi dan penjaminan bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia," ujar Robertus dalam keterangan resmi seperti dikutip dariAntara. Dilansir di laman CNN, Robertus mengungkapkan holding yang telah direncanakan sejak 2018 ini, telah melewati berbagai kajian dan mendapat kekuatan hukum tetap melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan. Beleid itu ditanda

Winnetnews.com - Merebaknya wabah COVID-19 membuat kita harus melakukan physical distancing demi memutus rantai penularan virus mematikan tersebut. Salah satu bentuk penerapan physical distancing tersebut adalah dengan tetap berada di rumah. Nah, supaya Anda tidak bosan sekaligus menjaga tubuh agar tetap sehat, beberapa jenis olahraga di rumah berikut layak untuk dicoba!Macam-Macam Jenis Olahraga di RumahBerada di dalam rumah selama masa isolasi mandiri seperti sekarang ini seharusnya tidak Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) virus corona (Covid-19) di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Laporan terakhir per Selasa, 31 Maret 2020 menembus 14.983 orang.Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas kesehatan menyampaikan data ODP tersebut sejak 3 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020. Dari jumlah itu terdapat 14.879 orang masih dalam proses pemantauan. Lalu, 110 orang telah selesai pemantauan.Baca Juga: Update Corona di Riau: Total Pasien Positif 2 OrangSementara, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 109 orang. Dari jumlah itu terdapat 79 orang masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit rujukan di kabupaten dan kota di Riau. Sebanyak 29 orang dinyatakan sehat dan pulang, sedangkan satu orang meninggal dunia.Untuk jumlah pasien yang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 berjumlah 3 orang dengan rincian dua pasien masih menjalani isolasi. Pun, satu pasien dinyatakan sehat dan pulang. Pemulangan pasien ini setelah hasil tes Lit

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw meyakini sebagian besar anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kali Kopi pimpinan Joni Botak selama ini membaur dengan warga di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua. KKB Kali Kopi diduga mendalangi aksi penyerangan dan penembakan terhadap karyawan dan perkantoran PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kuala Kencana pada Senin (30/3) siang."Anak-anak ini memang sebagian besar ada di kota. Tidak menduga bahwa mereka akan melewati wilayah Kuala Kencana untuk melakukan kekerasan. Mereka sangat paham dengan jalur-jalur tradisional yang biasanya dilalui oleh masyarakat," kata Irjen Waterpauw di Timika, Rabu (1/4).Kapolda mengatakan melalui aksi penyerangan dan penembakan terhadap karyawan dan perkantoran PT Freeport Indonesia (PTFI), KKB Kali Kopi sekadar ingin memberi pesan kepada berbagai pihak bahwa mereka ada."Indikasinya jelas, dia mau menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka memiliki eksistensi. Tuj

JPNN.com, TIMIKA - Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw meyakini mayoritas anggota KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Kali Kopi pimpinan Joni Botak selama ini membaur dengan warga di Kota Timika.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rr Laeny Sulistyawati, Iit Septyaningsih, AntaraAlat pelindung diri (APD) menjadi senjata yang sangat penting bagi tenaga medis untuk bekerja. Kelangkaan APD namun hingga kini masih terus terjadi. Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengakui meski pemerintah telah mendistribusikan APD untuk tenaga medis pekan lalu hingga ratusan ribu unit tetapi jumlahnya masih kurang. Sebab, APD sebenarnya hanya bisa digunakan sekali pakai padahal jumlah kasus dan pasien bertambah.Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengaku dua hari yang lalu telah mengadakan rapat dengan IDI wilayah dan mendapat laporan rekannya yang hampir semuanya praktik di rumah sakit mengeluhkan hal ini. "Memang APD sudah didistribusikan, tetapi setelah satu pekan dan kasus terus bertambah ternyata mereka mengeluhkan APD masih kurang karena hanya untuk sekali pakai," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (31/3).Tak hanya itu, IDI juga mengeluhkan kurangnya masker wajah untuk para tenaga

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid SH MH meilai Presiden Joko Widodo lebih tepat mengeluarkan Perppu COVID-19 untuk mengatasi wabah virus corona yang kian meluas di Indonesia."Agar berbagai pranata pengaturan terkait keadaan bahaya dapat diatur sedemikian rupa dan sejalan dengan spirit konstitusionalisme serta keadaan ketatanegaraan kontemporer saat ini," kata Fahri Bachmid, Selasa (31/3).Menurut dia, jika Perppu dikeluarkan Presiden nantinya dapat mengatur lebih komprehensif berbagai aspek, mulai dari struktur organisasi serta penguasa darurat sipil yang lebih demokratis sesuai kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan yang lebih berorientasi pada instrumen hak asasi manusia, pertanggungjawabannya, pola hubungan relasi pusat dan daerah dalam konteks penanganan COVID-19, sistem pengendalian dan seterusnya.Tak sampai di situ, materi muatan Perppu juga dapat mengatur lebih cermat tentang pos

LAPORAN : BS || PUBLISHER : PMINFOJAMBI.COM - Pemerintah telah memperpanjang sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) PNS sampai 21 April 2020. Bagi Kementerian Agama, kebijakan ini berdampak juga pada layanan di Kantor Urusan Agama, utamanya terkait layanan pencatatan nikah.Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin memastikan layanan pencatatan nikah tetap berjalan. Namun, itu khusus bagi calon pengantin (catin) yang sudah mendaftar sebelum kebijakan WFH. Bagaimana dengan yang sekarang atau selama WFH akan mendaftar? Kamaruddin meminta masyarakat mendaftar secara online melaluisimkah.kemenag.go.id."Untuk saat ini, karena kebijakan WFH bagi semua pegawai Kemenag hingga tingkat KUA, maka pelayanan pencatatan nikah dilaksanakan bagi mereka yang sudah mendaftar," terang Kamaruddin di Jakarta, Selasa (31/03/2020)."Sedangkan bagi pendaftar baru, bisa mendaftar secara online melaluisimkah.kemenag.go.id," lanjutnya.Seiring upaya pemerintah mencegah penyebaran wabah Korona (Covid-19), Kama

Warta Ekonomi.co.id, WashingtonSekitar 100 awak kapal induk Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt terinfeksi virus Covid-19. Kapten kapal Induk AS tersebut, Kapten Brett Crozier dalam sepucuk surat kepada Pentagon menyatakan perlunya bantuan mendesak untuk menghentikan penyebaran covid-19 di kapalnya. Kapal induk yang membawa sekitar 4 ribu kru tersebut saat ini sedang merapat di pelabuhan Guam. "Kami tidak berperang. Para pelaut tidak perlu mati," tulis Kapten Crozier. Baca Juga: Tak Diperkirakan, 3 Kapal Perang Aktif AS Diserang Virus CoronaDilansir di BBC, Rabu (1/4/2020) disebutkan, Kapten Crozier merekomendasikan untuk mengkarantina hampir seluruh kru. Dalam surat itu Kapten Crozier mengatakan dengan sejumlah besar pelaut yang tinggal di ruang terbatas pada kapal, mengisolasi individu yang sakit adalah mustahil.Dalam suratnya tertanggal 30 Maret juga disebutkan penyebaran virus corona sekarang sedang berlangsung dan cepat."Tindakan tegas diperlukan. Mengeluarkan sebagian besar