JAKARTA - 10 perusahaan Indonesia digandeng The Sandi Group (TSG) Global Holdings untuk berkolaborasi melakukan ekspansi bisnis ke Republik Demokratik Kongo atau Democratic Republic Of The Congo (DRC), Afrika.Ke-10 perusahaan Indonesia dimaksud meliputi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Industri Kereta Api/INKA (Persero), PT Len Industri (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Naga Putih Nusantara (NPN) dan PT Nabati Agro Sumatera (NAS), PT Widodo Makmur Unggas (WMU), PT LMP Property & Construction dan PT Aero Bahteranusa Palapa (ABP).Baca Juga: RI-Afrika Kerjasama Bidang Infrastruktur dan Transportasi Senilai Rp11,7 TriliunKolaborasi ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan Indonesia Africa Forum (IAF) 2018 dan Asia Africa Infrastructure Dialogue 2019 yang dihelat di Bali. Saat itu, Indonesia dan Afrika bersepakat untuk menjajaki pengembangan bisnis baru di sektor industri strategis, infrastruktur, pembiayaan, pertambangan, teks

JPNN.com, JAKARTA - Rupiah yang ditransaksikan di pasar spot Jakarta, pada Rabu (22/1) sore, ditutup menguat seiring dimulainya Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).Read More...

JAKARTA - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan akan merekrut Manager Lapangan/Field Manager untuk mendukung kegiatan prioritas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biar Numfor, Papua.Mengutip akun Twitter KKP, Jakarta, Rabu (22/1/2020), KKP memberikan kesempatan kepada yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan di pulau kecil serta perbatasan. Di mana, kementerian tersebut membutuhkan tenaga kontrak Manager Lapangan. Baca juga: Nindya Karya Buka Lowongan Sekretaris dan Translator Bahasa Korea Adapun Manager Lapangan memiliki tugas pokok yaitu :1. Membantu koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait dalam rangka pembangunan sinergitas perencanaanm pembangunan, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan bisnis Kelautan Perikanan (KP) di SKPT Biak.2. Membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dan K

JAKARTA - Penunjukan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia memberikan kejutan. Pasalnya, jika menengok latar belakangnya, Irfan tidak terlalu berpengalaman di dunia transprotasi.Irfan justru lebih berpengalaman bekerja di bidang teknologi informasi. Tercatat dirinya pernah menjadi Direktur Utama PT Inti (Persero) hingga perusahaan teknologi lainya dari mulai IBM, Linknet hingga Cisco.Baca Juga: Garuda Punya Dirut Baru, Ini Harapan OmbudsmanPengamat Penerbangan Gatot Raharjo mengatakan, penunjukan Irfan memang cukup mengejutkan. Tak kalah mengejutkannya, saat ini di jajaran direksinya ada posisi baru yakni posisi Wakil Direktur Utama."Itu back up-nya di wadirut juga dari orang ekonomi pariwisata dan ini kejutan, ada Wadirutnya. Mungkin untuk jagain dirutnya yang bukan orang bisnis," ujarnya saat dihubungi Okezone, Rabu (22/1/2020).Baca Juga: Jadi Komisaris Utama Garuda Indonesia, Berapa Kekayaan Triawan Munaf?Di sisi lain, jabatan Komisaris Utama juga bukan berasal da

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah instansi, kementerian, dan Pemda telah mengumumkan jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019.Read More...

JAKARTA - Kenaikan harga cabai di beberapa pasar di wilayah Indonesia masih akan berlanjut. Hal ini dikarenakan berkurangnya pasokan imbas dari masa panen yang bergeser.Dari pantauan Kemendag dan informasi dari AACI bahwa kondisi persediaan cabai di Pasar Induk Kramat Jati pasokannya berada di kisaran 90 ton/hari. Persediaan ini pun berada di bawah batas normal yang sebanyak100-125 ton/ hari. Baca juga: Kemendag Prediksi Harga Cabai Terus Naik hingga Akhir FebruariDirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto Sastrosudarmo mengatakan, harga cabai masih akan bertahan tinggi sampai akhir Februari 2020. Hal ini dikatakan karena menunggu masa panen sampai akhir Maret 2020."Sementara musim panen akan berlangsung bulan Maret 2020-April 2020," ujarnya kepada Okezone, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Baca juga: Sentra Produksi Cabai di Banyuwangi, Lumajang hingga Jember Rusak Kondisi berkurangnya pasokan tersebut membuat para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati bersaing untuk mendapatkan pasok

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diusulkan untuk dibubarkan. Hal tersebut imbas dari beberapa kasus besar yang terjadi beberapa hari ini dari mulai Jiwasraya hingga Asabri.Lantas bagaimanakah nasib penyelesaian kasus Jiwasraya jika OJK dibubarkan?Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, meskipun OJK dibubarkan, penyelesaian kasus Jiwasraya dipastikan akan terus berjalan. Sebab, selama ini OJK dinilai kurang berperan aktif dalam penyelesaian kasus Jiwasraya ini. Baca juga: Soal Jiwasraya, Ombudsman: Jangan Bikin Kapok MasyarakatPadahal, lanjutnya, lembaga dan instansi lain sudah mulai bergerak bebas ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan pernyataan adanya potensi kerugian negara hingga Rp13,7 triliun. "Enggak ada pengaruhnya. Dia juga enggak kerja kok," ujarnya saat dihubungi Okezone, Rabu (22/1/2020). Lagipula lanjut Irvan, ada atau tidaknya OJK, uang klaim nasabah akan dibayarkan pada Februari. Ada dua opsi nantinya yang akan dipakai untuk membayar utang klaim k

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengaku belum bisa memastikan berapa penyesuaian biaya ongkos jemaah haji untuk tahun ini. Sebab, sejauh ini biaya haji ditetepkan oleh pemerintah masih Rp 35 juta per orang.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Irfan Setiaputra telah ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Selain itu para pemegang saham juga memutuskan Triawan sebagai Komisaris Utama Garuda yang baru.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, tengah menggagas kamar ekspor khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalampembuatan kamar khusus ini Teten akan menggandengBea Cukai Kementerian Keuangan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bukukan laba bersih Rp 15,38 triliun. Laba ini meningkat 2,5 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 15,02 triliun.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dikembalikan ke Bank Indonesia (BI). Dalam arti lain DPR menginginkan OJK dihapuskan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - The Sandi Group (TSG) Global Holdings bersama entitas bisnisnya yakni PT TSG Utama Indonesia dan Titan Global Capital Pte Ltd menggandeng 10 perusahaan Indonesia untuk berkolaborasi melakukan ekspansi bisnis ke Republik Demokratik Kongo atau Democratic Republic Of The Congo (DRC), Afrika.Read More...

JAKARTA - Menanggapi penunjukan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia, Ombudsman melihat prospek penerbangan Garuda ke Eropa masih kurang. Oleh karena itu, pengkajian ulang penerbangan internasional harus dilakukan."Mengenai penerbangan ke Eropa selama ini rugi. Ini yang harus dikaji ulang, apakah positioning dan Products concept ini sudah tepat atau belum. Harganya sudah tepat atau belum," komentar Anggota Ombudsman Alvin Lie Ling Piao, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2020).Baca Juga: PR Berat Irfan Setiaputra-Triawan Munaf Jadi Bos Baru GarudaDia juga mencontohkan upaya Ari Askhara dalam membuka penerbangan Garuda dari Amsterdam ke Bali. "Itu sesuatu yang patut digali lebih lanjut," katanya.Alvin menyatakan setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Untuk keperluan tourism, tidaklah harus mendarat di Jakarta. "Tapi untuk bisnis, memang harus turun di Jakarta," tandasnya.Oleh karena itu, Pekerjaan Rumah (PR) untuk direksi Garuda yang baru adalah

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkirakan rill cost yang dikeluarkan untuk keberangkatan setiap jemaah haji mencapai Rp 70 juta per orang. Namun, kewajiban yang dibayarkan oleh jemaah hanya sekitar Rp 35 juta.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini terus berbenah untuk menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas pada akhir 2020 mendatang.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - PT Marga Sarana Jabar memastikan jalan tol layang Bogor Outer Ring Road Seksi IIIA yang tengah dibangun dapat dioperasikan secara fungsional pada arus mudik atau balik Lebaran tahun 2020.Read More...

Teller melayani nasabah di bank, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penguatan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi terhadap dolar Amerika Serikat sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia dan mekanisme pasar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)Teller melayani nasabah di bank, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penguatan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi terhadap dolar Amerika Serikat sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia dan mekanisme pasar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mencatatkan sejarah sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang mampu memproduksi kapal selam sendiri. Kapal selam bernama Alugoro tersebut saat ini tengah menjalani tahap Nominal Diving Depth (NDD) di Perairan Utara Pulau Bali. Kapal ini dinyatakan berhasil dalam tahap NDD karena dapat menyelam hingga kedalaman 250 meter.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa sistem keuangan Kuartal IV 2019 tetap terkendali di tengah ketidakpastian prekonomian global yang menurun. Sorotan masyarakat terhadap permasalahan pada beberapa lembaga jasa keuangan di Tanah Air juga tidak membuat sistem keuangan nasional goyah.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada perdagangan saham Rabu pekan ini. IHSG dibuka menguat tetapi di tengah perdagangan mengalami tekanan.Read More...

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan kategori jumlah simpanan di bawah Rp500 juta hanya sebesar 6,4% hingga akhir tahun 2019. Padahal tahun sebelumnya, pertumbuhan jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp500 juta mencapai 9,06%.Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyatakan, perlambatan pertumbuhan simpanan tersebut, seiring dengan adanya perlambatan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Baca juga: BI Rate Sudah Turun 1%, Kok Bunga Bank Belum Turun Juga?"Untuk jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp500 juta memang melambat, sejalan dengan melemahnya pertumbuhan pendapatan di akhir tahun," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).Meski demikian, pada awal tahun 2019 diakui Halim sempat terjadi peningkatan simpanan pada rekening di bawah Rp500 juta. Hal itu sejalan dengan program bantuan sosial dari yang dikucurkan pemerintah pada awal tahun, sebagai kebijakan countercyclical ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Minggu ini beberapa instansi telah mengumumkan jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Tak terkecuali dengan instansi yang paling banyak dilamar calon pegawai negeri sipil (CPNS), yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).Read More...

Liputan6.com, Jakarta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 0,2 persen jika Ibu Kota Negara dipindahkan di Kalimantan Timur. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri berada stagnan di kisaran 5 persen.Read More...

JAKARTA - Irfan Setiaputra ditunjuk sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Ombudsman pun menjabarkan beberapa harapan atau Pekerjaan Rumah (PR) kepada Dirut dan Jajaran Direksi Garuda Indonesia yang baru."PR untuk Direksi baru ada beberapa yang perlu menjadi perhatian. Pertama dari data yang saya punya, ada utang Garuda yang jatuh tempo pada Mei ini jumlahnya lumayan USD500 juta. Itu saya yakin tidak akan dibayar dengan modal atau hasil bisnis, pasti dibayar dengan utang lagi. Nah utang baru ini nantinya harus lebih murah daripada utang lama. Kalau tidak seperti itu buat apa" papar Anggota Ombudsman Alvin Lie Ling Piao, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2020).Baca Juga: PR Berat Irfan Setiaputra-Triawan Munaf Jadi Bos Baru GarudaHarapan kedua untuk Direksi Garuda yang baru dari Ombudsman ialah memperkuat rasa kebersamaan di Garuda. Dalam Garuda ini masih terkotak-kotak, karyawannya ribuan belum berhasil untuk semuanya beras

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) telah menunjuk Triawan Munaf menjadi Komisaris Utama (Komut) Garuda Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biara hari ini."Telah disepakati Pak Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama yang baru dan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia," ujar Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol di kantornya, Rabu (22/1/2020).Berapakah Kekayaan yang dimiliki oleh Triawan Munaf?Baca Juga: PR Berat Irfan Setiaputra-Triawan Munaf Jadi Bos Baru GarudaMengutip LHKPN, Jakarta, Rabu (22/1/2020), kekayaan Triawan Munaf per tanggal 31 Maret 2019 tercatat sebesar Rp44 miliar. Berikut kekayaan yang dimilikinya.1. Tanah dan BangunanTriawan Munaf mempunyai 4 bidang tanah dan bangunan, serta 1 bidang tanah dengan total Rp30 miliar. Triawan memiliki tanah dan bangunan seluas 315m2/400m2 termahal seharga Rp17 miliar di Kota Jakarta Selatan dengan hasil sendiri.Sedangkan untuk yang terkecil, dirinya

Liputan6.com, Palembang - PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) menyatakan kesiapan untuk mensuplai White Clay atau tanah liat ke PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang di tahun 2020.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total dana haji yang dihimpun sepanjang 2019 mencapai sebesar Rp125 triliun. Angka ini meningkat dari total periode sebelumnya di 2018 yang hanya mencapai Rp113 triliun.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) menyetujui Irfan Setiaputra ditetapkan menjadi Dirut Garuda Indonesia menggantikan Ari Ashkara. Sedangkan jabatan Komisaris Utama ditempati mantan KepalaBadan Ekonomi KreatifTriawan Munaf.Read More...

JAKARTA - Beberapa kementerian dan lembaga telah mengumumkan jadwal dan lokasi Seleksi Kompentesi Dasar (SKD) CPNS 2019 yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Hukum dan HAM.Kemenag menginformasikan jadwal dan lokasi SKD untuk lima provinsi di Indonesia yang terdiri dari Maluku, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung. Untuk provinsi lainnya menyusul.Baca Juga: Ujian CPNS, BKN Minta Sarana dan Prasarana Seleksi Kompetensi Dasar Diperiksa UlangSementara, untuk pelamar CPNS BKN dapat dilihat jadwal dan lokasi tes SKD di website resmi BKN. Selain, Kementerian Agama dan BKN, Kementerian Hukum dan HAM juga mengumumkan lokasi dan jadwal SKD.Sedangkan untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ada terdapat di beberapa provinsi antara lain Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.Baca Juga: CPNS Kemenkes Segera Masuki Tahap SKD, Cek Jadwalnya!Selai

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus pada 6 Januari 2020.PP ini dengan pertimbangan dalam rangka untuk penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.Baca Juga: Kendal, Likupang hingga Singhasari Jadi Kawasan Ekonomi KhususMenurut PP ini, penyelenggaraan KEK meliputi: a. pengusulan pembentukan KEK; b. penetapan KEK; c. pembangunan dan pengoperasian KEK; d. pengelolaan KEK; dan e. evaluasi pengelolaan KEK.Pada Pasal 3 PP ini, Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK yaitu a. area baru; b. perluasan KEK yang sudah ada; atau c. seluruh atau sebagian lokasi Kawasan Perdagangan Beb

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah serius dalam melakukan pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Semua elemen lembaga pun diturunkan, termasuk lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah melakukan kajian dan monitoring untuk dilaporkan ke Presiden.Read More...

JAKARTA - Dengan adanya RUU Omnibus Law mengenai perizinan usaha, setiap warga yang berniat membuka usahanya akan dipermudah. Namun Ombudsman menilai dari sisi perizinan tambang yang sekiranya lebih banyak negatifnya."Misalnya izin pembukaan usaha tambang minerba (mineral dan batu bara) diperbolehkan, hak-hak masyarakat lokal untuk memiliki kediaman akan berkurang. Apabila area pertambangan masuk ke daerah pemukiman warga, maka masyarakat terpaksa dipindahkan karena implementasi UU Omnibus Law," ungkap Anggota Ombudsman Laode Ida di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2020).Baca Juga: Omnibus Law Itu Apa? Ini JawabannyaOleh karena itu, dia menyarankan untuk pembahasan UU Omnibus Law disusun secara berkala dan tidak tergesa-gesa. "Kalau buru-buru, tanpa sinkronisasi nanti bertabrakan," lanjutnya.Apalagi jika mengenai perizinan pembukaan tambang yang statusnya sebagai Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak bisa diperbarui. Menurut Laode, syarat pembuatan UU salah satunya adalah harus meliba

INILAHCOM, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir punya harapan besar terhadap Irfan Setiaputra yang baru dilantik menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kata Erick, Irfan harus bisa menjalankan amanah dengan baik, serta menegakkan prinsip tata kelola korporasi secara Good Corporate Governance (GCG). Perlu kepemimpinan tegas di maskapai penerbangan pelat merah itu. "Saya harap Pak Irfan Setiaputra bisa menjalankan amanah dengan baik, mengikuti prinsip Good Corporate Governance," ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (22/1/2020). Erick menambahkan, Kementerian BUMN terus berupaya mencari figur terbaik yang akan duduk mengelola Garuda Indonesia sebagai flight carrier terdepan, kebanggaan Indonesia. Bos Mahaka Grup ini berharap, sebagai 'pilot' baru, Irfan diharapkan bisa membawa terbang Garuda menjadi lebih baik dan lebih tinggi. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia menyepakati penetapan mantan Direktur Utama PT Inti I

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman RI mempertanyakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi. Sebab, Ombusman menilai ada inkonsistensi OJK dalam mengatur jabatan Direktur Kepatuhan dalam sebuah perusahaan asuransi.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah simpanan di bawah Rp 500 juta mengalami penurunan atau perlambatan pada triwulan IV 2019. Perlambatan tersebut dipicu oleh pertumbuhan pendapatan masyarakat yang juga menurun.Read More...

JAKARTA - Usaha tambang khususnya mineral dan batu bara di Indonesia masih banyak yang belum mengantongi izin atau ilegal. Melihat hal ini, Ombudsman menilai permasalah tambang ilegal di Indonesia belum selesai."Hasil bertemu dengan Pak Mahfud MD, masalah pertambangan ilegal di Indonesia masih belum bisa diselesaikan sampai sekarang, khususnya mineral dan batu bara," jelas Anggota Ombudsman Laode Ida di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2020).Baca Juga: Jokowi Tegaskan Tutup Tambang Ilegal di Tabalong dan Sekitar Ibu Kota BaruDia juga pernah menanyakan hal ini kepada lembaga pemerintah terkait dalam hal ini ialah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun Kementerian ESDM berdalih jika hanya mengurus pertambangan yang legal saja."Untuk atasi hal ini, diperlukan aturan khusus untuk membentuk satu badan pengawas pertambangan. Hal ini bisa diwujudkan lewat keputusan atau peraturan menteri," sambung Laode.Dirinya juga menyatakan tambang ilegal tidak bisa dibereskan karen

INILAHCOM, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, melantik Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama (Dirut) menggantikan Ari Ashara yang dipecat gara-gara kasus Harley Davidson dan sepeda Brompton. Dan, banyak nama baru di jajaran komisaris. Pengangkatan Irfan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Auditorium Gedung Manajemen Garuda City Center, Cengkareng, Rabu (22/1/2020). Pada RUPS LB dihadiri pemegang 23.386.793301 lembar saham atau 90,34% persen dari keseluruhan pemegang saham Garuda Indonesia. "RUPSLB 2020 hari ini menyetujui penunjukan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia yang baru menggantikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra yang menjabat sejak September 2018," seperi dikutip dari keterangan resmi. RUPSLB ini juga memperkuat keputusan Dewan Komisaris perihal pemberhentian sementara Direktur Utama dan beberapa jajaran Direksi. Dengan demikian RUPSLB ini memberhentikan secara resmi jajaran direksi tersebut, yaitu: 1. Di

JAKARTA - Ponsel milik CEO Amazon sekaligus pemilik kantor berita Washington Post Jeff Bezos diretas oleh Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Hal ini terungkap pada laporan The Guardian yang dirilis Selasa lalu.Melansir Forbes, Rabu (22/1/2020), Jeff Bezos dan Mohammed bin Salman diketahui bersahabat sebelum insiden peretasan tersebut terjadi. Namun setelah sejumlah data dikirim ke ponsel Jeff yang diduga berasal dari Mohammed, ponsel Jeff sukses diretas.Insiden ini diperkuat dengan adanya pengakuan yang dikatakan oleh kepala keamanan Bezos, Gavin de Becker bahwa Arab Saudi memiliki akses ke data pribadi Jeff Bezos. Tidak hanya itu, Gavin juga menuduh Arab Saudi memberikan bocoran tentang perselingkuhan Jeff kepada National Enquirer yang juga menyebarkan pesan teks dan foto pribadi milik Jeff.Baca Juga: Kekayaan 2.153 Miliarder Dunia Setara dengan 60% Populasi GlobalPeretasan ini kemudian menimbulkan pertanyaan siapa yang sedang dipantau oleh Arab Saudi sehubungan dengan p

JAKARTA - Pemerintah sedang merancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas birokrasi. Ada 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak dan harus diintegrasikan.Idealnya, omnibus law bisa mempermudah pelaku usaha terutama UMKM. Misalnya dalam hal perizinan menjadi sederhana dan mudah, pungutan pajak yang adil, kebijakan pengupahan yang bijaksana melindungi UMKM.Baca Juga: Omnibus Law Itu Apa? Ini JawabannyaMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan memastikan Omnibus Law berpihak kepada UMKM. Omnibus Law adalah penggabungan peraturan perundang-undangan menjadi satu dengan undang-undang baru yang bertujuan mengatasai tumpah tindihnya regulasi dan memangkas kendala birokrasi. Lalu, apa saja keuntungan yang ditawarkan Omnibus Law terhadap UMKM.Yang pertama, mendorong UMKM untuk berkembang. Membantu UMKM memenuhi indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan/nilai investasi hingga jumlah tenaga kerja.Baca Juga: Kemenko Perekonomian Tegaskan Dr

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan Listrik Negara atau PLN coba meluruskan anggapan yang viral di media sosial bahwa tarif listrik akan kena penyesuaian atau naik pada periode Januari-Maret 2020.Read More...

JAKARTA - Kasus gagal bayar yang terjadi di sejumlah perusahaan asuransi menimbulkan wacana untuk segera dibentuk lembaga penjamin dana masyarakat yang dikumpulkan dari polis asuransi. Saat ini, Indonesia hanya memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin dana nasabah perbankan.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, saat ini pemerintah memang sedang menyusun rencana pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP). Menurutnya, pembentukan lembaga itu untuk mendorong kembali kepercayaan masyarakat pada industri asuransi.Baca Juga: Syarat Jadi Anggota Konsorsium Asuransi Aset Milik Pemerintah"Kami sekarang ini sedang menyusunnya (rencana pembentukan LPP), tentu menggunakan rambu yang bertujuan untuk menciptakan kepercayaan terhadap lembaga asuransi dan bisa mencegah moral hazard," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).Dia menyatakan, dalam proses pembentukan LPP ini, tentunya pemerintah akan banyak belajar dari sistem L

JAKARTA - Merespons kasus tindak korupsi di perusahaan asuransi berpelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri, Ombudsman berharap segera ditangani oleh Pemerintah.Ombudsman menilai kemauan mayoritas masyarakat Indonesia untuk menggunakan asuransi sudah tinggi, tetapi dengan munculnya kasus tindak pidana korupsi di perusahaan milik negara ini membuat warga berpikir dua kali."Asuransi di Indonesia sangat potensial. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta, tadinya berkeinginan untuk asuransi. Sekarang (masyarakat) malah kapok (berasuransi)," ungkap Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2020).Baca Juga: Bentuk Tim Investigasi, Ombudsman Dalami Kasus Jiwasraya dan AsabriPada kesempatan yang sama Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih juga menyatakan harapannya kepada instansi pemerintah terkait untuk menyelesaikan masalah asuransi ini."Menteri Erick Thohir yang sangat kompeten dapat menyelesaikannya," kata Alamsyah.Baca Juga: Bentuk Panja, DPR Pa

Liputan6.com, Jakarta Kenaikan harga cabai terjadi dalam beberapa hari terakhir. Harganya kini relatif mahal di pasaran karena pasokan yang terus berkurang.Read More...

JAKARTA - Usai membentuk tim khusus investigasi kasus asuransi yang menyeleweng, Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang tata kelola perusahaan.Ombudsman melihat terdapat inkosistensi pengaturan mengenai Direktur Kepatuhan. Misalnya pada peraturan POJK 2/2014, OJK mengharuskan adanya Direktur Kepatuhan. Namun kemudian diberikan kelonggaran waktu hingga 3 tahun untuk memiliki Direktur Kepatuhan pada peraturan POJK 73/2016.Baca Juga: Bentuk Panja, DPR Pastikan Pengembalian Dana Nasabah JiwasrayaNamun peraturan ini kembali direvisi menjadi POJK 43/2019 yang berisi tentang kewajiban perusahaan perasuransian untuk memiliki Direktur Peraturan. Melihat adanya perubahan peraturan ini, Ombudsman menilai jika OJK belum mengawasi dan melakukan penegakan aturan yang maksimal."Mengenai indikasi perubahan peraturan OJK tiap periode, kami belum bisa menyampaikannya karena besok baru akan ditanyakan," kata Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih, di Kant

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, selama ini forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk OJK di dalamnya, sudah bekerja sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dalam pencegahan dan penanganan stabilitas sektor keuangan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut baik langkah Kementerian Koordinator Bidang Perkeonomian yang menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di 2020 ini bunga KUR turun menjadi 6 persen.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia telah memutuskan untuk menunjuk Irfan Setiaputra sebagai dirut yang baru.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Sahala Lumban Gaol berharap, agar jajaran Komisaris dengan Direksi Garuda Indonesia, mesra dan saling bergandengan tangan dalam memimpin maskapai berplat merah itu.Read More...

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan kenaikan harga cabai masih akan bertahan hingga akhir Februari 2020. Hal ini sesuai dengan pantau langsung di Pasar Induk Kramat Jati serta informasi dari Asosiasi Agribisnis Cabe Indonesia (AACI)."Harga cabai masih bertahan dengan harga tertinggi hingga akhir Februari 2020," ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto, saat dihubungi Okezone, Rabu (22/1/2020).Baca Juga: Sentra Produksi Cabai di Banyuwangi, Lumajang hingga Jember RusakDia mengatakan, kenaikan harga karena kurangnnya produksi cabai, di mana hasil panen rusak di sentra produksi seperti Banyuwangi, Lumajang dan Jember rusak. Penyebabnya karena meningkatnya penyakit pada tanaman cabai serta kondisi kekurangan air pada November-Desember 2019."Daerah sentra produksi yang cabainya rusak seperti di Banyuwangi, Lumajang, dan Jember akibat meningkatnya penyakit pada tanaman cabai," ujarnya.Sebagai antisipasinya, Kemendag terus melakukaan koordinasi dengan Kemen

JAKARTA - Ombudsman mengatakan pihaknya akan melakukan investasi mendalam kasus korupsi dan dugaan pencucian uang PT Jiwasraya dan PT Asabri. Oleh karena itu, Ombudsman sudah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus gagal bayar asuransi berplat merah itu."Bukan hanya Jiwasraya atau Asabri, yang terpenting bagi kami adalah proses pengawasan yang lebih baik," ungkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2020).Dia juga membahas mengenai pengawas eksternal yang ada di asuransi milik negara itu. Amzulian mengungkapkan, jika dalam pengawas eksternal semua pihak dilibatkan tetapi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak diikutsertakan.Baca Juga: Bentuk Panja, DPR Pastikan Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya"Seperti yang sudah dijelaskan, kami juga akan melihat kepada pihak pengelola data transaksi, menanyakan kepada Kementerian Hukum dan HAM soal kasus itu," lanjutnya.Adapun pembentukan tim oleh Ombudsman ini pada 30 hari kerja dihara

JAKARTA - Elisa Lumbantoruan tampaknya tidak bisa move on dari PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Sempat terdepak dari jajaran manajemen maskapai pelat merah itu, kini dia came back alias kembali lagi.Di era Menteri BUMN Dahlan Iskan, Elisa yang saat itu menjabat direktur komersial dan pemasaran harus keluar dari Garuda pada April 2013. Saat itu, dia digantikan oleh Erik Meijer.Kini, ketika Kementerian BUMN dipimpin oleh Erick Thohir, Elisa kembali masuk ke dalam Garuda Indonesia setelah kurang lebih tujuh tahun berlalu. Kini, dia menduduki posisi sebagai komisaris independen. Baca juga: Erick Thohir: Triawan Munaf Bisa Meningkatkan Citra GarudaSegudang pengalaman laki-laki kelahian Siborong-borong, Tapanuli Utara pada 19 Juli 1960 ini tampaknya menjadi pertimbangan menteri BUMN untuk kembali menggaetnya masuk ke dalam BUMN tersebut.Penelusuran Okezone, Elisa mengeyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan Matematika. Dia lulus pada tahun 1984.Baca juga: Irfan Setiaputra