0
Thumbs Up
Thumbs Down

Soal Jual Saham Bir, Anies: Kita Hindari Konflik Kepentingan

Republika Online
Republika Online - Tue, 12 Mar 2019 20:16
Dilihat: 51
Soal Jual Saham Bir, Anies: Kita Hindari Konflik Kepentingan

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bakal menjual saham perusahaan bir, PT Delta Djakarta Tbk. Anies beralasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bukan bekerja mencari keuntungan dengan memiliki saham tersebut.

"Pemerintah itu bukan bekerja mencari keuntungan, karena apa? Nanti ada conflict of interest, di satu sisi pemegang modal di sisi lain regulator, itu akan terasa," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).

Ia menjelaskan, pemerintah bukan pelaku bisnis dalam hal mencari untung. Pemerintah seharusnya bertugas melakukan pembangunan.

Menurut Anies, tidak memerlukan kajian yang rumit dalam melepas saham PT Delta Djakarta tersebut. Sebab, dana yang ada di saham perusahaan itu bisa bermanfaat bagi hal-hal lain untuk pembangunan Jakarta.

"Gampang sekali pilihannya dan tidak perlu kajian terlalu rumit karena kegiatan ini justru kalau kita lihat uang kita jauh lebih bermanfaat untuk dipakai yang lainnya gitu saja," jelas Anies.

Namun, Pemprov DKI melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) tengah menyiapkan kajian hukum dan kajian teknis atas penjualah saham tersebut. Kajian itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Kajian hukum berarti kaitannya dengan aturan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, PT Delta Djakarta merupakan perusahaan terbuka.

Termasuk aturan pelepasan aset daerah di atas Rp 5 miliar yang harus melalui persetujuan DPRD DKI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara.

Sementara dalam kajian teknis, berkaitan dengan waktu yang tepat (timing) melepas saham. Sehingga, ketika saham perusahaan bir itu dijual, dana yang akan didapatkan dalam harga yang tinggi.

Anies mengatakan, DPRD tak menindaklanjuti surat permohonan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk pada Maret 2018 lalu. Ia juga telah mengirimkan surat permohanan kembali pada akhir Januari 2019.

Padahal, kata Anies, untuk melakukan diskusi dan pembahasan lebih lanjut bersama Pemprov DKI, DPRD harus mengagendakannya. Akan tetapi, hingga kini belum ada agenda tersebut. "Begitu agenda pembahasan lalu didiskusikan, kalau tidak dimasukkan agenda pembahasan ya tidak ada diskusi. Jadi jangan dibalik diskusi dulu baru agenda, justru surat itu kan meminta agar dijadikan agenda lalu dibahas sama-sama," kata Anies.



Berita Terkait
  • Anies: Pemilihan Wagub tak Berkaitan dengan Pilpres
  • Mengapa Anies Harus 'Izin' DPRD DKI Sebelum Lepas Saham Bir?
  • Anies Diminta Bangun Infrastruktur Transportasi Sesuai RTRW
Berita Lainnya
  • Kemenkominfo Ingin Berikan Subsidi ke Perusahaan Fintech
  • Kiai Ma'ruf Terima Dukungan dari Kiai dan Ulama Pasundan

Soal Jual Saham Bir, Anies: Kita Hindari Konflik Kepentingan

Soal Jual Saham Bir, Anies: Kita Hindari Konflik Kepentingan

Soal Jual Saham Bir, Anies: Kita Hindari Konflik Kepentingan

Soal Jual Saham Bir, Anies: Kita Hindari Konflik Kepentingan

Soal Jual Saham Bir, Anies: Kita Hindari Konflik Kepentingan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri