0
Thumbs Up
Thumbs Down

Koster Surati Pusat, Tokoh Adat Akan Bertemu Presiden Jokowi

Nusabali
Nusabali - Wed, 20 Mar 2019 10:40
Dilihat: 46
Koster Surati Pusat, Tokoh Adat Akan Bertemu Presiden JokowiDENPASAR,
Perjuangan Pemprov Bali untuk mendapatkan anggaran pusat demi kepentingan 1.493 desa adat di Bali ditindaklanjuti Gubernur Bali Wayan Koster. Koster bakal menyurati empat menteri sekaligus yakni Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Menteri Bappenas untuk menindaklanjuti perjuangan angggaran untuk desa adat di Bali. Sementara Koster juga memfasilitasi bendesa adat, tokoh masyarakat, kelian subak bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Art Centre Taman Budaya Denpasar, Jumat (22/3) malam mendatang.

Hal itu diungkapkan Gubernur Koster saat sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (19/3) siang. Dalam sidang kemarin hadir Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Ketua I DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua II DPRD Bali I Gusti Bagus Alit Putra, dan Wakil Ketua III DPRD Bali I Nyoman Suyasa. Gubernur Koster didampingi Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).

Koster mengatakan telah mempertemukan bendesa adat se-Bali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Sanur pada Kamis (14/3) sore. "Saya berusaha menyentuh hati Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya jelaskan apa itu desa adat, yang selama ini oleh pusat samar-samar diketahui. Selama ini pusat cuma tahunya desa dan kelurahan," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, ini.

Menurut Koster, dirinya sampaikan kepada Menteri Sri Mulyani bahwa Provinsi Bali punya desa adat, desa, dan kelurahan. Desa adat dengan posisinya selama ini menjadi benteng adat dan budaya Bali. Kata dia, dalam UU 6 Tahun 2014 tentang Desa Koster ketika itu ikut menyusun rancangannya saat masih menjadi anggota DPR RI, diatur pengalokasian anggaran untuk desa. Targetnya desa dapat hingga Rp 1,5 miliar. "Di Bali ada 636 desa. Sekarang desa di Bali dapat anggaran sekitar Rp 900 juta per tahun. APBN untuk dana desa tiap tahun meningkat. Sejak 2014 dana desa dianggarkan Rp 21 triliun. Tahun 2019 tembus Rp 70 triliun. Jumlah ini meningkat tiap tahun," ucap politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, ini.

Tahun 2019 pusat mengeluarkan kebijakan dimana kelurahan juga dapat anggaran pusat sekitar Rp 300 juta. "Kita di Bali punya desa dan kelurahan, ada juga desa adat. Oleh karena itu kita harus melakukan upaya agar ada alokasi anggaran untuk desa adat. Saya sampaikan ke Menkeu, Menteri Desa, Mendagri, dan Menteri Bappenas secara resmi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Menkeu dengan bendesa adat. Kalau saya tidak paparkan secara visual, tiba-tiba mengirimkan surat ke pusat kan terkejut pusat. Jadi penjajakan awal sudah di Bali," kata mantan anggota Komisi X DPR RI 3 periode ini.

Kata dia prinsipnya Menkeu Sri Mulyani menyetujui keinginan dari Pemprov Bali. "Beliau setuju kasih anggaran. Sekarang masalah payung hukum dan skema yang tepat masih dicarikan. Karena ada provinsi lain yang juga memiliki desa adat. Meskipun banyak yang sudah tidak ada desa adatnya. Kita di Bali bersyukur ada Perda Desa Adat yang mengatur kedudukan desa adat dengan kuat," tegas Koster.

Berapa targetnya desa adat dapat anggaran pusat? Koster mengatakan tidak muluk-muluk. "Namanya kita minta ya jangan pakai target. Berapa dikasih ya segitu kita ambil. Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Kalau angka pasti kira-kira Rp 200 juta per desa adat," tutur Koster usai sidang paripurna DPRD Bali.

Koster juga mengatakan untuk memperjuangkan anggaran ke pusat, pihaknya memfasilitasi tokoh-tokoh masyarakat di Bali, bendesa, dan kelian subak bertemu dengan Presiden Jokowi. "Kebetulan Pak Presiden diundang ke Bali oleh Walikota Denpasar untuk meresmikan Pasar Badung. Nah, saya sekalian meminta Pak Presiden bertemu dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, bendesa adat, tokoh LPD, kelian subak, pelajar, dan mahasiswa di Bali," tutur Koster.

Sementara Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, menyebutkan langkah eksekutif untuk memperjuangkan anggaran pusat untuk desa adat akan dikawal DPRD Bali. "Kami eksekutif-legislatif adalah pemerintahan daerah. Jadi kami di DPRD Bali juga siap memperjuangkan supaya pusat bisa memberikan anggaran kepada desa adat dengan skema khusus. Kami tentu akan koordinasi dengan eksekutif untuk langkah ini," kata mantan Bupati Tabanan dua periode ini.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mendukung penuh upaya penguatan desa adat di Bali. Menkeu Sri Mulyani pun mencari celah supaya bisa membantu desa adat melalui kucuran APBN, untuk kepentingan pelestarian adat dan budaya. Celah itu nantinya akan dibahas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi dalam pembahasan APBN.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani saat tatap muka dengan para bendesa adat se-Bali di Agung Room Inna The Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar Selatan, Kamis (14/3) sore. Acara tersebut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Ketua Komisi IV DPRD Bali (membidangi adat budaya) Nyoman Parta, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Jro Gede Wayan Suwena Putus Upadesa, Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan mendukung dan siap membahas lebih lanjut inisiatif untuk memberikan alokasi anggaran bagi desa adat di Bali. "Kalau saya mendukung, bahkan dukung 1.000 persen untuk itu. Saya memahami dan mengingat pentingnya keberadaan desa adat, terutama Bali, dalam menjaga kelestarian adat dan budaya. Untuk yang satu ini, saya bersama Pak Gubernur (Koster)," tutur Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, dirinya juga berharap banyak kepada Bali yang menjadi tujuan pariwisata global untuk mampu mempertahankan eksistensi dan kelestarian adat dan budaya Bali. "Dunia kini semakin makmur. RRT makin kaya, India makin kaya, punya penduduk lebih dari 1 miliar, maka semakin banyak pula kaum menengah ke atasnya yang akan berlibur di mana Bali menjadi salah satu tujuannya. Ini tantangan bagi Bali, belum lagi jika menghitung turis Australia, Amerika, dan Eropa, serta wisatawan domestik. Banyak sekali tekanan bagi Bali, meskipun itu juga berarti rezeki buat Bali," katanya.

Sri Mulyani memahami pernyampaian Gubernur Koster bahwa desa adat di Bali memerlukan biaya besar dalam melestarian adat dan budaya Bali. Pemerintah pusat diharapkan bisa membantu desa adat di Bali dari sisi anggaran. Menurut Sri Mulyani, alokasi dana APBN untuk desa di Indonesia berdasarkan mekanisme aturan, di mana yang mendapatkan anggaran adalah desa administratif (desa dinas). "Sekarang saya serahkan kepada Pak Gubernur, apakah desa adat nanti menjadi desa, sehingga otomatis mendapatkan dana desa? Nanti desa adat dan desa administratif bisa klop, tidak ada perbedaan lagi," ujar Sri Mulyani dalam tatap muka yang dihadiri para bendesa dari 1.493 desa adat se-Bali itu. *nat
Sumber: Nusabali

Koster Surati Pusat, Tokoh Adat Akan Bertemu Presiden Jokowi

Koster Surati Pusat, Tokoh Adat Akan Bertemu Presiden Jokowi

Koster Surati Pusat, Tokoh Adat Akan Bertemu Presiden Jokowi

Koster Surati Pusat, Tokoh Adat Akan Bertemu Presiden Jokowi

Koster Surati Pusat, Tokoh Adat Akan Bertemu Presiden Jokowi

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya