REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya informasi dugaan oknum yang mengaku penyidik KPK membantu pengurusan kasus yang menjerat Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna. Untuk mendalaminya, KPK memeriksa lima saksi untuk tersangka penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan kawan-kawan pada Rabu (5/5).Pemeriksaan dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Stepanus dan kawan-kawan tersebut. "Diperiksa dan dikonfirmasi antara lain terkait pengetahuan para saksi mengenai adanya informasi dugaan pengurusan permasalahan hukum Ajay Muhammad Priatna oleh pihak yang mengaku penyidik KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/5).Lima saksi, yakni Sekda Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, Kepala Dinas PMPTSP Kota Cimahi Hella Haerani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Meity Mustika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Muhammad Roni, dan Ahmad Nuryana selaku Asisten Eko

GenPI.co - Akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta khawatirkan indepensi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terganggu karena alih statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Perwakilan akademisi UII Eko Riyadi mengatakan ketika status pegawai KPK menjadi ASN maka secara administratif di bawah lembaga tertentu. BACA JUGA : KPK Dibikin Hancur, Bambang Widjojanto seret nama Jokowi "Independensi para penyidik (KPK) menjadi terganggu karena secara administratif dia ada di bawah lembaga tertentu terkait dengan Kemenpan RB," katanya dalam konferensi pers di Kampus UII Yogyakarta, Rabu (5/5). Menurut Eko, banyak pegawai atau penyidik independen KPK dikenal mempunyai integritas luar biasa karena tidak mempunyai hubungan struktural dengan lembaga negara lainnya. Eko yang juga Direktur Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pusham) UII ini mengatakan dengan posisi itu penyidik sangat independen dalam menyidik suatu kasus tindak pidana korupsi. "Ketika alih statu

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima pejabat Pemerintah Kota Cimahi pada Rabu (5/5) ini.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji, Selasa (4/5).Read More...

GenPI.co - Ada kabar tidak mengenakan mengenai Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan Dia dan beberapa pengawai lain diisukan dipecat dari lembaga antirasuah tersebut. BACA JUGA: Eks Gubernur Jakarta Blak-blakan Soroti KKB: Persetan! Penyebab dirinya dipecat adalah Novel tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan, yang merupakan salah satu syarat pengalihan status menjadi Aparatur Sipil Nengara (ASN). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pun angkat suara mengenai kabar tersebut. Dia mengamini bahwa KPK telah menerima hasil assesment wawasan kebangsaan tersebut. "KPK benar telah menerima hasil assesment wawasan kebangsaan yang diserahkan pihak BKN RI pada 27 April 2021," kata Fikri saat dikonfirmasi, Senin (3/5). Lembaga itu juga telah memegang nama-nama pegawai yang lolos dan tidak lolos dalam tes tersebut. Meski begitu, dia tidak bisa memastikan apakah nama Novel Baswedan masuk dalam salah satu yang tidak lolos. "KPK memastikan akan menyampaikan hasilnya kepada publ

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pembelian aset oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah (NA) menggunakan uang korupsi.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mulai memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyidik KPK dari Polri Stepanus Robin Pattuju (SRP)."Kami sudah lakukan, kami sudah jalan pemeriksaan di dewas sudah berjalan. Kapan? tunggu selesai. kalau sudah selesai kami sidangkan," ucap Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Kamis (29/4).Stepanus bersama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan Maskur Husain (MH) selaku pengacara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan. Diketahui, selain penanganan tindak pidananya, KPK juga melapor Stepanus kepada Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Tumpak pun menjelaskan pemeriksaan etik terhadap Stepanus tidak perlu menunggu penanganan tindak pidananya tersebut. "Pemeriksaannya, saya tidak menunggu di sana kan ini periksa sendiri. Yang kami periksa itu adalah benarkah ada pe

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih mendalami kasus dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai. Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. "Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di empat lokasi berbeda di wilayah Jakarta," ujarnya dalam keterangan yang diterima GenPI.co, Kamis (29/4). BACA JUGA: Jubir PSI Angkat Bicara, Azis Syamsuddin Dibuat Terpojok Adapun empat lokasi tersebut salah satunya adalah ruang kerja Wakil Ketua DPR RI di gedung DPR RI. Selain itu, penggeledahan dilakukan di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI, dan dua lokasi lainnya adalah apartemen dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. "Dalam proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti diantaranya berbagai dokumen dan barang yang terkait dengan perkara," imbuhnya. Selanjutnya bukti-bukti ini, akan segera dilakukan analisa mendalam serta verifika

batampos.co.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, pada Rabu (28/4) malam. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokman mengatakan, pihaknya turut mendampingi penyidik KPK yang sedang melakukan pengeledahan tersebut. "Sesuai tupoksi MKD kami mendampingi," ujar Habiburokman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/4). Politikus Partai []Artikel Penyidik KPK Geledah Ruangan Wakil Ketua DPR pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji mengenai dugaan...Baca selengkapnya di: https://www.hetanews.com/article/218988/kasus-suap-pajak-kpk-cecar-angin-prayitno-soal-penerimaan-uangRead More...

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (28/4).Read More...

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sebuah ruangan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, pada hari ini, Rabu (28/4/2021). Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan suap yang menjerat oknum penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS)"Benar, hari ini (28/4/2021) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung DPR RI. Penggeledahan dilakukan tentu dalam rangka pengumpulan bukti-bukti terkait perkara dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (28/4/2021).Baca Juga: Suap Oknum Penyidik KPK, Wali Kota Tanjungbalai DitahanAli masih belum mendapat laporan lebih detail apa saja yang dibawa dari penggeledahan di Gedung DPR RI tersebut. Pun demikian terhadap ruang kerja siapa yang digeledah. Sebab, kata Ali, penggeledahan masih berlangsung."Saat ini, kegiatan sedang berlangsung dan untuk perkembangan selengkapnya akan kami informasikan kembali," pungkasnya.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (28/4/2021) sekira pukul 18.00 WIB. Ada lebih dari 5 orang penyidik yang datang ke gedung parlemen.Namun, mereka sempat tertahan oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR dan juga Protokoler Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sekitar 20 menit, hingga akhirnya mereka dipersilakan naik ke lantai gedung yang merupakan ruang kerja Pimpinan MPR, Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD itu.Baca Juga: Gedung DPR Diacak-acak Penyidik KPK, Ini Penjelasan Firli BahuriAwalnya, salah satu penyidik KPK yang mengenakan jaket merah dan topi cap terdengar tengah membacakan surat penggeledahan di hadapan Pamdal dan juga Protokoler Setjen DPR.Wartawan pun dilarang untuk mendekati lobi dekat lift pimpinan MPR/DPR/DPD atau mengambil gambar. Bahkan, awak media yang sempat mengambil gambar pun diminta untuk menghapusnya oleh Pamdal.Sempat ada teriakan dari Pamdal yang meminta kunci lantai

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sebuah ruangan di lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI.(Baca juga: Terungkap, Ini Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Suap Oknum Penyidik KPK)Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap yang menjerat oknum penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS).Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, saat ini penyidik masih terus bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti.(Baca juga: Jakarta Diguyur Hujan Lebat, Waspada Banjir!)"Banyak rekan-rekan bertanya tentang apa betul KPK melakukan penggeledaha. Kami sampaikan bahwa KPK akan terus bekerja,kerja dan kerja untuk mencari keterangan dan bukti," kata Firli kepada MNC Portal, Rabu (28/4/2021).Menurut Firli, penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Salah satunya di Gedung DPR RI."Hari ini tim penyidik KPK menggeledah di berbagai lokasi ruang kerja di DPR RI, ruma

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, malam ini. Penyidik datang hendak melakukan penggeledahan.Berdasarkan pantauan Republika, sejumlah penyidik KPK tiba sekira pukul 18.05 WIB. Para penyidik sempat tertahan di lobi Gedung Nusantara III dan berdiskusi dengan perwakilan dari Sekretariat Jenderal DPR RI.Hingga akhirnya, mereka diizinkan masuk ke dalam lift Gedung Nusantara III untuk naik ke lantai atas. Namun, belum diketahui secara pasti ruangan mana yang dituju oleh penyidik KPK itu. Untuk diketahui, Gedung Nusantara III merupakan ruangan pimpinan DPR/MPR. Wartawan yang biasa bertugas di DPR dilarang mendekat ke area Gedung Nusantara III ataupun mengambil foto. Bahkan, mereka diminta masuk ke dalam Media Center DPR dengan penjagaan petugas.Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menginformasikan, bahwa ruang yang digeledah adalah ruang Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin."Iya benar (ruang Azis Syam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mulai mengumpulkan fakta-fakta atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyidik KPK dari Polri Stepanus Robin Pattuju (SRP). Stepanus bersama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan Maskur Husain (MH) selaku pengacara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2020-2021."Dewas juga sejak terungkap minggu lalu tentang kasus penyidik tersebut, sudah bekerja mengumpulkan fakta tentang pelanggaran etiknya," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/4).Tumpak pun mengatakan pada pekan ini akan dimulai proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik tersebut. "Minggu ini akan dilanjutkan dengan memulai pemeriksaan-pemeriksaan," ujarnya.Namun, ia tidak merinci lebih lanjut tanggal pasti penyidik Stepanus akan diperiksa. "Tidak perlulah kapan perda

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) sampaikan dua pengakuan saat hadir di Gedung Merah Putih pada Selasa (27/4).Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Stepanus Robin Pattuju (SRP) mengaku Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial (MS) sempat menceritakan masalah yang dihadapinya saat keduanya bertemu di rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Stepanus mengatakan pertemuan di rumah dinas Azis tersebut hanya berlangsung selama 30 menit."Setengah jam, ya dia cerita masalah dia saja," kata dia di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/4).Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih lanjut masalah apa yang dihadapi oleh Syahrial tersebut. Dalam konstruksi perkara disebut pada Oktober 2020, Syahrial menemui Azis di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan dan menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK di Pemkot Tanjung Balai.Atas perintah Azis, selanjutnya ajudan Azis menghubungi Stepanus untuk datang ke rumah dinas Azis tersebut. Azis langsung memperkenalkan Syahrial dengan Stepanus. Dalam pertemuan tersebut, Syahrial menyampaikan permasalahan ter

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Ajun Komisaris Polisi Stepanus Robin Pattuju, telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Tahun 2020-2021.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut rekening yang diduga menampung uang suap yang diterima penyidik AKP Stepanus Robin Pattuju. KPK memeriksa dua saksi dari swasta, yakni Riefka Amalia dan Angga Yudistira guna mendalami kasus tersebut. "Kedua saksi tersebut dikonfimasi antara lain terkait dengan dugaan penggunaan rekening bank milik para saksi oleh tersangka SRP (Robin) dan MH (Maskur Husain) untuk menerima aliran sejumlah dana," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (27/4). Dia memastikan penanganan kasus ini akan berjalan serius dan transparan. Seluruh proses penyidikan dilakukan sesuai aturan hukum berlaku. "Keterangan lengkapnya tentu telah tertuang dalam BAP para saksi yang akan dibuka ketika proses persidangan di Pengadilan Tipikor," kata Fikri.Dalam kasus itu, KPK menjera AKP Stepanus Robin Pattuju, pengacara Maskur Husain, dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.Read More...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pihak swasta yakni, Riefka Amalia dan Angga Yudistira, terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS) dan penyidik lembaga antirasuah, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP). Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.Riefka Amalia dan Angga Yudistira diduga merupakan pihak penampung uang dugaan suap yang diterima oleh Stepanus Robin Pattuju. Pemeriksaan terhadap keduanya telah dilakukan pada Senin, 26 April 2021. Pada pemeriksaan tersebut, penyidik mengusut penggunaan rekening keduanya yang diduga untuk menampung uang suap."Riefka Amalia (Swasta) dan Angga Yudistira (Swasta). Kedua saksi tersebut dikonfimasi antara lain terkait dengan dugaan penggunaan rekening bank milik para saksi oleh tersangka SRP dan MH untuk menerima aliran sejumlah dana," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (27/4/2021).Ali enggan membeberkan lebih detail ihwal hasil pemeriksaan keduany

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memproses pelanggaran etik penyidik lembaga antirasuah asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. AKP Stepanus Robin diduga menerima suap Rp1,3 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, terkait upaya penghentian penyelidikan kasus korupsi."Dalam proses (pelanggaran etik Stepanus Robin Pattuju)," singkat Anggota Dewas KPK, Albertina Hi saat dikonfirmasi, Selasa (27/4/2021).Hal senada juga diungkapkan Anggota Dewas, Syamsuddin Haris. Syamsuddin memastikan bahwa Stepanus Robin bakal diperiksa etik oleh pihaknya. Hanya saja, Dewas lebih mendahulukan proses pidana terhadap Stepanus Robin oleh penyidik KPK."Tentu akan ada pemeriksaan etik bagi yang bersangkutan, tapi sekarang masih fokus pidana," ungkap Syamsuddin dikonfirmasi terpisah.Sebelumnya, KPK telah menetapkan AKP Stepanus Robin Pattuju sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial dan seoran

GenPI.co - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman menyatakan telah menerima aduan dugaan suap yang menyeret Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Seperti diketahui, Azis diduga terlibat dalam kasus suap penyidik Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) dengan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. BACA JUGA: Azis Syamsuddin Terseret Kasus Suap KPK, Begini Respons MKD "Kami telah menerima aduan terhadap Pak Azis Syamsudin terkait kasus dugaan suap kepada penyidik KPK," ujarnya kepada GenPI.co, Selasa (27/4). Politikus Partai Gerindra itu mengatakan saat ini laporan tersebut sedang diperiksa oleh MKD. "Saat ini petugas sekretariat MKD sedang memeriksa kelengkapan syarat syarat formil aduan dan pengadu memiliki waktu untuk melengkapi semua persyaratan dalam waktu 14 hari," papar Habiburokhman. Dia juga mengatakan saat ini pihaknya belum bisa membahas aduan tersebut karena masih masa reses. "Seluruh anggota MKD sedang berada di dapil masing-masing untuk melayani konstitue

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa oknum penyidiknya, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP); Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS); serta pengacara Maskur Husain (MH), pada hari ini. Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait upaya penghentian penyelidikan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai.Ketiga nama tersangka tersebut tidak masuk dalam agenda pemeriksaan pada hari ini. Saat dikonfirmasi, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap ketiganya hanya dalam rangka melengkapi administrasi proses penyidikan."Ketiga tersangka yaitu SRP, MH dan MS hari ini dihadirkan ke Gedung Merah Putih KPK dalam rangka melengkapi administrasi proses penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (26/4/2021).Baca juga: Tangan Diborgol, Ini Penampakan Stepanus Robin Oknum Penyidik KPK Tersangka SuapLebih lanjut, Ali kembali menegaskan bahwa dalam penanganan perkara ini, KPK akan berupaya transparan se

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial dan oknum penyidik lembaga antirasuah, AKP Stepanus Robin Pattuju, dalam waktu dekat. Salah satu yang bakal dipanggil adalah, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin.Aziz bakal dipanggil penyidik KPK untuk digali keterangannya sebagai saksi. Penyidik bakal mendalami peran atau keterlibatan Aziz Syamsuddin dalam perkara ini. Sebab, Politikus Golkar itu diduga fasilitator atau pihak yang mempertemukan Syahrial dengan Stepanus Robin Pattuju."Terkait peran dari pihak-pihak yang diduga terlibat, tentu akan di dalami lebih lanjut lebih dahulu pada proses penyidikan untuk kemudian disimpulkan. Pemeriksaan saksi-saksi akan segera dilakukan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (26/4/2021).Ali menekankan, pihak-pihak yang bakal dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini adalah mereka yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa

GenPI.co - Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara terkait kasus suap yang menyeret penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju. Ia menilai, kasus ini akan menjadi catatan buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). BACA JUGA: Bisa Jadi Penyidik KPK Stepanus Tak Beraksi Sendiri. Alasannya... Bahkan, pakar filsafat itu menyatakan bahwa kasus rasuah tersebut memupus harapan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. "Ini serius karena sejarah KPK jadi kelam," ujar Rocky dalam kanal pribadinya di YouTube, Minggu (25/4). Menurut Rocky, masyarakat telah kehabisan kesabaran dalam melihat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyebut kasus suap kepada Stepanus itu tidak hanya buruk bagi KPK, tetapi juga kepada Presiden Jokowi. "Bertumpuk-tumpuk kasus korupsi pada masa pemerintahannya (Jokowi, red). Pemberantasan korupsi dikebiri dengan pelemahan KPK dan akhirnya hal ini," kata mantan dosesn Universitas Indonesia itu. Rocky juga menyoroti banyaknya

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus suap yang menyeret penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju akan menjadi catatan buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan bakal mendalami peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (AZ) dalam kasus dugaan suap yang menjerat penyidiknya Stepanus Robin Pattuju (SRP).Read More...

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan sang penyidik yakni Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan seorang pengacara bernama Maskur Husain (MH). Penahanan tersebut terkait kasus suap oleh penyelenggara negara terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. "Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan masing-masing untuk 20 hari ke depan terhitung dimulai 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4). BACA JUGA: Bisa Jadi Penyidik KPK Stepanus Tak Beraksi Sendiri. Alasannya... Firli juga menyampaikan bahwa Stepanus Robin Pattuju ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan Maskur ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Tidak hanya itu, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) sebagai tersangka dan akan dilakukan pemeriksaaan secara intensif terhadapnya. Kasus ini mencuat saat Stepanus bersama Maskur sepaka

GenPI.co - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mendesak KPK mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan penyidik AKP Stepanus Robin Pattuju. Pasalnya, dia meyakini penyidik KPK asal Polri itu tidak bertindak sendiri. BACA JUGA: Mau Tahu Harta Stepanus, Penyidik KPK Tersangka Suap? Nih Lihat! "Sebab, proses untuk merealisasikan janjinya (menghentikan perkara pada tingkat penyelidikan) merupakan kesepakatan kolektif bersama penyidik lain," ujar Kurnia Ramadhana dalam keterangan yang diterima GenPI.co, Jumat (23/4). Selain itu, kata dia, untuk merelealisasikan janji tersebut, Stepanus Robin Pattuju harus mendapatkan persetujuan dari atasannya di kedeputian penindakan. Kurnia Ramadhana pun mempertanyakan apakah ada penyidik lain yang terlibat. Atau bahkan lebih jauh, apakah atasan Stepanus di kedeputian penindakan mengetahui rencana jahat ini, Seperti diketahui, Stepanus Robin ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Sy

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap andil Wakil Ketua DPR asal Golkar, Aziz Syamsuddin (AZ), dalam perkara kasus dugaan suap terhadap oknum penyidik lembaga antirasuah.Aziz diduga sebagai pihak yang mengatur pertemuan antara Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS) dengan penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP), hingga terjadinya praktik suap-menyuap.Awalnya, kata Firli, Syahrial yang juga merupakan kader Partai Golkar mendatangi rumah dinas Aziz Syamsuddin. Kepada Aziz, Syahrial menceritakan permasalahannya terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai yang sedang diselidiki KPK.Mendengar cerita Syahrial, Aziz Syamsuddin mengambil inisiatif untuk menelepon penyidik KPK AKP Stepanus Robin melalui ajudan pribadinya yang berasal dari Polri."Atas perintah AZ, selanjutnya ajudan AZ menghubungi SRP untuk datang ke rumah dinas AZ tersebut," kata Firli Bahuri saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuni

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS), terkait kasus dugaan penyuapan. Politikus Golkar tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung lama KPK, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan."MS ditahan untuk 20 hari ke depan. Penahanannya akan dilakukan Rutan KPK cabang Kaveling C1 Gedung ACLC," kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (24/4/2021).Syahrial dibawa oleh petugas KPK dari Tanjungbalai pada Jumat, 23 Maret 2021, sore. Ia kemudian tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada pagi tadi. Syahrial langsung dilakukan pemeriksaan. Usai diperiksa, Syahrial langsung dipasangkan rompi tahanan.Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) di lingkungan KPK, M Syahrial akan dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Syahrial akan diisolasi mandiri selama 14 hari ke depan.Baca Juga : KPK Bawa Wali Kota Tanjungbalai ke Jak

GenPI.co - Nama penyidik KPK dari unsur Polri AKP Stepanus Robin Pattuju mendadak jadi buah bibir. Hal itu setelah dirinya ditangkap oleh lembaganya sendiri lantaran diduga menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. BACA JUGA: Gelegar Tuntutan Makar, Azis Syamsuddin Harus Diusut Kini Stepanus dan M Syarial telah menjadi tersangka KPK. Selain mereka lembaga antirasuah itu juga menetapkan seorang pengacara bernama Maskur Husain. Sebagai pejabat di lembaga negara, Stepanus diwajibkan untuk secara reguler melporkan jumlah harta kekayaannya. Diketahui, anggota Polri yang pernah bertugas di Polres Halmahera itu memiliki harta kekayaan dengan nilai Rp 633 juta. Harta Stepanus itu tercatat di laman elhkpn.kpk.go.id di mana laporan terakhirnya adalah 30 Maret 2020. Harta kekayaan itu berupa aset kendaraan senilai Rp 111 juta. Rinciannya adalah Yamaha Mio M3 tahun 2015, motor Honda Vario tahun 2012, serta mobil Honda Mobilio tahun 2017. BACA JUGA: Komentari Meeting AHY & Ahmad Syai

GenPI.co - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD), Habiburokhman angkat bicara soal keterlibatan Azis Syamsuddin dalam kasus suap kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia memilih menunggu proses hukum kasus suap kepada penyidik KPK. BACA JUGA: Kasus Suap Penyidik KPK dari Polri Bisa Berbuntut Panjang "Kami enggak mau berandai-andai dan berasumsi, tunggu saja hasil kerja KPK," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (23/4). Politikus Gerindra itu kemudian mengatakan bahwa MKD belum memperoleh informasi pembanding dari Azis setelah nama legislator Golkar itu terseret kasus suap yang ditangani KPK. "Sejauh ini informasi masih sepihak dari si tersangka dan belum ada konfirmasi dari pihak Pak Azis," ujar Habiburokhman. Maka dari itu, Habiburokhman menegaskan bahwa MKD belum berencana memanggil Azis untuk diklarifikasi. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum di KPK. "Kami tidak boleh mendahului KPK," kata legislator berlatar belakang pengacara itu. S

JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga jika oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKP Stepanus Robin Pattuju tidak hanya bermain sendirian dalam skandal dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. ICW kemudian mempertanyakan apakah ada keterlibatan penyidik lain dalam skandal ini.Sebab, menurut ICW, untuk menghentikan penyelidikan sebuah kasus dugaan korupsi, haruslah berdasar pada kesepakatan kolektif bersama penyidik lain dan mendapatkan persetujuan dari atasannya di kedeputian penindakan."Apakah ada penyidik lain yang terlibat? Atau bahkan lebih jauh, apakah atasannya di kedeputian penindakan mengetahui rencana jahat ini?," ungkap peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan resminya, Sabtu (24/4/2021).Selain itu, Kurnia juga mempertanyakan gratifikasi Rp438 juta yang diterima oleh AKP Stepanus Robin. ICW meminta agar KPK mengusut asal-muasal para pemberi uang ke AKP Stepanus Robin.Baca juga: Penyidik Robin Diduga Terima Gratifikasi Rp438 Juta, KPK

Editor: RahmadAzis SaymsuddinINFOJAMBI.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin angkat suara di tengah proses hukum dugaan suap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju terkait kasus Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial."Bismillah, Al Fatihah," kata Azis membalas pesan singkat, dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu (24/4/2021).Belum diketahui maksud dari penyataan politikus partai Golkar tersebut. Pesan lanjutan belum dibalas hingga berita ini ditulis.KPK sebelumnya menyebut Azis mempunyai peran terkait dengan kasus dugaan suap yang menjerat penyidik KPK dari unsur Polri tersebut dengan Syahrial.BACA JUGA: Berebut Kadin, Kemana Arah Dukungan Luhut Binsar Panjaitan..?BACA JUGA: Kadin "Rumpun Sumatera" Bertekad Menangkan Arsjad Rasjid Jadi Ketum Kadin..BACA JUGA: Jokowi Akan Hadir Munas Kadin, Arsjad Rasid Makin Menguat..Ketua KPK, Firli Bahuri, menuturkan bahwa Stepanus pada Oktober 2020 bertemu dengan Syahrial di rumah dinas Azis.Dalam pertemuan itu, Azis memp

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) diduga bukan hanya menerima suap sebesar Rp1,3 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS). Stepanus Robin diduga juga menerima gratifikasi sejumlah Rp 438 juta dari pihak lain.Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mengantongi data awal para pihak yang memberikan uang Rp 438 juta ke AKP Robin. Ali memastikan, pihaknya akan memanggil para pihak tersebut untuk dikonfirmasi lebih lanjut."Data awal telah kami miliki. Namun akan didalami lebih lanjut dengan konfirmasi terhadap para saksi yang akan kami panggil dan periksa," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (23/4).KPK telah menetapkan penyidiknya dari unsur Polri, Stepanus Robin Pattuju sebagai tersangka penerima suap. Stepanus diduga telah menerima suap dengan nilai total sekira Rp1,3 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS). Stepanus bersama Maskur Husain dijadikan tersangka pener

JPNN.com, JAKARTA - Mantan anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta uang kepada Wali Kota Tanjung Balai dihukum dengan maksimal.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik KPK dari kepolisian, AKP SR, harus mendapat sanksi berat terkait dugaan melakukan pemerasan kepada Wali Kota Tanjungbalai.Read More...

GenPI.co - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus merespons soal gejolak korupsi yang kini menerpa penyidik KPK dari Polri. Penyidik KPK bernama Stephanus Robin Patuju (SRP) resmi menjadi tersangka lantaran menerima janji atau hadiah yang dijanjikan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial. BACA JUGA: Fahri Hamzah: Terbongkarnya Borok KPK Pertanda Baik Adapun, janji persengkokolan itu berupa penghentian kasus korupsi M Syahrial yang kini sedang diselidiki oleh KPK. Dalam kasus ini seorang pengacara bernama Maskur Husain juga dijadikan tersangka. Lucius memandang, penetapannya sebagai tersangka sudah menjadi bukti yang kuat. "Saya kira sudah cukup sebagai pertimbangan Dewan Etik KPK memecat penyidik Stephanus ini," tegas Lucius saat dihubungi GenPI.co pada Jumat (23/4). Selain itu, bukti pertemuannya dengan tersangka lain juga menjadi alasan yang makin memberatkan SRP. Meskipun demikian, Lucius tak menampik jika opsi proses hukum ini masih perlu dilakukan

JPNN.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) memilih menunggu proses hukum kasus suap kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama legislator Azis Syamsuddin.Read More...

GenPI.co - Kasus dugaan suap yang melibatkan Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju (SRP) dan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrizal (MS) mulai terkuak. Politisi Partai Golkar sekaligus Wakil DPR RI Aziz Syamsuddin diduga memainkan peran yang penting. Menanggapi hal tersebut, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus angkat bicara. BACA JUGA: Terseret Kasus Suap Penyidik KPK, Aziz Syamsudin Bakal Digarap Lucius Karus memandang, bola panas kasus ini bisa terungkap jika motif suap itu terbongkar. "Sebenarnya apakah penyidik yang berinisiatif memeras atau Walkot Tanjung Balai yang punya misi?" kata Lucius kepada GenPI.co pada Jumat (23/4). Sebab, kasus ini mulai terbuka setelah ada dugaan Aziz Syamsudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan antara Walkot Tanjung Balai dan penyidik KPK. "Saya kira konstruksi kasus ini harus dibereskan dulu," katanya. Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mendalami keterkaitan politisi Golkar itu dengan para t

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) diduga tak hanya menerima suap Rp1,3 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS). Penyidik Robin diduga juga menerima gratifikasi sejumlah Rp438 juta dari pihak lain.Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mengantongi data awal para pihak yang memberikan uang Rp438 juta ke AKP Robin. Selanjutnya, sambung Ali, KPK bakal memanggil para pihak tersebut untuk dikonfirmasi lebih lanjut."Data awal telah kami miliki. Namun, akan didalami lebih lanjut dengan konfirmasi terhadap para saksi yang akan kami panggil dan periksa," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (23/4/2021).Sebelumnya, KPK telah menetapkan AKP Stepanus Robin Pattuju sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial dan seorang pengacara, Maskur Husain.Baca Juga : Jadi Tersangka Suap, Segini Harta Kekayaan Oknum Penyidik KPKAKP Robin bersama Ma

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju melaporkan harta kekayaannya.Read More...

GenPI.co - Jejak Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin di pusaran suap penyidik KPK dinilai sangat memalukan. Ctra DPR tercoreng. Kelakuan Azis dinilai sangat menjijikkan. Sebelumnya, KPK menyebut Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, meminta kepada penyidik KPK dari unsur Polri, Stepanus Robin Pattuju (SRP) BACA JUGA: Weton Paling Sempurna! Nasib Baik, Hoki dan Rezeki, Semua Diambil Permintaan itu untuk membantu mengurus perkara korupsi Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial di KPK. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, permintaan Azis Syamsuddin kepada Robin bermula saat mereka bertemu di rumah dinas Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Dalam pertemuan itu Azis mengenalkan Robin sebagai penyidik KPK kepada Syahrial. Saat itu Syahrial, yang merupakan rekan Azis di Partai Golkar, tengah memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai sedang dilakukan KPK. Firli mengatakan, seusai pertemuan di rumah dinas Azis, Robin kemudian memperkenalkan Syahrial k

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS), sebagai tersangka pemberi suap. Ia diduga telah menyuap oknum penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju (SRP) sebesar Rp1,3 miliar untuk menghentikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Tanjungbalai.Berdasarkan catatan elhkpn.kpk.go.id, Syahrial mempunyai harta sebanyak Rp11.665.783.179 (Rp11,6 miliar). Syahrial melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 4 Februari 2021 untuk periode 2020.Harta kekayaan Syahrial didominasi tanah, bangunan, serta transportasi. Syahrial tercatat memiliki delapan aset berupa tanah serta tanah berikut bangunan di Tanjungbalai dan Labuhanbatu dengan nilai total Rp9 miliar.Kemudian, Syahrial mengoleksi berbagai kendaraan lawas. Dalam laporan harta kekayaannya, Syahrial memiliki sepuluh kendaraan terdiri atas empat mobil yang meliputi Mitsubishi Double Cabin tahun 2008; Jeep Wrangler tahun 2008; Mercedes Benz tahun 1965; serta Honda CRV Jeep tahun 2018.Baca Juga :

GenPI.co - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Ketua KPK Firli Bahuri membongkar kasus dugaan pemerasan anak buahnya terhadap Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial. Pasalnya, ada dugaan nama politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin ikut teseret dalam penangkapan penyidik KPK oleh Propam Polri. BACA JUGA: Eriko Tepis Pertemuan Nadiem dan Megawati Mencari Suaka Politik "IPW acung jempol pada Firli terutama sudah mengungkapkan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di balik kasus pemerasan tersebut," kata Ketua Prsidium IPW Neta S Pane kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/4). Dia mengingatkan agar penanganan kasus ini jangan melempem seperti menangani kasus korupsi Bansos yang menyeret nama politikus PDI Perjuangan Herman Hery. Bahkan nama anak buah Megawati itu hilang dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Padahal dalam BAP yang dibacakan Jaksa di sidang Tipikor nama Herman Hery disebut sebut diduga terlibat," kata Neta. Di sinilah, kata Neta, sikap zero tolerance Firli Bah

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menyambut baik program pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa penguatan pelaksanaan program Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).Dalam kunjungannya ke DPP Partai Perindo, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kuswidjanto menyampaikan, SIPP merupakan kajian yang dilakukan KPK dan LIPI. Dia berharap, partai politik mau ikut berkomitmen dalam program tersebut."SIPP itu kita harapkan dapat diterapkan dalam partai politik dalam rangka nantinya bisa mencetak kader-kader yang berkualitas, sekaligus juga dapat menciptakan partai-partai politik yang sesuai dengan harapan masyarakat," kata Kumbul di kantor DPP Perindo, Jakarta, Jumat (23/4/2021).Kumbul menyebut, banyak para pemimpin di negeri ini terlahir dari partai partai politik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemimpin yang berkualitas dan juga berintegritas, program pencegahan antikorupsi ini bisa menjadi disusupi lewat partai politik."Sehingga, pada

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menyambut baik program pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa penguatan pelaksanaan program Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).Dalam kunjungannya ke DPP Partai Perindo, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kuswidjanto menyampaikan, SIPP merupakan kajian yang dilakukan KPK dan LIPI. Dia berharap, partai politik mau ikut berkomitmen dalam program tersebut."SIPP itu kita harapkan dapat diterapkan dalam partai politik dalam rangka nantinya bisa mencetak kader-kader yang berkualitas, sekaligus juga dapat menciptakan partai-partai politik yang sesuai dengan harapan masyarakat," kata Kumbul di kantor DPP Perindo, Jakarta, Jumat (23/4/2021).Kumbul menyebut, banyak para pemimpin di negeri ini terlahir dari partai partai politik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemimpin yang berkualitas dan juga berintegritas, program pencegahan antikorupsi ini bisa menjadi disusupi lewat partai politik."Sehingga, pada

Winnetnews.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKP Stepanus Robin Pattuju resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, Kamis (22/4) kemarin. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa Stepanus bergabung dengan KPK sejak dua tahun lalu dengan nilai yang berada di atas rata-rata. "Saudara SRP masuk KPK tanggal 1 April 2019," kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4) malam.Sebelumnya, Stepanus, Wali Kota Read More...

GenPI.co - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dugaan penyidik melakukan pemerasan bukan kali pertama terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sebelumnya, pada 2006 silam, seorang Penyidik KPK bernama Suparman juga melakukan hal serupa," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada keterangan yang diterima GenPI.co, Kamis (22/4). BACA JUGA: Mardani Ali Sera Blak-blakan, Sampai Sebut Pagar Makan Tanaman Kurnia menjelaskan, kala itu Suparman terbukti memeras seorang saksi dan menerima uang sebesar Rp 413 juta. "Akibat perbuatannya, Suparman kemudian diganjar hukuman delapan tahun penjara," jelasnya. Kurnia mengaku sangat menyayangkan kasus pemerasan yang dilakukan aparat dari lembaga yang seharusnya memberantas tindakan korupsi. Sebab, lembaga antikorupsi yang seharusnya menjadi contoh dan trigger mechanism bagi penegak hukum lain, justru saat ini menjadi sumber permasalahan. BACA JUGA: Azis Syamsudin Terseret, Kasus Suap Penyidik KPK Makin Panas! Seperti diketahui, terbaru,

GenPI.co - Dugaan suap yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Patujju (SRP) dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS), turut menyeret nama Aziz Syamsudin (AZ). Politisi Golkar sekaligus wakil ketua DPR itu disebut-sebut sebagai orang yang mengenalkan Stepanus kepada Syahrial. BACA JUGA: Azis Syamsudin Terseret, Kasus Suap Penyidik KPK Makin Panas! Terkait hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami keterkaitan Aziz Syamsudin dengan para tersangka kasus itu. "Tentu sudah dikatakan pertemuan antara AZ, SRP dan MS di di kediaman AZ ini juga akan menjadi PR kami yang harus kami tuntaskan dan dikawal KPK," kata Firli dalam jumpa pers di KPK, Kamis (22/4) malam. Firli menegaskan jika kasus ini tidak hanya berhenti pada Stepanus, Syahrial dan tersangka lain bernama Maskur Husain (MH) yang berprofesi sebagai tersangka. Eks Kabaharkam Polri itu menyatakan penyidik tengah mendalami seluruh peristiwa dan semua yang terlibat di dalamnya, termasuk Azis Syam