batampos.co.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Bareskrim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi, Kamis (3/6). Tiga orang perwakilan ICW tiba di Bareskrim Polri,sekitar pukul 11.25 WIB. Mereka membawa satu bundel berkas bersampul biru bertulis "Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI". Ketiga perwakilan ICW []Artikel Ketua KPK Firli Bahuri Diduga Terima Gratifikasi pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

batampos.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut penerimaan uang kepada mantan penyidik Stepanus Robin Pattuju (SRP). Dalam pertimbangan putusan pelanggaran kode etik, mantan penyidik KPK asal Polri itu disebut menerima uang total Rp 10,4 miliar. Sehingga tidak hanya menerima uang dalam pengurusan perkara Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial senilai Rp 1.697.500.000. Tetapi dalam []Artikel Eks Penyidik KPK Diduga Terima Uang hingga Rp 10,4 Miliar pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju (SRP) diberhentikan tidak dengan hormat, karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik.(Baca juga: Duh! Panti Pijat Buka dan Klub Malam Gelar Live DJ saat PPKM Mikro Jakarta)Menanggapi itu, Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa proses hukum terhadap perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) tersebut tetap akan dilanjutkan."Sebagai bentuk komitmen KPK atas prinsip zero tolerance terhadap insan KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik maka disamping dilakukan sidang etik terhadap tersangka SRP, proses hukum dugaan pidananya tetap berlanjut diselesaikan oleh KPK," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (2/6/2021).(Baca juga: Ini Alasan Penyidik KPK Stepanus Dipecat Secara Tidak Hormat)Saat ini, kata Ali, tim penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan mengembangkan lebih lanjut informasi dan fakta yang telah diperoleh dari hasil penyidik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan terus mendalami jumlah uang suap yang diterima tersangka penyidik AKP Stepanus Robin Pattuju. Ini mengingat ada perbedaan nilai uang suap yang diterima tersangka berdasarkan data KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) dalam sidang etik."Terkait jumlah uang yang diduga diterima tersangka SRP akan dikembangkan lebih lanjut pada proses penyidikan perkaranya yang saat ini masih terus dilakukan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (2/6).Dia mengatakan, saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan mengembangkan lebih lanjut informasi serta fakta yang telah diperoleh dari hasil penyidikan. Termasuk, informasi dan data dari hasil pemeriksaan majelis etik. Ali mengatakan, KPK berkomitmen atas prinsip zero tolerance terhadap insan KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik. Selain sidang etik terhadap tersangka Stepanus, proses hukum dugaan pidananya tetap berlanjut diselesaikan oleh KPK.Lembaga antirasu

Winnetnews.com - Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan beberapa fakta dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan AKP Stepanus Robin Pattuju terkait kasus suap dari Walkot nonaktif Tanjungbalai Syahrial. Salah satunya soal pemberian uang dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut Azis empat memberi uang ke Robin terkait kasus Lampung Tengah. Uang itu diberikan kepada Robin untuk memantau seorang saksi bernama Aliza Gunado. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan oleh Robin untuk Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Polri telah melakukan mutasi besar-besaran pada 31 Mei hingga 1 Juni 2021.Read More...

batampos.co.id - Dewan Pengawas (Dewas) KPK membacakan putusan sidang etik penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, Senin (31/5). Robin divonis bersalah melakukan pelanggaran etik terkait penanganan perkara korupsi suap Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. "Menghukum terperiksa (Robin) dengan sanksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean saat membacakan []Artikel Dewas KPK Pecat Penyidik Penerima Suap pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, resmi melantik 1.271 pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (1/6) di Gedung Juang KPK Jakarta. Sebanyak 1.271 pegawai yang akan dilantik itu dinyatakan lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat dari peralihan ASN. Sementara itu, terdapat 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK lantaran tidak memenuhi syarat (TMS). Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, yang masuk dalam daftar 75 pegawai yang tak lolos mengaku hingga kini belum mendapatkan surat pemberhentian secara resmi dari KPK."Belum (dapat surat pemberhentian)," kata Giri kepada Republika, Selasa (1/6).Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo pun mengungkapkan hal yang sama. Yudi mengatakan, pegawai hanya diinformasikan kalau mereka tidak lolos TWK. "Bahwa sampai dengan hari ini kami sama sekali belum pernah mendapatkan hasil tes wawasan kebangsaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid mengatakan bahwa pengejaran tersangka buron, Harun Masiku dinilai bakal sulit. Menurutnya, hal tersebut menyusul Surat Keputusan (SK) 652 Tahun 2021 tentang hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)."Ya beberapa rekan lain ada cuma saya kira akan sulit," kata Harun Al Rasyid di Jakarta, Senin (31/5).Harun mengaku sempat mendapatkan tugas dari pimpinan KPK untuk memburu tersangka suap pengganti antar waktu (PAW) tersebut. Sayangnya, dia mengaku saat ini tidak bisa berbuat apapun lantaran sudah diminta menyerahkan tugas ke atasan menyusul diterbitkannya SK 652 dimaksud.Harun juga sempat mengungkapkan kalau tersangka mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berada di Indonesia hingga Jumat (28/5) lalu. Meski demikian, dia tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut terkait keberadaan tersangka buron itu saat ini."Ada (terdeteksi di Indonesia) orang plat nomornya kami tahu, yang dipak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik AKP Stepanus Robin Pattuju mengaku menerima pemecatan secara tidak hormat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Pemecatan dilakukan setelah Stepanus terbukti bersalah telah melanggar kode etik pegawai KPK."Saya bisa menerima, artinya saya mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan," kata Stepanus Robin Pattuju seusai menjalani sidang kode etik, Senin (31/5).Dia mengaku meminta maaf kepada KPK secara institusional. Tersangka dugaan perkara suap Tanjung Balai ini kemudian juga meminta maaf pada Polri sebagai institusi asalnya."Saya siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya dan saya tidak menyeret-menyeret orang lain," katanya.Sebelumnya, pemecatan Stepanus Robin Pattuju diputuskan berdasarkan sidang etik yang digelar Dewas KPK pada Senin (31/5) ini. Dewas menilai Stepanus terbukti bersalah telah menyalahgunakan surat penyidik untuk kepentingan pribadi."Dan menyalahgunakan tanda pengenal insan komis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memberhentikan dengan tidak hormat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP), karena terbukti melanggar kode etik."Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam persidangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK Jakarta, Senin (31/5).Tumpak menyatakan Stepanus bersalah melanggar kode etik. Pertama, berhubungan dengan pihak-pihak/orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani atau yang telah ditangani oleh KPK.Kedua, menyalahgunakan kewenangan dalam rangka meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang dihubungi tersebut. Ketiga, menunjukkan identitas, yaitu kartu identitas (id card) sebagai Penyidik KPK kepada mereka yang tidak punya kepentingan."Itu pelanggaran kode etiknya, semuanya oleh majelis dinyatakan terbukti sesuai dengan pedoman perila

batampos.co.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, Stepanus Robin Pattuju akhirnya didepak setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Robin terbukti menerima aliran uang senilai Rp 1.697.500.000 untuk menghentikan perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. "Menyatakan, terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa berhubungan langsung dan []Artikel Penyidik KPK Langgar Kode Etik, Diberhentikan Tidak Hormat pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

Winnetnews.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memecat penyidik dari Polri AKP Stepanus Robin Pattuju. Dia dipecat lantaran terbukti melanggar etik."Menyatakan terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan berupa berhubungan langsung dengan tersangka," kata Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean, Senin (31/5).Lebih lanjut, Robin dinyatakan melanggar Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penindakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Ia dianggap menyalahgunakan Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik dari Polri yang diperbantukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju menyampaikan permintaan maaf kepada lembaga antirasuah.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju diberhentikan tidak dengan hormat, karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran yang dimaksud ialah menerima uang suap Rp 1,3 miliar.Read More...

JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan Penyidik Stepanus Robin Pattuju (SRP) terbukti bersalah karena membantu pihak yang berperkara. Dewas menghukum Stepanus Robin dengan diberhentikan secara tidak hormat.Dewas mengungkapkan hal-hal yang menjadi dasar putusan tersebut dilaksanakan. Di antaranya untuk hal yang memberatkan Stepanus Robin telah menikmati hasil dari membantu perkara dengan total Rp1,6 miliar."Terperiksa telah menikmati hasil dari perbuatannya berupa uang kurang lebih sejumlah Rp1.697.500.000," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam persidangan di Gedung ACLC, Jakarta, Senin (31/5/2021).Baca Juga: Terbukti Bersalah, Penyidik KPK Stepanus Dipecat Secara Tidak HormatHal yang memberatkan lainnya, yakni Stepanus Robin telah menyalahgunakan kepercayaan baik dari instansinya dahulu yakni Polri dan KPK karena membantu pihak yang berperkara."Terperiksa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan instanasi asal sebagai pegawai n

JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan Penyidik Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan tidak hormat pada hari ini, Senin (31/5/2021). Dewas menilai Robin terbukti bersalah melanggar kode etik sebagai pegawai KPK."Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai KPK," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan dalam persidangan di Gedung ACLC, Jakarta.Baca Juga: Komnas HAM Periksa Pengurus WP KPK Terkait TWK Hari IniTumpak menyatakan, Robin bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa berhubungan langsung dan tidak langsung dengan tersangka terpidana dan pihak lain yang berperkara yang ditangani oleh KPK. Dalam hal ini perkara Tanjung Balai."Menyalahgunakan pengaruh selaku penyidik untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan tanda pengenal insan KPK sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf a b dan c peraturan Dewas no 2 tahun 2020 tentang penindakan kode etik dan pedoman perilaku," kat

GenPI.co - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mendadak menerima tantangan debat terbuka terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Seperti diketahui, Giri Suprapdiono juga merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menanggapi tantangan tersebut, Giri Suprapdiono juga meminta Firli Bahuri untuk undur diri dari jabatan apabila dirinya memenangkan perdebatan tersebut. "Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, Mundur dan meletakkan jabatan. Bisa begitu nggak?" jawab Giri Suprapdiono dikutip GenPI.co dari akun Twitter-nya, Sabtu (29/5). Tantangan tersebut diawali oleh seorang pengguna Twitter @Nephilaxmus yang meminta forum Mata Najwa menjadi fasilitator perdebatan antara Firli Bahuri dan Giri Suprapdiono. Cuitan tersebut lantas ditanggapi Mantan Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah dengan bertanya kepada Giri Su

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengaku telah menerima surat permohonan dari para pegawai yang lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Surat tersebut berisikan permohonan penundaan pelantikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 1 Juni 2021.(Baca juga: Debat Wawasan Kebangsaan dengan Firli, Direktur KPK: Yang Kalah Mundur!)"Kami pimpinan menerima surat permohonan penundaan pelantikan pegawai KPK sebagai ASN pada tanggal 1 Juni 2021," kata Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Minggu (30/5/2021).Dirinya menghargai surat permohonan yang mengatasnamakan solidaritas pegawai KPK tersebut. Oleh karenanya, permohonan dari solidaritas pegawai KPK tersebut akan dibahas di jajaran pimpinan pada Senin, 31 Juni 2021, besok.(Baca juga: Lebih Sadis dari John Kei, Dadang Buaya Satu-satunya Preman yang Berani Serang Markas TNI)"Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai karenanya akan kami bahas Senin besok," u

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid mengonfirmasi bahwa tersangka buron, Harun Masiku berada di Indonesia. Meskipun, dia tidak merinci keberadaan mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Nusantara. "Ada (terdeteksi di Indonesia) orang plat nomornya kami tahu, yang dipakai mobilnya. Masak sampean enggak percaya kalau Harun masih hidup?" kata Harun Al Rasyid kepada Republika.co.id di Jakarta, Ahad (30/5).Meski demikian, dia tidak bisa berbicara lebih lanjut terkait keberadaan tersangka buron tersebut. Dia mengatakan, keberadaan Harun Masiku terdeteksi di Indonesia Hingga Jumat (28/5) lalu. "Tapi itu sudah beberapa hari yang lalu dan sekarang sudah hari Minggu. Perkembangan dari hari Jumat kan, ya sekarang sudah saya rahasiakan lagi dimana," katanya."Tapi kalau bagaimana kami teknis di lapangan, cara kami bekerja tentu enggak bisa diceritakan. Tapi intinya Harun Masiku ada, itu saja, berdasarkan hasil kerja kam

GenPI.co - Pengamat Politik Ubedilah Badrun menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegakkan sila ke-5 dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Ubedilah, pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengatakan bahwa 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlabel merah dan tidak bisa dibina sangat merugikan karena label tersebut akan melekat seumur hidup. "Berdasarkan hal itu, saya mewakili Nurani '98 menuntut presiden demi kemanusiaan yang adil dan beradab untuk membatalkan keputusan tersebut," ujar Ubedilah kepada GenPI.co, Jumat (28/5/2021). Menurut dia, pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai tes wawasan kebangsaan TWK tidak bisa menjadi alasan satu-satunya untuk menonaktifkan para pegawai KPK sudah sangat jelas. "Presiden juga mengutip keputusan MK tentang pegawai KPK yang tidak boleh dirugikan oleh revisi UU KPK. Tak ada tafsir apa pun atas hal itu kecuali Presiden menyatakan bahwa TWK yang sebelumnya dianggap tidak a

Winnetnews.com - Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku disebut berada di Indonesia. Namun saat ini mantan calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu belum ditangkap karena penyelidik yang menangani kasus tersebut telah dinonaktifkan dari tugasnya.Hal itu disampaikan pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Harun Al Rasyid. Dia adalah Kepala Satgas Penyelidik KPK."Ada. Sinyal itu ada," kata Harun soal kemungkinan keberadaan Masiku di RI, Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 42 orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat kepada Pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK. Isinya, untuk menunda pelantikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang direncanakan berlangsung pada 1 Juni 2021."Kami, 42 orang pegawai tetap KPK yang ditugaskan sebagai Penyidik KPK meminta Sekretaris Jenderal dan Pimpinan untuk menunda pelantikan Pegawai KPK selaku PNS yang diagendakan pada 1 Juni 2021 hingga setiap permasalahan dalam proses peralihan Pegawai KPK diselesaikan sesuai dengan aturan hukum dan arahan Presiden RI," demikian tertulis dalam surat itu, Jumat (28/5).Surat tertanggal 27 Mei 2021 tersebut mengatasnamakan pegawai KPK di Direktorat Penyidikan. Surat dengan pesan yang sama juga sudah dilayangkan 75 orang penyelidik KPK kepada Pimpinan KPK."Bersama ini kami menyatakan tidak menerima tindakan pimpinan menerbitkan Surat Keputusan tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat dalam

JPNN.com, JAKARTA - Sebanyak 75 orang penyelidik KPK yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara meminta pelantikan mereka sebagai ASN agar ditunda. Awalnya, pelantikan direncanakan pada 1 Juni 2021.Read More...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menghadiri sidang majelis etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada hari ini, Selasa 25 Mei 2021. Sidang tersebut terkait dugaan pelanggaran etik penyidik AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP)."Hari ini (25/5) Majelis Etik yang dibentuk oleh Dewas KPK memanggil dan menghadirkan beberapa orang sebagai saksi, di antaranya Azis Syamsuddin dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etik tersangka SRP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (25/5/2021).Baca Juga: 3 Kali Tak Hadiri Rapat Paripurna, ke Mana Azis Syamsuddin?Ali menyatakan, tidak dapat menyampaikan materi pemeriksaan lantaran persidangan dilaksanakan tertutup sebagaimana peraturan Dewas KPK. "KPK pastikan bahwa ketika proses persidangan etik ini telah selesai, maka pembacaan putusannya akan disampaikan secara terbuka untuk seluruh masyarakat," ungkapnya.Terpisah, usai menghadiri sidang etik, Azis enggan berkomentar banyak. Azis h

JPNN.com, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengagendakan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Selasa (25/5).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Penasihat hukum Juliari P Batubara, Maqdir Ismail mengeklaim belum ada satu pun saksi yang membuktikan kliennya menerima suap Bansos Covid-19.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan aliran sejumlah uang dalam kasus suap perpajakan. Salah satunya dengan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus yang telah menjerat enam tersangka itu.Read More...

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan...Baca selengkapnya di: https://www.hetanews.com/article/220197/kpk-dalami-aliran-suap-untuk-kepentingan-nurdin-abdullahRead More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akun media sosial milik penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bersamaan diretas. Belum diketahui, siapa pelaku di balik semua itu.Penyidik KPK, Novel Baswedan mengumumkan waktu peretasan akun Telegram terjadi pada Kamis (20/5) malam WIB. Akun Telegram milik Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko juga ikut diretas. Kebetulan, Novel dan Sujanarko termasuk kritis terhadap pimpinan KPK dan masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Novel menjelaskan, jika ada yang menghubungi menggunakan akun tersebut, dapat dipastikan bukan dirinya yang memegang kendali."Pengumuman. Akun Telegram saya dibajak sejak pukul 20.22 WIB hari ini, sehingga tidak lagi di bawah kendali saya. Akun Telegram Pak Sujanarko sejak pukul 20.31 WIB juga dibajak sehingga tidak dalam kendali yang bersangkutan," kata Novel lewat akun Twitter, @nazaqistshaHal yang sama juga dirasakan eks juru bicara KPK,

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil ulang Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan kawan-kawan."Untuk kepentingan penyidikan, tentu ada strategi penyidikan yang kami lakukan. Kami pastikan penyidik akan memanggil ulang saksi Azis Syamsuddin. Waktunya akan kami informasikan lebih lanjut," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/5/2021).Ali merespons Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang menilai pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) mempengaruhi penanganan kasus-kasus korupsi di KPK.Baca Juga: Azis Syamsuddin Terseret Kasus Suap, MKD DPR Bahas 5 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode EtikSebelumnya, 75 pegawai tersebut diminta agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan (SK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penasihat hukum mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menyebut hingga kini belum ada saksi yang menyebut kliennya menerima uang terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.Maqdir menyebut, tak hanya dalam persidangan dengan terdakwa Juliari, bahkan dalam sidang dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, belum ada saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Juliari terima suap."Kalau saya lihat ya, belum ada satu saksi pun yang mengatakan Pak Juliari menerima uang, meskipun dalam perkaranya Harry dan Ardian, itu kan sudah terbukti mereka memberikan dugaan suap," ujar Maqdir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/5). Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja merupakan pemberi suap Juliari. Keduanya pun telah divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.Menurut Maqdir, aliran uang yang

batampos.co.id - Sebanyak 75 pegawai yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan semua pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK lantaran dugaan melanggar kode etik. Adapun kelima pimpinan yang dilaporkan, adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Penyidik senior KPK, Novel Baswedan salah seorang pegawai yang menjadi pelapor []Artikel 75 Pegawai KPK Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas KPK pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Dewas KPK memeriksa Wakil Ketua DPR RU Azis Syamsuddin, Senin (17/5). Pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran etik penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. "Iya, benar tadi pagi," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Senin (17/5). Diketahui, Stepanus bersama seorang pengacara Maskur Husain diduga telah menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebesar Rp 1,3 miliar dari kesepakatan Rp 1,5 miliar. Suap itu diberikan agar Stepanus membantu menghentikan penyelidikan dugaan jual beli jabatan di Tanjungbalai yang sedang diusut KPK.Read More...

GenPI.co - Setelah Novel Baswedan blak-blakan membongkar drama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyelidik KPK Harun Al Rasyid mengungkapkan hal yang sangat mencengangkan. Harun Al Rasyid membeber, bahwa saat ini tak ada lagi prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di tubuh lembaga antirasuah. BACA JUGA: Belimbing Wuluh Bikin Wanita Ketagihan, Khasiatnya Menakjubkan Padahal, berbagai keputusan penting seharusnya dilakukan secara kolektif kolegial oleh 5 komisioner yang mengendalikan KPK. Kolektif kolegial merupakan sistem kepemimpinan di KPK yang mengutamakan kebulatan dan kesepakatan bersama dari seluruh komisioner. Menurut Harun, bahwa keputusan terbaru mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi bagian asesmen alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), hanya ditentukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Harun mengaku mendapatkan informasi itu dari empat pimpinan lain. BACA JUGA: Uang Kaget Bikin 4 Zodiak R

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap mengungkapkan bahwa sebagian pegawai lembaga antirasuah telah menerima Surat Keputusan (SK) penonaktifan. Hal tersebut menyusul hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi sarat peraliham menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)."Benar bahwa SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat," kata Yudi Purnomo Harahap di Jakarta, Selasa (11/5).Dia mengatakan, SK tersebut meminta agar para pegawai yang dinonaktifkan agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsung mereka. Dia menjelaskan, dampak dari SK tersebut artinya para penyelidik dan penyidik yang tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan hasil TWK, tidak bisa lagi melakukan kegiatan penindakan mereka dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya.Dia mengatakan, pegawai KPK tentu akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan diambil berikutnya menyusul S

GenPI.co - Pengamat politik Rocky Gerung turut menyampaikan pendapatnya terkait tes wawasan kebangsaan untuk para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, dalam hasil tes tersebut, ada 75 pegawai yang tak lulus, salah satunya adalah penyidik senior Novel Baswedan. BACA JUGA: ICW: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Itu Abal-abal Menurut Rocky, tes wawasan kebangsaan yang diberikan kepada para pegawai KPK adalah upaya pemerintah untuk memusuhi para penyidik negara. "Penyidik yang 75 orang itu terlatih dan tahu di mana para koruptor bersembunyi. Mereka bahkan mungkin tahu koruptor yang sengaja nyari selamat di gorong-gorong istana," ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (8/5/2021). Rocky mengatakan bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos adalah para penyidik yang memiliki informasi lengkap terkait kasus-kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, ada pihak yang ingin menyingkirkan 75 pegawai KPK tersebut. "Dengan mudah orang-orang menyimpulkan bah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengatakan sudah menerima Surat Keputusan (SK) terkait penonaktifan dirinya lantaran tidak lulus dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK Diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dalam asessmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagai amanat beleid baru UU KPK Nomor 19 tahun 2019."Benar bahwa SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat dan diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya," kata Yudi dalam keterangannya, Selasa (10/5).Yudi memandang, dengan adanya SK tersebut maka para penyelidik dan penyidik yang tidak memenuhi syarat TWK tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya. Sehingga, atas keputusan yang sew

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkapkan modus dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, yang telah mentersangkakan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH).Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Djoko Poerwanto mengungkapkan, dalam kasus ini selain Novi, pihaknya telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka.Mereka yakni Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.Baca Juga: Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Bakal Dilanjutkan Bareskrim Polri"Modus Operandi, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk," ujar Djoko Poerwanto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi pada Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jawa Timur, pada Senin, (10/5/2021), dini hari. Dalam OTT tersebut, tim mengamankan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, diduga kuat terkait jual beli jabatan.(Baca juga: OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah)Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa OTT Bupati Ngajuk Novi tersebut dilakukan dipimpin oleh Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK yang namanya tercantum diantara 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan."OTT Nganjuk ini dipimpin oleh seseorang yang namanya tercantum diantara 75 pegawai KPK," ujar Peniliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).(Baca juga: Kepung Anggota TNI, Ketua Organisasi Mata Elang Minta Maaf ke Mayjen Dudung)Dia pun tidak habis pikir, karena seorang yang memimpin OTT tersebut dianggap tidak memiliki wawasan kebangsaan karena gagal melewati Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)."Jika TWK dianggap sebagai

GenPI.co - Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa maraknya isu Taliban merupakan upaya untuk menyingkirkan anggota KPK yang sedang menangani kasus korupsi besar. "Isu basi Taliban dibangun sebelum Revisi UU KPK. Sekarang digunakan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang sedang menangani kasus korupsi besar," ujar Febri dalam akun Twitter-nya, Sabtu (8/5/2021). BACA JUGA: Sindir Pelindung Koruptor, Said Didu: KPK Sudah Dibuat Cacat Tidak hanya itu, menurut Febri, isu Taliban tersebut telah basi dan mirip istilah radikal serta kadrun. "Banyak pihak yang kritik pemerintah, atau yang bersebrangan dengan sesembahan para buzzer jadi auto-kadrun," katanya. Bahkan menurut Febri, penyidik KPK Cristian juga pernah dicap Taliban. "Polanya sama, istilahnya sama. Akun-akunnya juga sama. Bacalah," ujarnya. Sebelumnya, Febri juga mempertanyakan kepantasan soal-soal yang terdapat di dalam tes wawasan kebangsaan yang menjadi syarat ASN bagi pegawai KPK. "Apakah pertanyaan ini pantas dan t

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) diduga menerima sejumlah aliran uang dari pihak-pihak yang sedang berperkara. AKP Stepanus Robin disinyalir bukan hanya menerima uang dari Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MS).Demikian hal itu terungkap setelah KPK memeriksa Ajay Muhammad Priatna selaku mantan Wali Kota Cimahi sekaligus terpidana penerima suap; Radian Azhar selaku terpidana penyuap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein; dan Syaiful Bahri selaku terpidana penyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.Baca juga: Oknum Penyidik KPK Stepanus Robin Akui Setel Ulang Handphone Saat DitangkapKetiganya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Stepanus Robin Pattuju. Mereka bertiga diperiksa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 6 Mei 2021. Dari pemeriksaan ketiganya, KPK menelusuri adanya dugaan aliran uang ke Stepanus Robin."KPK terus me

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam penyidikan kasus suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.Read More...

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terkait kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Stepanus Robin Pattuju (SRP) yang merupakan penyidik KPK."Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SRP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (7/5/2021).Azis Syamsuddin diduga mengenal Stepanus Robin Pattuju terkait kasus tersebut. Namun, KPK saat ini belum mau menginformasikan apa saja yang akan digali dari Azis Syamsuddin."Benar diduga kenal dari ajudan AZ yang juga anggota Polri. Nanti akan didalami lebih lanjut pada tahap pemeriksaan di penyidikan," kata Ali.Sebagaimana diketahui, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Azis Syamsuddin di Gedung DPR erta rumah dinasnya pada Rabu (28/4/2021). Penyidik juga menggeledah 2 lokasi lainnya yakni apartemen dari pihak terkait kasus ini."Dalam proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti diantaranya berbaga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya informasi dugaan oknum yang mengaku penyidik KPK membantu pengurusan kasus yang menjerat Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna. Untuk mendalaminya, KPK memeriksa lima saksi untuk tersangka penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan kawan-kawan pada Rabu (5/5).Pemeriksaan dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Stepanus dan kawan-kawan tersebut. "Diperiksa dan dikonfirmasi antara lain terkait pengetahuan para saksi mengenai adanya informasi dugaan pengurusan permasalahan hukum Ajay Muhammad Priatna oleh pihak yang mengaku penyidik KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/5).Lima saksi, yakni Sekda Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, Kepala Dinas PMPTSP Kota Cimahi Hella Haerani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Meity Mustika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Muhammad Roni, dan Ahmad Nuryana selaku Asisten Eko

GenPI.co - Akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta khawatirkan indepensi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terganggu karena alih statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Perwakilan akademisi UII Eko Riyadi mengatakan ketika status pegawai KPK menjadi ASN maka secara administratif di bawah lembaga tertentu. BACA JUGA : KPK Dibikin Hancur, Bambang Widjojanto seret nama Jokowi "Independensi para penyidik (KPK) menjadi terganggu karena secara administratif dia ada di bawah lembaga tertentu terkait dengan Kemenpan RB," katanya dalam konferensi pers di Kampus UII Yogyakarta, Rabu (5/5). Menurut Eko, banyak pegawai atau penyidik independen KPK dikenal mempunyai integritas luar biasa karena tidak mempunyai hubungan struktural dengan lembaga negara lainnya. Eko yang juga Direktur Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pusham) UII ini mengatakan dengan posisi itu penyidik sangat independen dalam menyidik suatu kasus tindak pidana korupsi. "Ketika alih statu

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima pejabat Pemerintah Kota Cimahi pada Rabu (5/5) ini.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji, Selasa (4/5).Read More...

GenPI.co - Ada kabar tidak mengenakan mengenai Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan Dia dan beberapa pengawai lain diisukan dipecat dari lembaga antirasuah tersebut. BACA JUGA: Eks Gubernur Jakarta Blak-blakan Soroti KKB: Persetan! Penyebab dirinya dipecat adalah Novel tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan, yang merupakan salah satu syarat pengalihan status menjadi Aparatur Sipil Nengara (ASN). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pun angkat suara mengenai kabar tersebut. Dia mengamini bahwa KPK telah menerima hasil assesment wawasan kebangsaan tersebut. "KPK benar telah menerima hasil assesment wawasan kebangsaan yang diserahkan pihak BKN RI pada 27 April 2021," kata Fikri saat dikonfirmasi, Senin (3/5). Lembaga itu juga telah memegang nama-nama pegawai yang lolos dan tidak lolos dalam tes tersebut. Meski begitu, dia tidak bisa memastikan apakah nama Novel Baswedan masuk dalam salah satu yang tidak lolos. "KPK memastikan akan menyampaikan hasilnya kepada publ

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pembelian aset oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah (NA) menggunakan uang korupsi.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mulai memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyidik KPK dari Polri Stepanus Robin Pattuju (SRP)."Kami sudah lakukan, kami sudah jalan pemeriksaan di dewas sudah berjalan. Kapan? tunggu selesai. kalau sudah selesai kami sidangkan," ucap Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Kamis (29/4).Stepanus bersama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan Maskur Husain (MH) selaku pengacara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan. Diketahui, selain penanganan tindak pidananya, KPK juga melapor Stepanus kepada Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Tumpak pun menjelaskan pemeriksaan etik terhadap Stepanus tidak perlu menunggu penanganan tindak pidananya tersebut. "Pemeriksaannya, saya tidak menunggu di sana kan ini periksa sendiri. Yang kami periksa itu adalah benarkah ada pe

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih mendalami kasus dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dengan kasus suap Wali Kota Tanjungbalai. Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. "Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di empat lokasi berbeda di wilayah Jakarta," ujarnya dalam keterangan yang diterima GenPI.co, Kamis (29/4). BACA JUGA: Jubir PSI Angkat Bicara, Azis Syamsuddin Dibuat Terpojok Adapun empat lokasi tersebut salah satunya adalah ruang kerja Wakil Ketua DPR RI di gedung DPR RI. Selain itu, penggeledahan dilakukan di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI, dan dua lokasi lainnya adalah apartemen dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. "Dalam proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti diantaranya berbagai dokumen dan barang yang terkait dengan perkara," imbuhnya. Selanjutnya bukti-bukti ini, akan segera dilakukan analisa mendalam serta verifika