JAKAPURA - Bupati Dogiyai Yakobus Dumapa meminta masyarakat di daerahnya tidak mudah terprovokasi dan mengganggu keamanan, seperti yang baru terjadi melakukan pembakaran puluhan rumah."Saya sudah meminta masyarakat untuk tidak lagi terprovokasi hingga melakukan tindak kriminal yang mengganggu kamtibmas," ujar Dumapa di Jayapura, Selasa 24 Mei 2022.Dikatakan, dari laporan yang diterima, saat ini situasi di Dogiyai sudah mulai kondusif dan masyarakat berangsur-angsur melakukan aktivitas seperti biasa.Belum diketahui siapa pelaku pembakaran yang terjadi Minggu 22 Mei 2022 malam hingga Senin 23 Mei 2022 dini hari di Dogiyai, Papua.Baca juga: Usai Bakar Puluhan Rumah, Massa Tak Dikenal Serang Mapolres DogiyaiKapolres Dogiyai Kompol Bambang mengaku, pihaknya belum bisa memastikan apakah pembakaran yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes terhadap pembangunan Mako Polres Dogiyai atau sebab lain."Kasusnya masih didalami karena belum diketahui penyebab masyarakat melakukan aksi pembakara

sumut.jpnn.com, MEDAN - Polda Sumatera Utara (Sumut) dalam waktu dekat akan menggelar rekonstruksi kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

GenPI.co - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan perkembangan kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Andika menyebut kini ada sepuluh prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus kerangkeng manusia tersebut. "Waktu itu sudah ada sembilan, tetapi sekarang sudah sepuluh tersangka," kata dia di Kantor PBNU, Senin (23/5). Andika menegaskan proses hukum prajurit TNI yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia akan terus berjalan. Dia juga mengharapkan para korban bisa bekerja sama dalam mengungkap kasus tersebut. "Kami menginginkan pihak korban bisa mengungkapkan semuanya," ujarnya. Hal ini dilakukan agar para oknum TNI yang terlibat sejak 2011 dapat dimintai pertanggungjawabannya. "Dengan demikian, kami bisa membawa mereka (oknum TNI, red) yang terlibat sejak 2011. Itu sejak 2011 atau 2012 dan harus bertanggung jawab," ucapnya. Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan Terbit sebagai tersangka ka

sumut.jpnn.com, MEDAN - Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/BB) telah menahan lima anggotanya yang terlibat kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membeberkan hasil pemeriksaan internal terhadap prajurit TNI yang terlibat kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

GenPI.co - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tegas bahwa 10 oknum prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. "kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada 9 orang, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka," kata Jenderal Andika Perkasa di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (23/5). Mantan KASAD itu mengatakan proses hukum terhadap kasus kerangkeng manusia itu masih terus berjalan, tetapi yang juga lebih penting agar pihak korban mengungkapkan siapa-siapa saja yang terlibat. "Kami juga menginginkan dari pihak korban bisa mengungkapkan semua, sehingga kita bisa membawa mereka-mereka yang terlibat sejak 2011 untuk bertanggung jawab," ujarnya. Jenderal Andika meminta semua pihak terutama para korban untuk menyampaikan apabila adanya intimidasi. "Kalau dari TNI yang mengintimidasi kami pasti menindaklanjuti itu," tegasnya. Andika juga meminta pimpinan LPSK untuk memberikan daftar dan alamat rumah par

GenPI.co - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyebutkan sebanyak 10 orang oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin. "Kasus Langkat masih terus berlanjut. Kalau dari TNI waktu itu sudah ada 9 orang, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka," katanya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022). Dia mengatakan ada hal yang lebih penting dari pihak korban agar mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat. "Kami juga menginginkan dari pihak korban bisa mengungkapkan semua, sehingga kita bisa membawa mereka-mereka yang terlibat sejak 2011 untuk bertanggung jawab," tuturnya. Andika meminta para korban tidak takut menyampaikan kejadian yang sebenarnya. "Bicara apa adanya saja supaya kita bisa benar-benar menghukum mereka yang terlibat," katanya. Panglima TNI juga meminta semua pihak, terutama para korban untuk menyampaikan apabila ada intimidasi. "Kalau dari TNI yang me

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengakui sebanyak 10 orang oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, Sumatra Utara, nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. "Kasus Langkat masih terus, kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada 9 orang, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka," kata Panglima TNI usai bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022).Dia menegaskan, proses hukum terhadap kasus kerangkeng manusia itu masih terus berjalan, tetapi yang juga lebih penting agar pihak korban mengungkapkan siapa saja yang terlibat. "Kami juga menginginkan dari pihak korban bisa mengungkapkan semua, sehingga kita bisa membawa mereka-mereka yang terlibat sejak 2011 untuk bertanggung jawab," tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini.Sebelumnya, saat menerima kunjungan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Kor

JPNN.com, JAKARTA - Sebanyak sepuluh orang oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meminta para korban kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, Sumatra Utara, nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin tidak takut bersuara. Ia meminta para korban untuk menyampaikan kejadian sesungguhnya."Tidak boleh takut ya, bicara apa adanya supaya kita bisa benar-benar menghukum mereka yang terlibat," katanya saat menerima kunjungan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dipantau dari kanal YouTube-nya di Jakarta, Jumat (20/5/2022).Dalam audiensi antara Panglima TNI dengan pimpinan LPSK beserta sejumlah korban kerangkeng manusia tersebut, Jenderal Andika menanyakan langsung keberanian korban untuk buka suara. Para korban yang dihadirkan langsung menyatakan tidak takut dan siap memberikan keterangan atau kesaksian secara lengkap.Namun, satu orang pemuda di antaranya mengaku takut ketika ditanya oleh Panglima TNI. Ketika ditanya Panglima TNI, korban mengangguk dan mengaku takut karena masih trauma at

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima audiensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin-angin beberapa waktu lalu. Para korban dari kasus tersebut turut dihadirkan.Audiensi ini membahas perkembangan kasus dan perlindungan korban dari berbagai upaya intimidasi yang dilakukan beberapa oknum TNI. Dalam kesempatan itu, Jenderal Andika berkesempatan berdialog dengan 3 orang korban.Dia meminta kepada para korban untuk menceritakan kasus ini secara terus terang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebab, dengan hal tersebut maka pengungkapan kasus ini akan menjadi lebih mudah."Dana takut nggak ngomong apa adanya? Enggak ya bener? Enggak usah takut. Terus kalau Tri? Enggak ya, enggak boleh takut, ngomong apa adanya supaya kita bisa menghukum mereka mereka yang terlibat. Kalau Heru takut enggak?," kata Andika dalam video yang diunggah channel Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat (20/5/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka dugaan kasus korupsi, Terbit Rencana Perangin-angin dan kolega segera disidang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melengkapi berkas perkara tersangka dugaan suap pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Langkat."Proses pemberkasan perkara termasuk adanya beberapa petunjuk yang diberikan oleh tim jaksa telah dipenuhi oleh tim penyidik sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Kamis (19/5/2022).KPK juga telah melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti untuk tersangka Terbit Rencana pada tim jaksa. Penahanan dilanjutkan oleh tim jaksa untuk masing-masing selama 20 hari kedepan terhitung 19 Mei 2022 sampai dengan 7 Juni 2022.Tersangka Terbit Rencana, Iskandar Perangin-angin dan Shuhanda Citra ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan tersangka Marcos Surya Abdi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat sementara tersanfka Isfi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meresmikan Rumah Restorative Justice pada Kamis (19/5).Read More...

GenPI.co - Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin angkat suara terkait penyidikan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KPK memfasilitasi penyidik KLHK untuk memeriksa Terbit yang masih ditahan di Rutan Gedung Merah Putih. Setelah selesai pemeriksaan, Terbit mengaku ditanya terkait beberapa satwa langka yang ditemukan di kediamannya. "Terkait satwa langka itu, saya tidak memeliharanya. Itu semua dititipkan," ujar Terbit di Gedung Merah Putih, Selasa (17/5). Dirinya juga mengaku telah memberikan keterangan terkait penitipan satwa langka tersebut dengan jelas kepada penyidik. Menurutnya, satwa-satwa tersebut juga merupakan titipan dari orang-orang di luar penyelenggaran negara. Terbit mengaku tidak tahu adanya satwa yang dilindungi dalam penitipan tersebut. "Saya tidak tau kalau itu satwa yang dilindungi karena merupakan titipan. Saya akan menanyakan izin mereka kalau tahu begitu," tuturnya. Meski ditemukan adanya satwa yang dilindungi di

GenPI.co - Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin mengaku dicecar 39 pertanyaan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti diketahui, Terbit merupakan tersangka kasus suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. KPK juga memfasilitasi penyidik KLHK untuk memeriksa Terbit yang masih ditahan di Rutan Gedung Merah Putih. "Kurang lebih ada sekitar 39 pertanyaan soal satwa yang dilindungi itu ada satu biji," ujar Terbit di Gedung Merah Putih, Selasa (17/5/2022). Terbit juga menampik adanya 7 satwa yang dikabarkan terdapat di kediamannya. "Saya lupa ada satwa apa saja, tetapi salah satunya ada orang utan," ungkap dia. Dirinya menegaskan satwa langka yang tidak memiliki izin tersebut hanya ada satu saja. "Saya tidak tau karena itu titipan kepada saya. Lihat saja nanti bagaimana perkembangannya," terangnya. Bahkan, dirinya juga menuturkan tidak memiliki satu pun satwa langka di kediamannya. "Saya tidak punya, itu

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tersangka Korupsi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) membantah memiliki dan memelihara tujuh satwa dilindungi. Tersangka penerima suap proyek di Kabupaten Langkat itu mengaku bahwa ketujuh hewan tersebut merupakan titipan."Demi Tuhan itu titipan. Satwa langka itu saya tidak ada memeliharanya karena dititipkan," kata Terbit Rencana Perangin-angin usai diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PNS KLHK) di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/5/2022).Dia mengaku tidak mengetahui bahwa hewan yang berada di rumahnya itu merupakan jenis satwa langka dan dilindungi Undang-undang. Dia mengatakan, dirinya bakal menanyakan kelengkapan surat kepemilikan hewan kepada penitip jika mengetahui itu merupakan satwa langka.Meski demikian, dua juga enggan mengungkapkan sosok yang menitipkan hewan langka dan dilindungi tersebut. Dia hanya mengatakan sudah menyampaikan siapa pihak tersebut pada penyidik dari KLHK.

JAKARTA - Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) rampung diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hari ini. Terbit Rencana Perangin Angin diperiksa terkait temuan satwa langka yang dilindungi di rumahnya.Usai diperiksa penyidik KLHK, Terbit Rencana bersumpah bahwa satwa langka yang ada di kediamannya milik orang lain. Bahkan, Terbit Rencana berani membawa-bawa tuhan kalau satwa langka tersebut bukan miliknya."Tadi yang menitipkan itu ada izin-izinnya sebagian. Demi Tuhan itu titipan," klaim Terbit Rencana Perangin Angin di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/5/2022).Terbit Rencana tak menjelaskan secara detil siapa sosok yang menitipkan satwa langka dilindungi tersebut. Dia hanya memastikan bahwa sudah membongkar sosok yang menitipkan satwa langka tersebut ke penyidik KLHK."Yang menitipkan itu ada tadi saya sudah jelaskan kepada pihak pemeriksa bahwa yang menitipkan it

JPNN.com, JAKARTA - Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menyatakan hewan langka yang ada di rumahnya bukan atas kepemilikan pribadi.Read More...

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memeriksa Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Seperti diketahui, Terbit merupakan tersangka kasus suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan di markas lembaga antirasuah lantaran Terbit masih menjalani proses hukum di Rutan Gedung Merah Putih. "Hari ini KPK memfasilitasi pemeriksaan tersangka Terbit. Bertempat di Gedung Merah Putih KPK", ujar Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (17/5/2022). Ali mengaku belum bisa membeberkan terkait materi yang akan diselidiki oleh tim penyidik KLHK untuk Terbit. Namun, pemeriksaan tersebut untuk keperluan penanganan perkara yang sedang ditanganinya. "Penyidik PNS KLHK membutuhkan keterangan Terbit sebagai salah satu pihak yang akan diperiksa," terang Ali. Menurutnya, fasili

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memeriksa Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP), hari ini.Terbit Rencana bakal diperiksa oleh tim penyidik KLHK terkait temuan berbagai satwa langka yang dilindungi di kediamannya. Pemeriksaan terhadap Terbit Rencana bakal digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan."Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik KPK memfasilitasi pemeriksaan tersangka TRP sebagai salah satu pihak yang akan diperiksa oleh tim penyidik PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (17/5/2022).Baca juga: Cari Bukti Tambahan Suap Walkot Ambon, KPK Geledah Kantor SKPDKPK mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh apara penegak hukum lainnya. Termasuk soal dugaan pelanggaran hukum Terbit Rencana Perangin Angin. Sal

Sebelumnya, Bupati Gede Dana sempat menginap di rumah Wayan Pasek. Rencana membantu bedah rumah, namun lahan yang ditempati milik orang lain. Solusinya, membantu rehab agar rumah yang ditempati keluarga Wayan Pasek tidak bocor saat hujan. Bupati memperbaiki rumah warga kurang mampu ini dengan dana pribadi. Bupati Gede Dana mengaku prihatin dengan keluarga Wayan Pasek yang menempati rumah tidak layak huni dan bocor. Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Karangasem ini membantu perbaikan rumah dengan dana pribadi agar bisa gerak cepat. Sebab menggunakan bantuan dana pemerintah prosesnya panjang. Selain menggunakan dana pribadi, juga ada sumbangan dari donatur. Wayan Pasek tidak bisa membuat rumah layak huni karena warga kurang mampu, penghasilan sebagai tukang panjat kelapa tidak menentu. Menerima upah Rp 6.000 per pohon yang dipanjat. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wayan Pasek menggarap lahan yang ditempatinya. Wayan Pasek tinggal bersama istri Ni Ketut Rai dan salah seorang anaknya, I Nyom

Kehadiran Bupati Giri Prasta di rumah duka bertepatan dengan prosesi nyiramin layon almarhum. Sedangkan pengabenan almarhum berlangsung, Selasa (10/5) kemarin.Turut mendampingi Bupati Giri Prasta, Anggota DPRD Badung I Made Suryananda Pramana, Camat Kuta Utara Putu Eka Permana serta tokoh masyarakat setempat. Usai upacara nyiramin, Bupati Giri Prasta berkesempatan memberikan doa kepada almarhum yang disemayamkan di bale adat.Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Giri Prasta menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Perbekel Canggu I Nengah Lana. "Kami turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Nengah Lana. Semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan ketabahan serta berjiwa besar," ujar Giri Prasta.Perbekel Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, I Nengah Lana, menghembuskan nafas terakhir pada Kamis (5/5) setelah sempat mengeluhkan sesak nafas. Perbekel yang se

Bupati menginap di rumah warga sambil menyerap aspirasi masyarakat. Bupati bersama tuan rumah duduk di ampik (emperan) sambil menikmati gayas. Mereka berbincang-bincang hingga pukul 22.30 Wita. Setelah itu, Bupati Gede Dana istirahat, tidur di emperan rumah. Sekitar pukul 05.00 Wita, Bupati Gede Dana terjaga kemudian menghangatkan badan di depan bara api sambil memanaskan air disertai membakar ketela. Bupati bersama tuan rumah dan keluarganya menikmati kopi dan ketela. Usai minum kopi, Bupati Gede Dana menyerahkan sembako kepada pemilik rumah, diterima I Wayan Pasek didampingi istri, Ni Ketut Rai dan salah seorang anaknya, I Nyoman Yasa. Bupati Gede Dana prihatin dengan kondisi rumah Wayan Pasek yang tak layak huni. Pemerintah berniat membantu bedah rumah, namun lahan yang ditempati Wayan Pasek milik orang lain. "Syarat dapat bedah rumah, lahan mesti milik sendiri. Dengan kondisi ini, kami mengupayakan membantu perbaikan rumah agar tidak bocor saat hujan," kata Bupati Gede Dana. Semen

GenPI.co - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Ade Yasin di Kompleks Pemkab, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan, rombongan penyidik KPK menggunakan tiga mobil Innova berwarna hitam secara beriringan tiba di rumah dinas Ade Yasin. Pemeriksaan di rumah dinas tersebut dilakukan sekitar 20 menit dengan didampingi Kasubag Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Dadan Nurdiansyah. Usai pemeriksaan, petugas keluar dari dalam rumah dinas dengan membawa dua koper berwarna hitam dan satu koper berwarna merah. "Iya (petugas KPK) datang. Tapi saya kurang tahu, mengecek, karena itu kewenangan KPK ya," kata Dadan di kediaman rumah dinas Ade Yasin, Kamis (29/4). Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK juga telah menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan la

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR--Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkut tiga buah koper setelah menggeledah rumah dinas Bupati Bogor Ade Yasin di Kompleks Pemkab,Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/4/2022). Berdasarkan pantauan, rombongan penyidik KPK tiba di rumah dinas Ade Yasin sekitar pukul 16.30 WIB dengan menggunakan tiga mobil Innova berwarna hitam secara beriringan.Pemeriksaan di rumah dinas tersebut dilakukan sekitar 20 menit dengan didampingi Kasubag Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Dadan Nurdiansyah. Usai pemeriksaan, petugas keluar dari dalam rumah dinas dengan membawa dua koper berwarna hitam dan satu koper berwarna merah."Iya (petugas KPK) datang. Tapi saya kurang tau, mengecek, karena itu kewenangan KPK ya," kata Dadan setelah penyidik KPK meninggalkan kediaman dinas Ade Yasin, Kamis (28/4/2022).Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUP

JPNN.com, BOGOR - Penyidik KPK membawa tiga koper dari rumah dinas Bupati Bogor Ade Yasin di Kompleks Pemkab, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengamati ada upaya pembungkaman saksi dan korban pada kasus kerangkeng manusia rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin (TRP). LPSK mengingatkan agar pelaku tidak melakukan upaya pembungkaman suara korban."Karena hal tersebut diancam pidana dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban," kata Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022). Antonius mengungkap bentuk pembungkaman dilakukan dilakukan dengan memanfaatkan situasi korban yang terlilit hutang dengan cara membayarkan hutangnya atau mengatasi kebutuhan ekonomi. Termasuk menawarkan sejumlah uang, bahkan kendaraan."Para pihak yang mencoba melakukan suap kepada para korban atau keluarganya ini datang dari beragam kalangan, mulai dari keluarga korban, kekasih korban hingga oknum ormas dan oknum aparat sipil di daerah tersebut. Pihak tersebut berusaha membujuk korban agar berpihak kepada pelaku," kata Antonius. Antoniu

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kepemilikan harta benda dan aset milik Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya menduga kekayaan tersebut diperoleh Terbit dari hasil tindak pidana korupsi. Dugaan tersebut, kata Ali, didapatkan saat Terbit dijadikan saksi untuk tersangka lain yang berhubungan dengan kasus ini, yakni Kepala Desa Balai Kasih Iskandar. "Tim penyidik masih melakukan pendalaman terkait harta benda dan aset milik Terbit," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Selasa (19/4). Ali memaparkans, saat ini penyidik masih mengusut dugaan penerimaan fee dari setiap proyek yang dikerjakan di Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. "Diduga ada sejumlah penerimaan fee dari setiap proyek di Pemkab Langkat dan penggunaan uang dari hasil fee dimaksud," kata Ali. Seperti diketahui, KPK telah menyita uang sekitar Rp 2,1 miliar dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan barang d

JAKARTA - Bupati non-aktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin menyatakan dirinya mengikuti prosedur hukum yang berlaku terkait penetapan tersangka pada dirinya kasus kerangkeng manusia.Saat ditemui usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Terbit menyatakan akan kooperatif dalam penyelidikan kasus tersebut."Kita sudah ikuti, kita terima apa adanya," kata Terbit kepada wartawan, Senin (18/4/2022) malam.Sebagai informasi, saat ini Terbit juga terjerat dalam perkara dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.Sebelumnya, Polisi menahan delapan orang tersangka dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada praktik kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin.Kedelapan tersangka yang ditahan terkait kasus tersebut adalah SP, TS, HS, IS, RG, DP, JA dan HG. Sedangkan Bupati TRP yang menjadi tersangka kesembilan dalam kasus itu, kini ditahan K

sumut.jpnn.com, MEDAN - Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Simanjuntak menerbitkan Surat Telegram mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Polda Sumut dengan Nomor: ST/ 319/IV /KEP /2022 tertanggal 16 April 2022.Read More...

sumut.jpnn.com, LANGKAT - Polda Sumatera Utara (Sumut) membongkar kuburan DS, penghuni yang diduga tewas karena dianiaya di dalam kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Pembongkaran itu dilakukan di TPU Dusun Seribu Jadi B, Desa Lau Glugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Kamis (15/4). "Prosesi ekshumasi dan autopsi disaksikan oleh keluarga dan kepala dusun, dengan melibatkan dokter forensik dari RS Bhayangkara dan rumah sakit yang ada di Medan," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Jumat (15/4). Mantan Kapolres Biak, Papua itu menyebut korban berjenis kelamin laki-laki itu lahir pada 31 Desember 1991 dan Tewas pada 12 Februari 2018. Hadi menjelaskan dari hasil pemeriksaan, korban diduga tewas akibat mengalami pendarahan pada rongga tengkorak kepala. Hal itu diduga diakibatkan tindak kekerasan yang terjadi di dalam kerangkeng. "Penyebab kematian korban diduga pendarahan pada rongga tengkorak kepala atas kanan karena adanya ti

sumut.jpnn.com, LANGKAT - Polda Sumatera Utara (Sumut) memintai keterangan seorang anak di bawah umur berinisial DAS,17, yang diduga dianiaya di dalam kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melacak transaksi keuangan mencurigakan Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP). Terbit Rencana Perangin Angin diduga melakukan beberapa kali transaksi keuangan lewat orang kepercayaannya.KPK melacak tansaksi keuangan Terbit Rencana Perangin Angin lewat seorang saksi pada Kamis, 14 April 2022, kemarin. Saksi tersebut yakni, Pegawai Bank Sumut Cabang Stabat, Laila Subank. Laila dikonfirmasi penyidik soal aktivitas keuangan Terbit Rencana Perangin Angin."Laila Subank (Pegawai Bank Sumut Cab. Stabat), hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan aktifitas keuangan dan perbankan dari tersangka TRP yang menggunakan beberapa orang kepercayaannya untuk melakukan transaksi keuangan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (15/4/2022).Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lang

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, pada Kamis, 14 April 2022, kemarin. Politikus Golkar tersebut diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP).Penyidik mengonfirmasi Ngogesa Sitepu soal penentuan jumlah uang bagi para pemenang penggarap proyek di Langkat oleh Terbit Rencana Perangin Angin. Hal itu juga dikonfirmasi penyidik kepada dua saksi lainnya yakni, Direktur PT Sinar Sawit Perkasa, Lina dan seorang Kontraktor, Akhmad Zuhri Addin."Ketiga saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Langkat yang diduga dalam penunjukkan pemenang pekerjaan proyek dimaksud karena adanya penentuan sejumlah uang oleh tersangka TRP," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (15/4/2022).Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait

sumut.jpnn.com, LANGKAT - Maulana, ayah dari salah satu korban tewas penghuni kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, berinisial DS menceritakan soal kematian anaknya.Read More...

sumut.jpnn.com, MEDAN - Penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) kembali membongkar kuburan yang diduga kuat sebagai salah satu korban keganasan kerangkeng di rumah pribadi Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Bupati Kabupaten Langkat Ngogesa Sitepu terkait kasus yang menjerat Bupati nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin. Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Ngogesa diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pada 2020-2022 di Kabupaten Langkat. "Pemeriksaan dilakukan di Satuan Brimob Polda Sumut," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Kamis (14/4). Selain itu, KPK juga akan memeriksa Direktur Utama PT Sinar Sawit Perkasa Lina, Kontraktor Akhmad Zuhri, dan Pegawai Bank Sumur Cabang Stabat Laila Subank. Seperti diketahui, Terbit diduga mengatur pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat bersama Kepala Desa Balai Kasih Iskandar PA. Menurut Wakil Pimpinan KPK Nurul Ghufron, Terbit diduga ikut campur dalam memenangkan Muara Perangin-angin dalam mengerjakan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Langkat. "Tersangka Muara Perangin-angin mengg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat Polda Sumut membongkar satu kuburan yang diduga korban kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP). Makam yang dibongkar itu terletak di Kecamatan Salapian, Langkat.Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengonfirmasi proses bongkar makam atau ekshumasi tersebut pada hari ini. Ekshumasi ialah penggalian jenazah yang sudah dikuburkan untuk keperluan autopsi. "Benar bahwa hari ini kami melakukan proses ekshumasi," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi kepada Republika.co.id, Kamis (14/4/2022).Namun Hadi belum dapat menginformasikan identitas korban baru yang ditemukan tersebut. Ia hanya menyinggung estimasi korban menghuni kerangkeng manusia pada tahun 2018."Penyidik terus mendalami temuan itu. Makanya penyidik melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap korban," ujar Hadi. Hadi menyatakan, penemuan kuburan korban ketiga ini buah kerja sama Polda Sumut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba

sumut.jpnn.com, MEDAN - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut membongkar kuburan penghuni kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, yang diduga tewas dianiaya.Read More...

sumut.jpnn.com, MEDAN - Mantan Bupati Langkat, Sumatera Utara (Sumut) Ngogesa Sitepu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Read More...

sumut.jpnn.com, MEDAN - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut kembali menemukan satu korban tewas kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung penahanan terhadap para tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin (TRP) oleh Polda Sumut. Penahanan tersangka diharapkan membuat saksi dan korban makin berani memberikan keterangan. "Penahanan terhadap delapan orang tersangka langkah yang tepat karena sejak awal Komnas HAM RI mendorong dilakukan penahanan," kata Komisioner bidang Pemantauan dam Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangan pers, Sabtu (9/4/2022). Anam menilai penahanan ini menjadi bukti supremasi hukum di atas kepentingan apapun. "Hal ini penting dalam konteks memberikan keyakinan kepada saksi dan korban bahwa prosesnya berjalan baik," lanjut Anam. Anam menyampaikan penahanan para tersangka kasus tersebut bakal membuat masyarakat di Langkat merasa aman. Apalagi bagi mereka yang mengetahui kejadian tersebut agar punya keberanian untuk bersaksi. "Penahanan tersangka juga akan

sumut.jpnn.com, MEDAN - Lima oknum polisi yang disebut terlibat dalam kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, sudah diproses.Read More...

JPNN.com, MEDAN - Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Panca Putra Simanjuntak mengumumkan penahanan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

sumut.jpnn.com, MEDAN - Ada tiga temuan kasus kematian baru yang diduga korban penganiayan di dalam kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

sumut.jpnn.com, MEDAN - Polda Sumatera Utara (Sumut) menahan delapan tersangka kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

MEDAN - Polisi akhirnya menahan 8 orang tersangka dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada praktik kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin. Sebelum ditahan, kedelapan tersangka itudikenakan wajib lapor sejak dua pekan terakhir.Kedelapan tersangka yang ditahan adalah SP, TS, HS, IS, RG, DP, JA, dan HG. Sementara Bupati TRP yang menjadi tersangka kesembilan dalam kasus itu, kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana korupsi.Kapolda Sumatera Utara, Irjen Panca Putra Simanjuntak, mengatakan penahanan terhadap kedelapan tersangka dilakukan setelah mereka kembali melalukan gelar perkara atas hasil pemeriksaan terhadap 9 tersangka dalam kasus itu."Dari hasil gelar perkara kita putuskan untuk menahan kedelapan tersangka sejak tadi malam. Mereka akan ditahan untuk 20 hari ke depan di ruang tahanan Mapolda Sumatera Utara," kata Irjen Panca usai di depan Aula Tribrata Polda Sumut, Juma

sumut.jpnn.com, MEDAN - Penyidik akhirnya melakukan penahanan terhadap delapan tersangka kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumut menetapkan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginagin menjadi tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng. Sebelumnya, penyidik Polda Sumut telah menetapkan delapan orang tersangka."Penetapan tersangka ini setelah tim penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus tersebut," kata Panca, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).Panca menyebutkan, setelah mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta berkoordinasi dengan Komnas HAM dan LPSK, kemudian tim melakukan gelar perkara dalam kasus itu. "Penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan TRP, orang yang memiliki tempat kerangkeng yang harus bertanggung jawab, dan tetapkan sebagai tersangka," ucapnya.Kapolda mengatakan penyidik mempersangkakan Terbit melanggar Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perda

sumut.jpnn.com, MEDAN - Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Panca Putra Simanjuntak menyebut penyidik akan segera menuntaskan penyidikan kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi penetapan Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). TRP disangkakan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait temuan kerangkeng manusia di kediamannya.Komisioner bidang Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam mengatakan koordinasi antara Polda Sumut dan Komnas HAM RI telah berlangsung sejak awal proses penanganan kasus tersebut.Tercatat pada 31 Maret lalu, Tim Polda Sumut dan Komnas HAM melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan konsolidasi temuan faktual dalam kasus tersebut."Komnas HAM RI mengapresiasi langkah penegakan hukum oleh Poldasu terhadap TRP sebagai tersangka," kata Anam dalam keterangan pers yang dikutip Republika pada Rabu (6/4/2022).Walau demikian, Anam meminta supaya pengusutan kejahatan TRP dilakukan mendalam. Sebab kejahatan TRP dalam kasus kerangkeng manusia tak hanya TPPO."Sejak awal K

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengungkap penggunaan sandi 'Perwakilan Istana' dalam proses pemberian suap kepada Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Hal tersebut terungkap dalam surat dakwaan untuk Muara Perangin Angin selaku wiraswasta dan Direktur CV Nizhami yang didakwa menyuap Terbit Rencana Perangin Angin sebesar Rp 572 juta."Pada 24 September 2021, Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Yoki Eka Prianto menyampaikan Marcos Surya Abdi dan Shuhanda Citra sudah mengirimkan 'daftar pengantin', yaitu berisi daftar paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat, pagu anggaran, dan nama perusahaan yang akan mengerjakan paket tersebut yang penentuannya dilakukan 'Perwakilan Istana', yaitu Iskandar Perangin Angin," kata JPU KPK Zainal Abidin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/4/2022).Suap Direktur CV Nizhami dilakukan karena mendapat paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pend