JAKARTA - Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI), Sugito Atmo Pawiro mengungkapkan rentetan kasus yang berujung pada pembubaran organisasinya. Ia menyatakan, penegakkan hukum atas sejumlah kasus yang menimpa FPI maupun Habib Rizieq dilakukan tanpa keadilan.Pertama, enam Laskar FPI ditembak mati polisi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Ia meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan unlawful killing. Penyelidikan kasus ini dipegang oleh Komnas HAM. Sugito pun menyebut kasus ini nyaris terungkap dan akan dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat.Baca juga: FPI Resmi Dibubarkan, Ini Tanggapan Istana Di tengah-tengah riuhnya kasus ini, Habib Rizieq pun dijadikan tersangka dan ditahan oleh polisi atas kasus kerumunan di tengah pandemi corona.Namun, di tengah penuntasan perkara penembakkan enam Laskar FPI, kasus dugaan chat mesum yang sudah di SP3 kembali bergulir lagi. Ia menyebut hal ini sebagai pengalihan isu atas kasus penembakkan enam Laskar FPI. Baca juga: Polri Larang Segala

GenPI.co - Perseteruan antara pemerintah dengan FPI makin panas setelah organisasi kemasyarakatan (ormas) itu dibubarkan. Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menjelaskan, pihaknya akan memberikan tanggapan secepatnya mengenai keputusan pemerintah. BACA JUGA: Anak Buah Megawati Dukung Pembubaran FPI, Responsnya Nampol Pol "Tanggapan dari FPI dan Bantuan Hukum FPI nanti dulu. Sabar," ujar Aziz, Rabu (30/12). Loyalis Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab itu menjelaskan, pembubaran FPI bukan sebuah masalah yang besar. Menurut Aziz, saat ini hal yang paling penting ialah menuntaskan pengusutan kasus kematian enam anggota Laskar FPI. "Urusan bubar gampang, yang utama wajib usut tuntas dan bawa ke pengadilan HAM para pelaku pembantaian enam syuhada," kata Aziz. Sebelumnya, pemerintah sudah tidak mengakui keberadaan FPI sebagai ormas maupun organisasi. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, pemerintah merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-11/2013 tertanggal 23 Desember 2

JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) secara resmi telah dilarang untuk beraktivitas karena tak lagi punya legal standing. Terkait hal ini, pihak FPI akan mengugat putusan pemerintah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua Tim Badan Hukum FPI Sugito Atmo mengatakan, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sudah mengetahui bahwa pemerintah membubarkan FPI. Rizieq meminta kuasa hukum FPI untuk mengugat putusan tersebut ke PTUN. "Tidak masalah. nanti kita gugat secara hukum karena ini sudah proses hukum, kita akan mem-PTUN-kan terhadap keputusan tersebut," ujar Sugito di Petamburan, Rabu (30/12/2020).Dijelaskannya, kuasa hukum FPI telah mempersiapkan proses gugatan ke PTUN."Kita mau ketemu dengan tim hukum untuk mempersiapkan proses gugatan PTUN. Secepatnya akan kita layangkan," tegasnya.Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, saat ini ormas besutan Habib Rizieq ini tidak lagi memiliki legal standing sebagai organisasi di Tanah Air. Oleh sebab itu, semua aktivitas FPI ada

JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab angkat bicara terkait ditetapkannya FPI sebagai ormas terlarang oleh pemerintah. FPI dinilai telah melakukan sejumlah pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini tertuang dalam keputusan bersama Menkum HAM, Mendagri, Jaksa Agung, Menkominfo, Kapolri dan BNPT.(Baca juga: Video Anggota FPI Berbaiat kepada ISIS Diputar di Kantor Mahfud)Melalui Ketua Tim Badan Hukum FPI Sugito Atmo, Habib Rizieq sudah mengetahui bahwa pemerintah membubarkan FPI. Rizieq meminta kuasa hukum FPI untuk mengugat putusan pemerintah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).(Baca juga: FPI Jadi Ormas Terlarang, Baliho Habib Rizieq di Petamburan Dicopoti)"Tidak masalah. nanti kita gugat secara hukum karena ini sudah proses hukum, kita akan mem-PTUN-kan terhadap keputusan tersebut," ujar Sugito di Petamburan, Rabu (30/12/2020).Dijelaskannya, kuasa hukum FPI telah mempersiapkan proses gugatan ke PTUN. "Kita mau ketemu dengan tim hukum

GenPI.co - Ada video orasi Rizieq Shihab saat pengumuman pembubaran FPI. Isinya ngeri! Orasinya ternyata ikut mendukung ISIS. Video diputar usai pembacaan keputusan pelarangan FPI. Ada sejumlah footage orasi. Dan orasi itu disuarakan Imam Besar FPI Rizieq Shihab. BACA JUGA: Ramalan Ngeri Nostradamus! Kim Jong Un Lengser di 2021 Dalam orasi itu, terdengar Habib Rizieq mengatakan cita-cita ISIS untuk menegakkan syariat islam. Dia ingin menegakkan khilayah islamiyah. Juga melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya. Namun tak jelas diketahui di mana dan kapan video itu diambil. "Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS. Supaya kita menggebuki ISIS. Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, Saudara-saudara," uajr Habib Rizieq dalam video itu. BACA JUGA: Rusia Punya Senjata Dewa, Drone Amerika Bisa Rontok Selain video orasi Rizieq, ada dua footage lain. Yang pertama video anggota FPI yang mendukung baiat massal

JAKARTA - Polres Jakarta Pusat dibantu dengan TNI dan warga menurunkan sejumlah baliho dan spanduk Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Markas FPI, Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat.(Baca juga: Video Anggota FPI Berbaiat kepada ISIS Diputar di Kantor Mahfud)Pantauan di lokasi, polisi berpakaian preman maupun berseragam tiba di Markas FPI siang tadi setelah keterangan resmi dari pemerintah bahwa FPI dibubarkan. Sejumlah laskar FPI terlihat di lokasi. Mereka hanya memantau aksi petugas gabungan tersebut.(Baca juga: Resmi! Pemerintah Nyatakan FPI Ormas Terlarang)Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto mengatakan, penertiban baliho dan spanduk Habib Rizieq ini untuk memastikan bahwa di Sekretariat FPI tidak ada kegiatan apa pun lagi."Polisi melarang jumpa pers FPI karena bukan lagi organisasi resmi. Tidak ada aktivitas dan atribut lagi. Kami tidak perlu kirim pemberitahuan sebelumnya untuk penertiban karena sudah diumumkan sebelumnya oleh

JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab akan membentuk lagi organisasi masyarakat baru jika FPI dibubarkan. Hal tersebut diutarakan Habib Rizieq dalam sebuah video lawas berdurasi 49 detik yang kembali viral.(Baca juga: Viral! Video Lawas Habib Rizieq Tidak Takut Pemerintah Bubarkan FPI)"FPI mau dibubarin saya gak pusing kok. Gapapa besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI yang mimpin dia-dia juga. Dibubarin saya bikin lagi Front Penjaga Islam," ujar Habib Rizieq dikutip Okezone dalam video tersebut, Rabu (30/12/2020).(Baca juga: Resmi! Pemerintah Nyatakan FPI Ormas Terlarang)Menurut Habib Rizieq, FPI merupakan organisasi alat juang dan bukan tujuan. Oleh karena itu, dia tidak khawatir dengan pemerintah membubarkan FPI."Singkatannya sama, yang mimpinnya sama, kerjaannya sama. Enggak saya gak pusing karena FPI hanya organisasi alat juang bukan tujua

GenPI.co - Imam Besar FPI Habib Rizieq tetap menyuarakan pesan penting meskipun kasus dugaan chat asusila kembali menjeratnya. Salah satu pesan yang disampaikan Habib Rizieq ialah penuntasan kasus kematian enam anggota Laskar FPI. BACA JUGA: Dugaan FPI Bikin Jantung Rontok, Habib Rizieq Memang Top Sekretaris Umum FPI Munarman menjelaskan, kasus kematian enam anggota Laskar FPI itu menjadi sorotan tajam Habib Rizieq. Oleh karena itu, kata Munarman, FPI akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan. "HRS (Habib Rizieq Shihab) terus mengamanatkan kepada seluruh umat Islam agar tidak berhenti menuntut dibongkarnya otak perencana di balik pembantaian enam syuhada," kata Munarman, Selasa (29/12). Munarman pun menduga ada motif di balik putusan pencabutan SP3 atas kasus dugaan chat asusila yang melibatkan Habib Rizieq. Menurut Munarman, putusan tersebut memiliki keterkaitan dengan kematian enam anggota Laskar FPI. "Dari segi isu, ini (putusan praperadilan nomor 151) disebut strategy deceptio

GenPI.co - Menko Polhukam Mahfud MD menggetarkan jiwa saat membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya segala kegiatan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai FPI dilarang. "Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya itu tidak ada, terhitung hari ini," tegas Mahfud di kantornya, Rabu (29/12). BACA JUGA: Amarah Rizal Ramli Bergejolak, Skakmat Ruhut Sitompul Mahfud pun langsung menunjukan video dukungan FPI terhadap oragnisasi teroris, ISIS. "Silakan, ada sedikit 3 menit ini. Ada gambar-gambar pendukung," ujar Mahfud. Dalam video yang ditampilkan Kemenko Polhukam dari televisi di ruang jumpa pers tersebut, terlihat sebuah ceramah Imam Besar FPI, Habib M. Rizieq Shihab yang membicarakan tentang ISIS dan kaitannya dengan gerakan Islam. "Apa yang baik dari ISIS kita akui. Cita-cita mulianya menegakkan syariat Islam, hal yang baik. Cita cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah, hal

CIAMIS - Simpatisan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan anggota Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Ciamis tak terlalu pusing dengan keputusan pemerintah melarang semua kegiatan FPI. Mereka dengan cepat membentuk organisasi baru bernama Front Pejuang Islam (FPI).Konsolidasi organisasi yang baru berdiri ini, terus ditingkatkan dengan membentuk susunan kepengurusan dan mendaftar ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ciamis. Sehingga, semua aktivitas organisasi tetap legal dan dituding macam-macam."Silakan saja FPI bubarkan, itu kewenangan pemerintah. Kami sudah sudah mempunyai Front Pejuang Islam. Kalau organisasi baru ini tetap juga dibubarkan, kami bentuk lagi organisasi baru. Kami tidak mendewa-dewakan organisasi. Apalah arti sebuah nama atau organisasi yang terpenting demi tegaknya Izzul Islam wal Muslimin," kata Ketua Front Pejuang Islam Ciamis, KH Wawan Malik Marwan, Rabu (30/12/2020).Dia menyebutkan, FPI versinya itu diisi oleh sejumlah kyai dan anggota FPI HRS

JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan pemerintah melalui keputusan bersama menteri. Ormas besutan Habib Rizieq itu dilarang karena tersebut terbukti mengganggu ketertiban umum.(Baca juga: Video Anggota FPI Berbaiat kepada ISIS Diputar di Kantor Mahfud)Di media sosial, beredar video lawas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq yang tidak takut FPI dibubarkan. Diketahui, saat ini Habib Rizieq sedang ditahan di Polda Metro Jaya terkait tersangka atas pelanggaran dua pasal yakni pasal 160 tentang penghasutan dan 126 melawan petugas. Habib Rizieq juga dijadikan tersangka kasus kerumunan.(Baca juga: Resmi! Pemerintah Nyatakan FPI Ormas Terlarang)"Gapapa. Gapapa. FPI mau dibubarin saya gak pusing kok. Gapapa besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI," ujar Habib Rizieq dikutip Okezone dalam video tersebut, Rabu (30/12/2020).Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahmud MD mengatakan, saat i

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan Habib Rizieq Shihab.Read More...

GenPI.co - Pemerintah telah memutuskan untuk melarang seluruh kegiatan dari organisasi Front Pembela Islam (FPI). Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Umum (Sekum) FPI Aziz Yanuar mengatakan akan segera mendiskusikan keputusan pemerintah tersebut dengan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. BACA JUGA: Titah Mahfud MD Menggelegar, Riwayat FPI Tamat per Hari ini "Sabar. Mau diskusi sama habib dulu," kata Aziz kepada wartawan, Rabu (30/12/2020). Diketahui saat ini Habib Rizieq tengah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Aziz akan menemui Habib Rizieq di sana. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan pembubaran FPI. "Saat ini pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud MD, dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Mahfud men

GenPI.co - Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab siap melawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus chat dengan Firza Husein. Salah satu tim advokasi Habib Rizieq, Novel Bamukmin merasa ada kejanggalan terkait putusan yang memerintahkan Polda Metro Jaya kembali melanjutkan proses hukum. BACA JUGA: Polisi Makin Garang, Habib Rizieq Siap-siap "Saya melihat ada kejanggalan, kami siap melawan," ujar salah satu tim advokasi Habib Rizieq, Novel Bamukmin di Jakarta, Selasa (29/12). Novel mengaku, hingga saat ini tim advokasi Habib Rizieq belum mendapatkan informasi langsung dari pihak PN Jaksel mengenai putusan tersebut. Namun pihaknya menyoroti perbedaan sikap dari Majelis Hakim terhadap gugatan yang dilayangkan pihaknya. "Bahwa terhadap perkara kami yang memiliki nomor registrasi lebih kecil, dan didaftarkan lebih dulu, baru menerima surat panggilan sidangnya pada hari ini, Selasa 19 Desember 2020 dan menjadwalkan sidang pa

JAKARTA - Kasus dugaan chat mesum yang melibatkan pentolan FPI, Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein kembali dilanjutkan. Hal itu setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan perkara Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus mesum Habib Rizieq Shihab, Selasa (29/12/2020).Kasus ini sendiri menghebohkan masyarakat pada 2017. Kasus tersebut bermula dari situs www.baladacintarizieq.com, yang mengunggah foto serta screenshoot percakapan mesum yang diduga Habib Rizieq dengan seorang wanita bernama Firza Husein.Alhasil, masyarakat pun melaporkan kasus ini ke polisi. Mereka yang melaporkan adalah Aliansi Mahasiswa Anti-Pornografi dan Henry Yoso.Polisi langsung bergerak cepat dan menelusuri keaslian percakapan di aplikasi WhatsApp (WA) antara Habib Rizieq dengan Firza Husein yang saat itu tersangka. Caranya, polisi mencari sumber data rekaman panggilan atau call data record (CDR) terkait percakapan tersebut.Setelah melakukan penyidikan, Polisi menetapk

JAKARTA - Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menilai pencabutan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus chat mesum Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein aneh bin ajaib. Dengan dicabutnya SP3, kasus chat mesum tersebut akan kembali dilanjutkan penyidikannya."Praperadilan yang diajukan oleh Habib lebih dahulu didaftarkan dengan nomor register 150. Baru mau disidang 4 Januari 2021. Sementara praperadilan yang memutuskan SP3 nomor registernya 151, didaftarkan setelahnya, tapi sudah diputus oleh PN Jaksel. Aneh bin ajaib bukan..?" ujarnya kepada Okezone, Selasa (29/12/2020).Munarman mengatakan, putusan PN Jakarta Selatan lebih merupakan putusan dengan motif politik dan kepentingan pihak pihak yang tidak ingin kasus pembantaian 6 laskar FPI diungkap tuntas hingga ke para perencananya."HRS, terus mengamanatkan kepada seluruh umat Islam agar tidak berhenti menuntut dibongkarnya otak perencana dibalik pembantaian 6 syuhada. Dari segi issue..ini disebut strategi Deceptio

JAKARTA - Habib Rizieq kembali dijerat kasus dugaan chat mesum dengan Firza Husein yang sejatinya sudah mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).Di kasus yang terjadi pada 2017 itu, Habib Rizieq dikenakan Pasal 4 ayat 1 Juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 Juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 Juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.Selain itu, ada juga pasal 27 ayat 1 Juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, belakangan kasus itu disetop alias di SP3 oleh polisi.Ancaman pidana yang mengancam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.Sementara Pasal 6, dipidana dengan penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.B

GenPI.co - Sekretaris Umum FPI Munarman merasa heran dengan pencabutan SP3 atas dugaan kasus chat asusila yang melibatkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Sebab, PN Jakarta Selatan memutus permohonan praperadilan dengan nomor perkara 151/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel secara cepat. BACA JUGA: Dugaan FPI Bikin Jantung Rontok, Habib Rizieq Memang Top Munarman menjelaskan, tim hukum FPI terlebih dahulu mengajukan praperadilan terkait penahanan Habib Rizieq dan penetapan lima tersangka lain dalam kasus kerumunan di Petamburan. Menurut Munarman, permohonan teregister dengan nomor 150 dan akan disidangkan pada 4 Januari 2021. Sementara itu, kata Munarman, praperadilan yang memutuskan SP3 memiliki nomor register 151 dan didaftarkan setelahnya. "Namun, sudah diputus oleh PN Jaksel. Aneh bin ajaib bukan?" kata Munarman, Selasa (29/12). Dia menduga ada unsur politik di balik keputusan hakim yang sangt cepat saat memutus permohonan nomor 151. Secara khusus Munarman menduga ada kepentingan pihak ter

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selaran memutuskan untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan chat mesum Habib Rizieq dengan Firza Husein. Dengan begitu, polisi diminta kembali melanjutkan penyidikan perkara itu.Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mengungkapkan Habib Rizieq Shihab belum mengetahui kabar tersebut. Mengingat, pentolan FPI itu kini mendekam di penjara atas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan."Belum tahu (Habib Rizieq), hari ini kami baru akan bertemu," kata Aziz saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (30/12/2020).Terkait dengan keputusan itu, Aziz menyebut, pihaknya masih akan berdiskusi untuk melakukan upaya hukum demi membatalkan ketukan palu hakim tersebut."Nanti kami diskusikan dulu dengan prinsipal," ujar Aziz.Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan perkara Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus mesum Habib Rizieq Shihab, Sel

GenPI.co - Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, mengatakan siap kembali menggarap kasus chat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dengan Firza Husein. "Kami menghormati putusan putusan hakim PN Jakarta Selatan dan akan kembali membuka kasus tersebut," ujar Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (29/12). BACA JUGA: Kasus Chat Berlanjut, Habib Rizieq Makin Tiarap Humas PN Jakarta Selatan Suharno mengatakan persidangan tersebut berjalan dengan pemohon atas nama Jefri Azhar dengan termohon Kapolri cq Kapolda Metro Jaya dan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia mengatakan, isi amar putusan pada intinya mengabulkan permohonan pihak pemohon, dalam hal ini Jefri Azhar. "Isi amar yang kedua, menyatakan tindakan penghentian penyidikan adalah tidak sah menurut hukum, kemudian memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penyidikan dan membebani biaya kepada termohon," kata Suharno. Kuasa hukum penggugat Febriyanto Dunggio mengatakan, pengajuan SP3 kasus chat Habib Rizieq dan

JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan Polmatrix Indonesia menunjukkan sebagian besar publik mendukung ketegasan Polri terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab."Mayoritas publik menyetujui langkah tegas aparat kepolisian menindak Rizieq Shihab, begitu pula dengan oknum FPI yang melanggar hukum dan melakukan penyerangan terhadap aparat," kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa.Dukungan Polri terhadap Habib Rizieq dan oknum FPI, mencapai 82,9 persen. Hanya sebagian kecil yang tidak setuju terhadap tindakan tegas polisi (11,3 persen), dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak menjawab (5,8 persen).Menurut dia, kegaduhan politik menyeruak sejak kepulangan Rizieq Shihab dari pengasingannya di Arab Saudi.Kerumunan yang ditimbulkan membuat aparat kepolisian akhirnya bertindak tegas terhadap Habib Rizieq. Terjadi pula insiden penembakan terhadap enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) di jalan tol Cikampek

GenPI.co - Polda Metro Jaya masih menunggu salinan putusan PN Jakarta Selatan soal SP3 kasus chat asusila yang diduga melibatkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. "Sekarang kami akan menunggu hasil petikannya dulu. Petikannya akan kami tunggu nanti," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Selasa (29/12). BACA JUGA: Sudutkan Polisi, Loyalis Habib Rizieq Beber Klaim Mengerikan Dia mengaku belum mengetahui putusan resmi perkara itu dari pengadilan. "Petikan putusannya seperti apa, nanti akan kami sampaikan," ujar Yusri. Yusri menambahkan, pihaknya tidak mau berandai-andai sebelum melihat salinan putusan resmi dari PN Jaksel. Oleh karena itu, pihaknya memilih menunggu putusan resmi dari pengadilan. "Kami belum tahu itu," ujar mantan Kapolres Tanjungpinang itu. Sebelumnya, PN Jaksel memerintahkan Polda Metro Jaya mencabut SP3 kasus chat asusila yang diduga melibatkan Habib Rizieq. BACA JUGA: Dugaan FPI Bikin Jantung Rontok, Habib Rizieq Memang Top Putusan atas gugatan

GenPI.co - Pernyataan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menggelegar terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang resmi mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus chat Habib Rizieq Shihab. Munarman mengaku heran dengan sikap Majelis Hakim PN Jaksel tersebut. Pasalnya, Habib Rizieq sendiri telah terlebih dahulu mengajukan praperadilan. BACA JUGA: Kasus Chat Berlanjut, Habib Rizieq Makin Tiarap Namun, kata Munarman, PN Jaksel lebih mendahulukan gugatan yang dilakukan oleh Febriyanto Dunggio dengan nomor perkara 151/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel. "Praperadilan yang diajukan oleh Habib Rizieq lebih dahulu didaftarkan dengan nomor register 150. Baru mau disidang 4 Januari 2021. Tiba-tiba, PN Jaksel mengeluarkan putusan. Aneh bin ajaib bukan?" ujar Munarman dalam keterangannya, Selasa (29/12). Munarman menuding putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan lebih bermuatan motif politik. BACA JUGA: Mahfud Tegas, Lahan Ponpes FPI Bisa Lepas "Put

GenPI.co - Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab harus terus menjalani pemeriksaan atas beberapa dugaan kasus yang menjeratnya. Dia sudah diperiksa Penyidik Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri di Rutan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Senin (28/12). BACA JUGA: Temuan Komnas HAM soal 6 FPI Tewas Maut, Reaksi Jenderal Cadas Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan status tersangka terhadap Habib Rizieq atas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Megamendung, Jawa Barat, Jumat (13/12/2020). Dalam pemeriksaan itu Habib Rizieq dicecar penyidik Bareskrim Polri dengan 56 pertanyaan. Sekretaris Bantuan Hukum FPI Aziz Yanuar menjelaskan, Habib Rizieq menjawab semua pertanyaan. Menurut Aziz, hal tersebut menjadi bukti bahwa Habib Rizieq mematuhi hukum di tanah air. Namun, Aziz juga menilai ada perlakuan hukum yang tidak tepat terhadap Habib Rizieq. "Sudah saya katakan bahwa beliau (Habib Rizieq) individu taat hukum meskipun diduga diperlakukan sewenang-wenang ole

GenPI.co - Juru Bicara Habib Rizieq Shihab Abdul Chair Ramadhan mengatakan, publik harus mendapatakn keterangan yang jelas soal situasi di dalam mobil saat enam anggota Laskar FPI ditembak polisi. Sebab, kata Abdul, polisi mengeklaim anggota Laskar FPI melakukan penyerangan dari merebut pistol petugas. BACA JUGA: Temuan Komnas HAM soal 6 FPI Tewas Maut, Reaksi Jenderal Cadas "Apakah hal tersebut benar adanya?" kata Abdul, Selas (28/12). Dia pun menyinggung tentang tanda penyiksaaan di tubuh jenazan enam anggota Laskar FPI. "Lalu bagaimana dengan tanda-tanda bekas penyiksaan? Di sini klaim Polda Metro Jaya dipertanyakan publik," kata Abdul. Pihaknya pun mendukung penuh Komnas HAM dalam mengungkap kasus kematian enam anggota Laskar FPI. "Sepanjang dilakukan dengan dasar kebenaran tanpa ada tekanan, pengaruh dan intervensi dari pihak mana pun," kata Abdul. Dirinya menilai hasil investigasi yang saat ini dilakukan Komnas HAM belum cukup. Oleh karena itu, Abdul mendorong Komnas HAM meningk

GenPI.co - Majelis Hakim PN Jakarta Selatan meminta Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus dugaan chat begituan yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab Menanggapi hal itu, Ketua Umum (Ketum) PA 212, Ustaz Slamet Maarif geleng-geleng kepala. Ia geram dengan pihak-pihak yang dianggapnya selalu mengerjai Habib Rizieq. BACA JUGA: Waspada, Anies Baswedan Bisa Kena Jebakan Batman Jika Lakukan Ini "Innalillahi. Ngotot betul ya mereka kerjain HRS," kata Slamet Maarif dalam keterangannya, Selasa (29/12). "Silakan buka saja semua dan lapor terus agar mereka puas," sambung Slamet. Slamet mengatakan bahwa rezim ini makin menujukanketidakadilan dan terus menerus mengkriminalisasi ulama. Namun, kata Slamet, atas putusan PN Jakarta Selatan akan disikapi oleh pengacara Habib Rizieq Shihab. "Pengacara yang urus," pungkas Slamet. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah resmi memutuskan mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan

JAKARTA - Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menilai pencabutan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus chat mesum Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein aneh bin ajaib. Dengan dicabutnya SP3, kasus chat mesum tersebut akan kembali dilanjutkan penyidikannya."Praperadilan yang diajukan oleh Habib lebih dahulu didaftarkan dengan nomor register 150. Baru mau disidang 4 Januari 2021. Sementara praperadilan yang memutuskan SP3 nomor registernya 151, didaftarkan setelahnya, tapi sudah diputus oleh PN Jaksel. Aneh bin ajaib bukan..? ujarnya kepada Okezone, Selasa (29/12/2020).Baca Juga: Hakim Cabut SP3, Kasus Chat Mesum Habib Rizieq dengan Firza DilanjutkanMunarman mengatakan, putusan PN Jakarta Selatan lebih merupakan putusan dengan motif politik dan kepentingan pihak pihak yang tidak ingin kasus pembantaian 6 laskar FPI diungkap tuntas hingga ke para perencananya."HRS, terus mengamanatkan kepada seluruh umat Islam agar tidak berhenti menuntut dibongkarnya otak peren

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan perkara Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus mesum Habib Rizieq Shihab, Selasa (29/12/2020). Dalam putusannya, Hakim PN Jaksel mencabut SP3 kasus tersebut.(Baca juga: Hakim Cabut SP3, Kasus Chat Mesum Habib Rizieq dengan Firza Dilanjutkan)Atas putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum chat mesum yang melibatkan Habib Rizieq Shihab dengan perempuan bernama Firza Husein.Okezone kembali mengulas kembali kasus yang menghebohkan publik pada tahun 2017. Kasus ini bermula dari situs www.baladacintarizieq.com, yang mengunggah foto serta screenshoot percakapan mesum yang diduga Habib Rizieq dengan seorang wanita bernama Firza Husein.Alhasil, masyarakat pun melaporkan kasus ini ke polisi. Mereka yang melaporkan adalah Aliansi Mahasiswa Anti-Pornografi dan Henry Yoso.Polisi langsung bergerak cepat dan menelusuri keaslian percakapan di aplikasi

JPNN.com, JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memerintahkan Polda Metro Jaya mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus chat mesum yang diduga melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.Read More...

GenPI.co - Menko Polhukam Mahfud MD menyadari FPI dan Sang Imam Besar Habib Rizieq Shihab memiliki versi berbeda atas lahan hak guna bangunan (HGU) di tanah PTPN VIII. FPI dan Habib Rizieq selaku pengelola Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah mengaku membeli lahan dari petani pada 2013. BACA JUGA: Temuan Komnas HAM soal 6 FPI Tewas Maut, Reaksi Jenderal Cadas Sebab, petani mengeklaim mempunyai sertifikat atas lahan itu setelah menggarap lebih dari 30 tahun. Menurut Mahfud, petani belum menggarap selama 20 tahun kalau tanahnya dibeli Habib Rizieq pada 2013. Angka itu, kata Mahfud, muncul jika dihitung sejak pemberiannya oleh negara. "Pengurusannya oleh negara terhadap apa namanya PTPN VIII dan seterusnya. Namun, mari selesaikan ini secara baik-baik," ujar Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Dewan Pakar KAHMI Official, Senin (28/12). Mahfud pun memahami di atas lahan PTPN VIII kini telah berdiri pondok pesantren (ponpes). Menurut Mahfud, ponpes harus tetap diteruskan. Nan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal polemik lahan Pondok Pesantren Markaz Syariah milik Habib Rizieq Shihab pada Selasa (29/12/2020)Menurut Mahfud MD, lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII itu dapat dijadikan sebagai Ponpes Bersama jika permasalahan hukumnya selesai. Namun, Tim Advokasi Markaz Syariah mengklaim pihaknya memiliki bukti-bukti lengkap jual-beli antara kliennya dengan pengelola lahan yang kini berdiri Markaz Syariah. Pembelian lahan diketahui oleh perangkat desa, baik RT, RW setempat yang kemudian ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Bogor dan Gubernur Jawa Barat.(Baca juga: FPI Minta Eksekutor 6 Laskar Dihukum sebagai Efek Jera)"Saya mengatakan bahwa masalah hukumnya harus selesaikan dulu, apakah tanah milik negara atau bukan. Selesaikan dulu hukum kepemilikannya dengan Kemen Agraria-TR dan BUMN," tulis di akun pribadinya @mohmahfudmd.Sebelumnya, PTPN VIII telah mengirimkan surat somasi

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta agar sengketa penguasaan dan pemanfaatan puluhan ribu hektare lahan, di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditempati Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah diselesaikan sesuai aturan."Sebaiknya persoalan pemanfaatan lahan PTPN VIII diselesaikan sesuai undang-undang, dan peraturan yang berlaku," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, Selasa (29/12/2020).Baca juga: Soal Tanah Markaz Syariah FPI, Refly Harun: PTPN Justru Bisa DigugatMenurut Mu'ti, pihak yang lebih berwenang adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri BUMN, serta Pemerintah Jawa Barat.Pernyataan Mu'ti tersebut merespons pendapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang berharap agar tanah tersebut dilanjutkan saja penggunaannya untuk Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah."Kalau Pak Mahfud berpendapat, mungkin lebih sebagai pribadi. Sebaikn

GenPI.co - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai upaya PTPN mengambil alih lahan pesantren Habib Rizieq Shihab (HRS), yaitu Markaz Syariah, bertentangan dengan misi Bung Hatta soal pemanfaatan lahan. Misi Bung Hatta itu disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP pada 2 September 1948. BACA JUGA: 3 Menteri Lulusan Amerika Guncang Kabinet Jokowi, Bikin Melongo Menurut Anwar, Bung Hatta mengatakan bahwa "Milik tanah dalam Republik Indonesia berarti menerima suatu kewajiban terhadap produksi dengan pedoman: menghasilkan sebanyak-banyaknya untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Tanah milik yang terlantar tidak dikerjakan berarti suatu keteledoran terhadap masyarakat dan hak miliknya itu harus diambil oleh negara." Anwar memaparkan bahwa lahan Markaz Syariah memang berasal dari HGU PTPN VIII, tetapi mereka tak bisa membuat lahan tersebut produktif. Sehingga, lahan itu dilepas kepada masyarakat. BACA JUGA: Mimpi Jadi Kenyataan, 3 Zodiak Siap-Siap Bergelimang Harta "Oleh

JAKARTA - Tim kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar mengatakan, kliennya selesai menjalani pemeriksaan di Rutan Polda Metro Jaya. Habib Rizieq dicecar sebanyak 56 pertanyaan."Pertanyaaan kurang lebih 56 pertanyaan berkisah dan berputar terkait kerumunan Megamendung pada 13 November 2020 lalu di Ponpes Markaz Syariah Megamendung Jawa Barat, yang menjadi objek pelaporan dari kasus kerumunan Megamendung," ujarnya melalui video yang diterima Okezone, Senin (28/12/2020).Baca Juga: Komnas HAM Pertimbangkan Panggil Ulang Polisi yang Ada di Lokasi Penembakan Laskar FPIAziz menambahkan, pemeriksaan terhadap Habib Rizieq dilakukan oleh penyidik dari Dirtipidum Bareskrim Polri dan Direskrimum Polda Jabar. Pemeriksaan dimulai pada pukul 11.00 WIB dan ada waktu istirahat Sholat Dzuhur."Pemeriksaan berjalan dari pukul 11, hingga selesai pukul 14.30 dengan break kurang lebih 30 menit pada waktu Sholat Dzuhur, dipersingkat karena Habib Rizieq sedang berpuas

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) rampung melakukan pemeriksaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan atau dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Megamendung.Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengungkapkan, dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Rizieq dengan pertanyaan seputar proses terjadinya kerumunan massa di Megamendung."Yang didalami proses terjadinya kerumunan di Markas FPI Megamendung yang berujung pelanggaran terhadap protokol kesehatan," kata Andi saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Senin (28/12/2020).Baca Juga: Akhiri Sengketa, DPR Minta Status Lahan Ponpes Habib Rizieq di Megamendung DiperjelasBareskrim Polri hari ini melakukan pemeriksaan Rizieq setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan Megamendung. Hal itu dilakukan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya.Rizieq sendiri saat ini juga telah menjadi tersangka di kasus kerumunan Petambu

GenPI.co - Bareskrim Polri akan memeriksa tersangka pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terkait kasus kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. "Hari ini fokus pemeriksaan Rizieq sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Megamendung," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian di Jakarta, Senin (28/12). BACA JUGA: Komnas HAM Temukan Fakta Baru, Kapolda Metro Makin Tersudut Pemeriksaan Rizieq akan dilakukan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya karena Rizieq ditahan di rutan tersebut setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. "Penyidik ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya," tutur Brigjen Rian. Sebelumnya Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, Rizieq disangkakan dengan pasal yang berbeda dengan kasus kerumunan Petamburan. Dalam kasus Megamendung, Rizieq disangka mel

JPNN.com, JAKARTA - Tahun 2020 akan berlalu. Sejumlah persoalan hukum terjadi dan menyita perhatian publik sepanjang tahun yang dilanda pandemi Covid-19.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Muhammad Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung pada Senin (28/12).Read More...

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mendatangi Sekretariat Rabithah Alawiyah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (28/12/2020).Rabithah Alawiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada umumnya organisasi ini menghimpun WNI keturunan Arab, khususnya yang memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.Pantauan di lokasi Menag Yaqut Cholil Qoumas disambut oleh sejumlah pengurus Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Zen Smith, Habib Achmad Umar, Husain Alatas, Habib Nabil, Ustaz Ali Albahar, Umar al-Hadad dan Habib Ghazi Alaydrus Menteri yang biasa disapa Gus Yaqut itu belum menjelaskan detail seputar kedatangannya disana.Usai disambut sejumlah pengurus, Gus Yaqut langsung memasuki ruangan. Pertemuan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona (Covid-19). Selain menjaga jarak, mereka juga mengenakan masker.Sebelumnya, Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Makhtab Addaimi R

GenPI.co - Sidang praperadilan Habib Rizieq akan digelar pada 4 Januari 2020 mendatang. Kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bakal memasuki babak baru. Babak baru itu setelah tim advokat Imam Besar FPI tersebut mengajukan praperadilan terkait penahanan dan penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. BACA JUGA : Prediksi Denny Darko Soal Atta dan Aurel Mengejutkan, Bubar? Di sisi lain, sosok Denny Darko menerawang sisi berbeda dari sosok Habib Rizieq. Ada kemungkinan pada Pilpres 2024 nanti, Habib Rizieq bisa masuk Istana. Menurutnya, setelah Prabowo dan Sandiaga Uno bergabung di Kabinet Indonesia Maju, tak menutup kemungkinan sang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) juga mengalami hal yang sama. "Saya berpikir (kartu Six of Swords) lawan politik sepertinya akan bisa untuk diajak untuk satu suara. Bukan artinya mereka dibeli kesetiaannya, tapi akhirnya

JAKARTA - Pesulap dan pembaca tarot Denny Darko, meramalkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menjadi menteri agama di 2024 mendatang.Dalam ramalan tersebut Denny Darko menjelaskan, nantinya pemerintah akan merangkul pihak oposisi tanpa adanya transaksi politik."Yang saya lihat di titik ekstrem, yang paling lawan pun sebetulnya bisa untuk jadi satu suara tapi bukan artinya dibeli. Pemerintah punya keluwesan mengenai apa yang diperjuangkannya," ujar Denny Darko dalam video yang tayang di kanal YouTube miliknya, Jumat (25/12/2020).Dalam prediksinya, pemerintah mulai mendengarkan dan akan melakukan apa yang diminta oleh pihak lawan, termasuk Habib Rizieq Shihab."Sepertinya pemerintah mulai mendengarkan, dan mulai melakukan apa yang diinginkan pihak lawan. Tapi, dengan syarat dia bisa merubah gaya penyampaian opininya," tambah dia.Jika hal tersebut terwujud, bisa jadi nanti Habib Rizieq Shihab akan menjabat menteri agama di 2024 mendatang. "Bahkan, tidak mustahil, sa

GenPI.co - Politikus PDIP TB Hasanuddin membeberkan fakta mengejutkan tentang lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Megamendung, Jawa Barat. Dia menjelaskan, FPI bukan pihak pertama yang menguasai lahan PTPN VIII yang di atasnya dibangun Pondok Pesantren Markaz Syariah Agrokultural. BACA JUGA: Pakar Beber Fakta Maut soal Polisi, Munarman FPI Bisa Mati Kutu "Sebelumnya ada individu, perusahaan atau kelompok yang menguasai lahan tersebut," kata Hasanuddin, Minggu (27/12). Dia menambahkan, tanah seluas sekitar 352 hektare tersebar di enam desa. Menurut pria yang karib disapa Kang Tebe itu, sejumlah jenderal, yayasan, vila, dan perusahaan Korea menguasai lahan milik PTPN VIII. "Saya menegaskan semua pihak yang menguasai lahan milik PTPN VIII harus keluar sesuai aturan yang berlaku," ujar Kang Tebe. Dia mengaku tidak membela satu pun pihak dalam polemik penggunaan lahan di Megamendung. "Negara harus adil dan mendukung PTPN VIII. Jangan hanya satu pihak saja yang diusir. Hukum harus

GenPI.co - Perseteruan antara PT Perkebunan Nasional (PTPN) VIII dengan Pesantren Agrokultural Markaz Syariah yang dipimpin Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab memasuki babak baru. PTPN VIII sudah melayangkan somasi kepada Pesantren Agrokultural Markaz Syariah. BACA JUGA: Bongkar Bukti Kematian 6 FPI, Fadli Zon Sudutkan Polisi, Telak! Somasi dilayangkan terkait kepemilihan tanah di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. FPI pun langsung bereaksi. Anggota Tim Hukum FPI Aziz Yanuar menilai somasi dari PTPN VIII error in persona. Menurut dia, PTPN VIII seharusnya mengajukan komplain, baik pidana maupun perdata, kepada pihak yang menjual lahan di Megamendung. Dia menjelaskan, aparat desa hingga gubernur sudah mengetahui pesantren membeli tanah itu dari pihak lain yang mengakui lahan itu miliknya. "Pengakuan itu dibenarkan oleh pejabat yang terkait yang mengetahui dan memproses administrasi peralihan atas tanah tersebut," kata Aziz, Minggu (27/12). Dia menilai PTPN VIII keliru secara hukum perdata

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, hari ini, Senin (28/12/2020). Habib Rizieq diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kerumunan atau dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. "Hari ini fokus pemeriksaan Rizieq sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Megamendung," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Senin (28/12/2020).Pemeriksaan Habib Rizieq akan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya. Hal itu mengingat Habib Rizieq tengah menjalani masa penahanan di tempat tersebut dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan."Penyidik ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya," ujar Andi.Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab resmi menjadi tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini Habib Rizieq disangka dengan pasal yang berbeda d

GenPI.co - Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono membongkar skenario pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab. Handropriyono menilai Habib Rizieq ingin mengingkari Pancasila, dan hendak mengubah negara menjadi syariah. BACA JUGA: Analisis Mantan Kepala BIN Menggelegar, Top Banget "Ini karena saya ikuti dari berbagai pidato yang bersangkutan sendiri, sama pengikut-pengikutnya, arahnya sudah ingin mengingkari Pancasila. Mungkin mengubah jadi syariah," ujar Hendropriyono dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Jumat (26/12). Menurut purnawirawan Jenderal TNI ini, HRS tak bisa menjelaskan negara yang dicita-citakannya dengan contoh yang pernah ada di masa lalu. "Kan nggak jelas, karena nggak ada contohnya negara yang dicita-citakan, negara khilafah. Tapi dulu juga nggak sama dengan yang dirumuskan mereka," ungkapnya. Dalam menyikapi perkembangan zaman yang terus maju, Hendropriyono meminta masyarakat untuk juga ikut berpikir maju. Terutama dalam mengupayakan k

GenPI.co - Habib Rizieq Shihab saat ini telah dinyatakan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Imam besar Front Pembela Islam (FPI) dinilai menjadi biang kerok terjadinya kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor beberapa waktu lalu, yang melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan. BACA JUGA: Babak Baru Polri vs Habib Rizieq, FPI Siapkan Senjata Maut Selain Habib Rizieq, tercatat sejumlah pengikut setianya juga tersandung kasus hukum. Dilansir dari JPNN.com, ada sejumlah nama yang sudah menjadi tersangka dan ada juga yang baru menjadi terlapor. Siapa saja mereka? 1. Haris Ubaidillah Posisinya menjadi ketua panitia acara Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Habib Rizieq. Dia sudah dijadikan tersangka dan dijerat dengan Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 2. Ali bin Alwi Alatas Menjadi sekretaris panitia. Seperti halnya Haris, dia juga dijadikan tersangka di Polda Metro Jaya dan dikenakan Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekar

JAKARTA - Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mengatakan, Habib Rizieq Shihab akan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pekan ini.Adapun praperadilan tersebut ihwal statusnya sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat."Segera pekan depan (pekan ini)," ujar Aziz saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (27/12/2020) malam.Hanya saja, Aziz belum bisa menyebt tanggal berapa praperadilan tersebut akan didaftarkan. Menurut Aziz, hingga kini tim kuasa hukum masih mengerjakan permohoan itu."Nanti dikabarkan lagi (kapan praperadilan diajukan). Sekarang sedang dikerjakan,"imbuhnya.Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu.Baca juga: Flashback, Keluarga 6 Laskar FPI Minta Keadilan ke DPR dan Komnas HAM"Sudah, sudah keluar, tersangka sudah. Megamendung sudah, yang Bogor Rumah Sakit Ummi belum. Rizieq, tersa

JAKARTA - Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan tersangka di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Habib Rizieq Shihab akan mengajukan praperadilan."Kita mau (ajukan) praperadilan yang (penetapan) tersangka di Megamendung," kata Tim kuasa hukum dan juga Sekertaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar saat dihubungi, Senin (28/12/2020).Aziz menjelaskan bahwa praperadilan ihwal penetapan tersangka Habib Rizieq tersebut nantinya akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan."Kita akan daftarkan di PN Jakarta Selatan," urainya.Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu."Sudah, sudah keluar, tersangka sudah. Megamendung sudah, yang Bogor Rumah Sakit Ummi belum. Rizieq, tersangkanya Rizieq," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi di kantor Komnas HAM.Adapun terkait kasus di Bogor Rizieq dijer

GenPI.co - Perseteruan antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab bakal memasuki babak baru. Menurut rencana, sidang prapreadilan terhadap Habib Rizieq akan digelar pada 4 Januari 2021. BACA JUGA: Habib Rizieq Makin Sangar, Munarman FPI Angkat Bendera Perang Sebelumnya, FPI sudah mengajukan praperadilan terkait penahanan dan penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Surat pengajuan tersebut terdaftar dengan nomor register 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel. FPI mengeklaim praperadilan tersebut merupakan upaya menegakkan keadilan. Sekretaris Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat (DPP) FPI Aziz Yanuar menjelaskan, pihaknya sangat siap menghadapi praperadilan. Pihaknya pun sudah menyiapkan berbagai hal demi menghadapi sidang praperadilan. "Insyaallah seratus persen. Insyaallah," kata Aziz, Sabtu (26/12). Sebagaimana diketahui, Habib Rizieq dibawa ke Rutan Polda Metro Jaya pada 13 Desember 2020. BACA JUGA: Amien Ra

GenPI.co - FPI terus mendorong Komnas HAM mengusut kasus kematian enam anggota Laskar FPI yang mengawal Sang Imam Besar Habib Rizieq Shihab hingga tuntas. Pasalnya, hingga saat ini kasus kematian enam pengawal Habib Rizieq itu belum menemui titik terang. BACA JUGA: Habib Rizieq Makin Sangar, Munarman FPI Angkat Bendera Perang FPI pun akan melakukan segala cara agar tragedi berdarah tersebut terang benderang. Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menjelaskan, pihaknya tidak kenal lelah menyuarakan kebenaran dan mendukung Komnas HAM. "Kami terus bersama masyarakat yang cinta kebenaran dan keadilan serta penegakan HAM mendukung Komnas HAM untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan pembantaian keji enam syuhada pengawal Habib Rizieq," ujar Aziz, Sabtu (26/12). Aziz menambahkan, pihaknya juga mendorong Komnas HAM membawa pelaku pembunuhan ke pengadilan. Dengan demikian, kata Aziz, para pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal. "Ini wajib. Dunia akhirat akan kami kejar," tegas Aziz Yanu

GenPI.co - Akademisi Abdul Aziz Nasihuddin menyoroti Front Pembela Islam (FPI) yang seolah mengambil alih peran oposisi di pemerintahan Indonesia. Hal itu makin terasa, setelah berulang kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil merangkul rivalnya untuk bergabung ke pemerintahannya. BACA JUGA: Pernyataan Mahfud MD Menggetarkan Jiwa, Pendukung FPI Terdiam Menurut Abdul, kehadiran FPI yang sering berseberangan dengan pemerintah telah membuat keseimbangan tersendiri. Walaupun, langkah politik mereka lebih sering ada di jalanan. "Sebagai satu pilihan (oposisi) saya kira sah-sah saja, itu akan jadi penyeimbang," tegas Abdul kepada GenPI.co pada Jumat (25/12). Abdul menegaskan keberadaan oposisi di sebuah negara menjadi hal yang cukup krusial. BACA JUGA: Hoki 4 Shio Tembus Langit, Siap-siap Bergelimang Uang Akhir Tahun Pasalnya, keberadaan oposisi akan membuat dinamika di sebuah negara berjalan lebih cepat. Namun, Abdul memandang pemerintahan Presiden Jokowi kali ini seperti tidak menging

GenPI.co - Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menilai Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) menjadi target operasi politik pihak tertentu dengan menggunakan hukum. Penilaian itu diungkapkan Munarman setelah Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kembali oleh kepolisian atas kasus kerumunan massa. BACA JUGA: Pernyataan Mahfud MD Menggetarkan Jiwa, Pendukung FPI Terdiam "Ini jelas-jelas habib dijadikan target operasi politik dengan menggunakan instrumen hukum," jelas Munarman dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Kamis (24/12). Hanya saja, Munarman tidak menyebut pihak yang menargetkan Habib Rizieq. Dia hanya menyebut bahwa dua status tersangka ke Habib Rizieq tidak berkaitan dengan penegakan hukum. BACA JUGA: Hoki 4 Shio Tembus Langit, Siap-siap Bergelimang Uang Akhir Tahun "Jadi, ini sama sekali bukan persoalan hukum," tegas Munarman. Menurutnya, atraksi hukum dengan target Habib Rizieq masih akan terus dilakukan. Atraksi tersebut menurut Munarman sebagai drama