0
Thumbs Up
Thumbs Down

Yasonna Tegaskan Unggas Tetap Perlu Diatur dalam RKUHP

Republika Online
Republika Online - Fri, 20 Sep 2019 21:05
Dilihat: 24
Yasonna Tegaskan Unggas Tetap Perlu Diatur dalam RKUHP

JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa pengaturan soal unggas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih dibutuhkan petani. Hal itu diungkapkan Yasonna dalam keterangan persnya di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (20/9).

"Ketentuan pasal ini merupakan materi yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama. Pada saat ini di perdesaan masih diperlukan untuk melindungi para petani," Yasonna.

Revisi KUHP Pasal 278 menyebutkan, "Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II."

"Jadi, setiap orang membiarkan unggas di ternaknya berjalan di kebun justru ancamannya kita buat kategori dua menjadi lebih rendah dari apa yang diatur KUHP. Mengapa ini masih diatu,r kita ini masih ada desa," tambah Yasonna

Dalam KUHP lama Pasal 548 disebutkan bahwa barang siapa tanpa wewenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

"Masyarakat kita banyak yang agraris, banyak petani di mana banyak masyarakat yang membibitkan, nyawah, dan lainnya, ada orang usil dia tidak pidana badan. Dia hanya denda dan itu ada KUHP lama dan di KUHP lama lebih berat sanksinya, nah, kita buat lebih rendah. Jadi, jangan dikatakan mengkriminalisasi," ungkap Yasonna.

Muladi menambahkan, kritik terhadap revisi KUHP dilakukan secara sporadis dan ad hoc. "Artinya, tidak mendasar karena sebenarnya rancangan KUHP ini rekodifikasi total, bukan amendemen, bukan revisi untuk membongkar pengaruh kolonial Belanda 100 tahun, jangan sampai gagal, ditunda boleh tetapi gagal berarti kita cinta penjajahan," kata Muladi.

Dalam merumuskan KUHP, menurut Muladi, tim perumus selalu menggunakan margin appreciation dan testing stone atau batu penguji, yaitu Pancasila, UUD 1945, HAM dan kewajiban HAM, dan asas-asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab.

Pada hari ini, Presiden RI Joko Widodo meminta adanya penundaan pengesahan RKUHP karena masih ada sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang dan berharap pengesahan RKUHP itu dilakukan DPR periode 2019-2024. Presiden juga meminta Yasonna untuk menambah masukan dan mengumpulkan usulan dari masyarakat.

Revisi KUHP dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai sejak Presiden mengeluarkan Surat Presiden berisi kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP pada tanggal 5 Juni 2015 namun selalu tertunda. Sebelumnya, RKUHP dijadwalkan akan disahkan pada rapat paripurna DPR RI, 24 September 2019.



Berita Terkait
  • PDIP Dukung Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP
  • Amnesty International Nilai Keputusan Jokowi Terlambat
  • Yasonna Klarifikasi Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
Berita Lainnya
  • Warga Perantauan di Riau Pilih Pulang Kampung
  • Nafas Pendidikan Yang Berkemajuan

Yasonna Tegaskan Unggas Tetap Perlu Diatur dalam RKUHP

Yasonna Tegaskan Unggas Tetap Perlu Diatur dalam RKUHP

Yasonna Tegaskan Unggas Tetap Perlu Diatur dalam RKUHP

Yasonna Tegaskan Unggas Tetap Perlu Diatur dalam RKUHP

Yasonna Tegaskan Unggas Tetap Perlu Diatur dalam RKUHP

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya