0
Thumbs Up
Thumbs Down

Wiranto: Jangan Ributkan Kursi Menteri untuk Aktivis 98

Republika Online
Republika Online - Mon, 17 Jun 2019 16:56
Dilihat: 18
Wiranto: Jangan Ributkan Kursi Menteri untuk Aktivis 98

JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto enggan mempersoalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberi sinyal akan memberikan kursi menteri bagi aktivis 1998 di kabinet periode mendatang. Wiranto menegaskan, kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan jabatan menteri adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.

"Itu sepenuhnya hak perogratif presiden, nggak usah diributkan, masih lama Oktober," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/6).

Wiranto meyakini Presiden Jokowi memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk mengisi menteri dalam kabinetnya. Karena itu, ia mempercayakan kepada Jokowi sendiri untuk memilih menteri yang akan membantunya dalam menjalankan tugas Pemerintahan.

"Tergantung presiden bagaimana beliau sudah punya pertimbangan-pertimbangan dan saya kira beliau sudahh punya satu rencana jadi nggak usah diributkan dan nggak perlu diintervensi oleh siapapun dan masyarakat," kata Wiranto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal untuk mengisi jabatan menteri di kabinetnya nanti dari kalangan aktivis 1998. Pernyataan Jokowi ini disampaikan saat menghadiri acara rembuk nasional aktivis 1998 di Hotel Sahid Jakarta, Ahad (16/6).

Jokowi memandang, tak sedikit mantan aktivis reformasi yang kini sudah menduduki jabatan penting baik di pemerintahan, parlemen, hingga perusahaan. Namun, lanjutnya, kalangan aktivis '98 belum ada yang mengisi posisi menteri.

"Bisa saja, kenapa tidak dengan kemampuan yang ada. Misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar. Bisa saja di BUMN tetapi selagi saya selalu melihat bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas dan syarat yang sering saya sampaikan," jelas Presiden Jokowi di hadapan hadirin, Ahad (16/6).

Meski menolak untuk menyebut nama atau inisial kandidat kuat dari kalangan aktivis '98, Jokowi menegaskan posisi menteri harus diisi oleh pemimpin yang memiliki karakter kuat dalam mengeksekusi kebijakan. Presiden juga berpesan agar para mantan aktivis '98 mau mengambil peran dalam pembangunan.

Caranya, ujar Jokowi, bisa dengan memberikan evaluasi dan koreksi terhadap langkah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Jokowi merasa tidak keberatan untuk dikritik karena ia mengaku tidak memiliki beban dalam memimpin pemerintahan lima tahun ke depan.

"Jadi keputusan-keputusan yang bila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan. Lagi karena saya sudah tidak memiliki beban apa-apa," katanya.


Berita Terkait
  • Wiranto Respons Rencana YLBHI Gugat Tim Asistensi Hukum
  • Terima Surat Kivlan Zen, Ini Sikap Wiranto
  • Tawaran Kursi Menteri untuk Aktivis 1998
Berita Lainnya
  • Mahasiswa UM Ubah Lumpur Jadi Penyerap Logam Berbahaya
  • Ranieri Berharap yang Terbaik untuk Pelatih Roma Berikutnya

Wiranto: Jangan Ributkan Kursi Menteri untuk Aktivis 98

Wiranto: Jangan Ributkan Kursi Menteri untuk Aktivis 98

Wiranto: Jangan Ributkan Kursi Menteri untuk Aktivis 98

Wiranto: Jangan Ributkan Kursi Menteri untuk Aktivis 98

Wiranto: Jangan Ributkan Kursi Menteri untuk Aktivis 98

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya