-
Dubes Rosan Terpukau Menyaksikan Miniatur Indonesia di World Culture Festival 2023
58 menit lalu -
Santri & Jemaah Majelis Taklim Al Irsyad Dapat Fasilitas MCK dari Sukarelawan Ganjar
57 menit lalu -
TNI AL Kembali Membangun Satu Kapal Harbour Tug Buatan Dalam Negeri
38 menit lalu -
Iwan Bule DorongPerkembangan Industri Rotan Cirebon
54 menit lalu -
Punguan Nai Marata Batubara Yakin Budiman (Ucok) Damanik Akan Isi Kursi Di Senayan
34 menit lalu -
Ini Penampakan Tembok yang Menghalangi Jalan, Warga Siap Merobohkan
34 menit lalu -
Mulai Besok, TikTok Shop Tak Lagi Beroperasi di Indonesia
30 menit lalu -
Parpol Pendukung Ganjar Harus Kampanye Hingga ke Akar Rumput
39 menit lalu -
Pihak Hotel Sultan Minta Perlindungan Menko Polhukam Mahfud MD
19 menit lalu -
Hadir di BIFF 2023, Laura Basuki Catat Sineas Internasional yang ingin Ditemui
15 menit lalu -
3 Kontroversi yang Dibuat Wasit Liga Inggris 2023-2024 Akhir Pekan Lalu meski Ada VAR, Nomor 1 Diprotes Liverpool!
32 menit lalu -
Anak Kandung Tikam Ayah Pakai Pisau Dapur di Depok Terancam 5 Tahun Penjara
34 menit lalu
Wapres: 14 dari 100 Pemuda Tidak Terserap Pasar Kerja
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda Indonesia yang masih tinggi.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Indonesia mencapai 13,93% pada 2022.
"Sekitar 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja," kata Wapres dikutip dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2022, Indonesia memiliki 65,82 juta jiwa penduduk yang berada dalam kelompok umur pemuda (usia 16-30 Tahun) atau 24% dari penduduk Indonesia. Sehingga, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.
"Terutama tentang lapangan kerja yang masih stagnan, kita minta semacam ada langkah-langkah baru dari semua lembaga atau kementerian terkait," ujar Wapres.
Untuk meningkatkan indeks tersebut, Wapres selaku Ketua Pengarah Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kepemudaan, lantas meminta kepada para menteri dan pimpinan lembaga anggota Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kepemudaan (TKNPK) untuk fokus mengatasi kendala di dalam penyelenggaraan kepemudaan, salah satunya kendala dalam rencana aksi Pelayanan Kepemudaan.