-
Israel Intensifkan Serangan Udara dengan Target yang Terkait Iran di Suriah
51 menit lalu -
Tingkatkan Layanan di Jateng, BTN Perluas Jaringan di Lingkungan Kampus
59 menit lalu -
Polres Blitar Berhentikan Truk Mencurigakan, Sita 6.307 Botol Arak Bali
58 menit lalu -
Pengamat Singgung Situasi Geopolitik Dunia Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran
45 menit lalu -
Jadi Cabor Ekshibisi di PON 2024, Lari Trail Pertandingkan 5 Nomor Perlombaan
31 menit lalu -
Dirjen Dukcapil Dorong Percepatan Transformasi Digital Nasional Lewat INA-Pass
51 menit lalu -
Residivis, Warga Jalan Angkola Siantar Terancam 7 Tahun di Simalungun
54 menit lalu -
Polisi Gerebek Dua Pengedar Pil Koplo Saat Patroli, Temukan Alat Isap Sabu-Sabu
29 menit lalu -
Produsen Alat Berat Ini Sebut Indonesia Pasar Paling Penting di Asia Tenggara
44 menit lalu -
Paceklik Kemenangan, Persib Bandung 'Berhasil' Pertahankan Tren Imbang
41 menit lalu -
Kepala BNPB Sebut Adexco 2024 Bisa Ciptakan Teknologi Karya Anak Bangsa Naik Kelas
51 menit lalu -
Co-Founder Hotel Qubika: Pembangunan di IKN Sangat Cepat
50 menit lalu
Wapres: 14 dari 100 Pemuda Tidak Terserap Pasar Kerja
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda Indonesia yang masih tinggi.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Indonesia mencapai 13,93% pada 2022.
"Sekitar 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja," kata Wapres dikutip dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2022, Indonesia memiliki 65,82 juta jiwa penduduk yang berada dalam kelompok umur pemuda (usia 16-30 Tahun) atau 24% dari penduduk Indonesia. Sehingga, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.
"Terutama tentang lapangan kerja yang masih stagnan, kita minta semacam ada langkah-langkah baru dari semua lembaga atau kementerian terkait," ujar Wapres.
Untuk meningkatkan indeks tersebut, Wapres selaku Ketua Pengarah Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kepemudaan, lantas meminta kepada para menteri dan pimpinan lembaga anggota Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kepemudaan (TKNPK) untuk fokus mengatasi kendala di dalam penyelenggaraan kepemudaan, salah satunya kendala dalam rencana aksi Pelayanan Kepemudaan.