0
Thumbs Up
Thumbs Down

Wakil Ketua DPR: Pembangunan IKN Jangan Membebani APBN

Republika Online
Republika Online - Wed, 19 Jan 2022 20:58
Dilihat: 64
Wakil Ketua DPR: Pembangunan IKN Jangan Membebani APBN

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan itu mencuat terkait rencana pemerintah menggunakan APBN, termasuk menggunakan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dalam pembangunan IKN.

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," kata Muhaimin di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Muhaimin meminta pemerintah melakukan perhitungan dengan cermat terkait kebutuhan pembangunan IKN dan menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, ia menyarankan pemerintah perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri dan berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang pada kemudian hari. "Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama Program PEN 2022," katanya.

Muhaimin menegaskan DPR RI berkomitmen mengawal, mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN, dan mengawasi penggunaan APBN. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan pembangunan IKN dibiayai dengan APBN untuk tenor jangka panjang.

"Sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada sehingga kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku, tetapi memberikan jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema jangka panjang," kata Suharso dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN di Gedung DPR, Jakarta baru-baru ini.

Dia beralasan tujuan penggunaan APBN dengan tenor panjang untuk menghindari pembangunan IKN berhenti di tengah jalan karena proses pembangunan IKN akan memakan waktu yang sangat lama. "Untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, maka penganggaran pembiayaan harus ada. Itulah kenapa yang dibuka bukan hanya APBN, yang dibuka adalah skema-skema pembiayaan," jelas Suharso.


Berita Terkait
  • KSP Bantah UU IKN Dibuat Terburu-buru
  • Pembangunan Ibu Kota Baru Dinilai Bebani Keuangan Negara
  • Pansus RUU IKN Jelaskan Nasib Kekhususan DKI
Berita Lainnya
  • Wakil Ketua DPR: Pembangunan IKN Jangan Membebani APBN
  • KPK: Bupati Kabupaten Langkat Diamankan Bersama Pejabat , Swasta, dan ASN

Wakil Ketua DPR: Pembangunan IKN Jangan Membebani APBN

Wakil Ketua DPR: Pembangunan IKN Jangan Membebani APBN

Wakil Ketua DPR: Pembangunan IKN Jangan Membebani APBN

Wakil Ketua DPR: Pembangunan IKN Jangan Membebani APBN

Wakil Ketua DPR: Pembangunan IKN Jangan Membebani APBN

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya