Juergen Klopp Yakin Liverpool akan Kembali ke Final Musim Depan

47 menit lalu
Nasib 300 Ribu Honorer K2 di Ujung Tanduk, Tolong, Berikan Solusi

58 menit lalu
Membludak! Warga Jakarta Antusias Lihat Mobil Formula E di Bundaran HI

53 menit lalu
Satu Rumah di Agam Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

54 menit lalu
Thibaut Courtois Jadi Pemain Terbaik Final Liga Champions, Klopp: Ada yang Salah

45 menit lalu
Twitter Berencana Rilis Fitur 'Circle' ke Banyak Pengguna

47 menit lalu
Hari Pertama WSL 2022, Peselancar Indonesia Kalahkan Peringkat Satu Dunia

39 menit lalu
Tafsir Pesan Jokowi, Wacana Presiden Tiga Periode Hidup Lagi

40 menit lalu
Wow! Dalam Sehari Raffi Ahmad Bisa Bermain Cinta Hingga 5 Kali

48 menit lalu
Di Dalam Dompet Bermotif Bunga Tersimpan Barang Haram Jenis Sabu-sabu

41 menit lalu
Marc Marquez Harus Jalani Operasi Lagi, Pol Espargaro: Kehilangannya Jadi Masalah bagi Honda

28 menit lalu
Tragis! Feroza Tabrakan dengan Mobil Pikap, Lima Penumpang Hilang Tercebur ke Laut

22 menit lalu

Suara Lantang Wagub Riza Patria, Siap Sanksi Perusahan Bandel

genpi - Sun, 23 Jan 2022 03:45

Dilihat: 77

GenPI.co - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta perusahan di wilayahnya tidak membandel dalam membatasi kuota pekerja di tengah pandemi covid-19.

Riza Patria mengatakan, tidak segan memberikan sanksi kepada perusahan yang membandel.

Sebab, kapasitas 50 persen harus diterapkan guna mencegah penyebaran covid-19.

"Semua ada sanksi tentu," tegas Riza Patria, Rabu (19/1).

Riza Patria menjelaskan, minta Satgas Covid-19 untuk terus meningkatkan pengetatan, penegakan, dan pemberian sanksi kepada semua unit-unit kegiatan jika ada yang melanggar.

Menurut Riza Patria, hal itu agar tidak ada perusahan yang coba-coba membandel.

"Apakah perkantoran, mall, pasar, tempat-tempat umum dan lainnya jika didapati melanggar akan dijatuhi sanksi," jelas Riza Patria.

Diketahui, Jakarta mulai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 2 hingga 24 Januari 2022.

Alhasil, sejumlah aturan diperketat, seperti aturan WHO, yakni kapasitas maksimal 50 persen.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2022 tentang perpanjangan PPKM di wilayah Jawa dan Bali.(*)

Simak video pilihan redaksi berikut ini:

Sumber: genpi