0
Thumbs Up
Thumbs Down

Suap & Gratifikasi Nurhadi, KPK & Hakim MA Diminta Patuhi SEMA 2002

okezone
okezone - Wed, 05 Aug 2020 20:01
Dilihat: 45
Suap & Gratifikasi Nurhadi, KPK & Hakim MA Diminta Patuhi SEMA 2002

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para hakim hingga hakim agung sehubungan dengan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi tersangka Nurhadi Abdurachman.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, pihaknya telah membaca pemberitaan media massa bahwa KPK telah memeriksa maupun memanggil beberapa orang hakim termasuk tiga hakim agung sebagai saksi untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara dengan tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman.

Abdullah menyatakan, hakikatnya telah ada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-undang. SEMA tersebut, kata dia, diterbitkan pada September 2020 dan ditandatangani oleh Ketua MA saat itu Bagir Manan.

"Kalau masalah penyidikan, silakan. Tapi siapa yang mau disidik? Ini ada rambu-rambu. Tidak setiap orang yang ada hubungannya langsung dengan perkara itu bisa disidik, bisa diperiksa sebagai saksi. Hakim, Panitera, semua pejabat pengadilan itu sudah diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2002. Ini termasuk mengatur (pemanggilan) terhadap hakim agung, mereka pejabat pengadilan negara kan," tegas Abdullah saat berbincang dengan Koran Sindo di ruangan kerjanya, di Gedung MA, Rabu (5/8/2020).

Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang ini membeberkan, SEMA Nomor: 4 Tahun 2002 mengatur dua hal penting. Pertama, pejabat pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan. Kedua, pejabat pengadilan dapat memenuhi panggilan undangan tersebut apabila diminta untuk membahas rancangan Peraturan Perundang-undangan atau memberikan pertimbangan hukum sebagai sumbangan pemikiran.

"Tidak bisa diperiksa kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Misalnya hakimnya itu sendiri menerima suap," ungkapnya.

Baca Juga : Perempuan Paruh Baya Tewas Bakar Diri, Diduga Mengidap Ganguan Jiwa

Baca Juga : Ridwan Kamil Sebut Jabar Sudah Lakukan 160 Ribu Tes Swab

Abdullah membeberkan, satu hakim tinggi yang telah diperiksa KPK serta satu ketua pengadilan negeri dan tiga hakim yang dijadwalkan sebelumnya masuk kategori melaksanakan tugas yustisial. Tiga hakim agung yang dimaksud oleh Abdullah yakni Panji Widagdo, Syamsul Maarif, dan Sudrajad Dimyati. Menurut Abdullah, tiga orang hakim agung tersebut pasti sudah memahami adanya SEMA Nomor: 4 Tahun 2002 dan bukan sengaja menghindari panggilan KPK.


"Para Yang Mulia (tiga hakim agung) itu sudah paham betul tentang SEMA Nomor: 4 Tahun 2002," ujarnya.

Sumber: okezone

Suap & Gratifikasi Nurhadi, KPK & Hakim MA Diminta Patuhi SEMA 2002

Suap & Gratifikasi Nurhadi, KPK & Hakim MA Diminta Patuhi SEMA 2002

Suap & Gratifikasi Nurhadi, KPK & Hakim MA Diminta Patuhi SEMA 2002

Suap & Gratifikasi Nurhadi, KPK & Hakim MA Diminta Patuhi SEMA 2002

Suap & Gratifikasi Nurhadi, KPK & Hakim MA Diminta Patuhi SEMA 2002

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya