JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal rasio utang Indonesia dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah siang ini. Menurutnya, semua negara mengalami kenaikan rasio utang saat pandemi terjadi sebagai konsekuensi dari defisit yang melebar.

"Kebijakan APBN Indonesia, fiskal kita mendorong ekonomi dan termasuk tools untuk penggunaan utang. Semua negara tadi menggunakan defisit, alias menggunakan utang dalam rangka menahan shock atau guncangan," ujar Sri, Selasa (30/5/2023).

BACA JUGA:

Hadapi Tantangan Global, Sri Mulyani Pastikan Defisit APBN dan Utang Terkendali

Namun efektivitas dari penggunaan fiskal termasuk utang bisa dilihat. Kenaikan utang dibandingkan dengan kenaikan PDB nominal disebabkan karena pemerintah mampu mendorong melalui defisit fiskal.

"Untuk USD206,5 miliar utang, kita lihat Indonesia mampu menaikkan nominal PDB ke USD276,1 miliar. Ini berarti kita menghasilkan USD1,68 tambahan PDB yang dihasilkan per 1 dolar tambahan utang," ungkap Sri.

Rasio utang Vietnam dinilai cukup efektif, naik USD18,2 miliar dan kenaikan PDB-nya sangat tinggi, karena FDI capital inflow, investasi yang ke luar dari China masuk ke Vietnam luar biasa besar hingga USD102 miliar. Sehingga, Vietnam berhasil mendapatkan tambahan PDB sebesar 5,61 dolar per 1 dolar tambahan utang.

BACA JUGA:

Utang BUMN Karya di Himbara Sisa Rp70 Triliun, Ini Rinciannya

"Namun, ini adalah dua negara yang cukup exceptional, karena kenaikan dari utang pemerintah menyebabkan kenaikan nominal PDB lebih besar dari kenaikan utangnya. Kita bandingkan beberapa negara emerging yang comparable dengan Indonesia, dan bahkan negara maju," ungkap Sri.

Dia mencontohkan India, kenaikan utang pemerintah USD932,4 miliar, hampir USD1 triliun. Sementara kenaikan nominal PDB-nya hanya USD683,5 miliar. Artinya untuk India, satu dolar utangnya menghasilkan 0,73 dolar dari nominal PDBnya.