Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua Thailand Open 2021

54 menit lalu
Ini Pesan Anggota DPR untuk Calon Kapolri Listyo Sigit

31 menit lalu
Jenazah Pramugari SJ 182 Mia Tresetyani Tiba di Denpasar

58 menit lalu
6 Potensi Cadangan Batu Bara Ada di Wilayah Ini

48 menit lalu
Kapasitas Produksi Vaksin Covid-19 Milik Bio Farma Bertaraf Dunia, Ini Maksudnya

44 menit lalu
Listyo Sigit akan Tuntaskan Kasus yang Jadi Perhatian Publik

52 menit lalu
Semoga Florian Wirtz Tak Ikuti Jejak Kai Havertz

55 menit lalu
AS Roma Kembali Teledor, Lakukan 6 Pergantian Pemain Saat Dikalahkan Spezia di Coppa Italia

45 menit lalu
Jelang Pelantikan, Begini Nasib Kebijakan Ekonomi AS-Indonesia di Era Biden

34 menit lalu
Erick Thohir Cerita Atur Anggaran Kementerian BUMN di Tengah Covid-19

53 menit lalu
Chelsea Cari Pelatih Berpengalaman untuk Gantikan Frank Lampard

39 menit lalu
Jokowi Saksikan Penyerahan Santunan dari Sriwijaya Air kepada Keluarga Korban SJ 182, Sebegini Nilainya

35 menit lalu

Simak Skema Perubahan Sistem Gaji PNS

okezone - Fri, 27 Nov 2020 20:51

Dilihat: 59

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Direktorat Kompensasi ASN tengah berupaya mempercepat penyiapan bahan perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses menuju reformasi sistem pangkat dan penghasilan (gaji dan tunjangan) serta fasilitas PNS, sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang ASN.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara mengatakam diharapkan hasilnya nanti dapat mempercepat proses perumusan kebijakan teknis tentang pangkat, gaji, tunjangan dan fasilitas PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP tentang Pangkat PNS dan PP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS.

"Dalam prosesnya, BKN terus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, termasuk juga dengan Pemerintah Daerah," kata Paryono di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Kata dia, proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 UU ASN dan mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disimplifikasi menjadi hanya terdiri dari komponen Gaji dan Tunjangan.

Sumber: okezone