0
Thumbs Up
Thumbs Down

RUU Omnibus Law Atur Penindakan terhadap Perusak Lingkungan

okezone
okezone - Fri, 14 Feb 2020 17:40
Dilihat: 23
RUU Omnibus Law Atur Penindakan terhadap Perusak Lingkungan

JAKARTA - Revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang ada di dalam RUU Cipta Kerja (RUU Omnibus Law) membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dapat menindak tegas pelaku perusak lingkungan.

Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono menjelaskan, penegakan hukum lingkungan akan semakin diperkuat dengan RUU Omnimbus Law.

Baca Juga: Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR

''Pada RUU Omnibus Law, penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum. Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar dan perusak lingkungan, karena pasal pidana tetap dipertahankan,'' ungkap Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono dalam keterangannya, Jumat (14/2/2020).

Dalam RUU Omnibus Law setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hal ini prinsip ultimum remedium yang diterapkan.

Sementara untuk pelanggaran-pelanggaran teknis yang membutuhkan langkah koreksi (corrective action), kata dia, tetap dilakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif paksaan pemerintah. Mulai dari pembekuan dan pencabutan izin hingga denda.

Terkait perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menggunakan B3 atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Adapun kalimat dalam RUU yang berbunyi "...tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" tidak akan menghilangkan makna pertanggung jawaban mutlak, di mana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan."

''Sehingga perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah B3, B3 atau yang beresiko tinggi yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan,'' tegas Bambang.


RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan pemerintah kepada Ketua DPR RI, Rabu (12/2) lalu, terdiri dari 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal. Keseluruhan draf ini akan dibahas pemerintah dengan DPR melalui tujuh komisi yang terlibat melalui mekanisme DPR.

Sumber: okezone

RUU Omnibus Law Atur Penindakan terhadap Perusak Lingkungan

RUU Omnibus Law Atur Penindakan terhadap Perusak Lingkungan

RUU Omnibus Law Atur Penindakan terhadap Perusak Lingkungan

RUU Omnibus Law Atur Penindakan terhadap Perusak Lingkungan

RUU Omnibus Law Atur Penindakan terhadap Perusak Lingkungan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya