0
Thumbs Up
Thumbs Down

Rugikan Masyarakat, Pakar Nilai Pemutusan Kerjasama BPJS dan Rumah Sakit Harus Dihindari

covesia
covesia - Fri, 06 Dec 2019 13:38
Dilihat: 23
Rugikan Masyarakat, Pakar Nilai Pemutusan Kerjasama BPJS dan Rumah Sakit Harus Dihindari

Covesia.com - BPJS Kesehatan Cabang Padang memutuskan kerjasama dengan RSI Siti Rahmah per 1 Januari 2020.Sebelumnya BPJS Juga telah memutuskan kerjasama dengan Semen Padang Hospital per 1 Juni 2019 lalu.

Menanggapi hal ini, Pengamat Hukum Kesehatan Universitas Eka Sakti (Unes) Firdaus Diezo menilai pemutusan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit seharusnya dapat dihindari karena akan merugi masyarakat.

Firdaus mengakatakan secara teori pemutusan kerjasama ini tentu telah dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya.

Pertama, ungakap Firdaus, RS tidak terakreditasi "RS tidak terakreditasi ini bisa disebabkan karena aksesnya yang jauh dijangkau masyarakat, kemudian kurangnya tenaga dokter," ungkapnya saat dihubungi Covesia.com melalui telepon, Jumat (6/12/2019).

Kemudian, moral azab atau moral yang buruk. "Pasien sebagai pihak yang lemah tidak tahu kapan dia sakit, dimana dia sakit dan bagaimana diagnosanya kadang dihadapkan dengan mental medis yang buruk. Kebayangkan? padahal bisa diklaim BPJS tapi disebutkan ke pasien tidak harus tangungan mandiri. Nanti disini mereka secara diam-diam juga mengajukan klaim ke BPJS," paparnya.

Terakhir menurut Firdaus hal yang bisa menyebabkan putus kontraknya BPJS dengan RS karena Fraud atau dikenal dengan kecurangan, seperti penggelembungan klaim yang tentunya ini salah satu penyebab terjadinya defisit BPJS di Indonesia.

Lebih lanjut ia mengatakan pihak terkait seperti BPJS, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan harusnya segera membuka ke publik penyebab terjadinya pemutusan kerjasama ini sehingga tak muncul paradigma-paradigma yang seakan-akan ini kesalahan BPJS.

Ia juga menyakini pemutusan kerjasama ini bukan disebabkan oleh BPJS yang tak mampu mebayar rumah sakit karena sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2011 sudah dijelaskan bahwa BPJS tak akan terkena UU kepailitan.

"Jadi artinya BPJS tidak akan pailik karena BPJS dibawah presiden langsung sehingga apapun yang akan terjadi, entah negara ini krisis moneter BPJS tetap harus yang utama diselamatkan karena ia harus memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat," tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa pencabutan ini tentunya juga untuk kebaikan peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi.


(utr)

Sumber: covesia

Rugikan Masyarakat, Pakar Nilai Pemutusan Kerjasama BPJS dan Rumah Sakit Harus Dihindari

Rugikan Masyarakat, Pakar Nilai Pemutusan Kerjasama BPJS dan Rumah Sakit Harus Dihindari

Rugikan Masyarakat, Pakar Nilai Pemutusan Kerjasama BPJS dan Rumah Sakit Harus Dihindari

Rugikan Masyarakat, Pakar Nilai Pemutusan Kerjasama BPJS dan Rumah Sakit Harus Dihindari

Rugikan Masyarakat, Pakar Nilai Pemutusan Kerjasama BPJS dan Rumah Sakit Harus Dihindari

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya