Suporter Tuduh Erick Thohir Tidak Jujur soal Alasan FIFA Coret Indonesia

50 menit lalu
Dua ASN Pemprov Kepri Ditangkap Polisi, Salah Satunya Ternyata Anak Mantan Gubernur

39 menit lalu
Jurgen Klopp Sulit Menerima Kenyataan Liverpool Dibantai Manchester City 1-4

57 menit lalu
Marselino Ferdinan Debut sebagai Starter, KMSK Deinze Menang Telak 5-0

43 menit lalu
Berbagai Cara Menyantap Baguette, Roti Khas Perancis yang Berukuran Panjang

48 menit lalu
Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina: Alex Marquez Mengejutkan

43 menit lalu
Penahanan Pendiri KSP Indosurya Hambat Proses Homologasi

31 menit lalu
PSS Datang Bertamu, Pelatih PSIS: Ini Peluang Kami Meraih Tiga Poin

30 menit lalu
Badaruddin Hilang Terseret Arus Sungai Ameroro Konawe

32 menit lalu
Danlantamal IX Gelar Syukuran dan Tradisi Kenaikan Pangkat Prajurit dan PNS

26 menit lalu
Mak Ganjar Dukung Kemajuan Usaha Kue Kering di Kabupaten Gresik

34 menit lalu
Profil Gianni Infantino, Bos Besar FIFA yang Putuskan Indonesia Batal jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

18 menit lalu

RTRW Tabanan Wajib Tuntas Tahun 2023

Nusabali - Sat, 04 Feb 2023 10:58

Dilihat: 91

Saat ini progres pengerjaan sedang dalam tahapan persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dewan pun berharap RTRW ini segera tuntas di tahun 2023 dan menjadi Perda. Sebab jika lama menunggu, ditakutkan banyak pelanggaran utamanya maraknya pembangunan yang tak dilengkapi dengan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Sebelumnya RTRW tak tuntas-tuntas lantaran tidak sinkronnya data pusat dengan Tabanan terutama dalam menentukan LSD (lahan sawah dilindungi). Pusat dalam hal ini Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasan Tanah, mencatat LSD di Tabanan seluas 19.100 hektare.

Sementara daerah mencatat LSD seluas 16.100 hektare. Padahal data ini didapatkan berdasarkan catatan dari pusat. Namun setelah dicek catatan 19.100 hektare tersebut ternyata banyak lahan sudah milik investor, namun belum dibangun.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengatakan, dewan komitmen akan mengawal tuntasnya RTRW di tahun 2023. Karena jika lama tak tuntas dikhawatirkan banyak pelanggaran. Apalagi saat ini untuk membuat izin sudah masuk dalam sistem OSS (online single submission) artinya lebih mudah. "Terakhir kami dapat informasi dari Bagian Tata Ruang masih dalam persetujuan substansi," ujar politisi PDIP ini, Jumat (3/2).

Dia mengakui sebelumnya RTRW belum tuntas karena tak sinkronisasinya LSD. Namun segala kekurangan ini tetap harus diikuti prosedurnya secara bertahap. Hanya saja tak boleh menunggu lama, intinya berapa pun yang disetujui pusat terkait LSD yang akan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) akan diikuti. "Kami pastikan dalam revisi (Perda RTRW) nanti tetap mempertahankan luas LP2B minimal 18,5 persen," tandas Eka Nurcahyadi. *des

Sumber: Nusabali