Menkeu Berpesan Begini Soal Dana PMN, BTN Pastikan Hasil Rights Issue Tepat Sasaran

59 minutes ago
Hasil Babak Pertama Napoli vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023: Victor Osimhen Bawa Partenopei Unggul 1-0

48 minutes ago
Hasil Babak Pertama Real Madrid vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2022-2023: Sengit, Los Blancos dan La Real Masih 0-0

43 minutes ago
Lazio vs Fiorentina: I Biancoceleste Gusur AC Milan dari 4 Besar

53 minutes ago
Cetak Sejarah Usai Tampil di Final Indonesia Masters 2023, Chico Aura Dwi Kirim Pesan Menyentuh untuk Warga Papua

22 minutes ago
Saat Hamengku Buwono IX Kendarai Mobil Merah Lalu Masuk ke Laut Selatan

54 minutes ago
Pimpin Negara ASEAN, Indonesia Ciptakan Solusi Positif bagi Dunia

45 minutes ago
Raffaele Palladino 2 Kali Kalahkan Juventus: Ini Kenangan Terindah

30 minutes ago
Kisah Tumenggung Bahurekso Tapa Ngalong, Lalu Tumpas Kerajaan Jin di Alas Roban

21 minutes ago
3 Berita Artis Terheboh: Fakta Kondisi Indra Bekti, Kiky Saputri Tak Menyangka

21 minutes ago

RKUHP Disahkan DPR, Aktivis di Bali Sesalkan Pasal Karet yang Merugikan Rakyat

Nusabali - Tue, 06 Dec 2022 21:45

Dilihat: 76

RKUHP Disahkan DPR, Aktivis di Bali Sesalkan Pasal Karet yang Merugikan Rakyat

Meskipun KUHP baru ini akan mengalami masa transisi selama 3 tahun untuk sosialisasi dan berlaku efektif pada tahun 2025, namun beberapa pihak menilai pasal-pasal yang termaktub didalamnya bisa berpotensi menjadi pasal karet yang merugikan rakyat.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali, Made Krisna Dinata menyesalkan banyaknya permasalahan terhadap pasal-pasal di draft RKUHP yang telah disahkan tersebut.

"Banyak pasal yang bersifat karet dan mengancam hak-hak fundamental rakyat, utamanya dalam beraspirasi dan mengemukakan pendapat, terlebih lagi tumpulnya sanksi bagi penjahat lingkungan," jelasnya saat dikonfirmasi .com, Selasa (6/12/2022).

Selain itu terkait pasal-pasal karet yang masih terakomodir tersebut, Krisna Dinata menilai akan menjadi potensi kesewenangan untuk menjerat siapa saja ke jeruji besi akibat melakukan kritik yang ditafsir dianggap menghina.

Beberapa pasal yang kerap menjadi atensi bagi setiap aktivis, karena berpotensi menimbulkan dampak masalah di masa mendatang, sebab pasal tersebut bisa digunakan untuk membungkam aspirasi masyarakat.

Seperti Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah, lalu Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana mengatakan jika sejarah demokrasi di Indonesia telah menunjukan bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden serta pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara telah dihapus sebelumnya.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No : 013-022/PUU-IV/2006 dan putusan MK No : 6/PUU-V/2007, dengan alasan bahwa pasal tersebut bertentangan terhadap kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan maupun tulisan.

Selain itu dia menyesalkan pasal karet dan bermasalah yang terakomodir senyatanya telah bertentangan dengan hak-hak dasar serta kebebasan warga negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 terutama pasal 28.

"DPR yang mengesahkan draft RKUHP yang penuh pasal karet dan bermasalah ini sama dengan ingin membangkitkan pasal warisan jaman kolonial yang ingin membungkam suara kritis rakyat, dan sangat bertentangan dengan semangat reformasi, terlebih dalam berbagai pembahasannya tidak melibatkan partisipasi publik dan pengesahannya seakan dikebut," sesalnya. *aps

Sumber: Nusabali