0
Thumbs Up
Thumbs Down

Rizal Ramli dan Refly Harun Minta MK Hapus PT 20 Persen

Republika Online
Republika Online - Mon, 21 Sep 2020 19:45
Dilihat: 36
Rizal Ramli dan Refly Harun Minta MK Hapus PT 20 Persen

JAKARTA -- Aturan ambang batas pencalonan presiden dan wapres atau presidential treshold (PT), kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Rizal Ramli dan Refly Harun sebagai pemohon meminta agar PT 20 persen dihapus.

"Permohonan ini bukan menurunkan PT, tapi menghilangkan PT sama sekali. Karena kami berdalil bahwa PT bertentangan dengan sejumlah pasal dalam konstitusi," ujar Refly dalam sidang pendahuluan di hadapan hakim MK secara virtual, Senin (21/9).

Refly menjelaskan, argumentasi yang ia berikan terkait fakta yang terjadi pascaPemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Dia melihat, hak konstitusional setidaknya empat partai politik (Parpol) hilang untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Partai-partai itu, yakni Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, dan Perindo.

"Padahal seperti kita tahu menurut UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa paslon diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta pemilu sebelum pemilu. Jadi kami anggap, mengajukan paslon capres dan cawapres itu adalah hak konstitusional yang seharusnya tidak boleh dihilangkan dalam peraturan di bawahnya," kata Refly.

Pada Pilpres 2019, keempat partai itu tidak bisa mengajukan calon karena tidak memiliki sama sekali kursi di parlemen dan satu suara pun. Dengan begitu, mereka kehilangan hak untuk mengajukan pasangan calon. Itu disebut tidak sejalan dengan anggapan mereka bisa bergabung dengan Parpol lain untuk mencapai 20 persen suara.

"Lalu kami juga anggap PT bertentangan dengan pasal mengenai jurdil dalam pelaksanaan pemilu karena kami melihat bahwa pemilu itu sudah tidak jurdil. Terutama tidak jurdilnya ketika kemudian ada pembedaan perlakukan antara peserta pemilu," katanya.

Dia menilai ada banyak hal yang bersifat nonkonstitusional dalam aturan itu. Selain dapat membuat demokrasi kriminal atau demokrasi para cukong, pihaknya mengengarai peraturan itu digunakan sebagai cara untuk menghilangkan persaingan di dalam kontes demokrasi. Dia juga merasakan terjadinya pembelahan masyarakat akibat peraturan itu.

"Ini terjadi pascaPilpres 2014 dan 2019 dengan dua paslon yang justru menurut kami akan makin bahayakan eksistensi negara dan demokratisasi di Indonesia," jelasnya


Berita Terkait
  • MK Peru Tolak Tangguhkan Pemakzulan Presiden Martin Vizcarra
  • Batas Usia Pensiun Pekerja Digugat ke MK
  • Din Syamsuddin dan Amien Rais Ajukan Lagi Pengujian UU Covid
Berita Lainnya
  • Sunnah Bersin Didoakan, Lebih 3 Kali Waspada Penyakit Ini
  • Anggotanya Sebut Imam Masjid Covid-19, Gugus Kepri Bantah

Rizal Ramli dan Refly Harun Minta MK Hapus PT 20 Persen

Rizal Ramli dan Refly Harun Minta MK Hapus PT 20 Persen

Rizal Ramli dan Refly Harun Minta MK Hapus PT 20 Persen

Rizal Ramli dan Refly Harun Minta MK Hapus PT 20 Persen

Rizal Ramli dan Refly Harun Minta MK Hapus PT 20 Persen

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya