0
Thumbs Up
Thumbs Down

Ridwan Kamil Usulan Tiga Hal Terkait Prokes ke Pemerintah

Republika Online
Republika Online - Sun, 25 Jul 2021 14:19
Dilihat: 43
Ridwan Kamil Usulan Tiga Hal Terkait Prokes ke Pemerintah

BANDUNG -- Pemerintah pusat kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk terus mengampanyekan protokol kesehatan 3M. Yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun di era PPKM Level.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tiga hal kepada Menko Marves Luhut Pandjaitan. Pertama, Ridwan Kamil mengusulkan agar ada keputusan final istilah prokes untuk disampaikan ke masyarakat.

Pasalnya, kata dia, di Jabar kampanye yang berjalan adalah 5M, yakni 3M plus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jika ada perubahan istilah Ridwan Kamil khawatir masyarakat bingung.

"(Kampanye) Di bawah sudah bukan 3M tapi 5M. Jadi spanduk di desa-desa itu bahasa publiknya sudah lama 5M bukan 3M. Jadi kalau sekarang harus balik lagi dari 5M ke 3M, tidak masalah juga. Cuma nanti ada pertanyaan dari publik berarti 2M yang kemarin itu gimana," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, akhir pekan ini.

Kedua, kata dia, terkait penggunaan istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jika pemerintah kembali menggunakan istilah 'new normal' maka akan kembali seperti 2020 ketika pertama kali pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

"Mohon izin kita hindari juga kata new normal lagi Pak. Sudah disepakati juga narasinya adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jadi kalau menarasikan kembali dengan kalimat new normal balik lagi ke istilah tahun 2020," katanya.

Ketiga, kata dia, Emil mendorong penggunaan aplikasi dan teknologi yang sama dalam memantau mobilitas masyarakat, agar tidak ada perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemda.

Emil mencontohkan, disiplin pakai masker dan jaga jarak jika mengacu pada data aplikasi pemantauan, tingkat kedisiplinan warga Jabar dalam memakai masker adalah 86 persen, dan menjaga jarak 83 persen.

Namun, kata dia, data tersebut berbeda dengan data berdasarkan aplikasi pemantauan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan berada di bawah 75 persen.

Emil pun tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi dari Google, Facebook, dan lain- lain. Namun cara mengukurnya harus satu patokan agar tidak ada perbedaan data. Sebab, pejabat publik di daerah harus terus berkomunikasi dengan masyarakat sehingga datanya harus sinkron. "Mohon izin kepada Kepala BNPB (teknologi) perlu disinkronisasi," katanya.


Berita Terkait
  • Ketua DPD Minta Kepala Daerah Evaluasi Penanganan Covid-19
  • Pemprov Jabar Percepat Realisasi Anggaran Penanganan Covid
  • DPR Tak Benarkan Kekerasan Selama Penanganan Covid-19
Berita Lainnya
  • India Catat Hampir 40 Ribu Kasus Baru Covid-19 dalam Sehari
  • Penanganan Pandemi Butuh Sinergi dengan Tokoh Agama

Ridwan Kamil Usulan Tiga Hal Terkait Prokes ke Pemerintah

Ridwan Kamil Usulan Tiga Hal Terkait Prokes ke Pemerintah

Ridwan Kamil Usulan Tiga Hal Terkait Prokes ke Pemerintah

Ridwan Kamil Usulan Tiga Hal Terkait Prokes ke Pemerintah

Ridwan Kamil Usulan Tiga Hal Terkait Prokes ke Pemerintah

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya