JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Waskita yang saat ini bermasalah tidak mempengaruhi progres pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Menurut Juru Bicara Endra S Atmawidjaja, hal itu dikarenakan pada proyek pembangunan IKN ada Kerjasa Operasional (KSO) untuk sebuah perusahaan untuk menyelesaikan sebuah proyek terutama yang didanai menggunakan APBN. Sehingga saat ini progres pembangunan IKN yang ditangani oleh Waskita Karya saat ini progresnya tidak terpengaruh dengan kondisi keuangan Waskita saat ini.

BACA JUGA:

3 Tol Waskita Karya yang Dijual Tahun Ini

"Kalau sampai sekarang kita belum melihat ada perlambatan, artinya masih on schedule dan APBN kan dari sisi anggaran sudah secure (aman)," ujar Jubir Endra saat Jumpa Pers di Kantornya, Sabtu (27/5/2023).

Setidaknya ada enam proyek IKN yang dikerjakan Waskita Karya, seperti Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4, Tol IKN Segmen 5A, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung, Kementerian Koordinator 3, Kementerian Koordinator 4, dan IPAL 123. Diketahui total nilai kontrak enam proyek IKN tersebut mencapai Rp4,16 triliun.

BACA JUGA:

Sri Mulyani Tunda Cairkan PMN Waskita Karya, Erick Thohir: Ada Jalan Lain

"Pembangunan IKN sudah ada di DIPA uangnya, begitu sudah sampai progres tertentu bisa langsung dibayarkan, dia (Waskita) Punya KSO jadi tidak ada masalah cashflow untuk proyek-proyek IKN," sambung Endra.

Belakangan kondisi keuangan perusahaan pelat merah itu tengah menjadi sorotan. Pasalnya hasil audit investigasi BPKP (Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perkara utang perusahaan yang mencapai Rp84,37 triliun per 31 Maret 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari posisi Desember 2022 yang berada di angka Rp 83,98 triliun. Hal itu menyusul dari adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Direktur Utama perusahaan, Destiawan Soewardjono.