-
Kejari Jelaskan Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah di Sleman
52 menit lalu -
Kajol Indonesia Dukung Ganjar Beri Bantuan BPJS dan Oli Murah Untuk Diver Ojol di Bogor
52 menit lalu -
Respons La Nyalla Soal Klaim Erick Thohir Didukung 60 Voters
48 menit lalu -
Kieran Trippier Sebut Declan Rice Lebih Baik daripada Casemiro
54 menit lalu -
Majed Osman Cetak Gol Tunggal, Dewa United Menang Atas Borneo FC
28 menit lalu -
Kapolri: Satgas Damai Cartenz Cari Keberadaan Pilot Susi Air
44 menit lalu -
Persiapan Mudik Lebaran 2023: Jasa Raharja Survei Jalur Pantura
43 menit lalu -
Kabar Baik, PT ASDP Menerapkan Ramah Lingkungan di Pelabuhan
57 menit lalu -
Gregor Kobel Optimistis dengan Kans Juara Borussia Dortmund
48 menit lalu -
BMKG: Jayapura Diguncang 4 Kali Gempa Malam Ini
37 menit lalu -
5 Negara Top Dunia yang Pernah Dikalahkan Bolivia sang Calon Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 Juara Piala Dunia 3 Kali!
32 menit lalu -
Direktur Persib Bandung Sebut Erick Thohir Berhasil Ciptakan Hasil Gemilang
59 menit lalu
Presiden Jokowi: Jangan Berhenti di Nikel Meski digugat Uni Eropa

GenPI.co - Presiden Jokowi terus mendorong jajarannya untuk terus melakukan hilirisasi terhadap bahan-bahan tambang yang dimiliki Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat.
Presiden meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja.
"Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh," ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Rabu, 30 November 2022.
Kepala Negara mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar AS.
Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah, pada tahun 2021 ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar AS atau Rp300 triliun lebih.
Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Indonesia kalah dalam kasus tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya agar melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksit.
"Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah," jelas Jokowi.
"Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop, cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada," tegasnya.
Presiden pun menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia.
Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat.
Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju.
"Kalau kita digugat saja takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju. Saya sampaikan kepada menteri 'Terus, tidak boleh berhenti'. Tidak hanya berhenti di nikel tetapi terus yang lain," pungkasnya.(*)
Lihat video seru ini: