0
Thumbs Up
Thumbs Down

Prasetyo Edi: Pindah Ibu Kota Berdampak ke Ekonomi, Jauh Kalau Ada Unjuk Rasa

Republika Online
Republika Online - Thu, 27 Jan 2022 05:15
Dilihat: 95
Prasetyo Edi: Pindah Ibu Kota Berdampak ke Ekonomi, Jauh Kalau Ada Unjuk Rasa

JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan berdampak pada perekonomian di Jakarta. Salah satunya, kata Prasetyo, hal itu akan meminimalisir terganggunya ekonomi akibat faktor keamanan karena banyaknya aksi demonstrasi.

"Pemindahan Ibu Kota tentu kami dukung. Pemindahan tersebut ada dampak ekonominya, kan jauh, kalau ada unjuk rasa, atau apa pun," katanya, Rabu (26/1/2022).

Lebih lanjut, Prasetyo mengaku aneh pada masyarakat yang menilai presiden sebagai kepala pemerintahan selalu salah. Padahal, kata dia, dengan pemindahan IKN, juga dapat meningkatkan pertumbuhan di daerah yang jadi ibu kota baru tersebut seperti Jakarta."Sekarang kan kelihatan metropolitan contohnya kawasan dari Thamrin sampai Sudirman. Kemudian dulu kami tidak punya MRT, sekarang minimal Lebak Bulus sampai HI sudah ada, sekarang diteruskan lagi sampai Kemayoran," ucapnya.

Walaupun Ibu Kota dipindahkan, Prasetyo menyebut bahwa status kekhususan daerah masih menjadi pertimbangan pemerintah."Kalau tidak, dampak politiknya beda. Akan ada Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2 dan sebagainya. Padahal daerah Jakarta tidak terlalu besar dan padahal penyangganya besar," ucapnya.


Pemerintah mulai menyiapkan peraturan turunan Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) untuk mendukung eksekusi di lapangan dan perumusannya tetap sesuai prosedur dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Segala aspek teknis pendukung IKN akan diatur dalam regulasi turunan, mulai dari pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaannya, tata pengelolaan pemerintahan, hingga masa transisi dan pentahapan relokasi.

UU IKN dan regulasi turunannya adalah basis krusial dalam pelaksanaan pemindahan IKN sehingga isi dan proses penyusunannya secara transparan akan selalu disampaikan kepada publik.

Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang paripurna, Selasa 18 Januari 2022, dalam sidang tersebut mayoritas fraksi menyetujui pengesahan UU IKN kecuali fraksi PKS. Adapun, periode 2022-2024, dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR dan perumahan.

Hal ini termasuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga (K/L) pusat tahap awal sebanyak 500 ribu.

Berita Terkait
  • Legislator Asal Kalimantan Minta Edy Mulyadi Segera Diproses Hukum
  • Legislator: Pemindahan IKN Perkokoh Wawasan Nusantara
  • Bicara Sejarah, Ridwan Kamil: Jakarta tidak Pernah Didesain Sebagai Ibu Kota
Berita Lainnya
  • Martial Buka Kesempatan Hengkang dari MU Secara Permanen
  • 11 Ribu Timbangan jadi Target Tera Ulang di Cirebon

Prasetyo Edi: Pindah Ibu Kota Berdampak ke Ekonomi, Jauh Kalau Ada Unjuk Rasa

Prasetyo Edi: Pindah Ibu Kota Berdampak ke Ekonomi, Jauh Kalau Ada Unjuk Rasa

Prasetyo Edi: Pindah Ibu Kota Berdampak ke Ekonomi, Jauh Kalau Ada Unjuk Rasa

Prasetyo Edi: Pindah Ibu Kota Berdampak ke Ekonomi, Jauh Kalau Ada Unjuk Rasa

Prasetyo Edi: Pindah Ibu Kota Berdampak ke Ekonomi, Jauh Kalau Ada Unjuk Rasa

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya