0
Thumbs Up
Thumbs Down

Poin-Poin Revisi UU KPK yang Gak Masuk Akal

wartaekonomi
wartaekonomi - Wed, 18 Sep 2019 15:39
Dilihat: 26
Jakarta

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejumlah masalah dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hal tersebut diungkapkan menyusul pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU oleh DPR pada Selasa (17/9).

"Poin-poin yang disepakati dalam pembahasan revisi UU KPK antara DPR bersama pemerintah sulit untuk diterima akal sehat," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhani dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (18/9).

Baca Juga: Kirim Surat ke WP KPK, Agus Rahardjo Serukan...

Baca Juga: KPK: Menteri Jokowi Berbohong!

Dia menyoroti pembentukan dewan pengawas KPK. Menurutnya, pengawasan terhadap lembaga antirasuah itu sebenarnya telah berjalan, baik internal maupun eksternal. Ia melanjutkan, KPK telah memiliki kedeputian Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

Deputi ini, dia mengungkapkan, pernah menjatuhkan sanksi pada pucuk pimpinan tertinggi KPK pada level komisioner, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang. Artinya, dia mengatakan, tidak ada yang kebal hukum di internal KPK.

"Hal itu juga sebagai argumentasi logis dari tudingan banyak pihak yang menyebutkan bahwa internal KPK tidak pernah diawasi," katanya.

Dia menambahkan, pengawasan eksternal KPK berdasarkan perintah UU bertanggung jawab keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR dalam Rapat Dengar Pendapat, dan Presiden. Selain dari itu secara spesifik UU KPK menyebutkan bahwa KPK bertanggung jawab pada publik.

Kurnia menyebutkan, masalah selanjutnya yakni kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika penanganan perkara tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Dia mengatakan, isu ini sudah dibantah berkali-kali dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2003, 2006 dan 2010.

"Tentu harusnya DPR dan pemerintah paham akan hal ini untuk tidak terus menerus memasukkan isu ini pada perubahan UU KPK," katanya.

Selain itu, dia melanjutkan, Pasal 40 UU KPK yang melarang menerbitkan SP3 bertujuan agar KPK tetap selektif dalam menkonstruksikan sebuah perkara. Hal itu dilakukan agar nantinya dapat terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan.

Dia berpendapat, penerbitan SP3 akan membuat perkara-perkara besar yang ditangani KPK berpotensi kuat untuk dihentikan. Padahal, dia mengatakaan, setiap perkara memiliki perbedaan kompleksitas penanganan. "Maka dari itu menjadi tidak logis memasukkan klausula waktu sebagai dasar mengeluarkan SP3," katanya.

ICW juga menyoroti izin penyadapan dari Dewan Pengawas. Dia mengatakan, hal itu justru akan memperlambat penanganan tindak pidana korupsi dan bentuk intervensi atas penegakan hukum yang berjalan di KPK. Padahal, hasil sadapan KPK menjadi bukti penting di muka persidangan untuk menindak pelaku korupsi.

Lebih jauh, dia menilai, perubahan Pasal 3 UU KPK membuat lembaga antirasuah itu tidak lagi independen. Menurut Kurnia, masuknya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif kontradiksi dengan prinsip teori lembaga negara independen yang memang ingin memisahkan lembaga seperti KPK dari cabang kekuasaan lainnya.

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil


Foto: Puspa Perwitasari

Sumber: wartaekonomi

Poin-Poin Revisi UU KPK yang Gak Masuk Akal

Poin-Poin Revisi UU KPK yang Gak Masuk Akal

Poin-Poin Revisi UU KPK yang Gak Masuk Akal

Poin-Poin Revisi UU KPK yang Gak Masuk Akal

Poin-Poin Revisi UU KPK yang Gak Masuk Akal

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya