0
Thumbs Up
Thumbs Down

Penjelasan Pengusul Soal RUU Ketahanan Keluarga

Republika Online
Republika Online - Wed, 19 Feb 2020 06:05
Dilihat: 28
Penjelasan Pengusul Soal RUU Ketahanan Keluarga

JAKARTA -- DPR sedang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Salah satu yang dipermasalahkan dalam draf beleid ini terkait penyimpangan seksual.

Salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga yang juga anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid mengungkapkan alasan tindakan penyimpangan seksual wajib dilaporkan ke lembaga rehabilitasi. "Coba kita lihat lebih mendasar, contoh homoseksual, apakah itu tidak mengganggu kepada masa depan umat manusia dalam basis keluarga? Maka selain diatur di undang-undang lain, keluarga sebagai basic segalanya harus dilindungi," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia berpandangan keluarga adalah lembaga dasar, di mana etika moral perilaku disampaikan dimulai dari keluarga. Karena itu, menurutnya, kualitas keluarga perlu dikuatkan.

"Menguatkan mutu keluarga berkualitas, termasuk melindungi keluarga dari hal-hal semacam itu," ujarnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk melihat persoalan tersebut lebih objektif ketika RUU tersebut diperdebatkan lantaran dinilai terlalu mengurusi persoalan privat seseorang. Menurutnya, persoalan penyimpangan seksual perlu dilihat berdasarkan pendekatan normatif seperti misalnya sesuai atau tidaknya dengan nilai-nilai Pancasila.

"Dari dulu kan selalu didebatkan. Mohon maaf saya kira Pancasila berbeda mana ukuran-ukuran privacy dan mana ukuran-ukuran bangsa. Mungkin di negara barat dianggap urusan pribadi, tapi ketika masuk pancasila tidak pribadi lagi," jelasnya.

Untuk diketahui, di dalam bab penjelasan RUU Ketahanan Keluarga, ada empat perbuatan yang dikategorikan sebagai penyimpangan. Yaitu, homoseksualitas atau hubungan sesama jenis, sadisme, masokisme, dan inses.

Pasal 85 menjelaskan sejumlah badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual, seperti misalnya rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikologis, bimbingan rohani dan/atau, rehabilitasi medis.

Pasal 86 tertulis, "Keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan."

Sedangkan pasal 87 tertulis, "Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan."

Berita Terkait
  • Omnibus Law Jangan Kurangi Fungsi Legislasi DPR dan DPRD
  • Ini Alasan Diusulkannya RUU Ketahanan Keluarga
  • Sukabumi Dorong Ketahanan Keluarga Lewat Penguatan Agama
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Penjelasan Pengusul Soal RUU Ketahanan Keluarga

Penjelasan Pengusul Soal RUU Ketahanan Keluarga

Penjelasan Pengusul Soal RUU Ketahanan Keluarga

Penjelasan Pengusul Soal RUU Ketahanan Keluarga

Penjelasan Pengusul Soal RUU Ketahanan Keluarga

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya