0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pengamat: Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Pelanggaran Internet

Republika Online
Republika Online - Tue, 18 Jun 2019 20:32
Dilihat: 23
Pengamat: Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Pelanggaran Internet

JAKARTA -- Pengamat media sosial Rulli Nasrullah mengatakan perlu dibuat aturan yang lebih rinci terkait pelanggaran dan kejahatan di dunia maya atau internet. Menurutnya perlu kontinuitas regulasi yang mengikuti teknologi internet yang kurvanya naik cepat.

"Kita perlu regulasi-regulasi yang sifatnya mikro, yang secara teknis mengatur poin-poin terkecil dari pelanggaran-pelanggaran bentuk kejahatan apa pun yang ada di internet," kata Rulli di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut Rulli, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum bisa mencakup seluruh pelanggaran sehingga harus terus disempurnakan.

Ia mengakui Pemerintah sudah cukup tegas dalam melakukan tindakan. Persoalannya adalah teknologi internet itu kurvanya juga naik dengan sangat cepat, sementara regulasinya baru dibuat satu demi satu.

"Itu yang saya katakan perlu kontinuitas regulasi yang sangat luar biasa," ucap dosen Pascasarjana Komunikasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini.

Teknologi seperti internet, medsos bisa dikatakan menjadi pasar bebas ide. Siapa pun dengan tujuan positif maupun negatif bisa masuk untuk memasarkan ide-ide mereka.

"Ini menjadi persoalan yang serius kalau seandainya ide yang ditawarkan itu adalah ide-ide tentang kekerasan atas nama agama, pelanggaran HAM ataupun tentang terorisme dan segala macamnya. Sementara literasi digital di masyarakat sendiri sangat pelan," ujarnya.

Diakui Rulli, sudah banyak riset yang menunjukkan bahwa medsos telah dijadikan saluran untuk perekrutan maupun digunakan untuk penanaman konsep kekerasan atas nama agama dan juga atas nama identitas.

Menurut Rulli, pemilik platform medsos seperti Youtube, Facebook hendaknya ikut turun tangan memonitor konten yang bersifat provokasi ajakan kekerasan yang bisa merusak persatuan.

Ketika perusahaan pemilik platform tersebut telah masuk dan beroperasi secara komersial di sebuah negara maka dia harus mengikuti regulasi yang ada di negara tersebut.

"Perlu ada regulasi khusus antara perusahaan medsos dengan pihak pemerintah untuk mengatur banyak hal seperti itu. Karena ini teknologi, saya pikir dari pihak medsos sebenarnya sangat mudah, tinggal memasukkan kata kunci maka konten-konten seperti pornografi, radikalisme, kekerasan tidak akan muncul," ujarnya.

Berita Terkait
  • Anggap Hakim Abaikan Fakta Persidangan, Dhani Ajukan Banding
  • Menkominfo Harap Perang Opini di Media Sosial Berakhir
  • Meski Hukuman Dikurangi, Ahmad Dhani Tetap Ajukan Kasasi
Berita Lainnya
  • Mahasiswa UM Ubah Lumpur Jadi Penyerap Logam Berbahaya
  • Ranieri Berharap yang Terbaik untuk Pelatih Roma Berikutnya

Pengamat: Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Pelanggaran Internet

Pengamat: Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Pelanggaran Internet

Pengamat: Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Pelanggaran Internet

Pengamat: Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Pelanggaran Internet

Pengamat: Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Pelanggaran Internet

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya