5 Alasan Timnas Indonesia U-19 Bakal Hancurkan Thailand di Piala AFF U-19 2022, Nomor 1 Keuntungan Jadi Tuan Rumah

57 menit lalu
Timnas Indonesia U-19 Naik ke Posisi Puncak Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-19 2022 di Matchday Ketiga, Ini 2 Syaratnya!

58 menit lalu
Piala AFF U-19 2022: Timnas Indonesia U-19 Harus Waspadai Pemain Thailand Satu Ini

53 menit lalu
Gerindra Umumkan Capres di Rapimnas

58 menit lalu
Harga Emas Hari Ini Jatuh Menukik, Ambyar ke Posisi Terendah

59 menit lalu
Jadwal Kegiatan Pesta Kesenian Bali PKB XLIV 2022, Rabu, 6 Juli 2022

48 menit lalu
Dua Pemotor Tabrakan, 1 Tewas, 1 Luka-luka

57 menit lalu
Badung Siap Sukseskan Pelaksanaan KTT G-20

59 menit lalu
Ajak Gabung KIB, PPP: Demokrat Jangan Patah Harapan

56 menit lalu
Tiga Pejabat Pemenang Lelang Terbuka di Tabanan Dilantik

18 menit lalu
Boni Hargens: Pilpres 2024 Diwarnai Politik Identitas Agama

43 menit lalu
Penembakan Chicago, Pelaku Rencanakan Serangan Selama Berminggu-minggu dan Menyamar Jadi Wanita

53 menit lalu

Pengamat Minta Dugaan Pengaturan Lelang di PHR Diusut

genpi - Sun, 29 May 2022 09:25

Dilihat: 26

GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyayangkan munculnya isu dugaan pengaturan tender pengadaan 700 unit kendaraan mobil di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Fernando mengatakan, segala bentuk tender seharusnya mengedepankan profesionalisme, terutama menentukan siapa yang akan menjadi pemenang.

"Ada dugaan pengaturan tender dilakukan di kediaman anggota-anggota Komisi VII DPR RI Bidang Migas," ujar Fernando kepada GenPI.co, Sabtu (28/5).

Fernando mengatakan dugaan persekongkolan tersebut sangat bertentangan dengan core value akhlak yang diusung menteri BUMN.

Padahal, menurutnya, cove value akhlak bisa membantu membenahi dan membangun perusahaan pelat merah berkembang.

"Sebaiknya Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan agar tidak ada pihak-pihak yang merugikan perusahaan pelat merah," tuturnya.

Fernando mengatakan kalau terbukti melakukan persekongkolan, sebaiknya Erick mencopot Jafee A Suardin dari dirut PT Pertamina Hulu Rokan.

"Selain itu, KPK atau Kejaksaan Agung perlu melakukan pendalaman informasi atas adanya dugaan nepotisme dalam penentuan pemenang tender," kata Fernando.

Dirinya berharap pihak berwenang tidak membiarkan pihak-pihak tertentu seenaknya mengatur pemenang tender.

Sebab menurut Fernando, segala sesuatu yang bersumber dari keuangan negara harus mengedepankan profesionalitas.(*)

Video populer saat ini:

Sumber: genpi