0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pengamat: Demo UU Cipta Kerja Akumulasi Ketidakpuasan

Republika Online
Republika Online - Sat, 24 Oct 2020 16:13
Dilihat: 42
Pengamat: Demo UU Cipta Kerja Akumulasi Ketidakpuasan

JAKARTA -- Unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan masih terus berlangsung, meski jumlahnya tidak sebanyak yang terjadi manakala UU tersebut disahkan. Pengamat Politik FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai protes terhadap UU Cipta Kerja merupakan akumulasi ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan di masa pandemi.

"Protes-protes ini seharusnya disikapi oleh pemerintah secara bijak dengan tidak melakukan represi yang berlebihan. Tugas aparat keamanan dalam konteks protes tersebut adalah memastikan ruang ekspresi publik dapat tersalurkan dengan baik, tanpa ada intervensi kelompok yang ingin mengambil keuntungan tertentu dari aksi unjuk rasa tersebut," katanya, Sabtu (24/10).

Menurutnya, pandemi Covid-19 memperlihatkan banyaknya masalah manajemen pemerintahan terutama di sektor kesehatan. Seringkali, keluhan terkait masalah manajemen pemerintahan diungkapkan di dunia maya. Namun, hal tersebut meluas ketika muncul protes yang menyangkut hal-hal mendasar seperti yang tertuang dalam UU Cipta Kerja.

"Maka, saya merasa tidak heran bila kita menemukan ada koneksi protes sosial di ranah offline dan online," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah dan para politisi di DPR harus sepenuhnya paham bahwa pandemi mendorong perubahan sosial akibat pertumbuhan dunia digital yang semakin pesat.

"Apabila respon pemerintah lambat dan cenderung tidak ramah ataupun abai terhadap perubahan sosial ini, saya khawatir akan terjadi lonjakan ketidakpuasan yang semakin meluas dan bersifat massif. Implikasinya tentu terkait dengan legitimasi pemerintahan," katanya.

Ia pun mengingatkan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja merupakan sebuah ekspresi politik. Unjuk rasa adalah sah dan dijamin oleh konstitusi. Siapapun memiliki hak yang sama dalam menyatakan pandangan terhadap situasi sosial dan politik yang ada, termasuk kelompok mahasiswa dan buruh yang keberatan terhadap UU Cipta Kerja tersebut.


"Pemerintah dan DPR juga punya kesempatan untuk membela diri terhadap kebijakan yang diambil. Inilah esensi sebuah negara demokrasi. Ruang partisipasi masih terbuka luas dan ada jaminan hukum terhadap hal tersebut," katanya.

Berita Terkait
  • Tutup Tol Pasteur, 8 Demonstran UU Ciptaker Diamankan Polisi
  • Pasal 46 UU Cipta Kerja Dikoreksi, Istana: Salah Ketik
  • Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Makassar Berakhir Rusuh
Berita Lainnya
  • BMKG Pasang Alat Deteksi Tsunami di Pantai Parangtritis
  • Pengamat: Demo UU Cipta Kerja Akumulasi Ketidakpuasan

Pengamat: Demo UU Cipta Kerja Akumulasi Ketidakpuasan

Pengamat: Demo UU Cipta Kerja Akumulasi Ketidakpuasan

Pengamat: Demo UU Cipta Kerja Akumulasi Ketidakpuasan

Pengamat: Demo UU Cipta Kerja Akumulasi Ketidakpuasan

Pengamat: Demo UU Cipta Kerja Akumulasi Ketidakpuasan

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya