Kenapa Timnas Malaysia U-24 Tidak Ikut Asian Games 2023?

51 menit lalu
Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023, Dony Tri Janji Beri Performa Terbaik

34 menit lalu
Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Timnas Futsal Indonesia ke Arab Saudi untuk Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024

48 menit lalu
Hasto Sebut Isu Pangan Jadi Fokus Pembahasan di Rakernas IV PDIP

47 menit lalu
Tak Satupun Anggota DPRD 'Berani' Temui Masa Gurilla

30 menit lalu
Kapten Kapal Pesiar Dipenjara 5 Tahun Usai Kecelakaan Kapal yang Tewaskan 28 Orang

54 menit lalu
Seorang Aktivis Terkenal Dipenjara 4 Tahun Usai Protes Reformasi Kerajaan Thailand

43 menit lalu
Terjatuh dari Lantai 4 Sekolahnya, Siswa SD Meninggal Usai Dirawat di Rumah Sakit

43 menit lalu
Jokowi : Jangan Sampai saat 3 Calon Sudah Terpilih, yang di Bawah Masih Ribut

37 menit lalu
Ini Modal Bagus Indra Sjafri untuk Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023

31 menit lalu
Saksi Mahkota Kasus BTS Sebut Ada Aliran Uang Rp70 M ke Komisi I DPR

38 menit lalu
Heboh, Warga Bandung Mengaku Diperas Oknum Polisi Saat Buat Laporan Begal

47 menit lalu

Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi, KPK Ingatkan Soal 'Suap' di Penunjukan Langsung

Nusabali - Wed, 24 May 2023 12:53

Dilihat: 70

Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi, KPK Ingatkan Soal 'Suap' di Penunjukan Langsung

"Pengadaan barang dan jasa dengan pola penunjukan langsung harus diminimalisasi. Jangan sampai pengadaan barang lebih banyak dengan pola penunjukan langsung. Kalau bisa digabung tendernya, sebagian nanti menggunakan e-purchasing," ujar Linda saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Korsup V KPK RI di Gedung DPRD Denpasar, Jalan Melati, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Selasa (23/5). RDP digelar sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. KPK memberikan sosialisasi kepada jajaran sekretariat dan anggota DPRD Denpasar.

Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Korsup V mewilayahi, Bali, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat. RDP dipimpin Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua dari Fraksi Golkar, Wayan Mariyana Wandira. Hadir juga perwakilan Inspektorat Kota Denpasar. Linda memberikan materi kepada para wakil rakyat dalam RDP yang bertajuk 'Membangun Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Legislatif Kota Denpasar'.

Linda mengatakan kasus korupsi di Indonesia lebih banyak terjadi pada keuangan daerah. Terutama pada pos-pos belanja daerah saat pengadaan barang dan jasa. Setidaknya ada 40 sampai 43 persen kasus korupsi terjadi pada belanja daerah.

Linda juga mengingatkan agar para wakil rakyat dalam membuat pokir (pokok-pokok pikiran) harus sesuai dengan mekanisme, agar tidak menjadi potensi korupsi. Karena dari beberapa kasus, pokir ini sering diselewengkan sehingga menjadi kasus. Selain pokir, hibah juga menjadi perhatian KPK. "Ini merupakan hasil identifikasi yang rawan terjadi korupsi," jelas Linda.

Dihadapan dewan, Linda mengajak agar semua berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, karena akan mengganggu kondisi ekonomi negara. Pihaknya berharap, jangan lagi ada uang ketok palu, penyalahgunaan wewenang, serta menghindari terjadinya suap. mis

Sumber: Nusabali