0
Thumbs Up
Thumbs Down

Penerapan PSBB di Suatu Wilayah merupakan Kewenangan Menteri Kesehatan

wartaekonomi
wartaekonomi - Mon, 06 Apr 2020 03:00
Dilihat: 161
Jakarta

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi menjelaskan bahwa penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di suatu wilayah merupakan kewenangan Menteri Kesehatan. Namun penetapan PSBB harus berdasarkan permohonan dari gubernur dan bupati/wali kota.

Baca Juga: Beda Respons Pemkab dan Pemkot Bogor Jalankan PSBB

"Kemudian penetapan PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh menteri kesehatan berdasarkan permohonan gubernur, bupati/wali kota. Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga dapat mengusulkan kepada menteri kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu," kata Oscar dalam konferensi pers melalui akun YouTube BNPB, Minggu, 5 April 2020.

Oscar memaparkan, permohonan PSBB yang diajukan oleh kepala daerah harus disertai dengan data dan bukti epidemologis. Dia menyebut ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan PSBB.

"Permohonan PSBB pada Menkes tentunya harus disertai dengan data dan didukung dengan bukti epidemologis berupa peningkatan jumlah kasus menurut waktu, peta penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal," kata Oscar.

"Dan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan terhadap kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Kemenkes menegaskan PSBB tidak serta-merta membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas. Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menyebut PSBB bukanlah karantina.

"Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pembatasan kegiatan penduduk, (dalam wilayah) yang diduga ada infeksi COVID-19 untuk cegah kemungkinan penyebaran. Masyarakat masih dapat laksanakan kegiatan sehari-hari tapi kegiatan tertentu dibatasi," ucap Oscar.

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat


Foto: Rivan Awal Lingga

Sumber: wartaekonomi

Penerapan PSBB di Suatu Wilayah merupakan Kewenangan Menteri Kesehatan

Penerapan PSBB di Suatu Wilayah merupakan Kewenangan Menteri Kesehatan

Penerapan PSBB di Suatu Wilayah merupakan Kewenangan Menteri Kesehatan

Penerapan PSBB di Suatu Wilayah merupakan Kewenangan Menteri Kesehatan

Penerapan PSBB di Suatu Wilayah merupakan Kewenangan Menteri Kesehatan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya