Tinggi badan kurang proporsional, kecerdasan rendah, dan problem kesehatan lain bisa menyertai penderita stunting. Oleh karena itu, hal ini dapat mengancam cita-cita Indonesia emas tahun 2045.

Kabupaten Badung sendiri menjadi salah satu kabupaten/kota di tanah air yang memiliki tingkat stunting yang rendah. Terakhir kali tingkat stunting di kabupaten berlambang keris ini sekitar 6,6 pada bulan Maret 2023. Angka ini lebih rendah dari rata-rata prevalensi stunting di Provinsi Bali yakni 8 persen.

"Pemerintah pusat sudah menentukan bahwa problem stunting harus sudah tuntas tahun 2024. Nah, kami di Badung ingin menjadi faktor pendongkrak dan penarik penurunan stunting nasional," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa ketika memimpin rakor penghapusan kemiskinan dan penurunan stunting di Puspem Badung pada Senin (27/3/2023).

Optimisme Suiasa soal jadi faktor penentu penurunan stunting ini tidak terlepas dari kebangkitan ekonomi Badung. Kata Wakil Bupati Badung asal Desa Pecatu, Kuta Selatan, pariwisata sudah pulih yang artinya pendapatan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Badung mencapai 9,9 persen. Jauh meningkat daripada tahun pertama pandemi atau tahun 2020 yang terkontraksi minus 16 persen. Berbinarnya pertumbuhan ekonomi ini dirasa mampu memuluskan politik anggaran untuk mendongkrak program terutama penurunan kemiskinan.

"Penurunan stunting ini bisa dilakukan apabila fokus dicurahkan untuk membuat kebijakan, fokus untuk politik anggaran, dan fokus bergerak jalankan program," imbuh Suiasa.

Suiasa menegaskan, output dari politik anggaran bukan untuk memanjakan masyarakat. Sebab, pengucuran dana untuk peningkatan kesejahteraan yang bermuara pada penurunan angka stunting tidak bersifat permanen. Orientasi terhadap pembukaan lapangan kerja dan dorongan bagi UMKM akan dititikberatkan agar taraf ekonomi masyarakat meningkat secara berdikari. *rat