0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pemerintah Tegakkan Hukum Multidoor Kasus Karhutla

inilahcom
inilahcom - Sat, 17 Aug 2019 19:28
Dilihat: 25
Pemerintah Tegakkan Hukum Multidoor Kasus Karhutla

Jakarta - Selama periode 3-15 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK telah melakukan penyegelan di 19 lokasi pada 4 provinsi, dengan luas total lahan yang terbakar sebesar 2.209 Ha. Selain itu, 110 surat peringatan telah dikirimkan, dan 26 surat peringatan dalam proses pengiriman kepada pemilik lahan konsesi yang arealnya terindikasi terjadi kebakaran.

Kegiatan penyegelan dan pengiriman surat peringatan merupakan bagian dari proses penegakan hukum Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)."Sejak awal pemerintah serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan ini, baik dalam langkah pencegahan maupun penegakan hukum. Kami akan mendorong penerapan hukum multidoor pada kasus ini," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani saat Media Briefing di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Penyelidikan dilakukan bersama dengan Penyidik PNS dan Penyidik Kepolisian. Setidaknya ada tiga peraturan perundangan yang diterapkan yaitu UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18/2004 Tentang Perkebunan.

Rasio Ridho menjelaskan, penerapan multi instrumen ini meliputi aspek pidana, perdata, dan administratif. Pelanggaran secara pidana terancam sanksi berupa penjara, denda, dan perampasan kuntungan. Sedangkan secara perdata, pelaku dapat dikenakan sanksi ganti rugi dan pemulihan areal yang terbakar. Dari aspek administratif, penegak hukum dapat menerapkan sanksi berupa paksaan pemerintah, pembekuan, atau bahkan pencabutan izin.

Sejak Februari 2019, Ditjen Penegakan Hukum LHK juga melakukan pemantauan intensif data hotspot (titik panas), dengan tingkat kepercayaan di atas 80%. Untuk memastikan apakah terjadi kebakaran pada hotspot tersebut, maka diperlukan pengawasan dan pengecekan lapangan. Selanjutnya, data tersebut dilakukan overlay (tumpang susun) dengan data kawasan hutan dan lahan gambut, serta izin pelepasan, izin konsesi dan Hak Guna Usaha (HGU) guna mengetahui entitas lahan yang terbakar.

Secara umum, menurut Rasio Ridho, penyebab Karhutla dikarenakan sebagian besar ulah manusia, meskipun tetap ada peluang akibat cuaca dan kerusakan ekosistem. "Alasan kenapa manusia melakukannya juga bermacam-macam. Ada karena tidak tahu atau iseng kemudian terbakar. Kemudian ada juga moral hazard, dilihat bahwa pengawasannya lemah, maka dia melakukan pembakaran. Selanjutnya, yang paling penting yaitu mens rea, yaitu ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan finansial dari karhutla ini, khususnya land clearing. Oleh karena itu, kami lakukan penegakan hukum, " terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Raffles B. Panjaitan menyampaikan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian karhutla tersebut merupakan implementasi arahan Presiden RI Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Terdapat 4 atensi Presiden yang disampaikan kepada peserta rakornas karhutla 2019 di Istana Negara tersebut. Pertama, memprioritaskan pencegahan melalui patroli dan deteksi dini. Kedua, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah dan buat embung tahan kemarau yang tidak mengering saat kemarau. Ketiga, segera mungkin padamkan bila ada api dan lakukan pemadaman sebelum api menjadi besar. Keempat, langkah penegakan hukum yang sudah baik dan terus ditingkatkan serta konsisten.


Dalam Media Briefing tersebut turut hadir Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi, Sugeng Priyanto, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Yazid Nurhuda, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Djati Witjaksono Hadi, dan Wakil dari Bareskrim. [*]

Sumber: inilahcom

Pemerintah Tegakkan Hukum Multidoor Kasus Karhutla

Pemerintah Tegakkan Hukum Multidoor Kasus Karhutla

Pemerintah Tegakkan Hukum Multidoor Kasus Karhutla

Pemerintah Tegakkan Hukum Multidoor Kasus Karhutla

Pemerintah Tegakkan Hukum Multidoor Kasus Karhutla

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya