0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pemerintah Diminta Jangan Grasa-Grusu Soal RKUHP

Republika Online
Republika Online - Fri, 01 Jul 2022 06:03
Dilihat: 67
Pemerintah Diminta Jangan Grasa-Grusu Soal RKUHP

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi polemik. Menurut Herry, RKUHP yang menjadi polemik harus segera dievaluasi oleh Pemerintah maupun DPR.

"Tentunya perlu evaluasi segera, RKUHP ini jangan sampai diputuskan padahal masih berpolemik, masih ada pro dan kontra yang membuat publik tak sejalan dengan hal ini," kata Herry dalam keterangan pers pada Kamis (30/6).

Lebih lanjut, Herry menyayangkan pemerintah yang kurang transparan ke publik soal RKUHP yang segera disahkan oleh DPR tersebut. Sebab draft RKUHP itu tak kunjung bisa diakses oleh publik.

"Sejauh ini transparansi kurang ke publik, draft RKUHPnya pun tak bisa diakses ini yang jadi persoalan mendasar. Artinya kebutuhan publik untuk akses soal ini sebenarnya agar terang benderang," ujar Herry.

Selain itu, Herry meminta Pemerintah tak perlu terburu-buru mensahkan RKUHP jika masih berpolemik. Apalagi RKUHP merupakan aturan hukum yang amat penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

"RKUHP ini fundamental dan penting bagi masyarakat sehingga dalam memutuskannya pun Pemerintah tidak perlu grasah-grusuh, baiknya lebih memikirkan suasana kebatinan publik saat ini," ucap Herry.

Herry juga mengamati bahwa beberapa pasal seperti pasal penghinaan Presiden berpotensi menjadi alat serang rezim atas kritikan publik. "Publik itu khawatir juga misalnya pasal penghinaan Presiden dan lembaga lainnya itu bisa dijadikan alat serang rezim terhadap para pengkritik jika terminologi dan batasannya pun tak jelas," tutur Herry.

Di samping itu, Herry menduga RKUHP yang disampaikan oleh Pemerintah cenderung memperlemah sistem anti korupsi di Indonesia. "RKUHP usulan Pemerintah kurang kuat ihwal anti korupsi padahal seyogianya materi ini juga krusial maka tentunya harus dikoreksi," kata Herry.


Berita Terkait
  • Politikus PKS Desak Keterlibatan Publik dalam Pembahasan RKUHP
  • Komnas Perempuan Desak Transparansi Pembahasan RKUHP
  • Pemerintah Disarankan Hindari Multitafsir Soal Pasal Ujaran Kebencian dalam RKUHP
Berita Lainnya
  • Manusia Bal Hum Adhol
  • Tim SAR Evakuasi Warga Tenggelam di Sungai Citanduy

Pemerintah Diminta Jangan Grasa-Grusu Soal RKUHP

Pemerintah Diminta Jangan Grasa-Grusu Soal RKUHP

Pemerintah Diminta Jangan Grasa-Grusu Soal RKUHP

Pemerintah Diminta Jangan Grasa-Grusu Soal RKUHP

Pemerintah Diminta Jangan Grasa-Grusu Soal RKUHP

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya