0
Thumbs Up
Thumbs Down

PDIP Dukung Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Republika Online
Republika Online - Fri, 20 Sep 2019 20:55
Dilihat: 29
PDIP Dukung Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

JAKARTA -- PDI Perjuangan mendukung keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR RI menunda pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa penundaan pengesahan RKUHP perlu mengingat apa yang dihasilkan dari RKUHP sangat strategis dan menjadi fondasi di dalam seluruh sistem hukum pidana tersebut.

"Oleh karena itu, PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya karena sejak awal kami mendengarkan aspirasi itu," kata Hasto di Jakarta, Jumat (20/9).

Selain itu, kata Hasto, PDI Perjuangan sebelumnya juga sudah memberikan masukan kepada Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Pagi tadi kami berkomunikasi dengan Mensesneg sebagai kepemimpinan yang terus mendengarkan aspirasi rakyat dan juga mencermati berbagai dinamika yang ada," ujar Hasto.

Hasto menyebut keputusan Jokowi itu juga sudah sesuai dengan hasil koordinasi dari seluruh partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). "Akhirnya, Presiden Jokowi menunda pengesahan dari RKUHP tersebut sambil terus berdialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Jokowi meminta DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP. Keputusan itu diambil setelah mencermati masukan-masukan dari beberapa kalangan.

"Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi-substansi RUU KUHP, masih ada materi butuh pendalaman lebih lanjut," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat.

Jokowi telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikapnya kepada DPR RI. "Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini," tegasnya.

Komisi III DPR RI dan pemerintah telah menyapakati RKUHP untuk disahkan pada saat rapat paripurna. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I RKUHP di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9). Hadir sebagai perwakilan dari pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Berita Terkait
  • Amnesty International Nilai Keputusan Jokowi Terlambat
  • Yasonna Klarifikasi Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
  • Soal Gelandangan Dapat Dipenjara, Ini Penjelasan Menkumham
Berita Lainnya
  • Warga Perantauan di Riau Pilih Pulang Kampung
  • Nafas Pendidikan Yang Berkemajuan

PDIP Dukung Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

PDIP Dukung Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

PDIP Dukung Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

PDIP Dukung Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

PDIP Dukung Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya