0
Thumbs Up
Thumbs Down

PBNU Nilai Pemerintah Lemah Terhadap Ormas Radikal

Republika Online
Republika Online - Fri, 20 Sep 2019 21:35
Dilihat: 23
PBNU Nilai Pemerintah Lemah Terhadap Ormas Radikal

PURWAKARTA -- Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), menggelar rapat pleno 2019 di Ponpes Al Muhajirin Kabupaten Purwakarta. Rapat pleno ini, sengaja diselenggarakan menjelang Muktamar 2020. Ada sejumlah agenda besar yang dibahas dalam pleno ini. Salah satunya, soal tidak tegasnya pemerintah terhadap ormas dengan paham radikal.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, mengatakan, rapat pleno ini sebagai evaluasi. Ada sejumlah kebijakan strategis, keorganisasi, dan program yang dibahas selama tiga hari kedepan. Hasil dari pembahasan ini, akan menjadi rekomendasi baik untuk internal NU maupun eksternal.

"Rapat pleno ini, Insya Allah yang terakahir dalam periode kepemimpinan saya," ujar Said, Jumat (20/9).

Menyongsong Muktamar 2020, yang rencananya digelar pada September atau Oktober tahun depan, lanjut Said, bangsa ini menghadapi situasi dan suasana yang tak menentu. Karena itu, PBNU perlu memberikan sikap kepada pemerintah.

Salah satunya, dengan dicabutnya badan hukum atau legalitas dari HTI, yang ternyata sampai saat ini belum cukup menghentikan gerakan dari oknum HTI di mana-mana. Sehingga, masih adanya oknum-oknum HTI yang menyebarkan faham radikal ini, mencerminkan jika pemerintahan saat ini lemah.

Bahkan, terkesan ada pembiaran dari pemerintah. Sehingga, timbul pertanyaan apakah pemerintah ini tidak serius, kurang serius atau membiarkan HTI tetap tumbuh di Indonesia. Mengingat, hingga saat ini kelompok-kelompok radikal masih dengan bebasnya menyebarkan faham terlarang itu.

"Paham mereka itu, jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 serta bhineka tunggal ika," ujar Said.

Sementara itu, Dewan Penasehat PBNU, KH Ma'ruf Amin, mengatakan pesannya untuk NU, yaitu harus tetap menjaga gerakan, supaya bisa melindungi bangsa dan agama dari faham radikal dan intoleransi. Selain itu, kader NU harus siap menyongsong revolusi industri 4.0. Supaya, pemberdayaan umat bisa tetap terjaga, bahkan bisa meningkat lagi.

"Pesan lainnya, jangan memunculkan kesenjangan atau disparitas yang bisa memecah belah umat," ujar Amin.




Berita Terkait
  • KH Maruf Amin Dukung Revisi UU KPK
  • PBNU Desak RUU Pesantren Segera Disahkan
  • Ketua PBNU: RUU Pesantren Akomodasi Keberagaman Pesantren
Berita Lainnya
  • Warga Perantauan di Riau Pilih Pulang Kampung
  • Nafas Pendidikan Yang Berkemajuan

PBNU Nilai Pemerintah Lemah Terhadap Ormas Radikal

PBNU Nilai Pemerintah Lemah Terhadap Ormas Radikal

PBNU Nilai Pemerintah Lemah Terhadap Ormas Radikal

PBNU Nilai Pemerintah Lemah Terhadap Ormas Radikal

PBNU Nilai Pemerintah Lemah Terhadap Ormas Radikal

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya