0
Thumbs Up
Thumbs Down

PB PMII Beri Masukan ke Pemerintah Soal PPKM

Republika Online
Republika Online - Tue, 27 Jul 2021 02:35
Dilihat: 44
PB PMII Beri Masukan ke Pemerintah Soal PPKM

JAKARTA -- Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri menyindir tak tegasnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PB PMII memberi sejumlah masukan agar PPKM dapat berjalan lebih optimal.

PB PMII mendorong Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM secara parsial di setiap daerah yang beresiko mengalami kenaikan kasus Covid 19. PB PMII menganjurkan PPKM bukan dilakukan secara general meliputi daerah yang bahkan tidak mengalami angka kenaikan kasus Covid 19.

PB PMII juga menganjurkan pemerintah menjaga kualitas dan kuantitas testing agar mengetahui resiko penyebaran pandemi Covid 19. Kemudian PPKM perlu ditopang ketegasan law enforcement bagi masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan.

"Pemerintah sebetulnya dapat saja merumuskan sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid 19," kata Syukri dalam keterangan pers yang diterima Republika, Senin (26/7).

PB PMII menilai pentingnya pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat. Pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan positivity rate untuk mengetahui resiko persebaran Covid 19, bukan dari pendekatan angka kematian. PB PMII menganggap memperkuat partisipasi publik dan pemerataan vaksinasi adalah kunci mempercepat herd immunity (imunitas kelompok).

"Strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengaktivasi segala peran dan fungsi dari setiap agensi masyarakat mulai dari organisasi masyarakat atau organisasi kepemudaan, tokoh Agama, tokoh masyarakat hingga seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong memperkuat imunitas kelompok," ujar Syukri.

Selain itu, PB PMII mengimbau pemerintah pusat memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan penanggulangan pandemi Covid 19 terintegrasi. Syukri memantau informasi kebijakan yang berubah-ubah menimbulkan kebingungan dalam penanganan Covid 19.

"Kemanusiaan harus dikedepankan, elit politik juga harus mengurangi ego untuk menghilangkan fragmentasi politik dalam perjuangan melawan Covid-19," ucap Syukri.

Terakhir, PB PMII setuju bila Pemerintah mempercepat penyaluran bansos yang efektif dan tepat sasaran. Penyaluran bansos harus diiringi pengawasan distribusi agar tidak terjadi potensi konflik antar masyarakat.

"Pemerintah harus secara tegas menindak oknum yang berupaya mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi, baik tindakan politisasi kesehatan maupun tindakan lainnya yang justru merugikan banyak pihak," tutur Syukri.


Berita Terkait
  • Ketersediaan Oksigen di NTB Menipis Akibat Peningkatan Covid
  • PKL Makanan Surakarta Boleh Layani Makan di Tempat
  • Anies: Tak Ada yang Kita Tutup-Tutupi
Berita Lainnya
  • PB PMII Beri Masukan ke Pemerintah Soal PPKM
  • BMKG Minta Gencarkan Kearifan Lokal untuk Evakuasi Diri

PB PMII Beri Masukan ke Pemerintah Soal PPKM

PB PMII Beri Masukan ke Pemerintah Soal PPKM

PB PMII Beri Masukan ke Pemerintah Soal PPKM

PB PMII Beri Masukan ke Pemerintah Soal PPKM

PB PMII Beri Masukan ke Pemerintah Soal PPKM

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya