0
Thumbs Up
Thumbs Down

Parpol Dinilai Gagal dalam Pendidikan Antikorupsi Kadernya

Republika Online
Republika Online - Sun, 26 Sep 2021 21:18
Dilihat: 54
Parpol Dinilai Gagal dalam Pendidikan Antikorupsi Kadernya

SLEMAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, sebagai tersangka kasus suap.

Politisi Golkar itu terjerat perkara suap penanganan perkara TPK yang ditangani KPK di Lampung Tengah.

Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Gugun El Guyanie, menilai, penangkapan ini menunjukkan lagi-lagi partai politik gagal menjalankan peran dan fungsi mereka. Terutama, dalam pendidikan politik antikorupsi.

Sebab, kader parpol-parpol besar yang memenangi pemilu, sudah duduk di parlemen maupun menjadi kepala daerah, banyak yang kini tersangka korupsi. Ada gubernur, wali kota atau kepala daerah yang kerap disebut berprestasi dan berintegritas.

"Tapi, begitu masuk menjadi kader parpol, sudah masuk dalam sistem yang korup, ditangkap KPK," kata Gugun kepada Republika.co.id, Ahad (26/9).

Dia menekankan, saat ini Indonesia membutuhkan sistem politik yang tidak cuma modern tapi terbuka dan tidak korupsi. Sebab, Gugun menilai, di tengah sistem politik yang baik, gerombolan pencuri akan tertutup peluangnya untuk korupsi.

Sebaliknya, lanjut Gugun, di tengah sistem politik yang amburadul, filsuf bijak sekalipun bisa berubah jadi serigala yang merampok negara.

Dia melihat, parpol jadi satu institusi demokrasi di Indonesia yang tidak mau melakukan reformasi.

"Percuma membenahi lembaga peradilan, menata sistem pemilu, menguatkan lembaga antikorupsi, tapi lupa membenahi parpol yang sudah rusak," ujar Gugun.

Selain itu, dia menilai, parpol-parpol di Indonesia semakin alami kemunduran. Mereka sulit didorong menjadi bahkan menuju arah partai politik modern, yang tentu harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Gugun menerangkan, kita bisa melihat pelaporan dana kampanye parpol yang sangat tidak terbuka dan nihil pertanggung jawaban. Parpol tidak terbuka kepada publik mulai dari mendapat uang dari mana, mendapat berapa dan dipakai untuk apa saja.

"Maka, agenda membenahi parpol di Indonesia wajib dilakukan untuk pencegahan korupsi, sekaligus menata demokrasi yang dirusak parpol sendiri," kata Gugun.

KPK melakukan penahanan terhadap Azis Syamsuddin, setelah penyidik memeriksa sekitar 20 saksi dan alat bukti lain.

Azis ditangkap paksa di kediamannya di Jakarta Selatan usai meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan yang dijadwalkan 24 September 2021 lalu.

Saat itu, Azis mengaku sedang menjalani isolasi mandiri karena sempat interaksi dengan seseorang yang dinyatakan positif covid. Tapi, usai dilakukan pengecekan hasil tes antigen berkata lain, sehingga KPK bisa melakukan pemeriksaan.


Berita Terkait
  • Azis Syamsuddin Ditangkap, Sekjen Priboemi: KPK Diapresiasi
  • Golkar Siap Berikan Azis Syamsuddin Bantuan Hukum
  • Azis Syamsuddin Beri Suap Eks Penyidik KPK Secara Bertahap
Berita Lainnya
  • PBB: Afghanistan dalam Risiko Bencana Kelaparan
  • Tiga Daerah Sumbang Transaksi Bursa Tertinggi di Sulteng

Parpol Dinilai Gagal dalam Pendidikan Antikorupsi Kadernya

Parpol Dinilai Gagal dalam Pendidikan Antikorupsi Kadernya

Parpol Dinilai Gagal dalam Pendidikan Antikorupsi Kadernya

Parpol Dinilai Gagal dalam Pendidikan Antikorupsi Kadernya

Parpol Dinilai Gagal dalam Pendidikan Antikorupsi Kadernya

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya