JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupaya menciptakan kestabilan harga ketika memasuki musim panen di Maret hingga April 2023. Salah satu caranya dengan menerbitkan Surat Keputusan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah atau beras untuk membentuk harga di pasar.

Surat Keputusan tersebut secara umum mengatur harga pengadaan Bulog dalam rangka pengisian Cadangan Beras Pemerintah (CBP), di mana untuk Gabah Kering Panen (GKP) di petani Rp5.000/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp6.200/kg, GKG di Gudang Perum Bulog Rp6.300/kg, beras di Gudang Perum Bulog Rp9.950/kg.

BACA JUGA:

Terbaru! Harga Gabah Kering Panen Petani Ditetapkan Rp5.000 dan Penggilingan Rp6.200/Kg

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, usulan Harga Pembelian Pemerintah terbaru telah memperhatikan masukan seluruh stakeholder perberasan dengan mempertimbangkan biaya pokok produksi, margin petani, kualitas gabah dan beras, serta dampak kenaikan inflasi.

"HPP yang diusulkan mengacu kepada masukan organisasi petani, penggilingan, dan Kementerian/Lembaga terkait yang dihitung berdasarkan struktur ongkos usaha tani dan perkembangan harga keekonomian gabah dan beras saat ini," ujar Arief, Minggu (12/3/2023).

BACA JUGA:

Resmikan Sentra Penggilingan Padi Modern, Jokowi Harap Bulog Serap Gabah Sebanyak-banyaknya

Apabila sudah diterapkan, HPP tersebut dapat menjadi instrumen Pemerintah untuk melindungi petani atau produsen dengan menjaga harga penjualan petani tidak jatuh/anjlok di bawah biaya pokok produksi, yang tentunya akan sangat merugikan petani.

"HPP ini merupakan regulasi untuk mengatur harga pembelian gabah dan beras petani. Mengingat panen raya sudah berjalan, kita sama-sama tidak ingin saat panen ini harga gabah/beras di tingkat petani jatuh. Di sisi lain kita juga tidak berharap harga beras di konsumen tinggi, maka dari itu HPP yang ditetapkan benar-benar mengedepankan aspek keseimbangan," lanjutnya.