0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pakar Hukum Sebut Celah Hukum dalam Dua OTT KPK

Republika Online
Republika Online - Tue, 14 Jan 2020 23:04
Dilihat: 32
Pakar Hukum Sebut Celah Hukum dalam Dua OTT KPK

JAKARTA -- Ahli Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menilai ada kejanggalan dalam dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Chairul Huda mengatakan, OTT itu tidak mengacu pada Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

"Dalam UU KPK yang baru, penyadapan harus mendapatkan izin Dewan Pengawas (dewas)," kata Chairul Huda di Jakarta, Selasa (14/1).

Chairul mengatakan jika KPK berdalih penyadapan dilakukan sebelum dewas terbentuk, sedangkan pada sisi lain UU KPK resmi berlaku dan mewajibkan penyadapan harus mendapatkan izin, maka bukti penyadapan yang dikantongi KPK tetap tidak sah.

Ia mengatakan, UU KPK yang baru sejatinya telah merubah prosedur dalam rangka penindakan dan pencegahan kasus korupsi. Menurutnya, KPK berpotensi kalah dalam praperadilan kalau diajukan oleh tersangka. Sebab, lanjut dia, penyadapan, penggeledahan dan penyitaan belum mengantongi izin dewas.

"Artinya seluruh bukti yang diperoleh KPK dari hasil OTT ikut menjadi tidak sah atas nama hukum," ujarnya.

Menurut Chaerul, KPK juga semestinya memproses dugaan perkara korupsi besar yang berpotensi meruginan negara di atas Rp 1 miliar sebagaimana diamantkan UU hasil revisi. Dia mengatakan, pimpinan KPK baru tidak melaksanakan perintah UU kalau masiu nelakukan penindakan korupsi di bawah Rp 1 miliar

"UU KPK baru juga mengorientasikan agar kasus korupsi yang nilainya di bawah Rp 1 miliar bisa dilimpahkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian," katanya.

Lebih jauh, Chaerul menanggapi rumor bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait dua OTT yang dilakukan masih diteken Agus Rahardjo Cs. Dia menilai bahwa Sprindik yang digunakan itu juga berpotensi tidak sah.

Seperti diketahui, KPK telah melakukan dua OTT dalam beberapa waktu terkahir. Pertama terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Kedua terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang ikut menyeret politisi PDIP Harun Masiku, yang kini masih buron.


Berita Terkait
  • PDIP Pakai Putusan MA untuk Ajukan Harun Masiku
  • Mengapa PDIP Tunjuk Harun Masiku? Ini Kata Basarah
  • Imigrasi Tetap Keluarkan Surat Pencegahan untuk Harun
Berita Lainnya
  • Jepang Kirimkan Kapal Tempur Ke Timur Tengah
  • Gubernur Sumbar Ajak Berzikir di Malam Tahun Baru

Pakar Hukum Sebut Celah Hukum dalam Dua OTT KPK

Pakar Hukum Sebut Celah Hukum dalam Dua OTT KPK

Pakar Hukum Sebut Celah Hukum dalam Dua OTT KPK

Pakar Hukum Sebut Celah Hukum dalam Dua OTT KPK

Pakar Hukum Sebut Celah Hukum dalam Dua OTT KPK

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya