0
Thumbs Up
Thumbs Down

Omnibus Law Salah Tik, Mahfud: Tak Apa-Apa Biasa Saja

Republika Online
Republika Online - Tue, 18 Feb 2020 14:21
Dilihat: 27
Omnibus Law Salah Tik, Mahfud: Tak Apa-Apa Biasa Saja

JAKARTA -- Menko Polhukam Mahfud MD mengakui terdapat kesalahan tik dalam dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Pasal 170 ayat (1). Dalam pasal itu disebutkan bahwa Presiden akan diberikan kewenangan untuk mengubah UU lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Mahfud pun menegaskan, UU tidak bisa diganti menggunakan Peraturan Pemerintah (PP). Berdasarkan teori ilmu perundang-undangan, jelas dia, UU hanya bisa diubah melalui UU. Pada prinsipnya, PP hanya bisa mengatur lebih lanjut terkait UU tersebut.

"Tadi sudah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan bahwa yang bisa mengubah UU itu hanya UU. Kalau PP itu hanya bisa mengatur lebih lanjut, itu prinsipnya," jelas Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/2)

Mahfud menambahkan, proses verifikasi substansi RUU tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh lintas kementerian sebelum diserahkan ke DPR. Namun dia mengakui ada kekeliruan oleh pihak kementerian tertentu sehingga terjadi apa yang dia sebut "salah tik".

"Ya gate-nya di perekonomian itu, cuma satu terakhir ada perbaikan ada keliru itu. Itu saja. Kan itu tidak apa-apa sudah biasa, kekeliruan itu. Itu sebabnya rakyat diberikan kesempatan untuk memantau DPR," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud menyampaikan, saat ini RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih dalam bentuk rancangan. Sehingga masih dimungkinkan dilakukan perbaikan di DPR jika terdapat kesalahan.

Menurutnya, DPR dapat mengubah draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja berdasarkan usulan dari masyarakat. Untuk itu pemerintah dirasa tak perlua menyampaikan keterangan resmi ke DPR.

RUU Cipta Kerja yang telah disusun berdasarkan Omnibus Law telah diserahkan pemerintah ke DPR. Namun, susbtansi dalam RUU itu menuai perdebatan di masyarakat.

Salah satu pasal dalam RUU tersebut yang menuai polemik adalah pasal 170 ayat (1) yang menyebutkan Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang.

Pasal 170 ayat (1) berbunyi "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini."

Pasal 170 ayat (2) berbunyi "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."


Pasal 170 ayat (3) berbunyi "Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia."

Berita Terkait
  • DPR Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki Draf Omnibus Law
  • Dasco Tanggapi Omnibus Law yang Dinilai Sentralistik
  • Politikus PAN: RUU Ciptaker Harus Berpihak ke Semua Pihak
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Omnibus Law Salah Tik, Mahfud: Tak Apa-Apa Biasa Saja

Omnibus Law Salah Tik, Mahfud: Tak Apa-Apa Biasa Saja

Omnibus Law Salah Tik, Mahfud: Tak Apa-Apa Biasa Saja

Omnibus Law Salah Tik, Mahfud: Tak Apa-Apa Biasa Saja

Omnibus Law Salah Tik, Mahfud: Tak Apa-Apa Biasa Saja

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya