0
Thumbs Up
Thumbs Down

Ombudsman RI Minta Pemerintah Pastikan Keakuratan Data PHK

Republika Online
Republika Online - Thu, 01 Dec 2022 18:14
Dilihat: 125
Ombudsman RI Minta Pemerintah Pastikan Keakuratan Data PHK

JAKARTA -- Ombudsman RI mengharapkan pemerintah turun ke lapangan untuk memastikan keakuratan data terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dasar untuk mencari solusi atas isu tersebut. Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyebut terdapat perbedaan data antara pemangku kepentingan ketenagakerjaan terkait PHK.

Hal itu menyebabkan timbul kesangsian para pihak terkait data mana yang merefleksikan fakta di lapangan. "Kenyataan di lapangan itu perlu untuk dilihat. Kami berharap Kementerian Ketenagakerjaan bisa melakukan kunjungan ke berbagai tempat terutama ke dua industri yang hari-hari ini sebagai industri yang memiliki jumlah PHK yang cukup besar baik garmen, tekstil maupun industri alas kaki," ujar Robert, Kamis (1/12/2022).

Sebelumnya, Ombudsman RI mendapatkan informasi dari Apindo dan BPJS Ketenagakerjaan terkait data PHK periode Januari-Oktober 2022 yaitu 834.037 pekerja telah mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dalam periode itu. Dengan JHT dapat dicairkan oleh pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK.

Data dari Asosiasi Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia sepanjang 2022 telah terjadi PHK sebanyak 25.700 pekerja pada segmen industri berorientasi ekspor. Selain itu, ratusan ribu pekerja pada segmen produksi orientasi domestik juga mengalami dirumahkan, tidak diperpanjang masa kerja serta pengurangan jam kerja.

Sementara data Kemnaker memperlihatkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK per Oktober 2022 mencapai 11.626 pekerja. Dengan melihat situasi di lapangan, katanya, maka dapat memastikan akurasi data dan menemukan penyebabnya. Dia mengingatkan bahwa dampak PHK tidak bisa terlihat saat ini tapi akan dirasakan dalam beberapa bulan ke depan.

"Baiknya pemerintah kita harapkan untuk bergerak di lapangan, mencermati, melihat. Sebarkan pengawas ketenagakerjaan maupun petugas terkait untuk mencermati situasi, mengumpulkan data. Karena hanya dengan data yang valid, data yang pasti, maka kerangka tindakan bisa lebih terumuskan secara pasti," katanya.

Robert memastikan Ombudsman RI akan melakukan beberapa langkah menindaklanjuti isu PHK di Tanah Air termasuk terus menerima laporan masyarakat terkait pengaduan layanan publik ketenagakerjaan, membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan ketenagakerjaan dan membangun jaringan kerja dengan membuka ruang dialog.





Berita Terkait
  • Aktivis Adukan Pemecatan Hakim MK ke Kantor Ombudsman RI
  • ORI DIY Panggil Perwakilan SMAN 1 Banguntapan
  • Ombudsman Temukan Tiga Malaadministrasi Pengangkatan Pj Kepala Daerah
Berita Lainnya
  • Elon Musk Bertemu Tim Cook, Perseteruan Twitter dengan Apple Selesai?
  • Film Dokumenter K-Pop BTS, Super Junior, dan NCT127 akan Dirilis di 2023

Ombudsman RI Minta Pemerintah Pastikan Keakuratan Data PHK

Ombudsman RI Minta Pemerintah Pastikan Keakuratan Data PHK

Ombudsman RI Minta Pemerintah Pastikan Keakuratan Data PHK

Ombudsman RI Minta Pemerintah Pastikan Keakuratan Data PHK

Ombudsman RI Minta Pemerintah Pastikan Keakuratan Data PHK

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya