0
Thumbs Up
Thumbs Down

Netfid: Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Untungkan Pejawat

Republika Online
Republika Online - Thu, 28 May 2020 18:42
Dilihat: 36
Netfid: Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Untungkan Pejawat

JAKARTA -- Ketua Network for Indonesian Democratic Society (Netfid Indonesia), Dahlia Umar mengkritisi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Menurutnya, pilkada di saat pandemi virus Covid-19 seperti sekarang dapat menguntungkan calon kepala daerah pejawat.

Dahlia menilai, hal itu berpotensi mencederai demokrasi. Bahkan melanggar prinsip keadilan dalam kontestasi, karena calon kepala daerah lain tak memiliki peluang yang sama untuk terpilih. "Jadi seluruh pengambilan kebijakan, seluruh penyaluran bansos itu bisa saja menjadi alat kampanye terselubung para calon incumbent yang itu lagi-lagi mencederai aspek keadilan dalam kontestasi atau persaingan yang sehat," ujar Dahlia dalam sebuah diskusi daring, Kamis (28/5).

Pandemi juga menyulitkan calon kepala daerah nonpejawat untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat. Pasalnya, pelibatan massa dalam jumlah besar akan dilarang selama kampanye nanti. "Sebenarnya mungkin mereka belum dikenal tapi mereka butuh mengenalkan diri di tahapan pencalonan. Ini yang menurut saya melanggar asas keadilian dan kontestasi atau persaingan yang sehat," katanya.

Selain itu, Pilkada pada 9 Desember mendatang , berpotensi menyalahi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam perppu tersebut disebutkan, pilkada dilaksanakan jika pandemi Covid-19 sudah selesai.

Juga, pelaksanaanya tahun ini dinilai akan menambah beban penyelenggara pemilu. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 selama tahapan dan pelaksanaan Pilkada.

"Ini sangat berat karena waktunya sempit dan tahapan sudah harus dimulai pada Juni," ujar Dahlia.

Diketahui dalam rapat kerja, Komisi II, KPU, dan Kemendagri juga setuju bahwa Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020. Hal tersebut dipertimbangkan karena Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sudah setuju melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020.

Mereka setuju bahwa tahapannya dapat dilanjutkan mulai 15 Juni mendatang. "Tahapan lanjutanya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung.


Berita Terkait
  • Polri Masih Tutup Pelayanan SIM dan STNK Hingga 29 Juni
  • Pemerintah Fokus Penanganan Covid-19 di Jawa Timur
  • Betulkah Covid-19 Terjadi Akibat Konspirasi?
Berita Lainnya
  • Kemendikbud Dorong Pemda Terapkan PPDB 2020 Secara Daring
  • Bicara New Normal Ketika Kurva Pandemi Belum Menurun

Netfid: Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Untungkan Pejawat

Netfid: Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Untungkan Pejawat

Netfid: Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Untungkan Pejawat

Netfid: Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Untungkan Pejawat

Netfid: Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Untungkan Pejawat

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya