0
Thumbs Up
Thumbs Down

MPR Tak Ingin Indonesia Jadi Negeri Democrazy

wartaekonomi
wartaekonomi - Mon, 01 Jun 2020 10:30
Dilihat: 32
Jakarta

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, mengecam dua aksi teror yang terjadi belakangan ini. Hidayat mendesak agar aparat mengusut tuntas kasus teror yang terjadi di Tanah Air.

Hal itu diungkapkan pria yang biasa disapa HNW ini menyikapi aksi teror terhadap wartawan portal berita detik.com saat memberitakan tentang aktivitas presiden di Bekasi, Jawa Barat dan teror terhadap panitia dan narasumber diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca Juga: Gawat!! Diskusi FH UGM Batal Karena Teror, Tegas Mahfud MD: Lapor ke Polisi

Menurut HNW, teror semacam itu telah mencederai demokrasi dan hukum jika tidak diproses.

"Teror seperti itu mencederai demokrasi dan hukum. Penting diusut tuntas dan diberikan sanksi agar tak jadi tren. Agar Indonesia tak jadi negeri democrazy dan hukum rimba," tulis politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui akun Twitternya, @hnurwahid, Minggu (31/5/2020).

Desakan agar polisi mengusut peneror panitian dan narasumber diskusi di UGM juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politiku Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Mahfud bahkan meminta agar polisi menelusuri jejak digital peneror.

"Demi demokrasi dan hukum, saya sudah minta Polri agar mengusut peneror panitia dan narasumber. Saya sarankan juga agar penyelenggara dan calon narasumber melapor agar ada informasi utk melacak identitas dan jejak peneror, terutama jejak digitalnya," tulis Mahfud melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Minggu (31/5/2020).

Mahfud mengungkapkan, webinar tentang pemberhentian presiden itu sebenarnya untuk menyatakan sebenarnya presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena kebijakan penanganan virus corona (Covid-19).

"Webinar tentang 'Pemberhentian Presiden' yang batal di UGM kemarin sebenarnya mau bilang bahwa presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena kebijakan terkait Covid. Tapi ada yang salah paham karena belum baca TOR dan hanya baca judul hingga kisruh. Setelah ditelusuri Webinar itu bukan dibatalkan oleh UGM atau polisi," kata Mahfud.

Penulis: Redaksi

Editor: Puri Mei Setyaningrum


Foto: Sufri Yuliardi

Sumber: wartaekonomi

MPR Tak Ingin Indonesia Jadi Negeri Democrazy

MPR Tak Ingin Indonesia Jadi Negeri Democrazy

MPR Tak Ingin Indonesia Jadi Negeri Democrazy

MPR Tak Ingin Indonesia Jadi Negeri Democrazy

MPR Tak Ingin Indonesia Jadi Negeri Democrazy

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya