0
Thumbs Up
Thumbs Down

Menteri Edhy Tegaskan tidak Cari Popularitas

Republika Online
Republika Online - Wed, 12 Aug 2020 08:02
Dilihat: 41
Menteri Edhy Tegaskan tidak Cari Popularitas

JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan tidak ingin menjadi menteri populer dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan. Ia hanya menjalankan amanah perintah Presiden RI.

"Saya ini bukan Menteri Kelautan dan Periklanan. Saya tidak mau mengiklankan diri saya. Saya mau nelayan tersenyum, itu perintah Presiden," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (12/8).

Dalam rangka menjalankan amanah Presiden tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan telah melakukan sejumlah hal antara lain menjamin kemudahan perizinan untuk pembudidaya dengan hanya melakukan pengurusan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Jadi tidak ada aturan yang memberatkan. Kapolri sudah kirim telegram ke Kapolda agar nelayan dan pembudidaya tidak dikriminalisasi. Saya pasang badan untuk nelayan dan pembudidaya," ujar Edhy.

Sebagaimana diwartakan, KKP menyatakan bahwa mengurus Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam pengolahan ikan kini lebih mudah dengan menggunakan sistem perizinan secara elektronik. "KKP mendorong integrasi seluruh sistem pelayanan izin usaha yang menjadi kewenangan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, hingga bupati atau wali kota secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS)," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto Perbowo.

Nilanto mengemukakan bahwa hal itu sejalan dengan sambutan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Investasi 20 Februari 2020, bahwa Indonesia berada di peringkat 73 untuk kemudahan berusaha pada tahun 2019. Posisi ini lebih baik dibanding 2014 yang berada di angka 120. Pemerintah menargetkan Indonesia berada di peringkat 40 kemudahan investasi di tahun 2024.

Khusus penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan, berada di bawah tanggung jawab Ditjen PDSPKP dan telah menerapkan OSS, mulai dari permohonan hingga terbitnya surat.

"Kewenangan penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan secara berjenjang berdasarkan skala usaha yang dijalankan, untuk skala besar PMA dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Skala Menengah Besar PMDN dikeluarkan oleh gubernur, dan skala mikro kecil dikeluarkan oleh bupati atau walikota," kata Nilanto.

Dirjen PDSPKP mengungkapkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi salah satu tonggak sejarah perubahan sistem perizinan di Indonesia, termasuk untuk mengakselerasi peringkat kemudahan berusaha.



Berita Terkait
  • Edhy: Ekspor Hasil Perikanan Naik 6,9 Persen Saat Pandemi
  • Fasilitas TPI Gebang akan Diperbaiki
  • Edhy Prabowo Larang Keluarga Terlibat Bisnis Benih Lobster
Berita Lainnya
  • Guardiola Ungkap Pembicaraan dengan Zidane di Stadion Etihad
  • Jakpus Tunda Revitalisasi Tiga Taman Akibat Covid-19

Menteri Edhy Tegaskan tidak Cari Popularitas

Menteri Edhy Tegaskan tidak Cari Popularitas

Menteri Edhy Tegaskan tidak Cari Popularitas

Menteri Edhy Tegaskan tidak Cari Popularitas

Menteri Edhy Tegaskan tidak Cari Popularitas

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya